The Indonesia National Revolutsion Indeks,
Anthony J. S.Reid, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, V+315.

BAB 2
PROKLAMASI REPUBLIK
… dengan gembira mereka membawa kembali berita itu ke desa-desanya masing-masing: ”Sekarang radja kita seorang radja DJawa, — seorang radja dengan pici.

Pramoedya Ananta Toer

Cetak-biru bagi suatu negara
Kesempatan yang lama ditunggu-tunggu kaum nasionalis untuk berkumpul guna merencanakan suatu negara merdeka di masa depan, direalisasi dengan bantuan jepang pada tanggal. 28 Mei 1945. keenam puluh dua anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPKI yang diresmikan pada hari itu, diberikan kebebasan besar oleh jepang untuk membicarakan persoalan-persoalan konstitusional dan ideologi. Untung bagi kelancaran berlangsung sidang, komposisinya menjamin dominasi cara pemikiran nasionalis sukuler aliran Sukarno. Di suatu pihak yang kurang diwakili adalah pulau-pulau diluar Jawa (setengah lusin anggota lahir di pulau-pulau luar Jawa walaupun mereka sudah lama bermukim di Jawa); kaum Muslim (tujuh anggota); Pemuda (tidak satu pun); dan kaum marxis yang berorientasi ke Barat (Hatta yang terdekat). Di lain pihak sebagian besar wakil pamong praja bersikap sekeptis terhadap kegiatan itu dan tidak siap untuk perbedaan praktis yang rinci. Bagi Sukarno dan rekan-rekan nasionalisnya inilah kesempatan untuk membuktikan bahwa penghianaan yang diderita di bawah penguasa Jepang tidaklah sia-sia. Terutama Sukarno yang mengorbankan semangat sehingga panitia didorong mengambil suatu kesimpulan dengan kecepatan yang mencenganakan pihak Jepang.
Setelah bersidang selama tiga hari, yang terutama dipergunakan untuk membahas sub-komite yang terdiri dari tujuh orang anggota dibawah pimpinan Sukarno untuk menyelesaikan persoalan agama yang ruwet. Panitia lengkap bertemu lagi dari tanggal. 1 s/d 17 Juli dalam suasana yang lebih tegas dan dalam waktu yang singkat itu menerima sebuah undang-undang dasar yang terdiri dari lima belas pasal.

Minotoris paling sulit merupakan wakil-wakil Muslim yang selalu menyampaikan pendapat bahwa dibutuhkan suatu negara Islam dimana syariat agama berlaku. Posisi Sukarno yang digariskan dalam pidatonya Pancasila yang termasyur pada tgl. 1 Juni, menekankan bahwa negara harus didasarkan atas ”percaya kepada Allah Yang Maha Esa”, apakah disembah menurut agama Islam atau Kristen. Kalau pihak Islam menghendaki lebih dari itu, mereka harus memperjuangkanya melalui proses demokrasi. Wakil-wakil Muslim sama sekali tidak puas dan Sukarno mengerahkan seluruh kuasa kepribadiannya untuk mencapai suatu kompromi. Pada tgl. 22 Juni sub-komite menghasilkan suatu konsep mukadimah undang-undang dasar yang mengakui ”keharusan bagi mereka yang memeluk agama Islam untuk mematuhi syariat Islam.” Sidang BPKI pada bulan Juli membuat konsesi selanjutnya bahwa presiden harus seorang Islam, ini merupakan hasil maksimal dalam upayanya mendirikan Negara Islam.

Isu-isu lain tidak membangkitkan oposisi yang begitu keras terhadap prinsip-prinsip yang telah lama dipegang kaum nasionalis sukuler aliran utama yang dipimpin Sukarno yang diberikan ketepatan legal oleh Profesor Soepomo. Dengan mayoritas besar BPKI memilih bentuk republik dan bukan monarki (55-6); dan Negara persatuan, bukan federal (17-2 di sub komite). Unsur otoriter yang sudah nyata dalam pemikiran Sukarno sebelum perang, diperkuat oleh situasi perang melawan demokrasi-demokrasi Barat. Semua anggota terkemuka merasa perlu untuk menolak liberalisasi dan induvidualisme ”Barat”. Seperti dapat diduga sebelumnya, beberapa anggota yang lahir diluar Jawa yang hanya sedikit jumlahnya, terutama Hatta dan Yamin yang merupakan orang-orang minang, dan Latuharhary dari Ambon, mengemukakan sekedar pembelaan yang tidak efektif bagi hak-hak Daerah dan perorangan terhadap pusat.

