Created by :

Pandji Kiansantang
Since 8 August 2011

Website :
PandjiKiansantang.Com

Email :
pkiansantang@gmail.com

Twitter :
@inspirasipanji

Other Websites :

 

>> PandjiKiansantang.com <<
WebsiteTulisan Inspirasi
Pandji Kiansantang

 

>> QIRSA.com <<

Dakwah Online "Qalbu Islami
Karyawan Summarecon"

 

 

Statistik Pengunjung

SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI PDF Print E-mail
User Rating: / 17
PoorBest 
Buku Sejarah - Buku Sejarah
Written by Administrator   
Thursday, 21 July 2011 03:49

PERANG KEMERDEKAAN

A. Proklamasi, Undang-undang Dasar '45 dan Pancasila Dasar Filsafat Negara

1.    Proklamasi Kemerdekaan
Pada pukul 05.00 (waktu Jawa pada jaman Jepang) fajar 17 Agustus 1945, para pemimpin Indonesia dan para pemimpin pemuda keluar dari ruangan rumah Laksamana Maeda dengan diliputi oleh kebanggaan. Mereka pulang ke rumah masing-masing setelah berhasil merumuskan Proklamasi bagi kemerdekaan Indonesia. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Ir. Sukarno di Jalan Pengangsaan Timur 56 (sekarang Jalan Proklamasi, Gedung Perintis Kemerdekaan), pada pukul 10.30 (waktu Jawa pada Jaman Jepang) atau pukul 10.00 WIB sekarang. Sebelumnya pulang Bung Hatta berpesan kepada para pemuda yang berkerja pada pers dan kantor berita terutama B.M. Diah untuk memperbanyak teks Proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia.

Sementara itu para pemuda tidak langsung menuju ke rumah masing-masing, mereka melakukan kegiatan-kegiatan membagi pekerjaan dalam kelompok-kelompok untuk penyelenggaraan pembacaan naskah Proklamasi. Kegiatan mereka dibagi-bagi. Masing-masing kelompok pemuda mengirimkan kurir untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa saat  Proklamasi telah tiba.

Diantara mereka adalah para pemuda yang bermarkas di Jalan Bogor Lama (Sekarang Jalan Dr. Sahardjo SH) dari kelompok Sukarni. Malam itu mereka melakukan rapat rahasia di Kepu (Kemayoran), kemudian pindah ke Defensielijn van den Bosch (sekarang Jalan Bungur Besar) untuk mengatur pelaksanaan dan cara penyiaran berita Proklamasi. Semua alat komunikasi yang ada akan dipergunakan untuk maksud itu. Pamflet, pengeras suara, mobil-mobil akan dikerahkan ke segenap penjuru kota. Diusahakan juga pengerahan massa untuk mendengarkan pembacaan Proklamasi di Pegangsaan Timur.

Ribuan pamflet berhasil dicetak dengan roneo pada malam itu juga, dan segera juga disebarkan ke pelbagai penjuru kota. Di dalam situasi yang menengangkan itu para pemuda memasang pamflet-pamflet di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh publik. Juga secara beranting berita itu disampaikan ke luar kota Jakarta.

Tanpa diduga oleh siapa pun pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, barisan pemuda datang berbondong-bondong menuju ke Lapangan Ikada di sudut tenggara Lapangan Monumen Nasional (monas) yang sekarang. Rupanya pihak Jepang telah mencium kegiatan para pemuda pada malam itu, karena itu mereka berusaha untuk menghalang-halanginya. Lapangan Ikada telah dijaga oleh pasukan-pasukan Jepang yang bersenjata lengkap. Para pemuda datang ketempat itu karena informasi dari kawan-kawannya yang disampaikan secara beranting dari mulut ke mulut bahwa Proklamasi akan diucapkan di Lapangan Ikada. Ternyata Proklamasi tidak diadakan di Lapangan Ikada, melainkan di Pegangsaan Timur 56. Pemimpin Barisan Pelopor Sudiro juga pergi ke Lapangan Ikada dan melihat pasukan-pasukan Jepang menjaga Lapangan itu. Ia segera kembali dan melaporkan hal itu kepada dr. Muwardi, Kepala Keamanan Ir. Sukarno pada waktu itu. Ia mendapatkan penjelasan bahwa Proklamasi tidak diadakan di Ikada melainkan di Pegangsaan Timur 56. Ia segera kembali ke Ikada untuk memberitahukan hal itu kepada anak buahnya.

Pada pagi itu juga rumah Ir. Sukarno dipadati oleh sejumlah massa pemuda yang berbaris secara teratur dan tertib. Untuk menjaga keamanan upacara pembacaan Proklamasi, dr. Muwardi meminta kepada Cudanco Latief Hendraningrat untuk menugaskan beberapa orang anak buahnya berjaga-jaga di sekitar rumah Ir. Sukarno. Permintaan ini dipenuhi oleh  Cudanco Latief, dan beberapa orang prajurit Peta berjaga-jaga di sekitar jalan kereta api yang membujur ke belakang rumah itu. Di samping itu di ksatrian mereka di Jaga Monyet telah disiagakan pasukan yang dipimpin oleh Syodanco Arifin Abdurrahman.

Sementara itu persiapan di Pengangsaan Timur sendiri cukup sibuk. Wakil Walikota Suwirjo memerintahkan kepada Mr. Wilopo untuk mempersiapkan perlatan yang diperlukan, yaitu mikrofon dan beberapa pengeras suara. Mr. Wilopo dan Nyonoprawoto pergi kerumah Gunawan pemilik toko radio Satria di Salemba Tengah 24, untuk meminjam mikrofon dan pengeras suara. Gunawan mengijinkan dan mengirimkan seorang pemuda kepercayaannya untuk melayani penggunaannya.

Sedangkan Sudiro (yang pada waktu itu merangkap sebagai sekretaris Ir. Sukarno) memerintahakn kepada S. Suhud Komandan Pengawal Rumah Ir. Sukarno (yang memangku jabatan Pemimpin Besar Barisan Pelopor), untuk menyiapkan satu tiang bendera. Karena situasi yang tegang Suhud tidak ingat bahwa di depan rumah masih ada dua tiang bendera dari besi yang tidak digunakan. Ia tidak ingat sama sekali untuk memindahkan salah satu tiang itu. Malahan ia mencari sebatang bambu yang berada di belakang rumah. Bambu itu dibersihkan dan diberi tali, lalu ditanam beberapa langkah saja dari teras. Bendera yang dijahit dengan tangan yang akan dikibarkan, sudah disiapkan oleh Nyonya Fatmawati Sukarno. Bentuk dan ukuran bendera itu tidak standar, karena kainnya berukuran tidak sempurna. Memang kain itu tidak disiapkan untuk bendera, tetapi keperluan lain. Sebagaimana yang telah disepakati semula para pemimpin bangsa Indonesia menjelang pukul 10.30 telah berdatangan ke Pengangsaan Timur. Di antara mereka adalah dr. Buntaran Martoatmodjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. Latuharhary, Abikusno Tjokrosujoso, Anwar Tjokroaminoto, Harsono Tjokroaminoto, Oto Iskandardinata, Ki Hajar Dewantara, Sam Ratu Langie, K.H. Mas Mansur, Mr. Sartono, Sajuti Melik, Pandu Kartawiguna, M. Tabrani, dr. Muwardi, A.G. Pringgodigdo, dan lain-lain.

Adapun acara yang ditentukan dalam upacara itu, diatur sebagai berikut :
Pertama, pembacaan Proklamasi;
Kedua, pengibaran bendera Merah Putih;
Ketiga, sambutan Walikota Suwirjo dan dr. Muwardi.

Para pemuda yang berdiri menunggu sejak pagi hari sudah mulai tidak sabar lagi. Mereka yang diliput suasana tegang berkeinginan keras agar pembacaan Proklamasi segera dilakukan. Mereka mendesak dr. Muwardi agar segera mengingatkan Ir. Sukarno bahwa hari telah siang. Karena desakan mereka, dr. Muwardi memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamar Ir. Sukarno. Setelah dibukakan pintu, ia menyampaikan keinginan para pemuda. Bung Karno menolak desakan para pemuda itu. Ia menyatakan bahwa ia tidak mungkin melakukannya sendiri tanpa hadirnya Drs. Moh. Hatta. Ia harus menunggu hadirnya Hatta. Dr. Muwardi masih mendesak terus, dan menyatakan bahwa hal itu lebih baik dikerjakan oleh Ir. Sukarno sendiri saja tanpa kehadiran Bung Hatta. Karena naskah Proklamasi toh sudah ditandatangani berdua. Karena didesak juga, Ir. Sukarno menjawab dengan nada marah : “Saya tidak akan membacakan Proklamasi kalau Hatta tidak ada. Kalau Mas Muwardi tidak mau menunggu, silakan membaca Proklamasi sendiri.”

Justru pada saat itu dari halaman luar terdengar suara-suara berseru : “Bung Hatta datang”. Lima menit sebelum acara dimulai, Hatta datang. Ia  berpakaian putih-putih, dan langsung menuju ke kamar Sukarno. Sambil menyambut kedatangan Hatta, Sukarno bangkit dari tempat tidurnya dan langsung berpakaian. Juga ia mengenakan stelan putih-putih.

Beberapa menit sebelum pukul 10.30 (waktu Jawa pada Jaman Jepang) Cudanco Latief Hendraningrat mengetuk pintu kamar Ir. Sukarno, dan setelah dibukakan pintu bertanya : “ Apakah Bung Karno sudah Siap?”. Kedua pimpinan itu mengangguk, lalu keluar bersama-sama menuju tempat yang tersedia, diiringi oleh Nyonya Fatmawati Sukarno. Upacara berlangsung tanpa protokol. Segera Latief memberi aba-aba kepada seluruh barisan pemuda, yang telah menunggu sejak pagi. Semua berdiri tegak dengan sikap sempurna. Latief mempersiapkan Ir. Sukarno, Sukarno dan Hatta maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Sukarno mendekati mikrofon. Dengan suara yang mantap dan jelas ia mengucapkan pidato pendahuluan yang singkat sebelum membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan.
“Saudara-saudara sekalian! Saya telah minta saudara hadir disini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita.

Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun.

Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya ada turunya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam jaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam Jaman Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakekatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami, tadi malam telah mengadakan musyawarat dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia, permusyawaratan itu seia-sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.

Saudara-saudara!
Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah Proklamasi kami :


PROKLAMASI
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan dan lain-lain, di selenggarakan dengan     tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnya.

Djakarta , hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno / Hatta
(tanda tangan Soekarno)                                                   (tanda tangan Hatta)
Demikianlah saudara-saudara!

Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita menyusun Negara kita! Negara Merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya' Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.”

Tepat pada saat pengucapan Proklamasi itu pengeras suara yang dipakai rusak. Padahal sebelum dipergunakan telah dicoba beberapa kali berjalan dengan baik. Hal ini mungkin disebabkan kabel-kabelnya rusak, terinjak-injak oleh massa.

Acara selanjutnya dengan pengibaran bendera Merah Putih. Sukarno dan Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari serambi muka, lebih kurang dua meter di depan tiang. S. Suhud mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan, dan mengikatnya pada tali dengan bantuan Cudanco Latief. Bendera dinaikan perlahan-lahan. Tanpa ada yang memimpin, para hadirin spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dikerek dengan lambat sekali untuk menyesuaikan iramanya dengan lagu Indonesia Raya yang cukup panjang. Seusai pengerekan bendera diteruskan dengan sambutan dari Walikota Suwirjo dan dr. Muwardi. Seusai upacara, kemudian mereka saling bertukar fikiran sebentar, lalu masing-masing meningalkan tempat.

Peristiwa besar itu berlangsung hanya selama lebih kurang satu jam dengan penuh kekhidmatan sekalipun sangat sederhana. Namun ia membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan Bangsa Indonesia.

Berita Proklamasi yang telah meluas di seluruh Jakarta segera disebarkan ke seluruh Indonesia. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus itu juga, teks Proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio dari kantor Domei, Waidan B. Palenewen. Ia menerima teks itu dari seorang wartawan Domei, yang bernama Syahruddin. Segera ia memrintahakn F. Wuz seorang markonis, supaya disiarkan tiga kali berturut-turut. Baru dua kali F. Wuz menyelesaikan tugasnya, masuklah orang Jepang ke ruangan radio. Ia mengetahui berita Proklamasi itu telah tersiar ke luar lewat udara. Dengan marah-marah orang Jepang itu memerintahkan agar penyiaran berita itu dihentikan. Tetapi Wiadan Penelewen memerintahakan kepada F. Wuz untuk terus menyiarkannya. Berita ini kemudian diulangi setiap setengah jam sampai pukul 16.00 saat siaran berhenti. Akibat dari penyairan itu, pucuk pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahakan untuk meralat berita tersebut dan menyatakannya sebagai kekeliruan. Pada hari Senin tanggal 20 Agustus 1945 pemancar itu disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk.

Sekalipun pemancar pada kantor Berita Domei disegel, mereka tidak kehilangan akal. Para pemuda membuat pemancar baru, dengan bantuan beberapa teknisi radio, Sukarman, Sutamto, Susilahardja, dan Suhandar. Alat-alat pemancar yang diambil dari kantor berita Domei  bagian demi bagian dibawa ke rumah Waidan B. Panelewen, dan sebagian ke Menteng 31. akhirnya terciptalah pemancar baru di Menteng 31, dengan kode panggilan DJK I. Dari sinilah seterusnya berita Proklamasi disiarkan. Usaha para pemuda dalam penyiaran berita ini tidak terbatas lewat radio, melainkan juga lewat pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20 Agustus memuat berita Proklamasi dan Undang-undang Dasar Negara Indonesia. Demikianlah berita Proklamasi tersiar ke seluruh pelosok tanah air.


