Created by :

Pandji Kiansantang
Since 8 August 2011

Website :
PandjiKiansantang.Com

Email :
pkiansantang@gmail.com

Twitter :
@inspirasipanji

Other Websites :

 

>> PandjiKiansantang.com <<
WebsiteTulisan Inspirasi
Pandji Kiansantang

 

>> QIRSA.com <<

Dakwah Online "Qalbu Islami
Karyawan Summarecon"

 

 

Statistik Pengunjung

ORANG-ORANG CHINA YANG MEMPENGARUHI KEMERDEKAAN INDONESIA PDF Print E-mail
User Rating: / 6
PoorBest 
Buku Sejarah - Buku Sejarah
Written by Administrator   
Wednesday, 20 July 2011 04:39

KATA PENGANTAR

Cina Indonesia telah aktif mendukung pergerakan kemerdekaan selama 1940-an pada masa pendudukan Jepang, orang-orang Cina yang pro-kemerdekaan yang terkemuka seperti Siauw Glok Tjhan dan Liem Koen Hian dan Yap Tjwan Bing anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sekalipun buku ini bukan buku popular ilmiah tidak akan selengkap buku kajian sejarah namun diharapkan buku ini dapat menambah wacana dan wawasan bagi para generasi muda Cina di Indonesia.



PENDAHULUAN

Perlakuan deskriminatif selama bertahun-tahun telah membuat orang-orang Tionghoa “tidak tahu” lingkungan sekitar. Dalam beberapa hal mereka merasa tertinggal. Orang-orang Tionghoa yang sadar akan kekurangan itu akhirnya banyak berkumpul dan mendirikan perkumpulan. Tiong Hoa Hwee Koan, Chung Hwa Hwee, Siang Hwee merupakan sedikit nama dari organisasi-organisasi Tionghoa itu. Pada masa ini kesadaran akan eksistensi mereka mulai tumbuh. Mereka banyak aktif di berbagai bidang, termasuk bidang sosial-bidang yang selama ini dianggap “jauh” dari mereka.
Pengaruh revolusi Dr Sun Yat Sen juga turut menumbuhkan rasa nasionalisme orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda. Loyalitas mereka kepada pemerintah Hindia Belanda menyurut. Hal ini terbukti dengan adanya aksi boikot para pedagang Tionghoa Surabaya kepada perusahaan dagang Belanda tahun 1902 dan insiden pengibaran bendera nasionalis Tiongkok para Imlek 1912.
Seorang penulis peranakan, Kwee Tek Hoai, pernah membagi warga Tionghoa menjadi tiga kelompok besar. Pertama, Sin Po, kelompok yang berorientasi ke Tiongkok dan menganjurkan Hoa Kiao memertahankan identitas sebagai warga Tiongkok dan menolak menjadi Nederlands Onderdean, Kawula negara Belanda.
Kedua, Chung Hua Hwee (CHH), didirikan 8 April 1928. Secara politik, CHH berorientasi kepada pemerintahan Belanda dengan pemikiran menjadi Nederlands Onderdean adalah satu kenyataan. Ketiga, Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang didirikan pada 25 September 1932 oleh Liem Koen Hian, Ong Liang Kok. PTI berorientasi kepada gerakan nasionalisme Indonesia.
Masa kolonialisme Belanda telah mengangkat peran para peranakan-terutama orang Tionghoa yang “telah lepas” dari budaya asal. Namun peran warga keturunan tak lagi dominan saat Jepang datang. Pada periode Jepang (1942-1945), giliran orang-orang Tionghoa totok yang memegang peranan. Menurut Eddie Lembong, mantan ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) hal itu terjadi lantaran hanya orang totoklah yang bisa membaca huruf kanji. Jepang butuh mereka yang mengerti bahasa Kanji. Perankan tersisih dari pentas dan pendulum pun kembali bergeser.
Ketika Jepang hengkang dan proklamsi kemerdekaan dibacakan Bung Karno, kesadaran masyarakat akan kemerdekaan terus menguat. Saat bersamaan banyak juga orang Tionghoa yang menaruh simpati. Mereka ikut berjuang langsung di medan pertempuran untuk memertahankan kemerdekaan Indonesia.
Meskipun begitu, sentimen anti-Tionghoa belum benar-benar hilang. Bahkan Bung Tomo pun, tokoh pertempuran Surabaya yang baru-baru ini diangkat sebagai pahlawan nasional, pernah menyebarkan nada resialis dalam pidatonya. Go Gien Tjwan, pemimpin Angkatan Muda Tionghoa di Malang yang waktu itu di tunjuk sebagai juru bicara pun memerlukan diri untuk menjawab pidato itu. “musuh rakyat Indonesia bukan etnis Tionghoa melainkan Belanda, “ kata Gien Tjwan sebagaimana dikutip dari buku Benny G Setiono, Tionghoa Dalam Pusaran Politik.
Kalangan Tionghoa saat itu memang tidak memiliki satu orientasi politik sebagaimana yang terjadi pada zaman kolonial, sebagian dari mereka ada juga yang memihak Belanda atau sekutu. Pao An Tui, barisan aman orang Tionghoa semasa revolusi fisik, banyak mendukung NICA saat Pertempuran 10 Nopember berlangsung. Ini sebagaimana kesaksian dari Soemarsono-pemimpin pemuda Republik-dalam buku Negara Madiun.
Oraganisasi dalam Pao An Tui begitu rapi sehingga organisasi ini dikenal kejam, sangar dan tergolong milisi paling kuat di Indonesia berdasarkan penelusuran sejarawan muda Universitas Negeri Medan Nasrul Hamdani dalam salah satu karyanya “Pao An Tui Medan 1946-1948”.
Cepatnya perubahan yang terjadi paska-Indonesia merdeka turut berpengaruh terhadap eksistensi etnis Tionghoa. Beragamnya asal daerah, ideologi, orientasi, politik, dan lain sebagainya membuat tidak ada kesatuan yang benar-benar padu diantara mereka. Periode yang memadai eksistensi etnis Tionghoa.
Terlepas dari pro-kontra yang ada, mengenai peran ekonominya, etnis Tionghoa tetap menjadi pemain utama dan “dibutuhkan” siapapun. Cengkraman mereka sudah tidak diragukan lagi kekuatannya. Pemerintah melalui Kabinet Ali Sastroamidjojo mencoba menjinakan etnis itu dengan membatasi perdagangan mereka dan ternyata tidak berhasil. Yang terjadi malahan kong kalingkong antara pejabat dan pedagang etnis Tionghoa yang sempat mempopulerkan istilah “alibaba”. Nasution yang ketika berkuasa melalui SOB-Staten van Oorlog en Beleg, keadaan darurat perang- mencoba mengeluarkan aturan pembatasan peran ekonomi etnis Tionghoa dengan melarang mereka berdagang hingga kewilayah pedesaan dan hasilnya tetap saja tidak berhasil.