Konsep ”Undang-Undang Dasar 1945” yang diterima BPKI hanya sedikit saja membatasi kuasa presiden. Ia dipilih setiap lima tahun sekali oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), memiliki kuasa eksekutif penuh termasuk pengangkatan dan pemecatan materi-materi, dan membagi kekuasaan legislatif dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta dapat memveto semua rancangan undang-undang. Kepada seorang yang mengencam ketentuan terakhir ini, Sukarno berkata: ”Apa yang menjadi penjelmaan kedaulatan rakyat adalah Presiden, bukan dewan Perwakilan Rakyat.” Tentang susunan MPR dan DPR, undang-undang dasar hanya menyatakan bahwa hal itu akan diatur oleh undang-undang.
Penguasa Jepang juga memberikan hak istimewa yang tidak lazim kepada BPKI untuk memperdebatkan batas-batas Negara Indonesia masa depan itu. Suatu moyoritas besar (45 lawan 19) memilih suatu ”Indonesia Raya”, yang meliputi Malaya, Broneo Inggris, dan Timur Portugis di samping Hindia Belanda yang lama.

Ambruknya pertahanan dan komunikasi Jepang pada bulan-bulan pertengahan tahun 1945 mengkibatkan suatu perubahan yang derastis dalam laju persiapan kemerdekaan. Pada pertengahan bulan Juli Tokyo merencanakan kemerdekaan ”pada saat yang secepat mungkin” dan memaksa panglima-panglima setempat untuk mempercepat rencana-rencana mereka sesuai dengan maksud tersebut. Sidang-sidang yang diadakan terburu-buru pada tiga minggu setelahnya menghasilkan suatu konsep jadwal kemerdekaan, yang direncanakan untuk tanggal 7 September. Kemerdekaan akan disiapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang akan bersidang mulai tgl. 18 Agustus untuk menyelesaikan tugas BPKI. Gagasan ”Indonesia Raya” ditolak oleh pihak Jepang, mungkin karena kaum nasionalis radikal Melayu yang relatif kecil jumlahnya hanya sedikit kegunaanya didalam memolibisasi penduduk campuran di Malaya selatan dan tengah (negra-negara bagian di utara yang mayoritas besar berpenduduk orang Melayu telah diperuntungkan bagi Thailan). Bagaimana pun juga seluruh wilayah yang dulunya jajahan Belanda akan dinyatakan merdeka pada bulan September, termasuk wilayah yang diperintah Angatan Laut yang belum disiapkan. Penguasa Indonesia yang efektif dapat dilakukan dikemudian hari. ”Daerah-daerah yang tidak menyelesaikan persiapan akan secara berangsur-angsur dialihkan kepada jurusdiksi negara merdeka yang baru sesuai dengan kemajuan persiapan kemerdekaan.” Pelaksanaan secara rinci dari langkah-langkah tersebut akan diserahkan kepada panglima-panglima militer di Jawa, Sumatra dan Wilayah Angkatan Laut, yang diharapkan akan tetap mempunyai kedudukan ”penasehat” yang berpengaruh di wilayah mereka masing-masing setelah kemerdekaan. Walaupun agak sentimen persatuan yang kuat dalam pertemuan BPKI Jawa, perencanaan Jepang serta ambruknya komunikasi memberi kesan bahwa kelihatannya akan muncul suatu struktur vaderal dengan otonomi yang besar. Komando Sumatra dan Angkatan Laut malahan mulai menyusun panitia-panitia persiapan kemerdekaan yang berlainan dalam wilayah mereka masing-masing.

Pada tgl. 7 Agustus dikeluarkan pengumuman bahwa kemerdekaan akan dengan cepat dipersipan oleh suatu panitia, setelah menjadi jelas bahwa Rusia akan ikut dalam perang. Dua hari kemudian Sukarno, Hatta dan ketua BPKI yang sudah lanjut usianya, Radjiman, terbang ke Dalat (Vietnam bagian selatan) di mana secara resmi mereka diberitahu oleh Marsekal Terauchi, panglima tentara selatan Jepang, bahwa kemerdekaan ada di tangan mereka. Baru sewaktu di Vietnam para pemimpin Indonesia mendengar tentang bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima, walalaupun mereka tidak tahu bahwa Jepang sudah hampir menyerah. Pada tgl. 14 Agustus mereka kembali ke Jakarta yang bergejolak dengan berbagai desas desus dan kegelisahan.