2.    Rapat-raapt PPKI
Kesibukan selanjutnya para pemimpin sesudah Proklamasi adalah menyusun tatanan mengenai kehidupan kenegaraan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan rapat pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu rapat yang pertama sesudah Proklamasi. Pada waktu itu Sukarno-Hatta merencanakan untuk menambah 9 (sembilan) orang anggota baru, termasuk dari golongan pemuda antara lain Sukarni, Chairul Saleh, Wikana. Tetapi setelah berlangsung pembicaraan yang tidak memuaskan antara Hatta dan Chairul, para pemuda meninggalkan tempat. Mereka masih menganggap bahwa PPKI adalah aparat Jepang. Rapat diadakan di Pejambon di gedung yang sekarang Departemen Kehakiman. Sebelum rapat dimulai, Sukarno-Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. Teuku Mohammad Hassan, untuk membahas masalah rancangan pembukaan undang-udang dasar, yang dibuat pada 22 Juni 1945, khususnya mengenai kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluk”, karena pemeluk agama lain merasa keberatan terhadap kalimat tersebut. Akhirnya beberapa orang anggota itu dengan dipimpin oleh Bung Hatta masuk salah satu ruangan untuk bertukar fikiran mengenai cara pemecahan masalah tersebut. Akhirnya dalam waktu 15 menit dicapai kata sepakat untuk menghilangkan kalimat “dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, yang akan menjadi rintangan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Karena jika masalah ini dibicarakan dalam rapat pleno akan memakan waktu yang lama dan berlarut-larut. Setelah pertukaran fikiran itu rapat pleno PPKI dibuka pada pukul 11.30 di bawah pimpinan Sukarno dan Hatta. Rapat dihadiri oleh 27 orang anggota. Sukarno membuka rapat itu dengan pidato singkat :
“Sidang yang terhormat. Pada hari ini kita berada pada satu saat yang mengandung sejarah. Pada hari ini kita menyusun Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang kemerdekaannya kemarin menurut kehendak rakyat telah dipermaklumkan dengan proklamasi yang diumumkan pula kepada rakyat kira-kira jam setengah 12 Nippon.

Tuan-tuan sekalian tentu mengetahui dan mengakui bahwa kita duduk dalam suatu jaman yang beralih sebagai kilat cepatnya. Maka berhubung dengan itu saya minta kepada tuan-tuan sekalian supaya kita pun bertindak di dalam sidang sekarang ini dengan kecepatan kilat. Janganlah kita terlalu tertarik oleh kehendak yang kecil-kecil,  tetapi marilah kita menurut garis besar saja yang mengandung sejarah”.

Rapat pertama ini berlangsung dengan lancar. Pembahasan masalah rancangan pembukaan dan undang-undang dasar yang telah disiapkan dibuat oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, berhasil dibahas dalam tempo kurang 2 jam, disepakati bersama rancangan Pembukaan dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sidang diskors pada pukul 21.50, dan akan dimulai lagi pukul 3.15. pada awal pembukaan sidang kedua ini Ir. Sukarno mengumumkan 6 orang anggota baru PPKI. Mereka adalah Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman, Sajuti Melik, Mr. Iwa Kusumasumantri, Mr. Subardjo.

Sebelum meningkat kepada acara baru yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, Ir. Sukarno meminta agar disahkan pasal III dalam aturan peralihan. Kemudian Oto Iskandardinata mengusulkan agar pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan aklamasi. Ia memajukan calon Bung Karno sebagai Presiden dan Bung Hatta sebagai Wakil Presiden. Semua hadirin menerima dengan aklamasi sambil menyaksikan lagu Indonesia Raya.

Setelah acara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sidang meneruskan acara membahas pasal-pasal rancangan aturan peralihan dan aturan tambahan. Dengan perubahan-perubahan kecil seluruh rancangan aturan peralihan dan aturan tambahan disepakati oleh sidang.

Presiden Sukarno menutup acara pembahasan itu dengan pernyataan :
“ Dengan ini tuan-tuan sekalian, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia serta peraturan peralihan telah sah ditetapkan”.  Dengan demikian pada tanggal 18 Agustus 1945 bangsa Indonesia memperoleh landasan kehidupan bernegara, yang meliputi dasar negara yakni sebuah Undang-undang Dasar kini dikenal sebagai Undang-undang Dasar '45. Pembukaan daripada Undang-undang Dasar '45 itu mengandung dasar negara yang kita kenal dengan “nama”  Pancasila. Bahwa  Pancasila Dasar Negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian jelaslah bahwa Pancasila Dasar Negara rumusannya yang otentik adalah yang terdapat di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar '45. Adapun rumusan yang diajukan oleh para pemimpin kita pada sidang pertama Dokuritsu Junbi Cosakai maupaun oleh Panitia Sembilan tanggal 22 Juni 1945, adalah konsep belaka. Sebelum rapat PPKI pertama ini ditutup, Presiden menunjuk 9 orang anggota sebagai Panitia Kecil yang ditugasi untuk menyusun rancangan yang berisi hal-hal yang meminta perhatian mendesak. Yaitu masalah pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan dan perekonomian. Mereka adalah Oto Iskandardinata, Subardjo, Sajuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Wiranatakusumah, Dr. Amir, A.A. Hamidhan, Dr. Ratulangi, dan Ketut Pudja.

Rapat dilanjutkan pada hari Minggu tangal 19 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi. Acara pertama adalah membahas hasil kerja Panitia Kecil yang dipimpin oleh Oto Iskandardinata. Sebelum acara dimulai Presiden Sukarno menunjuk Mr. Ahmad Subardjo, Sutardjo Kartohadikusumo, Mr. Kasman untuk membentuk Panitia Kecil yang merencanakan bentuk departemen, tetapi bukan personalianya.

Hasil Panitia Kecil Oto Iskandardinata kemudian dibahas dan menghasilkan keputusan :
a. Pembagian wilayah : terdiri atas 8 Provinsi berserta para calon gubernurnya yaitu :
•     Jawa Barat;
•     Jawa Tengah;
•     Jawa Timur;
•     Borneo (Kalimantan), calon Ir, Moh. Noor;
•     Sulawesi, calon Dr. Ratulangi;
•     Maluku, calon Mr. Latuharhary;
•     Sunda Kecil (Nusatenggara), calon Mr. Ketut Pudja;
•     Sumatra, calon Mr. T. Mohammad Hassan;
•     Dua daerah istimewa, yogyakarta dan Surakarta;

b. Adanya Komite Nasional (Daerah).


Kemudian Panitia Kecil yang dipimpin oleh Mr. Ahmad Subardjo menyampaikan laporannya. Diusulkan oleh panitia itu adanya 13 kementerian. Setelah dibahas oleh sidang makan diputuskan adanya :
1.    Departemen Dalam Negeri;
2.    Departemen Luar Negeri;
3.    Departemen Kehakiman;
4.    Departemen Keuangan;
5.    Departemen Kemakmuran;
6.    Departemen Kesehatan;
7.    Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan;
8.    Departemen Sosial;
9.    Departemen Pertahanan;
10.    Departemen Perhubungan;
11.    Departemen Pekerjaan Umum.

Rapat memutuskan adanya 12 departemen dan satu menteri negara. Pembahasan mengenai departemen ditunda, kemudian Presiden kembali membahas masalah tentara kebangsaan. Panitia Kecil yang dipimpin oleh Oto Iskandardinata mengusulkan :
1.    Rencana pembelaan negara dari Badan Penyelidik Usaha Pesiapan Kemerdekaan yang mengandung politik perang tidak dapat diterima;
2.    Tentara Peta di Jawa dan Bali serta Lasykar Rakyat di Sumatra dibubarkan, karena merupakan organisasi buatan Jepang, yang kedudukannya di dunia internasional tidak berketentuan. Negara Indonedia membutuhkan alat pertahanan yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, diusulkan agar supaya Presiden memanggil pemuka-pemuka yang mempunyai kecakapan militer untuk membentuk tentara kebangsaan yang kokoh.

Usul tersebut diterima secara aklamasi oleh sidang. Urusan kepolisian oleh panitia Kecil dimasukkan ke dalam Departemen Dalam Negeri. Dan untuk mempersiapkan pembentukan tentara kebangsaan dan kepolisian hendaknya Presiden menunjuk pelaksanaannya. Hal itu disetujui oleh sidang, dan kemudian Presiden menunjuk Abdul Kadir, Kasman Singodimedjo dan Oto Iskandardinata, untuk mempersiapkan pembentukannya. Abdul kadir ditujuk sebagai ketuannya.

Pembicaraan lainnya dari para anggota menekankan perlunya ketenteraman dan segera dimulainya perjuangan. Rapat pada siang hari tanggal 19 Agustus ini ditutup pada pukul 14.55. Pada waktu Presiden dan Wakil Presiden akan pulang, mereka diminta oleh pemuda-pemuda untuk hadir pada rapat yang mereka adakan di jalan Prapatan 10.

Presiden dan Wakil Presiden memnuhi permintaan untuk hadir pada rapat itu yang ternyata dipimpin oleh Adam Malik bersama Mr. Kasman dan Ki Hajar Dewantara. Telah hadir pula disitu Sutan Sjahrir. Mereka mengharapkan agar Sukarno-Hatta melakukan perebutan kekuasaan terhadap Jepang yang diatur dengan cepat dan serentak. Priseden Sukarno memberikan tanggapan bahwa apa yang mereka kehendaki tidak dapat dilakukan tergesa-gesa. Para pemuda menolak pendapat Presiden, yang dianggapnya berbahaya dan merugikan bangsa Indonesia di mata dunia. Adam Malik kemudian membacakan dekrit mengenai lahirnya tentara Republik Indonesia yang berasal dari bekas Peta, Heiho. Bung Karno dan Hatta menyetujui usul pemuda tersebut namun belum dapat memutuskan pada saat itu. Rapat kemudian bubar.

Pada malam hari tanggal 19 Agustus 1945 itu Jalan Gambir Selatan (sekarang Merdeka Selatan) No. 10, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Mr. Sartono, Suwirjo, Oto Iskandardinata, Sukardjo Wirjopranoto, dr. Buntaran, Mr. A.G. Pringgodigdo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan dr. Tajaluddin, berkumpul untuk membahas siapa-siapa yang akan diangkat sebagai anggota KNIP. Disepakati bahwa anggota KNIP berjumlah 60 orang. Rapat pertama KNIP direncanakan tanggal 29 Agustus 1945 malam, bertempat di Gedung Komidi, Jalan Pos (sekarang Gedung Kesenian) Pasar Baru, Jakarta. Rapat PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam rapat ini telah diputuskan 3 persoalan yang pernah dibahas di dalam rapat-rapat sebelumnya yaitu dibentuknya :
1.    Komite Nasional;
2.    Partai Nasional;
3.    Badan Keamanan Rakyat.


B. Perjuangan Awal


1. Merebut Kekuasaan dan Menegakkan Kedaulatan Negara Prokalamasi
Sesudah Proklamasi terjadilah pertempuran dan bentrokan-bentrokan antara pemuda-pemuda Indonesia melawan aparat kekuasaan Jepang. Tujuannya adalah untuk merebut kekuasaan guna menegakkan kedaulatan Republik serta untuk memperoleh senjata. Di dalam rangka ini di Jakarta para pemuda yang dipelopori oleh komite van Aksi Menteng 31 merencanakan untuk mengerahkan massa pada suatu rapat raksasa di Lapangan Ikada Jakarta, agar para pemimpin RI dapat berbicara di hadapan mereka. Rencana itu dilaksanakan dengan 2 cara yaitu : persiapan pengerahan massa dan menyampaikan rencana itu kepada Presiden. Pada prinsipnya Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta setuju, demikian pula para menteri. Yang menjadi persoalan bagi Pemerintah adalah bagaimana sikap penguasa Jepang setelah mereka menyerah dan menjadi alat serikat. Apakah mereka memusuhi kita atau tidak. Seandainya mereka memusuhi kita, pasti akan terjadi malapetaka yang hebat yang akan menimpah massa rakyat. Masalah yang sulit ini kemudian dibicarakan dalam sidang kabinet bertempat di kediaman Presiden.  Sidang berlangsung sampai dini hari tanggal 19 September 1945. Sidang tidak menghasilkan keputusan yang bulat lalu ditangguhkan sampai pukul 10 pagi. Sidang dimulai lagi pada pukul 10 di Lapangan Banteng Barat yang dihadiri juga oleh para pemimpin pemuda. Para pemimpin pemuda menyatakan agar rapat tidak dibatalkan. Sementara itu massa sudah berbondong-bondong membanjiri Lapangan Ikada siap mendengarkan pidato dari pemimpin-pemimpinnya. Situasi menjadi sangat tegang karena Lapangan Ikada telah dijaga secara ketat oleh pasukan bersenjata Jepang, yang  juga  mengerahkan tank-tanknya. Sewaktu-waktu bisa terjadi bentrokan berdarah. Akhirnya sidang memutuskan agar para pemimpin datang untuk berhadapan muka dengan massa guna meminta kesediaan mereka untuk mematuhi perintah-perintahnya. Selanjutnya menyeruhkan  kepada mereka supaya bubar dan pulang ke rumah masing-masing.

Kemudian Presiden, Wakil Presiden dan para menteri menuju ke Lapangan Ikada. Pada waktu itu Lapangan Ikada telah melimpah-ruah dengan massa yang membawa pelbagi macam senjata tajam. Tampak pula pasukan-pasukan Jepang dengan bayonet terhunus di samping tank-tanknya. Mobil Presiden dan Wakil Presiden sebelum memasuki lapangan ditahan sebentar oleh komandan jaga. Mereka saling mengadakan pembicaraan, kemudian diperbolehkan meneruskan perjalanan. Bung Karno langsung menuju panggung, berpidato singkat. Ia meminta kepercayaan dan dukungan rakyat kepada Pemerintah Republik Indonesia dengan kebijaksanaan-kebijaksanaannya, dengan jalan mematuhi perintah-perintahnya dan tunduk kepada disiplin. Kemudian massa diperintahkan bubar dengan tenang. Ternyata perintah itu ditaati. Rapat raksasa 19 September 1945 itu adalah manifestasi pertama daripada kewibawaan Pemerintah Republik Indonesia kepada rakyatnya.