Kapitan Ni Hoe Kong

Kapitan Ni Hoe Kong, namanya dikenal sebagai seorang yang dituduh sebagai otak pemberontakan Oktober 1740 yang berujung pada pembantaian sekitar 10.000 orang Tionghoa. Peristiwa ini pun dikenal dengan nama tragedi Angke. Angke sendiri yang berarti kali merah. Semua ini dikarenakan banyak darah yang mengalir pada peristiwa tersebut.
Pada buku Tionghoa Dalam Pusaran Politik yang ditulis Benny G Setiono (2002), Nie Hoe Kong adalah putera sulung Letnan Nilocko dan Tan Teeng Nio. Pada 1730-1731 menjadi boedelmaster dan selanjutnya diangkat menjadi letnan ketika ayahnya meninggal dunia. Ia menikah dengan Liem Oat No puteri Letnan Liem Tsoen Ko yang memberinya 8 orang anak. Saat ditangkap pada 10 Oktober 1740, ia berusia 30 tahun kemudian ditahan di kubu Robikin dan pada 18 Oktober dipindahkan kepenjara kompeni.
Pada 6 Agustus 1743 dijatuhi hukuman 25 tahun penjara oleh Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi Belanda). Ia harus dibuang ke Ceylon (Srilanka) namun kemudian ia memohon keringanan dan dibuang ke Ambon dimana ia meninggal pada 25 Desember 1746.
Zaman kolonial memang serba sulit. Orang-orang Tionghoa dijadikan warga kelas dua. Mereka diandalkan dalam bidang ekonomi, tetapi dibatasi dalam urusan politik. Pemerintah di Hindia Belanda “memecah belah”kalangan Tionghoa dengan menggunakan orang-orang Tionghoa untuk mengatur orang-orang etnisnya. Belanda memberi gelar titular seperti Mayor atau Kapitan kepada orang-orang Tionghoa yang bisa mereka ajak kerjasama. Di Batavia, pembagian itu lebih jelas terlihat dengan adanya benteng sebagai pembatas wilayah kota-luar kota. Orang-orang Tionghoa yang tinggal didalam benteng umumnya menurut kepada pemerintah. Sedangkan yang ada diluar benteng atau pedesaan dan di luar perkotaan menjadi sulit dikontrol karena berada di luar system institusi. Perlakuan deskriminatif seperti itulah yang turut berperan penting terhadap terjadinya Pembantaian Etnis Tionghoa 1740, dimana 10 ribuan orang Tionghoa menjadi korban.
Sudah menjadi suatu kenyataan bahwa orang-orang Tionghoa telah ada di Nusantara sebagai pedagang sejak berabad-abad lamanya. Pada 1619 orang-orang Tionghoa sudah menjadi bagian penting  dalam kehidupan perekonomian di Batavia. Karena di khawatirkan keberadaannya mengganggu ketenangan orang Belanda (VOC) yang tinggal di Batavia dan sebagian penduduk tidak menyukai mereka, VOC mengadakan pembatasan keberadaan orang Tionghoa di Batavia. Dan dibuatlah suatu peraturan yang dinamakan permissiebriefje atau surat ijin bagi orang Tionghoa yang diusulkan oleh van Imhoff. Pada tanggal 25 Juli 1740 dikeluarkan suatu resolusi “bunuh atau lenyapkan”. Resolusi ini memerintahkan bahwa semua orang Tionghoa yang mencurigakan tanpa peduli memiliki surat ijin atau tidak, harus ditangkap dan di periksa. Jika mereka menganggur harus di pulangkan ke Tiongkok atau dibuang ke Srilanka maupun Tanjung Harapan untuk kemudian bekerja pada bidang perkebunan dan pertambangan sebagai kuli.
Kebijakan semacam ini menimbulkan implikasi yang sangat negatif. Hal ini membuat keresahan di kalangan masyarakat Tionghoa. Akhir September 1740, Gubernur Jendral Valckenier memanggil Dewan Hindia guna mengadakan sidang darurat. Pada siang itu ia memberi perintah dan kuasa untuk segera mengambil tindakan.
Pada 7 Oktober 1740, ratusan orang Tionghoa melawan dan merebut posisi kompeni Belanda di Jatinegara dan Tanah Abang dan berhasil membunuh 50 orang serdadu kompeni.
Pada 8 Oktober 1740, tentara Belanda memukul mundur orang-orang Tionghoa yang cukup kuat dipinggiran kota. Karena situasi makin tak terbendung, pada 9 Oktober 1740 Gubernur Jendral Valcknier kembali mengadakan rapat dengan para anggota Dewan Hindia. Sebelumnya telah diumumkan berlakunya jam malam dan seluruh orang Tionghoa harus tinggal di dalam rumah, menutup pintu dan jendela rapat-rapat sehingga mereka tidak mengetahui apa yang terjadi. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak berhubungan dan berkomplot dengan orang-orang yang berada diluar tembok kota yang diisukan akan “menyerang” kota Batavia.
Kapitan Ni Hoe Kong pada saat itu mau tak mau harus bertanggung jawab. Tapi, karena tuduhannya tak terbukti Kapitan Ni Hoe Kong melakukan perlawanan dengan gagah berani. Ketika rumahnya dikepung oleh pasukan Luitenant van Suchtelen, Ni Hoe Kong dengan pasukannya yang terdiri dari 50 orang budak-budaknya terpaksa menyerah dan dijebloskan kedalam penjara di benteng kota untuk kemudian dibuang ke Ambon.
Ada suatu kejanggalan yang dipaksakan sehubungan dengan kasus penangkapan Ni Hoe Kong ini. Untuk perkara Ni Hoe Kong dibuat pengecualian. Raad van Justitie atau pengadilan tinggi Belanda langsung di tunjuk memeriksa sekaligus mengadili Kapitan Nie Hoe Kong hingga kemudian di keluarkan besluit atau berkas perkaranya pada 18 Oktober 1740.
Pada kasus ini, kapitan Ni Hoe Kong berharap bahwa ia akan dinyatakan tidak bersalah karena pada dasarnya saat itu ia tidak mengetahui segala bentuk perlawanan yang cenderung spontanitas.
Berdasarkan pengakuan Kapitan Ni Hoe Kong, pada 8 Oktober 1740 sehari sebelum adanya huru-hara ia ditugaskan van Imhoff melakukan perjalanan dinas ke Tanah Abang; lokasi dimana van Imhoff tengah melakukan perlawanan kepada etnis Tionghoa yang memberontak.
Pada 12 Oktober 1740, Kapitan Ni Hoe Kong disidang kemudian diambil pengakuannya. Kapitan Ni Hoe Kong tetap bersih keras bahwa dirinya tidak ikut campur masalah pemberontakan dan tidak mengetahui adanya warga etnis Tionghoa yang akan memberontak kepada VOC.
12 Januari 1741, George Philiph seorang jaksa penuntut dengan tegas menyatakan bahwa sebenarnya Kapitan Ni Hoe Kong sudah mengetahui adanya pemberontakan tersebut. Tapi Kapitan Ni Hoe Kong tetep kekeh dengan pendiriannya.
Pada masa pembuangannya yang terakhir di Ambon, Ni Hoe Kong masih beruntung karena anak dan istrinya masih di perkenankan ikut mendampinginya ke Ambon. Tak lama dari pengasingannya itu ia meninggal pada 25 Desember 1746 dalam usia 36 tahun.
Melihat latar belakang peristiwa, justru Gubernur Jendral Valcknierlah yang seharusnya bertanggung jawab dan dipersalahkan untuk ini semua. Kapitan Ni Hoe Kong hanya dijadikan kambing hitam oleh Gubernur Valcknier yang mencoba cuci tangan dan berdalih dengan bukti-bukti yang sudah direkayasa.