Pada tahap akhir perjalanan pulang Sukarno dan Hatta ditemeni oleh utusan-utusan PPKI dari Sumatra, yang sidang-sidangnya telah dijadwalkan kembali untuk dimulai pada tgl. 16 Agustus. Duapuluh dua orang diangkat menjadi anggota badan ini, termasuk delapan yang secara khusus mewakili pulau-pulau di luar Jawa. Meskipun ada masalah komunikasi, pihak Jepang berhasil menerbangkannya dua tokoh nasionalis dari Makasar serta tiga orang dari Sumatra. Hanya itulah dearah-daerah luar Jawa di mana telah diselenggarakan persiapan-persiapan kemerdekaan yang berarti. Namun PPKI akan bersidang dalam keadaan yang sama sekali berbeda dari saat ia dilahirkan.
Situasi Revolusioner dan Pemuda
Hancurkan apapun yang telah kamu jadikan
Akhirilah tanpa warisan, tanpa keluarga
Jangan minta ampun bagi dosa-dosamu
Jangan berikan selamat tinggal kepada siapa pun
Chairil Anwar, 1946

Tahun terakhir pendudukan Jepang membawa penderitaan yang belumnya oleh mayoritas orang Indonesia. Pengapalan bahan makanan tidak mungkin, bahan-bahan pokok seperti kain hampir tidak dapat diperoleh, inflasi tidak terkendalikan. Setiap kabupaten diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri di samping kebutuhan tentara Jepang yang mulai menimbun suplai untuk siap menghadapi serangan-balasan yang mengancam. Panen padi pada tahun 1944 sangat buruk. Di banyak daerah penyitaan padi oleh pihak Jepang berarti bahwa penduduk bukan lagi hanya kurang pangan melainkan mengalami bencana kelaparan. Pada bulan Januari 1945 suatu laporan resmi melukiskan keadaan di Jawa:

.... kekurangan gizi telah menyebabkan suatu kemunduran serius dalam kesehatan rakyat.... [yang] telah dipercepat oleh karena tidak ada obat-obatan.. .[dan] cukup pakain, dan oleh para romusha yang pulang, yang biasanya membawa pulang kedesa mereka segala macam infeksi, terutama malaria dan penyakit-penyakit kulit.... pada umumnya angka kamatian sekarang melampaui angka kelahiran.
Kelaparan, pengemisan, dan penyakit muncul lebih banyak dari pada sebelumnya di jalan-jalan kota, terutama di Jawa.

Kaum lelaki muda untuk sebagian dialihkan perhatiannya dari tekanan-tekanan ini melalui propaganda Jepang dan monilisasi massa yang meningkat temponya. Di Jawa dan Sumatra para ahli siasat Jepang menyerahkan pertahanan pantai kepada milisi Indonesia, sedangkan pasukan utama Jepang da Giyugun/ PETA di tempatkan di pusat-pusat di pendalaman. Orang-orang Indonesia lainya dengan buru-buru dilatih untuk operasi gerilya masa depan di belakang garis Sekutu. Di samping krops-krops pemuda yang sudah lama berdiri di Jawa, seperti Hizbullah dan barisan pelopor, kelompok-kelompok yang kurang jelas asalnya muncul di seluruh Indonesia dengan nama-nama yang mirip ultra-nasionalisme Jepang – ”Naga Hitam”. ”Kipas Hitam”, ”Kesatuan Berani Mati”. Mistik dari kelompok-kelompok seperti itu telah dilukiskan dengan baik: ”Xenophobia, radikalisme, kesetiakawanan yang kuat, otoritarianisme, keberanian luar biasa kalau bukan bersifat bunuh diri, dan kepercayaan akan keselamatan melalui tindakan langsung”. Mereka berlatih dengan senapan-senapan dari kayu dan bambu runcing melalui tonaragumi setempat dan perkumpulan-perkumpulan lainya.

Campuran kehampaan dan propaganda bernada tinggi ini bersifat eksplosif. Meskipun orang Jepang mempunyai reputasi sebagai pihak yang biasanya melakukan pembalasan secara mengerikan dan arbitrer, pemberontakan-pemberontakan di kalangan petani dengan ilham sejak dekade 1920-an termasuk daerah-daerah yang secara tradisional muda terpicu seperti Aceh, Jawa Barat dan Toli-toli. Pada tahun 1945 suatu pemberontakan orang dayak meluas di Kalimantan Barat. Tanda-tanda supernatural bahwa akan terjadi malapetaka terlihat diseluruh luar Jawa. Semuanya itu merupakan tanda-tanda yang pasti tentang kegelisahan di kalangan rakyat. Namun hanya sikap memberontak yang makin menjadi-jadi dikalangan pemuda berpendidikan pada bulan-bulan terakhir perang, mempunyai potensi yang serius bagi revolusi.