Sekalipun rapat raksasa di Lapangan Ikada ini berlangsung hanya beberapa menit, namun berhasil mempertemukan Pemerintah Republik Indonesia yang baru berusia sebulan itu dengan rakyat dan memberikan kepada rakyat kepercayaan kepada potensinya sendiri. Sementara itu di beberapa daerah di Indonesia terjadi perebutan kekuasaan, baik dengan cara kekerasan maupun dengan jalan perundingan. Di beberapa karesidenan di Jawa, pada bulan September 1945 Pimpinan masing-masing menyambut Proklamasi Kemerdekaan dengan menyatakan diri sebagai pemerintah Republik Indonesia dan mengancam bahwa segala tindakan yang menentang Pemerintah RI akan diambil tindakan keras. Pegawai-pegawai Jepang dirumahkan, dilarang memasuki kantor-kantor mereka. Pada tahap selanjutnya para pemuda berusaha untuk merebut senjata dan gedung-gedung vital. Di Surabaya selama bulan September terjadi perebutan senjata di arsenal (gudang mesiu) Don Bosco dan perebutan Markas Pertahanan Jawa Timur, maupun pangkalan Angkatan Laut Ujung dan markas –markas tentara Jepang serta pabrik-pabrik yang tersebar di seluruh kota. Pada tanggal 19 September 1945, terjadi  insiden bendera di Hotel Yamato. Insiden ini pecah ketika orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki Hotel Yamato, dengan dibantu oleh serombongan pasukan Serikat yang diterjunkan di Gunungsari, untuk mendirikan Markas RAPWI. Orang-orang Belanda tersebut mengibarkan bendera mereka di puncak hotel tersebut. Sudah barang tentu hal ini memancing kemarahan para pemuda. Hotel tersebut diserbu oleh para pemuda, setelah permintaan Residen Sudirman dengan cara baik-baik untuk menurunkan bendera Belanda ditolak oleh penghuni hotel. Bentrokan tidak dapat dihindarkan. Beberapa orang pemuda berhasil memanjat atap hotel serta menurunkan bendera Belanda yang berkibar atasnya. Mereka merobek warna birunya dan mengibarkannya kembali sebagai merah putih.

Sasaran perebutan selanjutnya adalah Markas Kempetai dan yang dianggap sebagai lambang kekejaman pemerintah Jepang yang terletak di depan kantor Gubernur yang sekarang. Pada tanggal 1 Oktober 1945, markas itu diserbu oleh rakyat. Gedung dipertahankan dengan gigih oleh pihak Jepang, namun jatuh ke tangan rakyat setelah pertempuran selama 5 jam. Dalam perebutan ini 25 orang pemuda gugur dan 60 luka-luka sedangkan 15 orang perajurit Jepang mati.

Di Yogyakarta, perebutan kekuasaan secara serentak dimulai pada tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10 pagi semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemogokan. Mereka memaksa orang-orang Jepang agar menyerahkan semua kantor mereka kepada orang Indonesia. Pada tanggal 27 September 1945, KNI Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di Daerah itu telah berada di tangan Pemerintah RI. Pada hari itu juga Yogyakarta terbit suratkabar Kedaulatan Rakjat.

Para pemuda yang tergabung dalam BKR berusaha untuk memperoleh senjata. Usaha untuk melucuti Jepang melalui perundingan sama-sekali gagal. Pada tanggal 7 Oktober malam para pemuda BKR bersama dengan pemuda Polisi Istimewa bergabung menuju ke Kota Baru. Mereka menyerbu tangsi Otsuka Butai (sekarang gedung SMA di sebelah Sentral Telepon). Pada hari itu juga Otsuka Butai menyerah. Korban yang jatuh pada penyerbuan ini 18 orang pemuda polisi gugur.

Di Bandung pertempuran diawali oleh usaha para pemuda untuk merebut pangkalan Udara Andir dan pabrik senjata bekas ACW (Artillerie Constructie Winkel, sekarang Pindad), dan terus berlangsung sampai kedatangan pasukan Serikat di kota Bandung pada 17 Oktober 1945. Di Semarang setelah para pemuda berhasil merebut kekuasaan, terjadi perbenturan yang dahsyat antara para pemuda Indonesia melawan Jepang karena pihak Jepang merasa terancam oleh pemuda yang berusaha merebut senjata mereka.

Pada tanggal 14 Oktober 1945, 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring diangkut oleh pemuda-pemuda Indonesia ke Semarang dengan rencana untuk menutupnya di penjara Bulu. Sebelum mereka sampai ke penjara Bulu, sebagian tawanan itu melarikan diri dan minta perlindungan kepada batalyon Kido. Para pemuda menjadi marah dan mulai merebut dan menduduki kantor pemerintah. Orang-orang Jepang yang ditemui disergap dan ditawan. Pada keesokan harinya pasukan Jepang menyerbu kota Semarang dari tangsinya di Jatingaleh. Sejak hari itu mulailah pertempuran yang berlangsung selama 5 hari dan karenanya terkenal dengan sebutan Pertempuran Lima Hari di Semarang. Korban yang jatuh dalam pertempuran ini ditaksir 990 orang, dari kedua belah pihak.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, rombongan Dr. Sam Ratulangi, Gubernur Sulawesi, mendarat di Sapiria, Bulukumba. Setibanya kembali di Ujungpandang, Gubernur mulai menyusun pemerintahan. Mr. Andi Zainal diangkat sebagai Sekretaris Daerah. Tetapi dalam segala tindakan, Gubernur oleh para pemuda dianggap terlalu hati-hati. Para pemuda mulai mengorganisasikan diri dan merencanakan untuk merebut gedung-gedung vital, seperti studio radio dan tangsi Polisi. Kelompok pemuda tersebut terdiri dari kelompok Barisan Berani Mati (Bo-ei Tai-shin), bekas kaigun heiho dan pelajar SMP. Pada tanggal 28 Oktober mereka bergerak menuju sasarannya dan mendudukinya. Karena peristiwa itu pasukan Australia yang telah ada, bergerak dan melucuti para pemuda. Sejak itu pusat gerakan pemuda dipindahkan dari Ujungpandang ke Polombangkeng.

Di Sulawesi Utara, sekalipun telah hampir setengah tahun dikuasai oleh NICA, usaha menegakkan kedaulatan tidaklah padam. Pada tanggal 14 Februari 1946, pemuda-pemuda Indonesia anggota KNIL, yang tergabung pada Pasukan Pemuda Indonesia (PPI) mengadakan gerakan di Tangsi Putih Hitam di Teling, Manado. Mereka membebaskan para tahanan yang dicurigai pro-Republik Indonesia antara lain Taulu, Wuisan, Sumanti, G.A. Maengkom, Kusno Dhanupojo, G.E. Duhan. Sebaliknya mereka menahan Komandan Garnisun Manado dan semua pasukan Belanda di Teling dan penjara Manado. Dengan diawali oleh peristiwa iu para pemuda menguasai markas Belanda di Tomohon dan Tondano. Berita mengenai perebutan kekuasaan mereka dikirim ke pemerintah pusat di Yogyakarta dan mengeluarkan Maklumat No. 1, yang ditandatangani oleh Ch. Ch. Taulun. Pemerintah sipil dibentuk pada 16 Februari dan sebagai residen dipilih B.W. Lapian. Satuan local Tentara Indonesia disusun dengan pimpinan kolektif, Ch. Ch. Taulun, SD. Wuisan, Dan J. Kaseger.

Di beberapa kota di Kalimantan mulai timbul gerakan yang mendukung proklamasi. Tetapi tentara Australia yang sudah mendarat, mengeluarkan ultimatum melarang semua akitivitas politik, seperti demonstrasi dan mengibarkan bendera Merah Putih, memakai lencana Merah Putih dan menyelenggarakan rapat-rapat. Namun kaum nasionalis tetap melaksanakannya. Di Balikpapan, pada tanggal 14 November 1945, sejumah 8.000 orang berkumpul di depan komplex NICA sambil membawa bendera Merah Putih.

Di Gorontalo pada tanggal 13 September 1945, terjadi perebutan senjata terhadap markas-markas Jepang. Kedaulatan RI berhasil ditegakkan dan pemimpin-pemimpin Republik menolak setiap ajakan untuk berunding dengan pasukan pendudukan Australia. Kekuatan mereka berjumlah 600 orang pemuda yang terlatih.

Di pulau Sumbawa, pemuda-pemuda Indonesia pada bulan Desember 1945 berusha merebut senjata Jepang. Di Gempe terjadi bentrokan antara 200 pemuda melawan Jepang. Juga di Sape 400 orang pemuda berusaha merebut senjata di markas Jepang, juga di Raba terjadi peristiwa yang sama.

Di Bali, para pemuda telah membentuk beberapa organisasi pemuda seperti AMI, Pemuda Republik Indonesia (PRI) pada akhir bulan Agustus. Mereka berusaha untuk menegakkan RI melalui perundingan tetapi mendapat hambatan dari pihak Jepang. Pada tanggal 13 Desember 1945 mereka melakukan gerakan serentak untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang akan tetapi hal itu gagal.

Di Biak timbul pemberontakan 14 Maret 1948 yang sasarannya adalah Kamp NICA, tangsi Sorido. Pemberontakan itu gagal, 2 orang pemimpinnya dihukum mati dan lainnya dihukum seumur hidup.

Di Banda Aceh pada tanggal 6 Oktober 1945 para pemuda dan tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API), pada tanggal 12 Oktober 1945 Shucokan Jepang memanggil para pemimpin pemuda. Ia menyatakan sekalipun Jepang telah kalah, tetapi keamanan dan ketertiban masih menjadi tanggung jawab pemerintah Jepang. Karena itu ia meminta agar semua kegiatan mendirikan perkumpulan yang tanpa ijin dihentikan. Perkumpulan yang sudah terlanjur didirikan supaya dibubarkan. Para pemimpin pemuda menolak dengan keras. Pertemuan berubah menjadi perbantahan. Sejak hari iru dimulailah perebutan dan pengambil alihan kantor-kantor pemerintah dengan mengibarkan bendera Merah Putih. Perlucutan senjata Jepang terjadi di beberapa tempat. Bentrokan-bentrokan dengan pasukan Jepang terjadi di Langsa, Lho’ Nga, Ulee Lheue dan tempat-tempat lain di Aceh.

Di Sumatra Selatan perebutan kekuasaan terjadi pada tanggal 8 Oktober 1945, dih mana residen Sumatra Selatan dr. A.K. Gani bersama seluruh pegawai Gunseibu dalam suatu upacara mengerek bendera Merah Putih. Setelah upacara itu, para pegawai negeri kembali ke kantornya masing-masing untuk di sana mengerek bendera Merah Putih. Pada hari itu juga diumumkan bahwa diseluruh karesidenan Palembang hanya ada satu kekuasaan, yakni kekuasaan Republik Indonesia. Perebutan kekuasaan di Palembang itu berlangsung tanpa inseiden, karena orang-orang Jepang telah menghindar ketika terjadi demonstrasi.


2. Menyusun Kekuatan Pertahanan Keamanan

Sesudah keputusan rapat PPKI tanggal 22 Agustus itu, pada tanggal 23 Agustus Presiden Sukarno dalam pidato radionya menyatakan berdirinya tiga badan baru yaitu : Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR ini akan bertugas sebagai penjaga keamanan umum daerah-daerah di bawah koordinasi KNI daerah. Pidato Presiden Sukarno tersebut mendapat sambutan dua macam dari pemuda-pemuda seluruh Indonesia, khususnya di pulau Jawa. Pada umunya timbul kekecewaan bahwa Pemerintah tidak segera membentuk sebuah tentara nasional. Tetapi sebagian besar pemuda terutama yang bekas anggota Peta, KNIL, dan Heiho, artinya pemuda-pemuda yang sudah mempunyai pengalaman militer, mengambil sikap pragmatis dan segera membentuk BKR di daerah tempat tinggalnya dan memanfaatkan BKR itu sebaik-baiknya sebagai wadah perjuangannya. Para pemuda bekas Peta Jakarta sepakat membentuk BKR Pusat. Maksud mereka adalah agar supaya BKR Daerah dapat dikoordinasikan dan dikendalikan secara terpusat. Yang terpilih sebagai pimpinannya adalah Mr. Kasman Singodimedjo, bekas daidanco di Jakarta. Akan tetapi Kasman diangkat oleh pemerintah sebagai ketua KNIP; kedudukannya digantikan oleh Kaprawi, bekas daindco di Sukabumi. Dengan demikian Pimpinan BKR Pusat tersusun dengan Kaprawi, (Ketua Umum), Sutalaksana (Ketua I), dan Latief Hendraningrat (Ketua II) dengan dibantu oleh Arifin Abdurrachman, Mahmud dan Zulkifli Lubis. Mereka mengadakan kontak-kontak dengan para bekas opsir KNIL di Jakarta – Bandung dan pimpinan BKR daerah Jawa Timur (Drg. Moestopo), Jawa Tengah (Soedirman), Jawa barat (Arudji Kartawinata).

Kelompok BKR Pusat ini pada bulan September 1945 menghubungi para bekas perwira KNIL yang ada di Jakarta. Mereka bersama-sama menghadap Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin, dengan maksud untuk mendesak Presiden agar dibentuk tentara regular. Amir Sjarifuddin meminta jaminan bahwa para perwita bekas KNIL ini menyatakan berdiri di belakang perjuangan bangsa Indonesia dengan segala konsekuensinya. Mereka membuat pernyataan bersama.

Sebagian lagi dari para pemuda Indonesia, yakni yang pada jaman Jepang telah membentuk kelompok-kelompok politik yang besar peranannya dalam mencetuskan Proklamasi, tidak puas dengan BKR. Mereka menginginkan dibentuknya tentara nasional. Setelah usul mereka mengenai pembentukan tentara nasional “ditolak” oleh Presiden dan Wakil Presiden, mereka menempuh jalan lain. Mereka membentuk badan-badan perjuangan yang kemudian menyatukan diri dalam sebuah Komite van Aksi, yang bermarkas di Jalan Menteng 31 di bawah pimpinan Adam Malik, Sukarni, Chairul Saleh, Maruto Nitimihardjo, dan lain-lain. Badan-badan perjuangan yang bernaung di bawah Komite van Aksi adalah Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (BARA) dan Barisan Buruh Indonesia (BBI). Badan-badan perjuangan lainnya kemudiaan dibentuk di seluruh Jawa seperti Barisan Banteng, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Hizbullah, Sabilillah, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Barisan Pembrontakan Rakyat Indonesia (BPRI), dan lain-lain sebagainya; juga ada badan perjuangan yang bersifat khusus seperti kesatuan-kesatuan pelajar (Tentara Pelajar atau TP, Tentara Genie Pelajar atau TGP dan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP).

Pembentukan badan-badan perjuangan itu tidak terbatas di Jawa melainkan juga di Sumatra, Sulawesi dan pulau lainnya. Di Aceh dibentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API) dibawah pimpinan Sjamaun Gaharu dan Barisan Pemuda Indonesia (BPI) kemudian menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI) di bawah pimpinan A. Hasymi. Di Sumatra Utara dibentuk Pemuda Republik Andalas; di Sumatera Barat, Pemuda Andalas dan  Pemuda Republik Indonesia Barat. Sedangkan Barisan Pelopor yaitu Barisan Pemuda Indonesia yang dibentuk pada jaman Jepang, pada bulan September telah menyatakan diri bernaung di bawah KNI. Di  Sulawesi Selatan dibentuk Pusat Pemuda Nasional (PPNI) di bawah pimpinan Manai Sophian dengan kelompok  Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI), Pemuda Merah Putih, Penunjang Republik Indonesia (PRI).