Djiauw Kie Siong

Djiauw Kie Siong adalah pemilik rumah didusun Kalijaga RT 01/RW 04 nomor 1533, desa Rengasdengklok Utara, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Rumahnya yang sederhana itu dibangun ditepian sungai Citarum. Ukuran tanahnya 10 meter kali 30 meter memanjang. Rumahnya beratapan genting dengan beranda depan yang tak berdinding. Sedangkan sisi dalam rumahnya berdinding campuran papan dan bambu, berlantai ubun merah yang sudah terkelupas permukaannya dan terpasang tidak merata.
Rumahnya digunakan sebagai tempat persinggahan “Peristiwa Rengasdengklok” karena saat itu dianggap sebagai tempat yang aman dari pengawasan Jepang. Tentu saja ada harga yang harus dipertaruhkan untuk itu semua. Babah Siong harus rela menjadi target dan sasaran dari tentara Jepang. Atas keberanian dan rasa cintanya yang mendalam pada Indonesia, ia mendapatkan penghargaan dari Panglima Daerah Siliwangi Ibrahim Adjie, pada 6 Februari 1961 bernomor 03/DP/TK/61 dimana tertulis: penyerahan benda-benda bersejarah perjuangan bangsa dan negara RI pada tanggal 6-2-1961 yang sewaktu revolusi dimulai, benda-benda tersebut digunakan oleh P.J.M. Presiden R.I.
Babah (sebutan untuk laki-laki Tionghoa) Djiaw pernah berwasiat, keluarga yang menempati rumah bersejarah itu harus bersabar. Tak dibolehkan merengek minta-minta sesuatu pada pihak manapun. Bahkan, harus rela setiap hari menunggui rumah mereka demi memberi pelayanan terbaik pada para tamu yang ingin mengetahui sejarah perjuangan bangsa.
Djiauw meninggal dunia pada 1964 dan namanya praktis hamper tidak dikenal ataupun tercatat dalam sejarah. Rumah tersebut kini masih sering dikunjungi ketika mendekati HUT Republik Indonesia 17 Agustus setiap tahunnya. Disekitar arel rumah itu, tepatnya dilapangan bojong sekarang sedang dilanjutkan lagi pembangunan tugu yang sempat berhenti beberapa tahun dan memakan dana 5 miliar rupiah itu harus segera berhenti. Sebelum berpindah 100 meter di lokasi sekarang, rumah Djiaw bersebelahan dengan markas PETA (saat ini menjadi Monumen Kebulatan tekad Rengasdengklok). Inilah yang membuat Djiaw kemudian mengenal sejumlah aktivis PETA. Saat muncul rencana penculikan terhadap Soekarno-Hatta, aktivis PETA kemudian memilih rumah Djiaw karena dianggap paling aman.
Peranan Djiaw Kie Siong yang meninggal pada 1964 dalam usia 83 tahun bagi kemerdekaan bangsa ini tak perlu diragukan lagi. Namun namanya luput dari perjalanan sejarah kita.



Liem Koen Hian

Liem Koen Hian adalah seorang tokoh politik peranan Tionghoa sebelum Perang Dunia Kedua, seorang pendiri partai politik peranakan yang berorientasi ke Indonesia yakni Partai Tionghoa Indonesia (PTI). Berdasarkan buku mencari identitas nasional nya Leo Suryadinata, Liem Koen Hien merupakan anak sulung seorang saudagar yang lahir pada 1896. Masuk ke sekolah Belanda kuno untuk beberapa tahun. Kemudian secara otodidak berhasil lulus ujian masuk sekolah Hukum di Jakarta. Sesudah meninggalkan bangku sekolah ia bekerja sebentar sebagai juru tulis pada perusahaan minyak Shell di Balikpapan. Karena tak senang dengan pekerjaannya ia kembali ke kota kelahirannya dan bekerja pada sebuah surat kabar penimbangan namanya.
Jelang perang dunia pertama, ia mengarungi samudera dan tiba di Surabaya. Disini ia bekerja pada sebuah majalah Asuhan seorang wartawan peranakan Tjan Kiem Bie: Tjhoen Tjhioe. Dari Tjan inilah Liem memperoleh pelajaran journalistik secara teratur. Pada awal 1917 Liem berhenti dari Tjhoen Tjhioe dan mendirikan majalah yang berusia pendek Soe Liem Poo. Selama majalah itu gulung tikar, ia pergi berdagang ke Aceh dan bertemu gadis, Nona Soh. Singkat kata mereka jatuh cinta dan bersama gadis itu pula Liem mendirikan bahtera rumah tangganya.
Pada Desember 1918 Liem Koen Hien diangkat menjadi pemimpin redaksi (pimred) Sinar Soematra. Pada surat kabar inilah ia menganjurkan dirinya sebagai seorang yang berani mengkritik dan menganut aliran nasionalisme Tionghoa. Ia menjadikan Koran itu semacam kampiun dari ide-ide yang dimilikinya.
Pada awal abad 20 saat Liem dibesarkan api nasionalisme Tionghoa sedang berkobar di Jawa. Gerakan itu adalah sebuah ekspresi dari ketidakpuasan Tionghoa setempat terhadap masyarakat kolonial pada umumnya dan terhadap politik Belanda yang berbau diskriminasi khusus.
Pada tahun 1909 Tiongkok mengeluarkan sebuah undang-undang yang menyatakan bahwa semua Tionghoa perantauan adalah warga negara Tiongkok. Ia juga menyebabkan pemerintah Belanda mengeluarkan undang-undang serupa; semua orang peranakan Tionghoa adalah kawula (onderdamen) Belanda. Untuk melakukan perlawanannya terhadap gerakan Tionghoa yang berkembang itu, Belanda mulai menghapuskan peraturan-peraturan yang tidak disukai Tionghoa.
Sin Po mengadakan sebuah kampanye dan behasil mengumpulkan 30ribu tanda tangan orang Tionghoa di Hindia Belanda yang mau tetap menjadi warga negara Tiongkok. Liem menggabungkan diri dengan grup Sin Po dan menyerukan organisasi lain di Sumatera untuk ikutan memerotes usul wajib milisi dan UUKB.
Kampanye itu gagal dalam arti bahwa UUKB itu tetap berlaku karena kurangnya dukungan dari para pemimpin peranakan yang memiliki vested interest di Hindia Belanda dan juga karena pemerintah Tiongkok memperpanjang “perjanjian konsuler 1911” mengakui yurisdiksi Belanda antara orang Tionghoa di Hindia Belanda. Tetapi jika di pandang dari sudut lain kampanye itu berhasil sebab usul milisi tidak jadi dilaksanakan.
Liem memangku jabatan pimred Sinar Soematra sampai akhir 1921. Kemudian dia diundang ke Surabaya menjadi pimred Pewarta Soerabaia, sebuah harian milik The Kian Sing, seorang peranakan penganut aliran nasionalisme Tionghoa yang sangat aktif pada konferensi Semarang 1917. Liem menerima undangannya dan bekerja disana sejak November 1921. Liem mempertahankan pendirian nasionalismenya dan sangat kritis pada politik Belanda.
Pada Maret 1925, Liem berhenti dari Perwata Soerabaia. Sikap anti Belandanya dan nasionalisme Tionghoanya telah menyinggung perasaan bahkan menyakiti banyak orang Belanda dan peranakan yang memasang iklan.
Konsep Indisch Burgerschap ini pada akhir 1920 an kelak menjadi Indonesierschap ketika ia menjadi pimred Sin Tit Po. Melalui Indonesierschap inilah ia semakin menetaskan apakah peranakan Tionghoa harus bekerja sama dengan pribumi Indonesia untuk mencapai Indonesia berpemerintahan sendiri.
Perubahan ini sendiri merupakan akibat beberapa faktor. Pertama, antagonisme rasial sebagai akibat dari pemberontakan komunis pada 1926-1927 semakin bertambah. Liem yakin bahwa pergulatan antara Belanda dan pribumi akhirnya membawa kemerdekaan pada Indonesia.
Kedua, Liem sudah berkenalan dengan Dokter Tjipto Mangoen Koesoemo serta ajaran-ajarannya. Berdasarkan konsep ini, peranakan (termasuk Indo Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab) merupakan salah satu komponen unsur dari bangsa yang sedang terbentuk.
Identifikasi Liem dengan tujuan nasionalisme Indoensa telah menyebabkan bentrok dengan grup Sin Po yang mengajurkan nasionalisme Tionghoa. Ia mengkritik grup Sin Po hanya mau memperjuangkan peranakan Tionghoa supaya kedudukan mereka sama dengan orang Eropa.
Liem hidup diantara nasionalis Indonesia pekerjaannya sebagai wartawan telah memungkinkannya bergaul warta dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia. Pada Mei 1932, Liem berhasil mengadakan gerakan boikot sepak bola di Surabaya yang mengakibatkan dirinya ditahan karena pemboikotan ini menjadi isu politik yang riuh saat itu.
Pada 23 Agustus 1932 Liem memberi ceramah umum di Surabaya tentang tiga aliran politik dikalakan peranakan.
Pada Pewarta Soerabaia, 25-26 Juli 1932, pembahasan Liem yang menganjurkan peranakan menjadi “indonesier” mendapat sambutan yang hangat dari pendengar dan pembaca. Tetapi ada juga yang tidak setuju dengan Liem. Tetapi ada juga yang tidak setuju dengan Liem. Redaktur Pewarta Soerabaia, semisal, tidak setuju dengan Liem karena dengan menjadi Indonesier, peranakan Tionghoa akan terlibat dalam pertempuran politik dan akan menjerumuskan mereka ke status yang rendah.
Liem menjawab bahwa peranakan Tionghoa akan terlibat dalam percaturan politik antara Belanda dan Indonesia itu sudah pasti diterima mau tidak mau. Liem selalu mengatakan bahwa status Tionghoa dimata Belanda sama sekali tidak tinggi. Mereka senantiasa dipandang rendah.
Dokter Soetomo, ketua PBI yang segera menyokong ide Indonesierchap yang Liem cetuskan. Dokter Soetomo percaya peranakan Tionghoa harus menjadi Indonesier jika mereka mau hidup di Indonesia dengan selamat dan makmur. Sebulan sesudah ceramah Liem dan beberapa orang peranakan yang mengidentifikasikan diri dengan nasionalisme Indonesia mendirikan sebuah partai baru, Partai Tionghoa Indonesia (PTI). Rapat pendirian diadakan pada 25 September 1932 di Surabaya. Partai tersebut bertujuan:

“Membantu kemajuan ekonomi sosial dan politik dari Indonesia sampai jadi satu negeri (staat) dengan satu rupa hak dan kewajiban buat sekalian orang rakyatnya. Ia coba dapatkan itu tujuan dengan perhatian dan perkuatan pendudukan dari orang Tionghoa dalam hal ekonomi dan sosial seperti satu bagian dari itu negeri di hari kemudian dengan turut dalam pekerjaan politik di Indonesia dan dengan bekerja bersama-sama dengan semua perkumpulan dan partai lain, yang memburu suatu rupa tujuan atau buat sebegitu jauh itu bekerja sama-sama ada berguna buat maksud yang diburu”.
Dalam rapat pendirian PTI itu Liem terpilih sebagi ketua dan Kwee Thiam Tjing sebagai sekretaris dan Ong Liang kok bendahara. Sesudah PTI berdiri di surat kabar Sin Tit Po dimuat sebuah artikel dimana Liem menulis:

“dengan berdirinya PTI buat orang Tionghoa di Indonesia sekarang jadi ada dua partai politik  yang tujuannya bertentangan lempang pada sama lain, yaitu CHH-jawa yang mati-matian musuhi orang Indonesier dan Partai Tionghoa Indonesia yang sedari lahirnya sudah berbaris disebelahnya partai-partai nasional dan diakui juga sebagai kawan oleh itu partai-partai”.

Sampai akhir 1932, PTI berhasil mendirikan sebelas cabang. Yang paling banyak di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Walau bagaimanapun, PTI tidak akan berkembang menjadi sebuah partai besar. Salah satu sebabnya tentu saja karena harus bersaing dengan CHH dan grup Sin Po. Yang menjadi sebab utamanya karena pemerintah Belanda menganggap PTI itu kiri dan mencoba menghalangi gerak-gerik PTI.
Pada awal 1933 Liem meninggalkan Sin Tit Po. Satu sumber menyatakan Liem gampang marah dan tersinggung. Dia ribut dengan Direktur surat kabar.
Liem bekerja sebagai pembantu Siang Po, sebuah Koran milik Phoa Liong Gie, seorang pengacara muda yang keluar dari CHH pada 1934 karena tidak disetujui dengan ideologi HH Kan. Liem dalam daftar Koran Siang Po dicantumkan sebagai “pembantu tetap” akan tetapi banyak orang yang menduga bahwa dialah pimred Siang Po yang sebenarnya. Liem juga aktif dalam gerakan anti Jepang.
Pada 1933-1935, Liem pindah ke Jakarta dan, kabarnya, ia kuliah di Rechts Hoogereschool (Sekolah Tinggi Hukum). Pada akhir 1930-an ia aktif melakukan propaganda anti Jepang.
Pada 1945, ketika pemerintah Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang di pimpin oleh Soekarno dan Hatta, Liem dipilih menjadi salah seorang anggotanya. Pada tahun 1947, Liem ikut serta sebagai salah seorang anggota delegasi RI dalam Perundingan Renville.
Pada 1951 ia di tangkap dan di tahan beberapa waktu lamanya oleh pemerintah Soekiman karena dituduh sebagai simpatisan sayap kiri. Karena kejadian ini Liem Koen Hian sangat kecewa, ditambah pengaruh perkembangan dan perubahan di RRT, ia kemudian melepaskan kewarganegaraan Indonesianya dan meninggal sebagai orang asing pada 1952.
Dalam tulisan “Sekelumit Dengan Liem Koen Hian” disebutkan: “ia melangkah keluar meninggalkan penjara dengan hati yang luka”. Demikian pula pada bagian akhir tulisan tersebut terungkap kalimat: ..”Seolah-olah ketionghoaannya telah berubah menjadi sesuatu yang merepotkan, yang karenanya cenderung merelakannya terbuang dan mengalir kelaut bersama hitam-kotorannya air kali Ciliwung.
Setelah meletusnya peristiwa G 30 S ditahun 1965, pemerintahan baru membuat kebijakan melalui Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera. Tentang masalah Cina nomor SE-06/Pres.Kab/1967, yang mengubah sebutan kata Tionghoa/Tiongkok menjadi Cina, Tongki yang disebut sebagai “anak Cina” jadi mengalami kesulitan untuk mengikuti sekolah. Karena dimana-mana dia disebut “Cina”.
Demikian pula Abdurrahman Wahid berkata: “Jadi orang Cina di negeri ini dan dimasa (orba) ini pula, memang serba salah”.
Jadi, Liem Koen Hian adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia sejati. Tak setitik pun ada noda bermain mata dengan penguasa colonial Belanda maupun Jepang yang akan mengotori langkah perjuangannya. Ialah tokoh Tionghoa pejuang Indonesia yang maju berjalan terus, lurus. Sehingga terkesan tangguh. Walaupun benar ialah tokoh pendiri PTI (Partai Tionghoa Indonesia) ditahun 1932. Rupanya, ia adalah seorang tokoh pejuang HAM Indonesia yang selain gigih memperjuangkan HAM rakyat Indonesia pada umumnya dari para penindas-penindasnya seperti kolonialisme Belanda dan fasisme Jepang, ia juga tidak pernah melupakan memperjuangkan HAM etniknya sendiri yang Tionghoa.
Penghargaan dan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada almarhum Liem Koen Hian atas segala sepak terjang yang telah dilakukannya semenjak zaman Kebangkitan Naional Indonesia di Hindias Belanda hingga akhir hayatnya di tahun 1952.
Liem Koen Hian adalah tipikal pejuang politik Indonesia beretnik Tionghoa, yang cirinya tidak rindu apa lagi haus kekuasaan politik bagi dirinya sendiri. Liem Koen Hian hanya meminta pengertian akan hak-hak asasi etniknya yang disebut sebagai WNI keturunan Cina.