Para politisi, cendekiawan, pemimpin agama, dan pamong praja yang berpengaruh menikmati hak-hak istimewa dari pihak Jepang yang menjauhkan mereka dari penderitaan. Status elit, yang dalam arti tertentu meliputi semua golonga di atas, dengan demikian menjadi sumber dendam yang makin membakar. ”Reputasi para pemimpin,” salah seorang berkata, ”rusak di mata rakyat.” Kaum pemuda yang berpendidikan itu sendiri merupakan golongan elit, terutama mereka yang mempunyai hubungan pribadi dengan  para politisi terkemuka sehingga mereka menonjol dalam seluruh gerakan pemuda. Walaupun begitu, usia mereka yng muda membebaskan mereka dari tanggung Jawab yang langsung kepada pengusaha Jepang. Sebagai kelompok mereka terpisah dari golongan elit yang lebih tua dan mereka semakin memandang diri mereka sebagai pihak yang mewakili aspirasi rakyat, bertentangan dengan pemimpin yang berkompromi. Usaha-usaha Jepang pada saat terakhir untuk merangkul pemimpin-pemimpin pemuda sebagai aktivis-aktivis anti-sekutu yang potensial, memberikan kepada mereka suatu perusahaan soladiritas dan kuasa yang baru sewaktu pemerintah pendudukan Jepang mulai ambruk. Namun sesuai dengan sifat mereka, mereka berusaha memaksakan para pemimpin tua untuk kembali ke tradisi-tradisi tahun 1930-an yang lebih heroik, dan tidak meninggalkan para pemimpin itu sama sekali.

Bagi pihak Jepang pernyataan ketidak-puasan pemuda yang paling mengejutkan datang dari para prajurit Giyugun/PETa – secara teoritis merekalah yang paling banyak di pengaruhi Jepang. Pada tanggal 14 Februari 1945 batalyon di Blitar, dipimpin oleh perwira-perwira yang berumur 22 tahun. Meninggalkan asmaranya dan melakukan pemberontakan bersejarah terhadap penguasa Jepang. Pada bulan Juli suatu peristiwa yang serupa namun lebih kecil terjadi di Pemantang Siantar, Sumatra. Walaupun dengan mudah dipadamkan, pemberontakan-pemberontakan seperti itu memberikan rangsangan yang kuat kepada pemuda-pemuda lain.

Pemberontakan tanpa senjata dari kaum pemuda berpendidikan di kota mempunyai makna jangka panjang yang jauh lebih besar sebab ia dibiarkan untuk berhasil. Pada bulan Juni 1945 rapat-rapat raksasa pemuda diadakan di seluruh pulau Jawa, dan beberapa diantaranya menimbulkan pergolakan-pergolakan dari anti-Jepang yang tidak terkendalikan. Baik bagi pimpinan kaum nasionalis maupun bagi pihak Jepang semakin perlu untuk menguasai dan mengendalikan gerakan pemuda pada hari-hari yang kritis itu. Namun usaha-usaha mereka membawa hasil yang berlawanan. Titik balik terjadi di Jakarta pada tgl. 6 Juli pada siang pendirian ”Gerakan Rakyat Baru”. Gerakkan ini adalah yang pertama yang mengikut sertakan pemuda-pemuda didalam pimpinanaya, dan mereka datang setelah mempersiapkan diri untuk bersikap lebih tegas terhadap orang-orang yang lebih tua dari mereka. Ketika mereka kalah suara atas suatu usul untuk memakai judul yang prematur ”Republik Indonesia” dalam anggaran dasar GBR, mereka mulai menyerang seluruh landasan sidang itu. Akhirnya beberapa diantara mereka meninggalkan tempat sidang, yang mengakibatakan ambruknya gerakan itu. Resim Jepang tidak lagi cukup yakin tentang garis yang hendak diambilnya agar dapat memaksakan mereka. Para pemimpin pemuda di Jakarta sejak saat itu memandang tugas mereka sebagai usaha mempersiapkan revolusi.