Setelah mengalami sendiri tindakan-tindakan provokatif dan bahkan agresif dari pasukan-pasukan Belanda yang oleh tentara Serikat dikeluarkan dari tawanan Jepang serta kemudian dipersenjatai, Pemerintah RI menyadari, bahwa sebuah tentara reguler bukanlah merupakan suatu lux. Karenanya pemerintah kemudian memanggil pensiunan Mayor KNIL Oerip Soemohardjo dari Yogyakarta ke Jakarta dan kepadanya diserahi tugas menyusun tentara nasional. Dan pada tanggal 5 Oktober dikeluarkan Maklumat Pemerintah, yang menyatakan berdirinya tentara nasional yang disebut Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sebagai pimpinan TKR ditunjuk Soeprijadi, tokoh pemberontak Tentara Pembela Tanah Air (PETA) terhadap Jepang di Blitar, dan sebagai Menteri Keamanan Rakyat ad interim diangkat Moh. Suljoadikusumo, bekas daidanco Peta. Dengan dasar Maklumat Pemerintah tersebut segera dibentuk Markas Tertinggi TKR oleh Oerip Soemohardjo dengan berkedudukan di Yogyakarta. Di pulau Jawa terbentuk 10 divisi dan di Sumatra 6 divisi. Berkembangnya kekuatan pertahanan dan keamanan yang begitu cepat, memerlukan satu pimpinan yang kuat dan berwibawa untuk mengatasi segala persoalan akibat dari pengembangan tersebut. Suprijadi, bekas pemimpin pembrontak tentara Peta di Blitar yang telah ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi TKR ternyata tidak pernah menduduki posnya. Pada bulan November 1945 atas prakarsa dari Markas Tertinggi TKR diadakan Pemilihan Pemimpin tertinggi TKR yang baru. Yang terpilih adalah Kolonel Soedirman, Komanadan Divisi V/Banyumas. Sebulan kemudian pada tanggal 18 Desember 1945 Soedirman dilantik sebagai Panglima Besar (Pangsar) TKR dengan pangkat Jenderal. Oerip Soemohardjo tetap menduduki jabatan lamanya, Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal.

Terpilihnya Soedirman merupakan titik tolak daripada perkembangan organisasi kekuatan pertahanan keamanan. TKR berubah menjadi TRI pada bulan Januari 1946. Oleh karena Soedirman berpendapat bahwa TRI adalah tentara nasional dan tentara rakyat yang percaya kepada kekuatan sendiri, tanpa mengharap bantuan dari luar negeri. Sementara itu kekuatan di luar TKR, yaitu Badan-badan Perjuangan, pada tanggal 10 November 1945 mengadakan Kongres Pemuda seluruh Indonesia di Yogyakarta. Kongres dipimpin oleh Chairul Saleh dan Sukarni, yang dihadiri oleh 332 utusan dari 30 organisasi pemuda seluruh Indonesia. Sekalipun didalam kongres ini melahirkan dua kekuatan yang bersaing, yaitu kelompok Chairul Saleh dan kelompok Soemarsono (Pesindo), namun berhasil membentuk  Badan Kongres Pemuda Indonesia (BKMI). Perkembangan selanjutnya Badan-badan perjuangan ini ditampung di dalam wadah Biro perjuangan dalam Kementerian Pertahanan. Baik anggota BKR maupun Badan-badan perjuangan ini menganggap dirinya adalah pejuang. BKR yang kemudian menjadi TKR dan TRI, menganggap dirinya sebagai pejuang bersenjata yang juga aktif dalam bidang sosial politik, antara lain dalam KNI dan pemerintah. Sedangkan badan-badan perjuangan menganggap pejuang di bidang sosial politik, yang juga aktif di dalam pertahanan negara. Kedua kelompok pejuang ini kemudian diintegrasikan menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) pada bulan Juni 1947, yaitu tentara yang bukan semata-mata alat negara atau pemerintah melainkan alat rakyat, alat “revolusi” dan alat bangsa Indonesia. Sampai dengan pertengahan tahun 1947, kita berhasil menyusun, mengkonsolidasi dan sekaligus mengintegarasikan alat pertahanan dan keamanan.


3.    Pertempuran Surabaya
Pertempurannya di Surabaya melawan pasukan Serikat, tidak lepas kaitannya dengan peristiwa yang mendahuluinya, yaitu usaha perebutan kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang yang dimulai sejak tanggal 2 September 1945. perebutan kekuasaan dan senjata ini membangkitkan suatu pergolakan, sehingga berubah menjadi situasi revolusi yang konfrontatif.

Para pemuda berhasil memiliki senjata dan para pemuka pemerintah menguasai pemuda, yang keduanya siap mengahadapi untuk mempertahankan pelbagi ancaman yang datang dari manapun. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby mendarat di Surabaya. Brigade ini adalah bagian dari Divisi India ke-23. Di bawah pimpinan  Jenderal D.C. Hawthorn. Mereka mendapat tugas dari Panglima AFNEI untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelematkan para interniran Serikat. Kedatangan mereka diterima secara enggan oleh pemerintah Jawa Timur, yang dipimpin oleh Gubernur R.M.T.A. Suryo. Setelah diadakan pertemuan antara wakil-wakil pemerintah RI dengan Brigjen A.W.S. Mallaby pertemuan itu mengasilkan kesepakatan :
1.    Inggris berjanji bahwa antara tentara mereka tidak terdapat Angkatan Perang Belanda;
2.    Disetujui kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketenteraman;
3.    Akan segera dibentuk “Kontact Bureau” (Kontak Biro) agar kerjasama dapat terlaksanan sebaik-baiknya;
4.    Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang saja.

Kemudian  pihak RI memperkenankan tentara Inggris memasuki kota, dengan syarat hanya obyek-obyek yang sesuai dengan tugasnya boleh diduduki, seperti kamp-kamp tawanan.

Perkembangan kemudian ternyata pihak Inggris mengingkari janjinya. Pada tanggal 26 Oktober 1945 malam hari satu peleton  dari Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw, melakukan penyergapan ke penjara Kalisosok. Mereka akan membebaskan Kolonel Huiyer, seorang Kolonel Angkatan Laut Belanda dan kawan-kawannya. Tindakan Inggris dilanjutkan pada keesokan harinya dengan mendudukin Pangkalan Udara Tanjung Perak, Kantor Pos Besar, Gedung Internatio dan obyek-obyek vital lainnya. Pada tanggal 27 Oktober pukul 11.00, pesawat terbang Inggris menyebarkan pamplet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata-senjata yang dirampas dari Jepang. Pemerinta RI menanyakan perihal tersebut kepada Mallaby. Mallaby mengaku tidak mengetahui pamlet tersebut, namun ia berpendirian bahwa sekalipun sudah ada perjanjian dengan pemerintah RI. Ia akan melaksanakan tindakan sesuai dengan isi pamplet tersebut. Sikap ini menghilangkan kepercayaan Pemerintah RI terhadapnya. Pemerintah memerintahkan kepada para pemuda untuk siaga mengahadapi segala kemungkinan. Pihak Inggris mulai menyita kendaraan-kendaraan yang lewat.

Pada pukul 14.00 tanggal 27 Oktober 1945 terjadi kontak senjata yang pertama antara pihak pemuda lawan Inggris. Peristiwa meluas menjadi serangan umum terhadap kedudukan Inggris di seluruh kota selama dua hari. Pertempuran seru terjadi di beberapa sektor. Pada tanggal 28 Oktober kedudukan Inggris bertambah kritis. Tank-tank mereka berhasil dilumpuhkan. Pada tanggal 29 Oktober 1945, beberapa obyek vital dapat direbut kembali oleh pemuda. Untuk menyelamatkan pasukan Inggris dari bahaya kehancuran total, Presiden Sukarno dihubungi oleh Komando Serikat. Pada keesokan harinya tanggal 29 Oktober pukul 11.30, Bung Karno bersama-sama dengan Jenderal D.C. Hawthorn atasan Jenderal Mallaby tiba di Surabaya.

Presiden Sukarno didampingi oleh Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin. Segera mereka berunding dengan Mallaby. Perundingan menghasilkan keputusan : menghentikan kontak senjata. Perundingan dilanjutkan pada malam hari antara Presiden Sukarno, Wakil Pemerintah RI di Surabaya, Wakil Pemuda, dengan pihak Inggris yang didampingi oleh Jenderal Hawthorn. Perundingan tersebut didapat kesepakatan : eksistensi RI diakui oleh Inggris dan cara-cara menghindari bentrokan senjata diatur sebagai berikut :
1.    Surat-surat selebaran yang ditanda tangani oleh Mayor Jenderal D.C. Hawthorn dinyatakan tidak berlaku;
2.    TKR dan Polisi diakui oleh Serikat;
3.    Seluruh kota Surabaya tidak dijaga lagi oleh Serikat, kecuali kamp-kamp tawanan dijaga tentara Serikat bersama-sama  TKR;
4.    Untuk sementara waktu Tanjung Perak diajaga bersama TKR, Polisi dan tentara Serikat guna menyelesesaikan tugas menerima obat-obatan untuk tawanan perang.

Hasil perundingan untuk menyelamatkan pasukan Mallaby dari kehancurannya dipertegas kembali oleh Menteri Penerangan bahwa :
1.    Dibentuk suatu Kontak Biro yang terdiri dari unsur pemerintah RI di Surabaya bersama-sama tentara Inggris;
2.    Daerah pelabuhan yang dijaga bersama, ditentukan kedudukan masing-masing oleh Kontak Biro;
3.    Daerah Darmo, daerah Kamp Interniran orang-orang Eropa dijaga oleh tentara Serikat. Hubungann antara Darmo dan pelabuhan Tanjung Perak diamankan untuk mempercepat pelaksanaan pemindahan tawanan;
4.    Tawanan dari kedua belah pihak harus dikembalikan kepada masing-masing pihak.

Perundingan selesai pada tanggal 30 Oktober 1945. Presiden Sukarno dan Jenderal D.C. Hawthorn meninggalkan Surabaya pada pukul 13.00 pada hari itu juga. Pada perundingan tersebut juga disepakati nama-nama anggota Kontak Biro dari kedua belah pihak. Dari pihak Inggris 5 orang (Brigjen A.W.S. Mallaby, Kolonel L.H.O. Pugh, Wing Commander Groom, Mayor M. Hubson, Kapten H. Shaw). Dari pihak Indonesia 9 orang anggota, (Residen Sudirman, Doel Arnowo, Atmaji, Mohammad, Soengkono, Soeyono, Koesnandar, Roeslan Abdulgani, dan T.D. Kundan sebagai jurubahasa).

Sementara itu beberapa tempat masih terjadi pertempuran, sekalipun sudah diumumkan gencatan senjata. Oleh karena itu, para anggota Kontak Biro dan kedua belah pihak mulai mendatangi obyek-obyek yang masih terjadi pertempuran. Mereka bermaksud menghentikan pertempuran setempat-setempat itu. Pada pukul 17.00, tanggal 30 Oktober 1945, seluruh anggota Kontak Biro pergi bersama-sama menuju ke beberapa tempat.

Tempat yang terakhir adalah Gedung Bank Internatio di Jembatan Merah. Gedung ini masih diduduki oleh pasukan Inggris, dan pemuda-pemuda masih mengepungnya. Setibanya di tempat ini terjadi insiden. Pemuda-pemuda menuntut agar pasukan Mallaby menyerah. Mallaby tidak bisa menerima tuntutan itu. Tiba-tiba terdengar tembakan gencar dari dalam gedung yang dilakukan oleh pasukan Inggris. Pemuda-pemuda membalas. Di tengah-tengah keributan dan kekacauan itu para anggota Kontak Biro mencari perlindungan sendiri-sendiri. Mallaby menjadi sasaran para pemuda. Dia ditusuk dengan bayonet dan bambu runcing. Pengawal-pengawal melarikan diri. Mallaby terbunuh.

Dengan terbunuhnya Jenderal Mallaby, pihak Inggris menuntut pertanggungan jawab. Pada hari tanggal 31 Oktober 1945 Jenderal Christison, Panglima AFNEI memperingatkan kepada rakyat Surabaya, agar mereka menyerah, apabila tidak mereka akan dihancurleburkan.

Rakyat Surabaya tidak dapat memenuhi tuntutan Christison. Kontak Biro Indonesia mengumumkan, bahwa kematian Mallaby adalah akibat kecelakaan, tidak dapat dipastikan apakah akibat tembakan rakyat atau tembakan dari tentaranya sendiri.

Sesudah kematian Mallaby pihak Inggris mendatangkan pasukan-pasukannya baru di bawah pimpinan Mayor Jenderal E.C. Mansergh. Kemudian pada tanggal 7 November, Mansergh menulis surat kepada Gubenur Soeryo, yang isinya ia menuduh bahawa Gubenur tidak menguasai keadaan, seluruh kota telah dikuasai oleh para perampok. Mereka menghalang-halangi tugas Serikat. Akhirnya ia mengancam  bahwa ia akan menduduki kota Surabaya untuk melucuti “gerombolan yang tidak mengenal tertib hukum” itu. Serta “memanggil” Gubenur Soeryo untuk “menghadap”.

Dalam surat jawabannya tanggal  9 November 1945 Gubernur Soeryo membantah semua tuduhan Mansergh. Gubernur Soeryo mengutus Residen Sudirman dan Roeslan Abdulgani untuk menyampaikan suratnya. Pihak Inggris menyampaikan kepada perutusan dua surat, satu diantaranya berisi ultimatum kepada Bangsa Indonesia di Surabaya. Ultimatum itu bertanggal 9 November 1945. Ultimatum itu isi dan maknanya dirasakan penghinaan terhadap martabat dan harga diri bangsa Indonesia. Isi pokonya adalah pihak Inggris ingin membalas kematian Mallaby yang dianggap sebagai tanggung jawab rakyat Surabaya. Ultimatum disertai “ instruksi” yang menuntut bahwa semua pemimpin Indonesia, pemimpin pemuda, Kepala Polisi, Kepala Pemerintah, harus melapor pada tempat dan waktu yang ditentuikan dengan meletakkan tangan mereka di atas kepala, dan kemudian menandatangani dokumen yang disediakan sebagai tanda menyerah tanpa syarat.