Yap Tjwan Bing


Yap Tjwan Bing ialah seorang sarjana Farmasi, apoteker sekaligus pengelola apotik Soeniaraja yang juga dosen dan anggota Dewan Kurator ITB Bandung. Setelah kemerdekaan, ia bergabung dengan PNI. Namanya diabadikan menjadi salah satu ruas jalan di kota Surakarta menggantikan Jalan Jagalan yang diresmikan oleh Walikota Surakarta Hj. Ir Joko Widodo pada tanggal 22 Februari 2008 dalam rangka Imlek Bersama di kota Solo.
Yap Tjwan Bing lahir di Slompretan, Solo, pada 31 Oktober 1910 dari keluarga pedagang Yap Yoe Dhiam (alm) dan Tan Tien Nio. Pada usia 7 tahun ia tinggal pada keluarga Belanda bernama Killian untuk belajar bahasa Belanda dan sekolah di HCS Kristen Gembelekan, Solo. Ia menamatkan pendidikan Mulo di Madiun,kemudian karena ia bukan berasal dari keluarga opsir Tionghoa maka ia tidak dapat melanjutkan pelajarannya ke HBS melainkan ke AMS B di Malang.
Kemudian keluarganya pindah ke Garut, Yap Tjwan Bing meneruskan pelajarannya di AMS Kristen Jakarta. Sesudah lulus dari AMS ia kemudian masuk di Fakultas Farmasi Universitas Kotapraja Amsterdam dan lulus menjadi sarjana farmasi. Pada Juni 1932 ia menikah dengan Tjien Giok Yap dan dikaruniai dua orang anak, Dewi Yap Lee dan Yap Shiong Hoei.
Pada masa republic ini mau berdiri ia bergiat dalam gerakan pemuda mewakili golongan peranakan Cina. Ia sering aktif dan menghadiri rapat pembentukan Gerakan Angkatan Baru Indonesia dan Gerakan Rakyat Baru. Ia juga merupakan anggota BPUPKI dan PPKI. Dan pada saat UUD 1945 akan disahkan Yap Tjwan Bing turut menghadiri pengesahan itu sebagai perwakilan etnis Tionghoa.
Kemudian masuk menjadi anggota PNI dan oleh KNIP di Yogyakarta diangkat menjadi anggota DPR-RIS sebagai wakil etnis Tionghoa bersama Siauw Giok Tjhan, kemudian setelah RIS dilikuidasi ia diangkat menjadi anggota DPR-RI Kesatuan sebagai wakil PNI. Pada 18 Agustus 1954 saat menjadi anggota PPKI ia digantikan Tony wen namun kelak kemudian ia kembali lagi menjadi anggota DPR Gotong Royong RI. Oleh karena trauma dan kecewa tersebab sudah menjadi korban peristiwa rasialis pada 10 Mei 1963 di Bandung, Drs Yap Tjwan Bing pindah dan menetap di Los Angeles, Amerika Serikat.
Adanya nama tokoh Tionghoa yang menjadi nama jalan besar di Solo kian menegaskan citra kota Solo yang kental dengan akulturasi budaya. Jalan Yap Tjwan Bing terletak di depan Kantor Dinas Pertanian kota Solo. Jalan yang memiliki panjang sekitar 340 meter itu merupakan jalan yang memisahkan antara dua kelurahan yang terletak di Kecamatan Jebres, yakni Kelurahan Jagalan dengan Kelurahan Purwodiningratan.
Sisi menariknya dari Yap Tjwan Bing adalah, ketika menjadi anggota DPR-RIS tahun 1950, karena dia merupakan satu-satunya tokoh Tionghoa yang mewakili pemerintah Indonesia.
Saat itu Kongres Baperki ke 8 pembukaannya 13 Maret 1963 dihadiri Presiden Soekarno yang memberikan sambutan sangat positif bagi etnis Tionghoa Indonesia. Tapi yang aneh adalah kurang lebih dua bulan sesudahnya tepatnya 10 Mei 1963, aksi kerusuhan anti Tionghoa tiba-tiba menjalar di Bandung. Aksi kerusuhan itu dimulai dengan perkelahian dikampus ITB antara seorang  mahasiswa Tionghoa dengan seorang mahasiswa pribumi karena terjadi senggolan motor. Karena terus menjalar dan dipelopori mahasiswa-mahasiswa ITB dan Unpad aksi massa tak terbendung dan merusak toko-toko, rumah tinggal dan kendaraan semua orang Tionghoa dikota Bandung.
Kejadian inilah yang menyebabkan Yap Tjwan Bing beserta keluarga dengan berat hati meninggalkan Indonesia untuk menetap di Amerika Serikat. Kasus kerusuhan bulan Mei 1998 disertai tindak penjarahan, pembakaran, penganiayaan dan pemerkosaan terhadap sejumlah besar warga etnis China tampaknya menjadi alasan utama terjadinya eksodus tersebut.
Mendiskusikan masalah eksodus ini, penulis jadi kembali teringat dengan nasib Yap Tjwan Bing, seorang warga keturunan China dan anggota PPKI yang ikut merancang negara muda RI. Yap Tjwan Bing, dalam otobiografinya menulis:

“Musibah yang menimpa keluarga saya pada peristiwa 10 Mei 1963 itu adalah dibakarnya sebuah mobil baru kami oleh para pemuda dan perusakan bungalow kami yang terletak di jalan Lembang, Bandung. Para pemuda yang membakar dan merusak barang itu tidak bertanya siapa pemilik barang itu, tapi apakah barang-barang itu kepunyaan orang China atau bukan. Saya yakin, apabila pemuda perusuh itu mengetahui bahwa barang itu adalah milik saya, maka mereka tidak akan membakar ataupun merusaknya, karena saya cukup dikenal oleh para pemuda di Bandung.
(Yap Tjwan Bing, Otobiografi Seorang Pejuang Kemerdekaan. PT Gramedia, Jakarta, 1988, hlm.79)

Yap Tjwan Bing bersama tokoh-tokoh seperti Adam Malik, K.R.T dr. Rajiman Widyodiningrat, Mr. Sartono, Prof Dr. Ir. R Rooseno serta tokoh-tokoh lain yang bergabung dalam PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), adalah salah satu pelaku sejarah yang ikut menentukan berdirinya negara Republik Indonesia. Namun perjuangan Yap Tjwan Bing dalam ikut mempersiapkan dan mengisi negara Republik Indonesia yang masih muda tersebut, menemukan antiklimaksnya pada 1963 itu.
Oleh karena itu yang perlu ditumbuhkan bagi warga keturunan China adalah menyadarkan haknya sebagai warga negara RI yang berdaulat dan menolak segala bentuk didiskriminasi.
Kembali pada karir politik yang pernah dijalani Yap, pada 1945 diangkat menjadi anggota BPUPKI. Pada 7 Agustus 1945 diangkat menjadi anggota PPKI. Sesudah PPKI dibubarkan ia menjadi anggota KNIP Pusat sebagai wakil dari golongan minoritas Tionghoa. Berhubung pemerintah RI pindah ke Yogyakarta ia ikut pindah juga dan menjabat sebagai anggota DPR-RI, menjadi Ketua Panitia Persiapan Pendirian CHTH di Solo dan terpilih sebagai Wakil Ketua Chung Hwa Chung Hwee (CHCH) Pusat, atas permintaan Dr. Sardjito ia turut berperan serta dalam pembentukan Fakultas Farmasi UGM dan menjadi Dosen di UGM.
Di Yogyakarta ia mendirikan apotik di Jl. Malioboro dan di Bandung bersama Dr. Ir. Tan Sin Hok, Dr. Tan Peng Ie dan membuat Perkumpulan Akademik golongan keturunan Tionghoa. Sesudah CHTH dibubarkan pada tahun 1948, ia mendirikan Persatuan Tionghoa (PT) ia menjadi wakil ketua PT. Demokrat Tionghoa Indonesia dibawah pimpinan Thio Thiam Tjong dia menolak diangkat menjadi Menteri Negara dalam Kabinet Negara Pasundan di tahun 1950-an. Februari s/d Agustus 1950 dia menjadi anggota DPR RIS sebagai wakil pemerintahan Republik dan menjadi dewan kurator anggota DPR tetapi sebagai Wakil PNI. Pada 1954 ia turut pula mensukseskan Konfrensi Asia Afrika di Bandung.
Pada 10 Mei 1963 karena peristiwa rasial di Bandung itu membayangkan putra satu-satunya yang lumpuh terkena penyakit polio tidak dapat menghindar kalau ada kekerasan menimpa dirinya. Atas nasihat dokter Suharso dari Solo, dianjurkan berobat keluar negeri, dengan berat hati, keluarga Yap pindah ke Los Angeles.
Mereka sekeluarga mulai hidup baru di Los Angeles. Yap yang sudah berusia 53 tahun itu harus menyesuaikan diri di rantau orang. Pada tahun 1970 ia terkena stroke beberapa kali, wafat pada 26 Januari 1988 dan dimakamkan di Rose Hill.
Selayang Pandang Yap Tjwan Bing
Nama jalan biasanya memakai nama-nama tokoh pahlawan nasional atau pahlawan revolusi. Nyaris tak ada nama jalan yang memakai nama tokoh Tionghoa. Ternyata di Solo terdapat salah satu jalan yang menggunakan nama Tionghoa, yakni jalan Yap Tjwan Bing.
Pada awalnya jalan tersebut dikenal dengan Jalan Abatoar dan selanjutnya lebih dikenal dengan nama jalan Jagalan. Menurut salah seorang tokoh Tionghoa Solo, Sumartono Hadinoto, jalan itu dinamai pernah Jalan Abatoar atau Jalan Jagalan karena di ujung jalan yang berhadapan dengan Jalan Surya di sebelah kanan terdapat tempat pemotongan hewan milik Dinas Pertanian Kota Solo. Penetapan nama Yap Tjwan Bing menjadi nama jalan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.