Bagi pemuda-pemuda bersenjata diharuskan menyerahkan senjatanya dengan berbaris serta membawa tanda bendera putih. Batas waktu yang ditentukan adalah pukul 06.00 tanggal 10 November 1945. Apabila tidak diindahkan Inggris akan mengarahkan seluruh kekuatan darat, laut dan udara. Ultimatum ini ditandatangani oleh Mayor Jenderal E.C. Mansergh, Panglima Angkatan Darat Serikat Jawa Timur. Adanya ultimatum ini para pemimpin di Surabaya mengadakan pertemuan. Mereka melaporkan kepada Presiden, namun hanya berhasil diterima oleh Menteri Luar nergeri Mr. Achmad Subardjo. Menteri Luar Negeri menyerahkan “kata putus” kepada rakyat Surabaya. Secara resmi pada pkul 22.00, Gubernur Soeryo melalui radio, menyatakan menolak ultimatum Inggris.

Sementara itu para pemuda yang sudah siap siaga membuat pertahanan di dalam kota. Komandan Pertahanan Kota, Soengkono, pada tanggal 9 November pukul 17.00  mengundang semua unsur kekuatan rakyat, yang terdiri dari Komandan TKR, PRI, BPRI, Tentara Pelajar, Polisi Istimewa, BBI, PTKR, TKR Laut untuk berkumpul di Markas Pregolan 4. Soengkono menyatakan bahwa siapa yang ingin meninggalkan kota dipersilakan. Namun mereka bertekad untuk mempertahankan kota Surabaya. Mereka masing-masing membubuhkan tandatangan pada secarik kertas sebagai tanda setuju, dan diteruskan dengan ikrar bersama. Soengkono dipilih sebagai Komandan Pertahanan.

Kota Surabaya dibagi dalam 3 sektor pertahanan. Garis pertahanan ditentukan dari Jalan Jakarta, tetapi penempatan pasukannya agak mundur ke belakang ke Krembangan, Kapasan dan Kedungcowek. Garis kedua di sekitar Viaduct. Garis ketiga di daerah Darmo.

Pembagian tiga sektor meliputi sektor Barat, sektor Tengah dan sektor Timur. Sektor Barat dipimpin oleh Koenkiyat. Sektor Tengah dipimpin oleh Kretarto dan Marhadi, sedangkan sektor Timur dipimpin oleh Kadim Prawirodiharjo.


Sementara itu radio pemberontakan yang dipimpin oleh Bung Tomo membakar semangat juang rakyat. Siaran ini dipancarkan dari Jl. Mawar No. 4.

Sesudah batas waktu ultimatum Serikat habis, keadaan semakin explosif. Kontak senjata pertama terjadi di Perak, yang berlangsung sampai jam 18.00. Inggris berhasil menguasai garis pertama dari pertahanan kita. Gerakan pasukan Inggris disertai dengan pemboman yang ditunjukan pada sasaran yang diperkirakan menjadi tempat pemusatan pemuda. Surabaya yang digempur oleh Inggris itu berhasil dipertahankan oleh para pemuda hampir 3 minggu lamanya. Sektor demi sektor dipertahankan secara gigih, walaupun pihak Inggris mempergunakan senjata-senjata modern dan berat. Pertempuran yang terakhir di Gunungsari, pada 28 November 1945, namun perlawanan secara sporadis masih dilakukan.

Markas Pertahanan Surabaya dipindahkan ke desa Lebaniwaras, yang terkenal dengan nama Markas Kali.


4.    Pertempuran Ambarawa
Pertempuran di Ambarawa ini terjadi pada tanggal 20 November dan berakhir pada 15 Desember 1945, antara pasukan TKR dan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Ambarawa adalah kota yang terletak antara Semarang-Magelang dan Semarang-Solo. Latar belakang dari peristiwa ini dimuali dari insiden yang terjadi di Magelang. Sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23, di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945, oleh pihak RI, mereka diperkenankan untuk mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Ternyata mereka diboncengi oleh orang-orang NICA, tanggal 26 Oktober 1945, pecah insiden di Magelang, yang berlarut menjadi pertempuran antara TKR dan tentara Serikat. Insiden ini berhenti setelah kedatangan Presiden Sukarno dan Brigjen Bethell di Magelang pada tanggal 2 November 1945. mereka mengadakan perundingan gencatan senjata dan tercapai kata sepakat yang dituangkan ke dalam 12 pasal. Naskah persetujuan itu berisi antara lain :
a. Pihak Serikat akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang, untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi APWI. Jumlah pasukan Serikat ditentukan terbatas bagi keperluan melaksanakan tugasnya;
b. Jalan raya Magelang-Ambarawa terbuka bagi lalulintas Indonesia dan Serikat;
c. Serikat tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya.

Ternyata pihak Serikat ingkar janji. Kesempatan dan kelemahan dari pasal-pasal persetujuan itu dipergunakan untuk menambah jumlah serdadunya yang berada di Magelang.

Sementara itu pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara Serikat. Pasukan Serikat yang berada di Magelang pada tanggal 21 November 1945 ditarik ke Ambarawa dengan dilindungi oleh pesawat-pesawat mereka. Pertempuran berkobar di dalam kota pada tanggal 22 November 1945. Pasukan Serikat melakukan pemboman terhadap kampung-kampung di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR bersama pasukan-pasukan pemuda yang berasal dari Boyolali, Salatiga, Kartasura bertahan di kuburan Belanda, sehingga membentuk garis medan sepanjang rel kereta api dan membela kota Ambarawa. Dari arah Magelang Pasukan TKR dari Divisi V/Purwokerto di bawah pimpinan Imam Adrongi pada tanggal 21 November 1945 melakukan serangan fajar dengan tujuan untuk memukul pasukan Serikat yang berkedudukan di desa Pingit. Pasukan Imam Adrongi berhasil menduduki Pingit kemudian merebut desa-desa sekitarnya.

Sementara itu batalyon Imam Adrongi meneruskan gerakan pengejarannya. Kemudian disusul datangnya 3 batalyon yang berasal dari Yogyakarta, yaitu batalyon 10 Divisi III di bawah pimpinan Mayor Soeharto (sekarang Presiden), batalyon 8 dibawah pimpinan Mayor Sardjono dan batalyon Sugeng. Sehingga kedudukan musuh menjadi terkepung.

Sekalipun telah terkepung, musuh mencoba mematahkan kepungan itu. Telah diketahui musuh sedang mengadakan gerakan melambung dan mengancam kedudukan pasukan kita dari belakang dengan menggunakan tank-tanknya. Untuk mencegah jatuhnya korban, pasukan kita diperintahkan oleh masing-masing komandannya untuk mundur ke Bedono. Dengan datangnya bala bantuan dari resimen kedua di bawah pimpinan M. sarbini dan batalyon Polisi Istimewa di bawah Onie Sastroatmodjo  serta batalyon dari Yogyakarta maka gerakan musuh berhasil ditahan. Gerakan pasukan musuh dapat ditahan di desa Jambu.

Sementara itu di desa Jambu, para komandan pasukan segera mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kolonel Holland Iskandar. Rapat ini menghasilkan terbentuknya suatu Komando, yang disebut Markas Pimpinan Pertempuran. Markas Komando ini kemudian bertempat di Magelang. Sejak itu medan Ambarawa dibagi atas 4 sektor, yaitu sektor Utara, sektor Selatan, sektor Timur dan sektor Barat.

Adapun kekuatan pasukan yang ikut bertempur di Ambarawa ini berjumlah 19 batalyon TKR dan beberapa batalyon Badan-badan Perjuangan yang bertempur secara berganti-ganti. Pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan yang berasal dari Purwokerto Letnan Kolonel Isdiman gugur. Sejak gugurnya Letnen Kolonel Isdiman itu, maka Kolonel Soedirman, Panglima Divisi di Purwokerto mengambil alih pimpinan pasukan. Situasi pertempuran berubah menjadi semakin menguntungkan pasukan kita. Musuh terusir dari desa Banyubiru, yang merupakan garis pertahanannya yang terdepan pada tanggal 5 Desember 1945.

Setelah mempelajari situasi pertempuran, Kolonel Soedirman pada tanggal 11 Desember 1945 mengambil prakarsa untuk mengumpulkan para komandan sektor. Mereka melaporkan situasi pada sektor masing-masing. Akhirnya Kolonel Soedirman menyimpulkan bahwa musuh telah terjepit, dan perlu segera dilaksanakan pukulan terakhir. Rencana pelaksanaannya disusun sebagai berikut :
a. Serangan pendadakan yang serentak dari semua sektor;
b. Masing-masing komandan sektor memimpin pelaksanaan serangan;
c.    Pasukan-pasukan Badan-badan Perjuanagn (Lasykar), sebagai tenaga cadangan;
d. Ditentukan hari serangan adalah 12 Desember pukul 04.30.

Pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari pasukan-pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing. Dalam waktu satu setengah jam pasukan TKR berhasil mengepung kedudukan musuh dalam kota. Diperkirakan pertahanan musuh yang terkuat di benteng Willem, yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Musuh yang merasa kedudukannya terjepit, berusaha keras melakukan pemutusan pertempuran. Pada tanggal 15 Desember 1945, musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pertempuran di Ambarawa ini mempunyai arti penting, oleh karena letak kota Ambarawa yang strategis. Apabila musuh menguasai Ambarawa, akan mengancam tiga kota utama Jawa Tengah sekaligus, yaitu Surakarta, Magelang, dan terutama Yogyakarta, sebagai tempat kedudukan Markas Tertinggi TKR.


5.    Pertempuran Medan Area

Pasukan Serikat di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D Kelly mulai mendarat di Sumatra Utara pada 9 Oktober 1945. Kekuatan mereka adalah 1 brigade yaitu Brigade-4 dari Divisi India ke-26. Ikut serta membonceng mereka adalah orang-orang Nica yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Sikap pemerintah RI Sumatra Utara memperkenankan mereka menempati beberapa hotel di kota Medan, seperti Hotel de Boer, Grand Hotel, Hotel Astoria dan lain-lainnya, karena menghormati tugas mereka. Sebagian dari mereka kemudian ditempatkan di Binjai, Tanjung Morawa, dan beberapa tempat lainnya dengan memasang tenda-tenda lapangan. Sehari setelah mendarat Team dari RAPWI telah mendatangi kamp-kamp tawanan di Pulu Berayan, Saentis, Rantau Prapat, Pematang Siantar dan Berastagi untuk membantu membebaskan para tawanan dan dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur M. Hassan. Ternyata dari kelompok mereka langsung dibentuk menjadi “Medan batalyon KNIL”. Dengan kekuatan ini maka tampaklah perubahan sikap dari para bekas tawanan tersebut. Mereka bersikap congkak karena merasa sebagai “pemenang” dalam perang. Sikap ini memancing timbulnya pelbagi insiden yang dilakukan secara spontan oleh para pemuda. Insiden pertama pecah dari hotel di Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Awal dari insiden ini adalah seorang penghuni hotel merampas dan menginjak-injak lencana merah-putih yang dipakai oleh seseorang yang ditemuinya. Akibatnya hotel tersebut diserang dan dirusak oleh para pemuda. Dalam insiden ini jatuh korban 96 orang luka-luka. Terbukti sebagian besar adalah orang-orang NICA.

Insiden ini kemudian menjalar di beberapa kota lainnya seperti Pematan Siantar, Berastagi. Sementara itu pada tanggal 10 Oktober 1945, terbentuk TKR Sumatra Timur yang dipimpin oleh Achmad Tahir. Selanjutnya diadakan pemanggilan terhadap para bekas Giyugun dan Heiho ke seluruh Sumatra Timur. Panggilan ini mendapat sambutan yang luar biasa dari mereka. Di samping TKR, di Sumatra Timur terbentuk pula Badan-badan Perjuangan. Badan-badan Perjuangan ini sejak tanggal 15 Oktober berfusi menjadi Pemuda Republik Indonesia Sumatra Timur dan sebulan kemudian berubah menjadi Pesindo. Setelah terbentuknya parta-partai politik pada bulan November 1945 terbentuklah Lasykar-lasykar partai. PNI memiliki Nasional Pelopor Indonesia (Napindo), PKI mempunyai Barisan Merah, Masyumi  memiliki Hizbullah, Parkindo  membentuk Pemuda Parkindo.

Sebagaimana di kota-kota lain di Indonesia, Inggris memulai aksinya untuk memperoleh kekuatan Republik dengan cara memberikan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjatanya kepada Serikat. Hal ini juga dilakukan oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly terhadap pemuda Medan pada tanggal 18 Oktober 1945. Sejak saat itu tentara NICA merasa memperoleh dukungan dari pihak Inggris. Demikian pula pasukan Serikat pun mulai melakukan aksi-aksi terornya sehingga timbul rasa permusuhan di kalangan pemuda. Patroli-patroli Inggris ke luar kota tidak pernah merasa aman. Keselamatan mereka tidak dijamin oleh pemerintah RI. Meningkatnya korban di pihak Inggris menyebabkan mereka memperkuat kedudukannya dan menentukan sendiri secara sepihak batas kekuasaannya. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Serikat memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di pelbagi sudut pinggiran kota Medan. Dan sejak saat inilah Medan Area menjadi terkenal. Tindakan pihak Inggris ini merupakan tantangan bagi para pemuda. Pihak Inggris bersama dengan Nica melakukan aksi “pembersihan” terhadap unsur-unsur Republik yang berada di kota Medan. Para pemuda membalas aksi-aksi tersebut, sehingga daerah tersebut menjadi tidak aman. Setiap usaha pengusiran dibalas dengan pengepungan, bahkan seringkali tembak menembak. Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan Nica berusaha menghancurkan konsentrasi TKR di Trepes berhasil digagalkan. Selanjutnya seorang perwira Inggris diculik oleh pemuda, beberapa truk berhasil dihancurkan. Dengan peristiwa ini Jenderal T.E.D. Kelly kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata mereka. Barang siapa yang nyata-nyata melanggar akan ditembak mati. Daerah yang ditentukan adalah kota Medan dan delapan setengah kilometer dari batas kota Medan dan Belawan. Perlawanan terus memuncak. Pada bulan April 1946 tentara Inggris mulai berusaha mendesak pemerintah RI ke luar kota Medan. Gubernur, Markas Divisi TKR, Walikota RI pindah ke Pematang Siantar. Dengan demikian Inggris berhasil menguasai kota Medan. Tanpa adanya satu komando, mustahil dapat melakukan serangan yang efdektif terhadap kedudukan-kedudukan pasukan Inggris.

Pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebingtinggi diadakan suatu pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama : Komando Resimen Lasykar Rakyat Medan Area dibagi atas 4 sektor dan tiap sektor dibagi atas 4 sub sektor. Setiap sector berkekuatan 1 batalyon. Markas komando berkedudukan di Sudi Mengerti (Trepes). Di bawah komando inilah kemudian mereka meneruskan perjuangan di Meda Area.



C.    Perang dan Diplomasi


1. Kedatangan Pasukan Serikat dan Belanda

BKR dan badan-badan perjuangan yang dibentuk oleh pemuda itulah yang memelopori perebutan kekuasaan dan perebutan senjata dari tangan Jepang. Dengan demikian pertempuran-pertempuran yang pertama terjadi melawan pihak Jepang. Pimpinan Tentara Keenambelas Jepang di Jawa tidak pernah mau mengakui adanya Republik Indonesia, karena mereka terikat kepada komitmen untuk - sebagai pihak yang kalah perang - memelihara status-quo sejak tanggal 15 Agustus 1945 tatkala pucuk pimpinan negara mereka menyerah kepada Serikat. Faktor baru bagi para pemuda dalam melaksanakan perebutan kekuasaan itu adalah kedatangan pasukan Serikat ke pulau Jawa dan Sumatra. Mereka ada di bawah komando Asia Tenggara (South East Asia Comand atau SEAC) di bawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mountbatten. Perwira Serikat yang pertama kali datang ke Indonesia, yakni pada tanggal 14 September 1945, adalah Mayor Greenhalgh yang terjun dengan payung di lapangan udara Kemayoran. Tugas Greenhalgh adalah untuk mempersiapkan pembentukan markas besar Serikat di Jakarta.

Kedatangan Greenhalgh disusul oleh berlabuhnya kapal pernjajah Cumberland yang mendaratkan pasukan di Tanjung Priok pada tanggal 29 September 1945. Kapal itu membawa Panglima Skandron Penjelajah V Inggris, yakni Laksamana Muda W.R. Patterson. Pasukan Serikat yang bertugas di Indonesia ini merupakan komando bawahan dengan tiga divisi dari SEAC yang diberi nama Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) dan ada di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Tugas daripada AFNEI di Indonesia adalah melaksanakan perintah Gabungan kepala Staf  Serikat yang diberikan kepada SEAC, di antaranya iyalah :
1.    Menerima penyerahan dari tangan Jepang;
2.    Membebaskan para tawanan perang dan interniran Serikat;
3.    Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan;
4.    Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil;
5.    Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka di depan pengadilan Serikat.

Kedatangan pasukan-pasukan Serikat itu disambut dengan sikap netral oleh pihak Indonesia. Akan tetapi setelah diketahui bahwa pasukan Serikat/Inggris itu datang membawa orang-orang NICA (Netherlands Indies Civil Administration) yang dengan terang-terangan hendak menegakkan kembali kekuasaan Hindia Belanda, sikap pihak Indonesia berubah menjadi minimal curiga, maksimal bermusuhan. Situasi keamanan dengan cepat merosot menjadi buruk sekali, sejak NICA mempersenjatai kembali orang-orang KNIL yang baru dilepaskan dari tawanan Jepang. Orang-orang NICA dan KNIL di Jakarta, Bandung dan kota-kota lain kemudian memancing kerusuhan dengan cara mengadakan provokasi-provokasi bersenjata. Agaknya Christison telah memperhitungkan bahwa usaha pasukan-pasukan Serikat tidak akan berhasil tanpa bantuan Pemerintah Republik Indonesia. Karenanya Christison berunding dengan pemerintah RI dan mengakui defacto Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945. Dan sejak adanya pengakuan de facto terhadap pemerintah RI dari Panglima AFNEI itu, masuknya pasukan Serikat ke wilayah RI diterima dengan terbuka oleh pejabat-pejabat RI, karena menghormati tugas-tugas yang dilaksanakan oleh pasukan-pasukan Serikat. Pengakuan ini diperkuat dengan penegasan Christison, bahwa ia tidak akan mencampuri persoalan yang menyangkut status ketatanegaraan Indonesia.

Namun kenyataannya adalah lain : di kota-kota yang didatangi oleh pasukan Serikat lalu terjadi insiden-insiden bahkan pertempuran-pertempuaran dengan pihak RI. Hal itu disebabkan karena pasukan-pasukan Serikat/Inggris itu tidak menghormati kedaulatan Republik Indonesia, dan tidak menghargai pemimpin-pemimpinya, baik di pusat maupun di daerah. Seperti yang terjadi di kota Jakarta sendiri: beberapa orang anggota Pimpinan Nasional kita diteror bahkan meningkat sampai kepada percobaan pembunuhan. Di Surabaya, Magelang, Ambarawa, Semarang, Medan pecah pertempuaran-pertempuran antara pasukan-pasukan Serikat dengan pemuda-pemuda Indonesia.

Sementara itu perlawanan rakyat terhadap pasukan Serikat meningkat sampai akhir tahun 1945. Pihak Serikat yang merasa kewalahan, menuduh pemerintah RI tidak mampu menegakkan keamanan dan ketertiban, terutama di Jawa Barat. Daerah itu dianggap sebagai tempat merajalelanya terorisme. Sudah barang tentu anggapan itu mendapat sambutan hangat dari Panglima Angkatan Perang Belanda Laksamana Helfrich. Ia memrintahkan pasukannya untuk membantu pasukan Jenderal Christison melaksanakan tugas di Jawa Barat.

Pemerintah Indonesia dengan tegas menolak tuduhan tersebut, dengan sekali lagi memperingatkan pasukan Serikat akan tugas-tugas mereka yang sesungguhnya dan bahwa mereka tidak berhak mencampuri persoalan politik. Persoalan politik adalah semata-mata urusan pihak Indonesia dan Belanda. Tugas yang dihadapi oleh pasukan Indonesia dan Serikat adalah sama yakni menegakkan keamanan dan ketertiban. Tidak amannya dan tidak tertibnya keadaan, disebabkan karena teror yang dilakukan oleh pihak gerombolan NICA. Dan perbuatan itulah yang ditentang oleh rakyat Indonesia.


2. Diplomasi Sebagai Sarana Penyelesaian Pertikaian

Pada tanggal 1 November 1945 Pemerintah mengeluarkan sebuah maklumat politik. Dinyatakan dalam maklumat tersebut bahwa Pemerintah menginginkan pengakuan terhadap Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dari Serikat maupun dari pihak Belanda yang dibuat sebelum Perang Dunia II dan berjanji akan mengembalikan semua milik asing atau memberi ganti rugi atas milik asing yang telah dikuasai oleh Pemerintah. Bersamaan dengan itu dikeluarkan pernyataan bahwa Pemerintah menyukai berdirinya partai-partai politik sebagai sarana pembantu perjuangan. Sebagai realisasi daripada Maklumat Pemerintah tersebut kabinet presidensil yang dipimpin oleh Presiden sendiri diganti dengan kabinet ministerial. Sebagai perdana menteri ditunjuk Sutan Sjahrir. Pemerintah baru ini (Kabinet Sjahrir) segera mengadakan kontak diplomatik dengan pihak Belanda dan Inggris.

Pemerintah Inggris yang ingin secepatnya melepaskan diri dari kesulitan pelaksanaan tugasnya di Indonesia mengirimkan Sir Archibald Clark Kerr sebagai duta istimewa ke Indonesia, sedangkan pemerintah Belanda diwakili oleh Wakil Gubernur Jenderal Dr. H.J. Van Mook. Perundingan dimulai pada tanggal 10 Februari 1946. Dalam awal perundingan itu van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintah Belanda yang terdiri atas 6 fasal yang mengulangi pidato Ratu Belanda pada tanggal 7 Desember 1942. Isi pokonya adalah :
1.    Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiri di dalam lingkungan Kerajaan Nederland;
2.    Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedang urusan luar negeri diurus oleh pemerintah Belanda;
3.    Sebelum dibentuknya persemakmuran akan dibentuk pemerintah peralihan selama 10 tahun;
4.    Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB.

Pihak Indonesia dalam perundingan itu belum memberikan usul balasannya; sementara itu suatu gabungan organisasi dengan nama Persatuan Perjuangan (PP) melakukan oposisi terhadap Kabinet Sjahrir. Mereka berpendapat bahwa perundingan hanya dapat dilaksanakan atas dasar pengakuan 100% terhadap Republik Indonesia. Di dalam sidang KNIP di Solo (28 Februari – 2 Maret 1946) mayoritas suara menentang kebijaksanaan Perdana Menteri Sjahrir. Karena oposisi yang terlalu kuat itu Sjahrir menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Tetapi kemudian Presiden menunjuk kembali Sutan Sjahrir menjadi formatur kabinet dan kemudian ia menjabat lagi sebagai perdana menteri (Kabinet Sjahrir II).

Kabinet Sjahrir kedua terbentuk pada tanggal 12 Maret 1946. Kabinet ini menyusun usul balasan Pemerintah RI, yang terdiri atas 12 fasal antara lain:
1.    Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas Hindia Belanda;
2.    Pinjaman-pinjaman Belanda sebelum tanggal 8 Maret 1942 menjadi tanggungan pemerintah RI;
3.    Federasi Indonesia-Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu, dan mengenai urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang terdiri atas orang-orang Indonesia dan Belanda;
4.    Tentara Belanda segera ditarik dari Indonesia dan jika perlu diganti dengan tentara Republik Indonesia;
5.    Pemerintah Belanda harus membantu pemerintah Indonesia untuk dapat diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB);
6.    Selama perundingan berlangsung semua aksi militer harus dihentikan dan fihak Republik akan melakukan pengawasan terhadap pengungsian tawanan-tawanan Belanda dan interniran lainnya.

Usul balasan ini disampaikan kepada van Mook, akan tetapi pihak Belanda tidak dapat menerima baik usul balasan pemerintah RI tersebut, meskipun pihak Republik sudah memberikan konsensi-konsensi yang oleh sebagian besar rakyat Indonesia sendiri sukar diterima.

Dengan bercermin kepada persetujuan yang pada tanggal 6 Maret 1946 dicapai antara Vietnam dengan Perancis di mana Republik Vietnam akan merupakan negara bebas di dalam lingkungan sebuah federasi Indocina. Van Mook mengajukan usul pribadi untuk mengakui Republik Indonesia sebagi wakil Jawa untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pembentukan negara federal yang bebas dalam lingkungan Kerajaan Belanda. Wakil semua bagian Hindia Belanda dan wakil semua golongan minoritas akan berkumpul untuk menetapkan struktur negara Indonesia yang akan datang itu. Selanjutnya pasukan-pasukan Belanda akan mendarat untuk menggantikan tentara Serikat.

Pada tanggal 27 Maret 1946 Sutan Sjahrir memberikan jawaban yang disertai konsep persetujuan dalam membentuk traktat yang isi pokonya adalah :
1.    Supaya pemerintah Belanda mengakui kedaulatan de facto RI atas Jawa dan Sumatra;
2.    Supaya RI dan Belanda bekerjasama membentuk RIS;
3.    Republik Indonesia Serikat bersama-sama dengan Nederland, Suriname, Curacao, menjadi perserta dalam suatu ikatan kenegaraan Belanda.

Dengan usul balasan pemerintah RI tersebut maka kedua belah pihak dianggap telah saling mendekati, karena itu perundingan perlu ditingkatkan. Perundingan di Jakarta antara Sutan Sjahrir dan van Mook dengan disaksiakan oleh Archibald Clark Kerr berakhir. Hasil perundingan oleh van Mook akan dilaporkan kepada pemerintah Belanda.

Dengan perantaraan Clark Kerr sekali lagi kedua pemerintah mengadakan perundingan di Hooge Veluwe (Negeri Belanda). Pemerintah RI mengirimkan delegasi yang terdiri dari Mr. Suwandi, dr. Sudarsono, dan Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Delegasi RI berangkat ke Nederland pada tanggal 4 April 1946 bersama-sama dengan Sir Archibald Clark Kerr. Delegasi Belanda yang diajukan dalam perundingan ini terdiri atas Dr. Van Mook, Prof. Logemann, Dr. Idenburgh, Dr. van Royen, Prof. Van Asbeck, Sultan Hamid II dari Pontianak, dan Surio Santoso.

Di dalam perundingan itu ternyata fihak Belanda menolak konsep hasil pertemuan Sjahrir - van Mook – Clark Kerr di Jakarta, terutama usul Clark Kerr tentang pengakuan de facto atas kedaulatan Republik Indonesia di Jawa dan Sumatra. Pihak belanda hanya bersedia memberikan pengakuan de facto kedaulatan RI atas Jawa dan Madura saja, itupun masih dikurangi daerah-daerah yang diduduki oleh pasukan Serikat. Sedangkan Republik Indonesia masih harus tetap menjadi bagian dari kerajaan Nederland. Demikian juga campur tangan Republik dalam menentukan perwakilan daerah-daerah di luar daerah Republik, ditolak. Perundingan yang berlangsung selama 10 hari itu (14-25 April 1946) telah gagal. Untuk sementara waktu hubungan Indonesia – Belanda terputus. Tetapi pada tanggal 2 Mei 1946 van Mook kembali membawa usul pemerintahannya yang terdiri atas tiga pokok :
1.    Pemerintah Belanda mengakui Republik indonesia sebagai bagian dari persemakmuran (gemeennebest) Indonesia yang berbentuk federasi (serikat);
2.    Persemakmuran Indonesia Serikat di satu pihak dengan Nederland, Suriname dan Curacao di lain pihak akan merupakan bagian-bagian dari Kerajaan Belanda;
3.    Pemerintah belanda akan mengakui de facto kekuasaan RI atas Jawa, Madura dan Sumatra, dikurangi dengan daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Inggris dan Belanda.

Usul Belanda itu pada tanggal 17 Juni 1946 ditolak oleh pemerintah RI, karena dianggap tidak menandung sesuatu yang baru. Adapun usul balasan Pemerintah RI adalah :
1.    Republik Indonesia berkuasa de facto atas Jawa, Madura, Sumatra, ditambah dengan daerah-daerah yang dikuasai oleh tentara Inggris dan belanda;
2.    Republik Indonesia menolak ikatan kenegaraan (dalam hal ini gemeenebest, rijkverband, Koloni, trusteeship territory atau federasi a'la Vietnam) dan menghendaki penghentian pengiriman pasukan Belanda ke Indonesia, sedangkan Pemerintah Republik Indonesia tidak akan menambah pasukannya;
3.    Pemerintah Republik menolak suatu periode peralihan (overgangs-periode) di bawah kedaulatan Belanda.


3. Reaksi Terhadap Strategi Diplomasi
Sesudah Kabinet Sjahrir dijatuhkan oleh Persatuan Perjuangan dalam sidang KNIP di solo, pada pertengahan bulan Februari 1946. Dengan jatuhnya Kabinet Sjahrir I sebenarnya Persatuan Perjuangan mengharapkan Tan Malaka yang ditunjuk sebagai formatur Kabinet sesuai dengan mayoritas suara dalam KNIP. Tetapi Presiden Sukarno menunjuk kembali Sutan Sjahrir (Partai Sosialis) sebagai formatur Kabinet. Penunjukkan kembali Sutan Sjahrir sebagai formatur kabinet menimbulkan ketidakpuasaan pada kelompok PP. Sebelum Presiden menujuk Sjahrir, Adam Malik menghadap Presiden meminta agar mandat menyusun kabinet diserahkan kepada Tan Malaka. Presiden menyatakan kepada Adam Malik, bahwa ia tidak bisa menerima tokoh Tan Malaka sebagi formatur. Jawaban yang sama juga diberikan oleh Wakil Presiden kepada Chairul Saleh, ketika ia menghadap Wakil Presiden. Keinginan kelompok PP ini berdasarkan atas mayoritas suara dalam KNIP dan merupakan kesempatan yang baik untuk menghantam lawan politiknya. Namun Presiden dan Wakil Presiden mempertahankan Sutan Sjahrir karena kebijaksanaan politiknya sesuai dengan garis Sukarno-Hatta, khususnya mengenai politik diplomasi. Tan Malaka dan kelompoknya menghendaki konfrontasi total terhadap Belanda. Pada tanggal 12 Maret 1946 Kabinet Sjahrir II terbentuk, dan mengumumkan program kabinetnya, yang antara lain akan meneruskan politik diplomasinya, dengan mengajukan 12 pasal usul balasan terhadap keterangan Pemerintah Belanda. Persatuan Perjuangan tetap meneruskan oposisinya terhadap Kabinet Sjahrir , sekalipun program kabinet ini merupakan kompromi antara pendapat Persatuan Perjuangan dengan haluan politik Pemerintah. Program kabinet baru itu tidak memuaskan golongan Tan Malaka dan kawan-kawannya. Karena itu pemerintah mencurigai Tan Malaka dan kawan-kawannya yang menginginkan kedudukan dalam pemerintahan.

Pada tanggal 17 Maret 1946 beberapa tokoh politik, khususnya dari Persatuan Perjuangan ditangkap. Pemerintah menyatakan bahwa tujuan penangkapan adalah untuk mencegah timbulnya bahaya yang lebih besar sebagai akibat daripada tindakan pemimpin-pemimpin politik itu, karena terdapat bukti-bukti bahwa mereka akan mengacaukan, melemahkan dan memecah persatuan.  Mereka dianggap tidak melakukan oposisi yang sehat dan loyal melainkan hendak melemahkan pemerintah. Dikatakan bahwa ada indikasi kuat bahwa mereka akan mengubah susunan negara di luar undang-undang. Mereka yang dianggap adalah Tan Malaka, Sukarni, Abikusno Tjokrosujoso, Chairul Saleh, Muh. Yamin, Suprapto, dan Wondoamiseno.

Dengan ditangkapnya para pemimpin PP ini praktis organisasi PP lumpuh. PP dibubarkan pada tanggal 4 Juni 1946, peranannya digantikan oleh Konsentrasi Nasional yang dibentuk pada bulan Mei 1946. Konsentrasi Nasional kemudian mendukung pemerintah. Kekalutan dan pergolakan politik di dalam negeri, merupakan kesempatan bagi pihak Belanda untuk melakukan tekanan politik dan militer terhadap Indonesia. Tekanan politik dilakukan dengan menyelenggarakan Konferensi Malino, dengan tujuan untuk membentuk “negara-negara” di daerah-daerah yang baru diserah-terimakan oleh Inggris dan Australia. “Negara-negara” itu kelak dijadikan imbangan terhadap RI, untuk memaksa RI agar menerima bentuk federasi sebagaimana yang diusulkan oleh pihak Belanda. Kecuali Konferensi Malino, juga diselenggarakan konferensi di Pangkalpinang khusus untuk golongan minoritas. Konferensi Malino diadakan pada tanggal 15-25 juli 1946 dan Konferensi Pangkalpinang pada tanggal 1 Oktober 1946. Tekanan militer dilakukan oleh Belanda dengan jalan terus-menerus mengirimkan pasukan ke Indonesia.

Pihak Inggris sekali lagi menawarkan jasa baiknya untuk menjadi perantara dua negara yang bertikai ini. Kali ini Inggris mengutus Lord Killearn untuk menjadi penengah. Pada bulan Agustus 1946 Lord Killearn datang ke Indonesia dan menemui Menteri Luar Negeri Sjahrir. Pokok pembicaraan Sjahrir – Killearn adalah tiga hal. Pertama : masalah gerakan militer dan gencatan senjata. Untuk ini akan dikirim perwira Tentara Republik Indonesia (TRI) yang akan membahas detail teknis dengan Markas Besar serikat di Jakarta. Kedua : mengenai masalah RAPWI (Relief of Allied Prisoners of War and Interness). Sjahrir juga menjanjikan akan mengirim perwira TRI yang ditugasi untuk membahas masalah tersebut. Ketiga : masalah golongan minoritas. Indonesia berjanji tetap melindungi golongan minoritas.

Sebagai realisasi daripada pertemuan Sjahrir – Lord Killearn pada tangagl 17 September, dikirim delegasi TRI dalam rangka membicarakan gencatan senjata. Delegasi dipimpin oleh Jenderal Mayor Sudibjo berserta 6 anggota, antara lain komodor S. Surjadarma, Kolonel M. Simbolon dan Kolonel T.B. Simatupang. Dalam perundingan dengan Serikat ini delegasi Indonesia mengajukan nota yang terdiri atas 5 fasal yang meliputi :
1.    Gencatan senjata secara total di darat, laut dan udara;
2.    Penghentian pemasukan pasukan Belanda ke Indonesia;
3.    Jaminan dari Serikat bahwa Serikat tidak akan menyerahkan senjata-senjatanya kepada pihak Indonesia;
4.    Pembukaan atau kebebasan memakai jalan di darat, laut dan udara oleh pihak RI;
5.    Penyingkiran orang Jepang baik sipil maupun militer dari seluruh Indonesia.

Sementara itu Sutan Sjahrir yang ditunjuk menjadi formatur berhasil menyusun kabinet baru. Pada tanggal 2 Oktober 1946 Kabinet Sjahrir III dilantik. Kabinet ini melangsungkan perundingan dengan pihak Belanda. Kemudian perundingan gencatan sejata diteruskan. Setelah berunding selama 5 hari (9 – 14 Oktober 1946) akhirnya dicapai persetujuan sebagai berikut :
1.    Delegasi Indonesia, Inggris dan Belanda mengadakan gencatan senjata atas dasar kedudukan militer pada waktu kini dan atas dasar kekuatan militer;
2.    Disetujui pembentukan Komisi Gencatan Senjata yang bertugas untuk mengimbangi dan mutuskan pelaksanaan gencatan senjata dan pengaduan terhadap pelanggarannya;
3.    Komisi ini bekerja sampai 30 November 1946. Susunan Komisi Gencatan Senjata  adalah : Mr. Wright, Mayor Jenderal A.C. Mansergh, Kolonel Laut Cooper, Komodor Udara Stevens, Mayor Jenderal Formann (Inggris), dr. Sudarsono, Jenderal Soedirman, Laksamana Muda M. Nazir, Komodor (Jenderal/Mayor) Surjadarma (Indonesia) dan Dr. Idenburgh, Letnan Jenderal Spoor, Laksamana Pinke, Mayor Jenderal Kengen (Belanda).
4.    Disetujui bersama membentuk sub – komisi teknis yang terdiri atas para kepala staf militer Inggris, Indonesia dan Belanda. Tugas sub – komisi ini adalah untuk selekasnya memberi perintah penghentian tembak-menembak, menyusun instruski untuk pedoman pelaksanaan gencatan senjata, membentuk badan arbitrase, dan lain-lain.

Pembicaraan masalah gencatan senjata tersebut baru pada tingkat politik dan baru tercapai persetujuan pada prinsipnya. Karena itu Panglima Besar Soedirman dalam pidato radionya menegaskan bahwa dalam masalah gencatan senjata ini belum ada perintah penghentian tembak-menembak, sekalipun telah tercapai persetujuan. Sesuai dengan persetujuan itu pada akhir November dan awal Desember diadakan perundingan-perundingan antara Indonesia dan Blanda untuk menetapkan garis demarkasi. Perundingan itu dihadiri oleh anggota Komisi Gencatan Senjata dari kedua belah pihak, tetapi tidak menghasilkan sesuatu keputusan.

Sesudah Kabinet Sjahrir III dilantik, mulai lagi dilaksanakan perundingan dengan Belanda, dan delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sjahrir sendiri. Anggota-anggota delegasi tiga orang yaitu, Mr. Moh. Roem, Mr. Susanto Tirtoprodjo dan dr. A.K. Gani, disertai dengan anggora-anggota cadangan Mr. Amir Sjarifuddin, dr. Sudarsono dan dr. J. Leimena. Dasar pokok perundingan adalah program politik pemerintah, yang terdiri atas :
    Berunding atas dasar pengakuan Negara republik Indonesia, merdeka 100%;
    Mempersiapkan rakyat dan negara di segala lapangan, politik, militer, ekonomi, sosial untuk mempertahankan RI.

Sedang pihak Belanda menyusun Komisi Jenderal yang ditugaskan untuk berunding dengan Indonesia. Komisi Jenderal dipimpin oleh Prof. Schermerhorn. Anggota-anggotanya adalah : Max van Poll, F. de Boer dan H.J. Van Mook.

Perundingan dimulai pada tanggal 7 Oktober di Jakarta. Dalam perundingan ini Komisi Jenderal mengajukan usul-usul yang tidak dapat diterima oleh pemerintah RI. Usulnya iyalah jika pemerintah RI tidak dapat menerima masa peralihan, diusulkan agar RI mau menerima kedudukan sebagai negara bagian. Usul lainnya adalah : Komisi Jenderal menuntut agar RI memulihkan keamanan dan ketertiban, sehingga benar-benar menguasai keadaan di daerah yang dikuasainya. Pihak RI menyatakan bahwa alam pikiran Komisi Jenderal masih diliputi oleh rijkseenheidsgedachte(gagasan kesatuan kerajaan Belanda), sehingga menuntut RI tetap dalam lingkungan Belanda. Hal inilah yang menjadi sebab untuk sementara perundingan mengalami penundaan. Kemudian pihak RI kembali mengajukan usul mengenai pengembalian hak-hak milik swasta Belanda. Karena tawaran ini dianggap menguntungkan, maka Komisi Jenderal menyatakan akan berkonsultasi dengan pemerintahnya.

Akhirnya perundingan diteruskan dan diadakan di Linggajati sebelah selatan Cirebon pada tanggal 10 November 1946. Hasil perundingan diumumkan pada tanggal 15 November dan telah tersusun sebagai naskah persetujuan yang terdiri atas 17 fasal. Naskah ini kemudian diparaf oleh kedua belah pihak untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah masing-masing. Isi naskah antara lain adalah :
    Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara berdasarkan federasi, yang dinamai Negara Indonesia Serikat;
    Pemerintah RIS akan bekerjasama dengan pemerintah Belada membentuk Uni Indonesia – Belanda.

Setelah naskah diparaf, timbul pelbagi macam tanggapan dari masyarakat Indonesia, ada yang pro dan kontra persetujuan itu. Mengenai masalah ini, Sutan Sjahrir menyatakan harapannya agar naskah persetujuan dapat diterima, agar kita dapat mempergunkan tenaga 75 juta rakyat dengan lebih rasional. Naskah persetujuan bukanlah untuk ditafsirkan, sehingga menimbulkan anggapan seolah-olah merupakan surat wasiat yang menentukan hidup – mati dan tidak dapat diubah-ubah. Naskah sekedar alat untuk mencari jalan baru bagi perjuangan kita di masa yang mendatang dan sebagai batu loncatan guna mencapai tujuan, yaitu memperbaiki kedudukan politik. Hal ini dapat memberikan harapan kepada rakyat, untuk menunjukan jalan yang baik, yang tidak semata-mata berupa status juridis, tetapi kedudukan politik.

Beberapa partai politik menyatakan menentang yaitu Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Wanita. Angkatan Comunis Muda (Acoma), Partai Rakyat Indonesia, Laskar Rakyat Jawa barat, Partai Rakyar Jelata, sedangkan yang mendukung adalah PKI, Pesindo, BTI, Lasykar Rakyat, Partai Buruh, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katholik. Dewan  Pusat Kongres Pemuda menyatakan tidak menentukan sikap terhadap naskah persetujuan demi menjaga persatuan di kalangan organisasi mereka yang berbentuk federasi. Golongan yang menolak Linggajati bergabung di dalam Benteng Republik Indonesia, yang terdiri dari partai serta organisasi tersebut di atas.

Pertentangan pendapat mengenai pro dan kontra naskah berlangsung terus. Untuk mendobrak jalan buntu Pemerintah bertindak untuk mengubah perimbangan kekuatan di dalam KNIP supaya cenderung kepada sikap pro-Linggajati. Pada bulan Desember dikeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946, yang bertujuan untuk menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Peraturan Presiden No. 6 ini menggariskan pembebasan para pejabat negara yang aktif sebagai anggota KNIP, seruan kepada partai-partai politik besar untuk memilih calon-calonnya sejumlah dua kali lipat jumlah hak perwakilan mereka dalam KNIP, serta penambahan wakil-wakil dari daerah di luar Jawa dan Madura.

Peraturan Presiden ini juga mendapat tentangan keras dari partai-partai yang anti-Linggajati termasuk PNI dan Masyumi. Kedua partai besar itu berpendapat bahwa Peraturan Presiden tersebut tidak sah, karena setelah ada kabinet, Presiden tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat legislatif. Mereka juga mengugat bahwa dalam membuat peraturan itu Badan Pekerja KNIP tidak diajak berunding. Hal ini mereka anggap pemerkosaan terhadap hak-hak rakyat. Namun partai-partai pemerintah khusunya partai Sosialis menyatakan bahwa peraturan Presiden tersebut adalah sah berdasarkan hak prerogatif Presiden, meskipun  Badan Pekerja KNIP juga menentang keras peraturan tersebut. Di dalam sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat, Presiden menolak keberatan dari golongan penentang peraturan ini. Dinyatakan bahwa dengan penambahan anggota baru, susunan KNIP menjadi sempurna dan lebih mewakili seluruh rakyat Indonesia. Presiden mempersilakan sidang untuk mempertimbangkan keputusan Badan Pekerja yang menentang peraturan presiden tersebut.