John Lie

Tenggelamnya visi navalisme atau kemaritiman ini turut berkontribusi pada lemahnya kondisi kekuatan laut kita dewasa ini. Salah satu cara untuk menggerogoti Angkatan Laut adalah tidak memperkenalkan pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang di samudera. Wajar saja apabila bangsa ini ditanya siapa pahlawan dari Angkatan Laut, maka mulai dari anak SD, SMP, hingga SMA akan menjawab hanya satu orang saja, yakni Komodor Yos Soedarso. Adakah yang  kenal Wiratno, Memet Sastra Wirya, Sutedi Senodiputra, puluhan atau bahkan ratusan pahlawan Angkatan Laut lainnya?
Figur kepahlawanan Angkatan Laut pun banyak yang sirna bak ditelan gelombang lautan beserta riaknya, salah satunya adalah Laksamana Muda John Lie, yang hilang namanya setelah Orde Baru. Tidak sedikit yang belum mngetahui sosok beliau sekalipun dari anggota Angkatan Laut.
John Lie yang lahir dari keluarga Tionghoa di Manado 9 Maret 1911 ini awalnya merupakan mualim pada pelayaran niaga milik Belanda, Koninklijke Paketvaart Maatchappij (KPM), yang kemudian bergabung dengan ALRI. Pada masa John Lie bertugas di Cilacap, beliau berhasil membersihkan ranjau yang ditanam oleh Jepang untuk menghalau pasukan sekutu, sehingga atas jasanya ini pangkatnya dinaikan menjadi Mayor.
Suatu hari, kira-kira pada 1921-an. Laksamana muda John Lie tak pernah melupakannya. Sebuah kapal eskader Angkatan Laut Belanda berlabuh di Manado. Ukurannya besar dan canggih.
John Lie yang masih berusia sekira 10 tahun, tak punya uang. Tak mau patah arang, ia bersama teman-temannya berenang menuju kapal. Berhasil. Di dekat kapal, ia berkata kepada teman-temannya, “nanti saya mau jadi kapten, suatu waktu akan pimpin kapal begini ini,” kenang Bian Loho sebagaimana disitir M. Nursam dalam memenuhi panggilan Ibu Pertiwi: Biografi Laksamana Muda John Lie.
John Lie Tjeng Tjoan merupakan anak kedua dari delapan bersaudara pasangan Lie Kae Tae dan Oei Tseng Nie. Lie Kae Tae merupakan pemilik perusahaan pengangkutan Vetol (Veem en transportonderneming Lie Kae Tae) yang terkenal sebelum Perang Dunia II dan tutup sepeninggalan Lie Kae Tae pada 1957. Kedelapan anaknya tak menuruni bakat dagangnya. John Lie sendiri sedari kecil lebih tertarik dunia maritim.
Di Batavia, ia bekerja sebagai buruh pelabuhan di sela kesibukannya ikut kursus navigasi. Ia lalu jadi Klerk Muallim III di KPM (Koninklijk Paketvaart Mattschappij), perusahaan pelayaran Belanda. Setelah beberapa kali pindah kapal, ia bertugas di MV Tosari yang pada Februari 1942 membawanya ke Pangkalan AL Inggris Koramshar di Iran. Saat itu Perang Dunia II sedang berlangsung.
Pada Agustus 1945 Perang Dunia II usai, tak lama kemudian Indonesia merdeka. Kabar itu membuat para pelaut yang “terdampar” di Koramshar ingin pulang. “ Agar kami dapat berjuang, berbakti bersama kaum pejuang di Indonesia, untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman kami selama ini di medan kelautan,“ tulis John Lie.
Keinginan itu terwujud pada Februari 1946. Kapal MV Ophir yang membawa mereka berlayar, lego jangkar di Bombay dan Kalcuta, lalu singgah di Singapura selama 10 hari.
Setelah bekerja di pelabuhan dan memperdalam kelautan di Jakarta, John Lie bergabung dengan angkatan laut. Atas permintaannya, John Lie ditempatkan di Pelabuhan Cilacap.
John Lie memulai misi pertamanya menembus blockade Belanda dengan kapal ML 336. Kapal ini memuat senjata dan amunisi dengan tujuan Labuan Bilik, sebuah kota kecil di Sumatra Timur. Dalam perjalanan kapal ini dikejar kapal patrol dan kepergok pesawat patrol Belanda.
Di Labuhan Bilik, ML 366 didaftarkan ke Jawatan Pelayaran dan diberi nomor PPB 31 LB (Pendaftaran Pelabuhan 31 Labuhan Bilik). Seminggu berlabuh, kapal berlayar lagi ke Port Swettenham, Malaya. John Lie dan timnya lalu mendirikan Help Naval Base of The Republic of Indonesia disana.  Sejak itu terus melakukan pelayaran penetrasi blockade Belanda.
John Lie tak lama memimpin PPB 31 LB, hingga penghujung 1948. Sedari awal tugasnya memimpin kapal PPB 58 LB, yang oleh John Lie dinamai “The Outlaw”. Dengan kapal ini pun ia memimpin setidaknya 15 kali “pelayaran maut”. Namanya kemudian melegenda. Roy Rowan, wartawan majalah Life, mengabadikan kisah perjuangan heroik Jhon Lie dalam “Guns-And Bibbles-Are Smuggled to Indonesia”, yang dimuat Life pada 26 Oktober 1949. Dan pers asing menjuluki John Lie “The Great Smuggler with the Bibble”.
Antara kurun waktu 1947 hingga 1949, John Lie berhasil memasok sejumlah besar senjata, amunisi dan obat-obatan kepada para pejuang dan rakyat di Sumatera. Berkat keberaniannya tersebut, “The Outlaw” dijuluki Radio BBC Inggris sebagai “The Black Speedboat” karena kemampuannya beroperasi di malam hari tanpa penerangan dan tidak pernah tertangkap Belanda.
Awal September 1949. Kapal boat Republik Indonesia panjang 110 kaki dan berukuran 60 ton”The Outlaw” baru saja berlabuh di pelabuhan Bhuket, semenanjung Malaya. Para awak kelelahan, setelah kesekian kali lolos dari sergapan kapal perang Belanda.
Kelihaian kapten “The Outlaw”, Mayor John Lie kembali teruji, untuk bisa membawa barang-barang komoditi seperti karet, gula, teh untuk dijual dan ditukarkan ban, senjata, mobil, dan kebutuhan perang kemerdekaan. The “Outlaw”, adalah legenda saat itu. Radio BBC selalu menyiarkan keberhasilan kapal itu dalam menembus blockade Belanda. Ini membuat Belanda semakin geram dan terus berusaha menjegat kapal kebanggaan Republik.