Akhirnya sidang menerima Peraturan Presiden tersebut, dan pada tanggal 28 Februari 1947 dilantik sejumlah 232 angota baru KNIP. Dengan penambahan suara itu pemerintah berhasil memperoleh dukungan dari KNIP untuk meratifikasi Persetujuan Linggajati. Akhirnya pada tanggal 25 Maret 1947 naskah Persetujuan itu ditandatangani oleh kedua delegasi yang mewakili pemerintah masing-masing.

Sekalipun Persetujuan Linggajati telah ditandatangani, namun hubungan Indonesia-Belanda tidak bertambah baik. Perbedaan tafsir menegnai beberapa fasal Persetujuan, menjadi pangkal perselisihan. Apalagi pihak Belanda secara terang-terangan melanggar gencatan senjata yang telah diumumkan bersama pada tanggal 12 Februari 1947, seminggu sebelum Persetujuan ditandatangani. Pada tanggal 27 Mei 1947 Komisi Jenderal menyampaikan nota kepada pemerintah RI melalui misi Idenburgh. Nota tersebut harus dijawab oleh Pemerintah RI dalam tempo 2 minggu. Isi nota tersebut adalah :
1.    Membentuk pemerintahan peralihan bersama;
2.    Garis demiliterisasi hendaklah diadakan dan pengacauan-pengacauan di daerah yang bergabung dalam Konperensi Malino, seperti : NIT, Kalimantan, Bali dan sebagainya harus dihentikan;
3.    Sehubungan dengan tugas tentara, harus diadakan pembicaraan bersama mengenai pertahanan negara. Untuk ini perlu sebagian Angkatan Darat, Laut dan Udara Kerajaan Belanda tinggal di Indonesia untuk pembangunan suatu pertahanan yang modern;
4.    Pekerjaan bersama dalam waktu yang singkat, dapat dijamin dengan pembentukan alat kepolisian yang dapat melindungi kepentingan dalam dan luar negeri;
5.    Tentang masalah perekonomian : hasil- hasil perkebunan dan devisa diawasi bersama.

Pada tanggal 8 Juni 1947 Pemerintah RI menyampaikan nota balasan yang terdiri atas empat pokok :
    Masalah pemerintahan peralihan/politik;
    Masalah militer;
    Masalah ekonomi;
    dan Masalah-masalah lainnya.

Dalam masalah politik pemerintah menyatakan bersedia mengakui Negara Indonesia Timur sekalipun pembentukannya tidak selaras dengan Linggajati. Status Borneo harus dibicarakan bersama oleh RI – Belanda. RI tetap diakui sebagaimana termaktub dalam Linggajati. Dalam bidang militer pemerintah RI menyetujui demiliterisasi daerah demarkasi antara kedua pihak dengan menyerahkan penjagaan zone bebas-militer itu kepada Polisi. Peta demarkasi dikembalikan pada situasi 24 Januari 1947. Tentara kedua belah pihak harus diundurkan dari daerah demarkasi ke kota garnisun masing-masing. Penyelenggaraan fasal 16 tentang pertahanan Indonesia Serikat, adalah urusan Negara Serikat sebagai kewajiban nasional dan pada dasanya harus dilakukan oleh tentara nasional sendiri. Gendarmerie bersama ditolak.

Meskipun demikian konsensi yang diberikan oleh Sjahrir kepada Belanda dianggap terlalu jauh, sehingga partainya sendiri melepaskan dukungannya, apalagi partai-partai lain. Akhirnya kabinet Sjahrir menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Sebagai akibat perbedaan pendapat di dalam Partai Sosialis, Sjahrir dan kawan-kawannya memisahkan diri dan membentuk Partai Sosialis Indonesia (PSI).


4. Politik bebas-aktif
Di dalam rangaka menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan bangsa lain di dunia, prinsip politik bebas-aktif dipegang teguh di dalam praktek. Setelah diproklamasikannya Kemerdekaan, Pemerintah RI merintis hubungan dengan luar negeri. Secara formal hubungan itu dilakukan secara bilateral antara RI dan Belanda. Hubungan itu mejadi berkembang sesudah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ikut campur. Keterlibatan PBB untuk membahas masalah RI, dimulai dengan usul utusan Republik Sosialis Ukraina pada tanggal 21 Januari 1946. PBB diminta untuk campurtangan, karena ternyata tentara Inggris yang bertugas di Indonesia telah menggunakan tentara Jepang untuk menindas gerakan rakyat Indonesia. Hal ini merupakan suatu ancaman terhadap pemeliharan perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan diminta untuk membentuk panitia penyelidik. Usul ini belum dapat diputuskan oleh PBB, namun perang Kemerdekaan Indonesia telah membuka mata dunia dan menembus tembok forum PBB. Ketika perjuangan diplomasi meningkat kepada suatu pengakuan de facto terhadap RI atas Jawa dan Sumatra oleh Belanda, di dalam Persetujuan Linggajati 25 Maret 1947, RI mulai mendapat perhatian internasional.

Ketegangan-ketegangan baru timbul, karena perbedaan tafsir mengenai isi persetujuan itu. Pihak Belanda tidak dapat menahan diri, dan melanjutkan agresinya dengan aksi militer pada tanggal 21 Juli 1947. Karena itu malahan timbul reaksi dari seluruh dunia. Masalah Indonesia dimasukkan ke dalam acara sidang Dewan Keamanan pada 31 Juli 1947. Australia mengusulkan bahwa atas dasar pasal 39 Piagam PBB, Dewan Keamanan agar mengambil tindakan terhadap suatu usaha yang mengancam perdamaian dunia. Aksi militer yang dilakukan terhadap RI oleh Belanda itu merupakan suatu ancaman terhadap perdamaian. Kedudukan Republik Indonesia semakin kuat dan dunia luar mengakui Perjuangan Kemerdekaan Indonesia dan sejak itu organisasi internasional tersebut memberikan jasa-jasa baik untuk menyelesaikan sengketa Indonesia dengan Belanda.

Dalam sidang Dewan tanggal 1 Agustus 1947 dikeluarkan satu seruan kepada kedua belah pihak yang sedang bermusuhan (Indonesia – Belanda) untuk segera menghentikan tembak-menembak; menyelesaikan pertikaiannya dengan cara perwasitan (arbitrase) atau dengan cara-cara damai yang lain dan melaporkan tantang hasil-hasil penyelesaian itu kepada Dewan Keamanan. Demikianlah pada tanggal 4 Agustus 1947 berlaku gencatan senjata dan kemudian meningkat kepada perundingan.

Suatu teks resmi keputusan Dewan Keamanan yang disampaikan kepada Republik Indonesia berbunyi “supaya membuat laporan yang sesungguhnya tentang keadaan di indonesia; pembentukan suatu komisi yang akan memberikan jasa-jasa baik untuk mambantu penyelesaian pertikaian Indonesia dengan Belanda. Sehubungan dengan itu Duta Keliling Republik Indonesia, Sutan Sjahrir diminta oleh sidang Dewan Keamanan untuk berbicara di muka sidang Dewan Keamanan untuk menjelaskan perjuangan rakyat Indonesia dan perihal politik penjajahan Belanda dan akhirnya ia meminta kepada Dewan Keamanan untuk membentuk suatu badan arbitrase yang tidak memihak.

Dewan Keamanan kemudian menawarkan suatu komisi jasa-jasa baik sebagai suatu kompromi, yang kemudian terkenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara (KTN). Anggota KTN seorang dipilih oleh Indonesia, seorang dipilih oleh Belanda, sedangkan kedua anggota itu memilih anggota ketiga. Pemerintah Republik Indonesia memilih anggota ketiga. Pemerintah Republik Indonesia memilih Australia, pemerintah Kerajaan Belanda meminta Belgia, sedang kedua negara tersebut memilih Amerika Serikat sebagai anggota ketiga. Selanjutnya pemerintah Australia menunjuk Richard C. Kirby, hakim Mahkamah Arbitrase dari persemakmuran Autralia sebagai wakilnya untuk duduk dalam komisi itu. Pemerintah Belgia menunjuk Paul van Zeeland (bekas perdana menteri dan meteri luar negeri) sebagai wakilnya, dan Pemerintah Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank B. Graham, seorang pendidik yang terkenal, pada waktu itu Rektor Universitas North Carolina. Bahwa negara-negara yang dipilih untuk duduk dalam KTN menerima hal itu dengan sungguh-sungguh dibuktikan dengan orang-orang yang ditunjuk sebagai wakilnya, yang ketiga-tiganya adalah orang-orang yang berpengalaman dan berkaliber besar.

KTN dapat bekerja secara efektif setelah para anggotanya datang di Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1947. sejak dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan pada tanggal 1 November 1947, maka tugas KTN bukan lagi hanya dibidang politik saja, tetapi juga dibidang militer. Kontak pendahuluan yang diadakan oleh KTN dengan kedua pihak yang bersengketa itu menunjukkan bahwa masing-masing pihak tak mau bertemu di wilayah yang dikuasai pihak lainnya. Karena itu kedua belah pihak akhirnya menerima baik tawaran pemerintah Amerika Serikat yang menyediakan kapal angkut pasukan Renville sebagai tempat perundingan netral.

Sementara menunggu tibanya kapal Renville, maka KTN memulai usahanya untuk memecahkan pertikaian di bidang militer, khusus yang menyangkut daerah demarkasi dan gencatan senjata. Pihak Belanda menginginkan agar lebih dahulu menyetujui pemecahan pertikaian militer daripada penyelesaian masalah politik. Sebaliknya pihak Indonesia menghendaki kedua masalah itu, yaitu masalah militer dan politik, diselesaikan secara bersama-sama, sebab justru kekuatan TNI dan gerilya rakyatnya menjadi tulang punggung perjuangan politik Republik Indonesia. Pihak Indonesia bersedia mengehentikan gerilya asal pengakuan kedaulatan Republik Indonesia mendapat penyelesaian yang wajar. Pihak Belanda menginginkan dihentikannya perlawanan rakyat lebih dahulu, dan baru kemudian merundingkan pemecahan masalah politik yang menjadi sumber sengketa. Akhirnya setelah melalui beberapa kompromi, kedua belah pihak setuju membentuk suatu komisi bersama baik pusat maupun di daerah-daerah.

Secara resmi perundingan baru dimulai tanggal 8 Desember 1947 di kapal Renville. Dengan melalui prosedur yang sulit, KTN berunding secara informal dan melakukan desakan-desakan secara halus terhadap kedua belah pihak. Maka menjelang Hari Natal 1947, KTN mengajukan kepada kedua belah pihak Pesan Natal atau Christmas Message berisi dua hal pokok :
pertama     : immediate standfast and cease-fire (berdiri tegak di tempat dan penghentian tembak-menembak dengan segera);
kedua     : pengulangan kembali pokok dasar dari Persetujuan Linggajati.

Akhirnya pada tanggal 17 Januari 1948, naskah Persetujuan Renville ditandatangani, yang antara lain berisi : “persetujuan gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda; dan enam pokok prinsip tambahan untuk perundingan guna mencapai penyelesaian politik”. Keputusan Persetujuan  Renville  mengalami nasib yang sama dengan persetujuan Linggajati. Belanda melakukan aksi militernya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948. KTN melaporkan kepada Dewan Keamanan bahwa Belanda nyata-nyata melakukan pelanggaran ketentuan Dewan Keamanan. Dewan Keamanan bersidang pada 22 Desember 1948, dan menghasilkan resolusi; mendesak supaya permusuhan segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditawan segera dibebaskan. KTN ditugaskan untuk menjadi pengawas pelaksanaan resolusi itu.

Pada waktu Dewan Keamanan bersidang lagi pada tanggal 7 Januari 1949, maka nampak sekali bahwa pendapat umum Dunia terhadap pihak Belanda makin lama makin memburuk. Perdanan Menteri India, Jawaharlal Nehru, tanggal 23 Januari 1949 atas nama Konferensi Asia di New Delhi menuntut dipulihkannya Republik Indonesia kepada keadaan semula, ditariknya mundur tentara Belanda, diserahkannya kedaulatan kepada rakyat Indonesia dan diperluasnya wewenang KTN. Konferensi New Delhi ini diprakarsai oleh Perdana Menteri India dan dihadiri oleh wakil-wakil negara-negara Afghanistan, Australia, Burma, Sri Langka, Mesir, Ethiopia, India, Iran, Iraq, Libanon, Pakistan, Philipina, Saudi Arabia, Suriah dan Yaman sebagai peserta; dan wakil dari negara-negara Cina, Nepal, Selandia Baru dan Muangthai sebagai peninjau.

Para perserta Konferensi New Delhi merupakan suatu unsur yang cukup besar dalam lingkungan PBB, maka sudah logis bila Dewan keamanan memberikan perhatian yang wajar kepada tuntutan konferensi New Delhi ini. Demikianlah suara dari 16 negera Asia, Afrika, Arab dan Australia berkumandang di Dewan Keamanan, sehingga pada tanggal 28 Januari 1949 Dewan Keamanan menerima suatu resolusi yang antara lain berbunyi sebagai berikut :
a.    Segera melakukan gencatan senjata dan
b.    Pemimpin-pemimpin Republik Indonesia segera dibebaskan dan dikembalikan ke Yogyakarta.

Resolusi itu untuk pertama kalinya menentukan dengan jelas garis-garis dan jangka waktu “penyerahan” kedaulatan dari tangan Belanda ke pihak Indonesia, dan meluaskan wewenang KTN yang namanya diubah menjadi United Nations Commission for Indonesia / UNCI. Oleh karena Republik Indonesia dengan jujur menjalankan politik damai dan bersedia berunding untuk menyelesaikan soal-soal Indonesia atas prinsip Indonesia merdeka dan sikap berperang untuk membela diri apabila diserang, maka perjuangan Republik Indonesia mendapat simpati dunia internasional di forum PBB.



Sumber :
Pengarang   : Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto
Penerbit      : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
PN` BALAI PUSTAKA, Jakarta 1984

 


Powered by Joomla!. Designed by: gallery2 hosting reseller vps Valid XHTML and CSS.