 

Semangat Patriotisme

“Siapakah orang pribumi dan non pribumi itu?
Orang pribumi adalah orang-orang yang jelas-jelas membela kepentingan negara dan bangsa. Sedangkan non pribumi adalah mereka yang suka korupsi, suka pungli, suka memeras dan melakukan subversi. Mereka itu sama juga menusuk kita dari belakang. Pada hakikatnya mereka tidak mementingkan apalagi membela nasib bangsa kita. Mereka adalah penghianat bangsa. Jadi soal pribumi dan non pribumi bukannya dilihat dari suku bangsa dan keturunan melainkan dari sudut pandang kepentingan siapa yang mereka bela.”

Pendapat tersebut diungkapkan oleh seorang anak bangsa Laksamana Muda John Lie yang melalui Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966 dirubah namanya menjadi Jahja Daniel Dharma.
Jiwa nasionalismenya tumbuh seperti apa yang dikatakan Lie dalam majalah LIFE, 26 Oktober 1949:
“When I was a boy. Lie sais, “I did wrong. The Lord told me to move on, and I went to the sea. I spent 15 years on Dutch sailing between Durban and Shanghai. But I saw Dutch did wrong, so once again I moved on. I went to the Holy Land. The gold told me to go home and help make Indonesia a Garden of Eden.” It is this that keeps Lie shuttling back and forth on his dangerous voyage, running in arms and bringing out raw materials such as rubber to pay for them.

Selanjutnya Roy Rowan dalam majalah tersebut mengatakan:

His stand recalled the basic government, which begun shortly after the war ended in the pacific, over whether the Dutch were imposing a trade restriction or blockade against Indonesia. Believing the Dutch were trying to struggle Indonesian Independence, Lie begun his smuggling career. He prays that this country will some day be transformed from “wild jungle” into a “Garden of Eden”. But he declares vehemently “there can be no Dutchmen in a Garden of eden”

Beliau sempatkan belajar di Singapura untuk: belajar dari Royal Navy tentang pengamanan dan penyapuan ranjau, belajar taktik pertempuran laut dimana beliau juga menanamkan pentingnya Indonesia memiliki kapal-kapal yang bisa digunakan untuk bergerilya dilautan,serta belajar bergaul dan bersahabat dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan RI yang dapat menggugah semangat para pemuda untuk bersukarela berjuang melawan penjajah.
Menyikapi kegagalan misi perdamaian dan sikap membangkang yang di tunjukan oleh RMS, pemerintah memerintahkan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Tanggal 1 Mei 1950 menpangal R. Soebijakto memerintahkan kapal perang ALRI untuk melaksanakan blockade di perairan ambon. Pelaksanaan blokade oleh kapal-kapal korvet RI Rajawali  dengan Komando Mayor (P) John Lie, RI Pati Unus dengan Komandan Kapten S.Gino, RI Hang Tuah dengan Komandan Mayor Simanjuntak. Pendaratan di P.Buru dilaksanakan tanggal 13 Juli 1950 dan ALRI mengerahkan kekuatan eskadar-eskader ALRI dibawah Komando Mayor Pelaut John Lie, dilanjutkan dengan pendaratan di P. Seram dan P.Piru.
Akhirnya pendaratan penyerbuan di laksanakan melibatkan ketiga angkatan. Dari ALRI dibawah Komandan Mayor (P) John Lie, terdiri dari RI Rajawali, RI Hangtuah, RI Banteng, RI Patiunus, RI Namlea, RI Piru, RI Andhis, RI Anggang, RI Amahi, kapal rumah sakit, 10 LCVP, 3 buah LCM, 2 LST, 3 KM. Pada tanggal 15 November 1950, pembersihan dalam kota Ambon selesai.
Pada pemberontakan Darul Islam pertama kali muncul di Jawa Barat pada tahun 1949 dibawah pimpinan Kartosuwiryo. Namun kemudian pengaruh DI meluas hingga ke Aceh pada tahun 1950 dipimpin oleh Teuku Daud Beureuh dan di Sulawesi Selatan pada tahun 1953 dibawah pimpinan Abdul Qahhar Mudzakkar.
Operasi penumpasan di Sulawesi adalah Operasi Tri Tunggal, Operasi Malino dan Operasi Jaya Sakti bulan Oktober 1955. Dalam operasi ini, ALRI melibatkan beberapa kapal perang, diantaranya RI Rajawali dan 1 kompi KKO AL serta didukung oleh sebuah kapal angkut milik jawatan pelayaran. Dalam operasi Tri Tunggal, diadakan pendaratan disekitar sungai Wawo, Sulawesi Tenggara. Operasi keamanan di Malino dilaksanakan oleh Datasemen KKO AL untuk mengamankan jalan raya antara Makasar dengan Malino.
Kemudian pemerintah menggelar operasi untuk menumpas Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera dan Perjuangan Semesta si Sulawesi tahun 1958 dengan Komande Operasi Kolonel Ahmad Yani, Wadan I Letkol (P) John Lie, Wadan II Letkol (U) Wiriadinata. Terdapat tiga kegiatan pokok operasi pendaratan untuk menumpas PRRI yaitu Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus dan Operasi Kurusetra. Operasi tegas merupakan operasi gabungan untuk merebut Riau Daratan. Dalam proses ini ALRI membentuk Amphibious Task Group-27 I (ATG-27 I).
Unsur ALRI yang terlibat diantaranya RI Banteng, RI Sawega, 2 kapal baru selam, 3 Penyapu Ranjau serta 1 kompi KKO AL. Operasi 17 Agustus bertugas menghancurkan pemberontak di Sumatera Barat. Dalam operasi ini ALRI membentuk Amphibious Task Force-17 (ATF-17)  yang dipimpin Letkol (P) John Lie, dan melibatkan RI Gajah Mada, RI Banteng, RI Pati Unus, RI Cepu, RI Sawega dan RI Baumasepe, serta 1 Yon KKO AL. Kapal-kapal melakukan bombardemen sekitar Kota Padang dan kemudian mengadakan operasi pendaratan pasukan KKO AL. Operasi Kurusetra melakukan operasi pembersihan sisa-sisa pemberontak di Air Bangis, Sasak dan Pasaman.
Untuk pendaratan ditempat tersebut, ALRI membentuk Amphibious Task Unit-42 (ATU-42). Unsur ALRI yang terlibat diantaranya RI Katula, RI Lajuru, RI Lapai dan 1 kompi KKO AL.
Setelah Permesta 1958-1959, John Lie setahun berada di India dalam tugas belajar di Defence Service Staff College, Wellington South India. Tahun 1960, John Lie menjadi anggota DPR GR dari Angkatan Laut. Tahun 1960-1966 menjadi Kepala Inspektur Pengangkatan Kerangka-Kerangka kapal di seluruh Indonesia. Sebelumnya tanggal 5 Oktober 1961, Presiden Soekarno menganugerahkan tanda jasa Pahlawan kepadanya.
John Lie seorang nasrani yang religius. Ia selalu membawa dua alkitab-satu berbahasa Inggris dan satu berbahasa Belanda- di tengah tengah pertempuran lautnya. Roy tercenggang melihat sebuah kata-kata yang di tulis di dinding kabin.
‘Kemudian kapal ini, demi Tuhan, negeriku dan kebaikan umat manusia’.
Selama dua tahun John Lie menjadi salah satu tokoh penting dalam organisasi penyelundupan senjata dan wilayahnya terbentang dari Malaya, Singapura, Filipina, Thailand bahkan sampai Hindia. Dari lima kapal yang dibeli dari Inggris di Singapura, hanya kapal John Lie yang tak pernah tertangkap meski dikejar dan di hujani peluru serta bom.
Ketika ia menjadi komandan kapal perang KRI Rajawali, ia harus membawa berlayar Bung Karno dan Perdana Menteri Cina, Chou En Lai.
Selama orde baru, etnis Tionghoa di kebiri dalam budaya dan dipaksa untuk melebur masuk kedalam sub etnik masyarakat Indonesia. Ini karena salah kaprah melibatkan etnis ini sebagai salah satu pendukung G-30 S PKI.
Dalam Pemerintahan Kolonial, etnis Tionghoa sudah terlibat dalam bentuk perlawanan terhadap penguasa. Sejak dari pemberontakan pecinan jaman VOC. Pada 1912, berbarengan dengan tahun baru Imlek. Di Batavia, pemerintah melarang etnis Tionghoa mengibarkan bendera Tiongkok sehubungan dengan diproklamirkan Republik Tiongkok oleh dr. Sun Yat Sen.
John Lie adalah sosok yang tak terlupakan. Ia merupakan sosok yang dekat dengan laut. Air yang bergerak bergelora. Berani menembus lautan unutk mencapai tanah seberang sana. John Lie mungkin sebagai sosok kerbau yang dengan baik hati yang mau membantu menyebrangkan tikus dan kucing yang tidak bisa berenang.
Setelah mendapat tugas baru di Pos Hubungan Luar Negeri di Bangkok, memimpin KRI Rajawali dan Gadjah Mada, aktif menumpas gerakan separatis seperti DI/TII,RMS, dan Permesta, John Lie pension pada 1967. Ia mengisinya dengan kegitan-kegiatan sosial.
“John Lie layak diberi gelar pahlawan karena sepanjang hidupnya ia menunjukan keteladanan. Anhar mengatakan pemberian gelar pahlawan bagi John Lie yang berpangkat terakhir laksaman muda TNI AL bukan untuk kepentingannya karena ia telah wafat.
Dalam konteks kekinian dan masa depan Indonesia, menurut Anhar, generasi muda memerlukan keteladanan dari pemimpin dan generasi sebelumnya karena Republik ini tak akan berlanjut jika generasi muda tak melanjutkan nilai-nilai yang telah ditanamkan para pahlawan.
Pada masa revolusi fisik dulu nama John Lie, putera Lie Kae Tae (pengusaha Tionghoa di Manado) cukup tenar. Sejak 1946 setelah keluar dari perusahaan pelayaran Belanda KMP, aktif dalam penyelundupan persenjataan di kawasan Sumatera-Singapura-Malaya-Thailand guna mempertahankan kemerdekaan RI melawan agresi Belanda.
Pada 27 Agustus 1988, John Lie wafat. Banyak orang datang melayat, dari Presiden Soeharto hingga anak-anak gelandangan. Melalui suratnya tertanggal 10 November 1995, Wardiman mengucapkan selamat kepada keluarga John Lie atas penganugerahan gelar pahlawan nasional dan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama untuk (almarhum) John Lie. Tapi, penganugerahan John Lie baru terealisasi pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2009.
John Lie dikenal sebagai orang yang jujur, sederhana dan sangat memperhatikan kesejahteraan anak buahnya.

Komunitas Tionghoa telah menancapkan pengaruhnya di negeri ini semenjak berabad lalu. Setitik nila tak semestinya merusak susu sebelangga.

SEJARAWAN Denys Lombard, melalui magnum opusnya Nusa Jawa Silang Budaya, memandang penting pengaruh komunitas cina negeri ini. Pengaruh kebudayaan itu tersebar mulai gaya bangunan, pakaian, bahasa bahkan sampai makanan.
Tahun ini boleh saja pemerintah Indonesia merayakan 60 tahun hubungan diplomatiknya dengan china, kendati usia itu tidak genap karena sempat terinterupsi selama kurang lebih 15 tahun di bawah zaman Orde Baru. Fakta sejarah jika osmosis budaya Tionghoa kedalam budaya Nusantara sudah terjadi semenjak ratusan tahun lalu.
Stereotipe tentang Tionghoa yang picik, culas, dan mengahalalkan segala cara untuk mencari uang pun menyebar luas dikalangan warga pribumi. Perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap warga Tionghoa dengan memisahkan mereka untuk tinggal di gheto-gheto tersendiri dipercaya menjadi sabab musababnya.
Golongan Tionghoa dimanfaatkan sebagai perantara ataupun “mesin pencetak uang”, baik oleh raja-raja maupun oleh penguasa kolonial,” dari sanalah peran warga Tionghoa dilembagakan; seakan ditakdirkan sebagai kelompok pedagang yang Cuma bertugas menghasilkan uang dan bisa dipers sewaktu-waktu demi kepentingan ekonomi dan politik tertentu.
Hak-hak sipil warga Tionghoa dibatasi, namun sebagian kecil dari mereka, khususnya yang memiliki akses kekuasaan, mendapat peluang untuk menjalankan bisnis berbasis rente.
Peran sejarah komunitas Tionghoa, seperti dalam bidang bahasa, sastra dan pers pun dilupakan. Komunitas Tionghoa yang identik dengan kegiatan dagang dan tuduhan komunis yang di labelkan kepada mereka pasca peristiwa G.30.S menghapus sumbangsih mereka pada pembangunan bangsa ini.
Pandangan miring lain yang juga dilabelkan kepada komunitas Tionghoa adalah cara mereka beradaptasi dengan situasi politik yang cepat berubah. “Pada zaman Belanda mereka bersikap pro-Belanda. Pada saat Jepang menjadi tuan, mereka berkawan dengan Jepang. Kemudian datanglah revolusi dan mereka bersikap baik kepada kita.
Akhirnya yang bisa dikatakan hanyalah bahwa mereka ini adalah kaum oportunitis yang tidak bisa di perbaiki,” tulis Didi Kwartanada mengutip Abu Hanifah dalam Tales of a Revolution. Seperti tak puas dengan stigmatisasi, penggunaan kata “Cina” pun sering kali digunakan dengan tujuan insinuasi terhadap komunitas Tionghoa.
Eddie kemudian mengutip teks pidato pengukuhan guru besar Prof. Dr. A.M. Cecillia Hermina Sutami yang memberikan penjelasan bahwa kata “Cina” (Inggris:China), (Belanda:China/chinees), (Jerman:Chinesische), (Perancis:Chinois) berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti “daerah yang sangat jauh”. Kata “China” sendiri sudah di sebutkan di dalam buku Mahabharata sekitar 1400 tahun sebelum masehi.
Pada era revormasi, terutama saat Gus dur memimpin negeri ini, angin segar perubahan pun berhembus semilir. Hak-hak sipil warga Tionghoa untuk menjalankan kegiatan kesenian dan kebudayaan kembali pulih. Kekayaan budaya Tionghoa adalah juga kekayaan negeri ini, kuliner adalah salah satunya.
Enampuluh lima tahun perayaan hubungan diplomatic Indonesia-China seyogianya jadi momentum untuk hubungan yang lebih erat, bukan hanya bagi kedua negara, melainkan pula buat saudara kita keturunan Tionghoa.


PROFIL PENULIS

Wang Xian Jun adalah manusia multi skill. Selepas dari jurusan Teknik Industri Universitas Atma Jaya Yogya kemudian melanjutkan ke S2 Sipil UK Petra Surabaya. Sempat bekerja di pabrik kertas dan king koil di Surabaya-Jawa Timur, tetapi, kegelisahannya untuk meningkatkan potensi dan skillnya mendorongnya untuk melanjutkan pendidikannya MBA nya di Taiwan. Sekembalinya ke Indonesia mengambil S2 Pastoral Ministry STT Bethany Surabaya, Magister Hukum Universitas Putra Bangsa Surabaya, Ph.D dan Sc.D Manajemen Teknologi. Pengalaman kerjanya di berbagai bidang: PPIC manajer, MC, pelatih renang, pengajar, dosen, Shuang membuatnya semakin matang. Tahun 2009 mengambil S2 Master of Engineering (M.Eng) dibidang Small and Medium Entreprise di UGM.
Saat ini sebagai Direktur Solomon Group, owner toko Ong Malioboro Yogya, penterjemah Mandarin, pengajar dan fasilitator yayasan Solomon bagi anak-anak putus sekolah.

 

Sumber :

Pengarang     :     Dr. Wang Xiang Jun., PhD
Penerbit        :     PUSTAKA SOLOMON
Jl. Malioboro 167, Yogyakarta 55271

Last Updated on Wednesday, 20 July 2011 04:48
 


Powered by Joomla!. Designed by: gallery2 hosting reseller vps Valid XHTML and CSS.