Para pemuda itu sendiri tidak sanggup melakukan banyak. Yang terlibat secara langsung adalah kira-kira dua ratus pemuda yang mempunyai hubungan baik di Jakarta, kebanyakan dari mereka mahasiswa dari fakultas kedokteran (satu-satunya sekolah yang paling tinggi yang masih buka), atau mantan mahasiswa yang berkelompok yang bersekitar disalah satu badan propaganda yang disponsori oleh pihak Jepang. Beberapa mahasiswa kedokteran pada khususnya tidak pernah mempunyai rasa respek bagi orang-orang Jepang dan oleh karena itu masuk kedalam orbit Sjahrir sebagai tokoh utama non kerjasama. Pusat-pusat utama lainnya bagi para pemuda nasionalis berpendidikan di ibu kota adalah dua asmara yang didirikan di bawah perlindungan Jepang dalam usaha menyalurkan semangat nasionalisme kaum pemuda kearah yang secara potensial bermanfaat bagi Jepang. Salah satu dari asmara-asmara itu, di Menteng 31, merupakan tempat kaum nasionalisasi muda seperti Sukarni, Adam Malik dan Chaerul Saleh, yang menonjol dalam kelompok-kelompok pemuda nasionalis sebelum perang dan di kantor-kantor propaganda jepang.

Yang lainya, Asmara Indonesia Merdeka berada di bawah perlindungan Laksana Maeda, kepala kantor perhubungan Angkatan Laut di Jawa yang di bawah Angkatan Darat. Seperti banyak perwira Angkatan Laut Jepang, Maeda mempunyai pendekatan yang relatif liberal terhadap politik, dan di samping itu ia bebas mengambil sikap yang sering bernada mengancam kebijakan-kebijakan pemerintahan Angkatan Darat. Oleh karena itu asmaranya menikmati kebebasan yang besar di bawah pimpinan tokoh nasionalis kawakan Mr. Subardjo, dan pemimpin pemuda sayap kiri, Wikana. Sejak bulan Novenber 1944 sekitar 100 pemuda elit mengikuti khursus di tempat itu yang diberikan kaum nasionalis terkemuka di Jakarta, bahkan termasuk Sjahrir. ”Kelompok Kaigun (Angkatan Laut)” – begitu sebutan bagi mahasiswa-mahasiswa muda di kaum nasionalis tua yang dekat dengan Subardjo – menikmati kekebalan yang berharga atas kegiata revolusioner mereka pada bulan Agustus melalui perlindungan Maeda.

Selama bulan Juli dan Agustus perbedaan-perbedaan ideologi antara berbagai pusat kaum pemuda itu tenggelam oleh gelombang pasang militansi anti-Jepang. Prestise Sjahrir menanjak dengan cepat dalam pandangan semua pemuda itu sebagai pusat oposisi terhadap Jepang yang paling terkemuka. Sebagai seorang politikus yang berpengalaman perhitungan-perhitungan Sjahrir terutama bersifat taktis. Ia tidak pernah percaya bahwa Jepang dapat memenangkan peperangan, dan pada akhir bulan Juli dan Agustus ia mengetahui dari siaran-siaran Sekutu bahwa mereka hampir ambruk. Ia percaya bahwa suatu prasyarat mutlat bagi pengakuan Sekutu di kemudian hari adalah bahwa kemerdekaan harus dilihat sebagai sesuatu yang datang melalui perlawanan terhadap penguasa Jepang, bukan sebagai hadiah dari mereka. Perhitungan-perhitung itu cocok dengan tuntutan pemuda supaya ada aksi. Kemudian jalan pikirannya itu diterima oleh semakin banyak pemuda Jakarta yang mengetahui kapitulasi Jepang sudah dekat.

17 AGUSTUS: PROKLAMASI KEMERDEKAAN

Kembalinya Sukarno dan Hatta ke Jakarta pada tgl. 14 Agustus menyebabkan bahwa konfrontasi antara dua angkatan dua angkatan itu mencapai puncaknya. Pemimpin yang lebih tua, Hatta dan Sukarno, mengetahui bahwa suatu penyerahan pemerintahan secara teratur dari tangan Jepang kepada Indonesia praktis sudah pasti, asal perang berlanjut sekurang-kurangnya beberapa minggu lagi. Apapun yang terjadi setelah itu, Pemerintah Indonesia akan berada dalam posisi yang kuat untuk berunding dengan pihak mana pun. Desas-desus tentang kaitulasi pada tgl. 14, yang dikonfirmasikan secara pasti hari berikutnya, merupakan suatu pukulan yang bagi bagi rencana-rencana mereka. Satu-satunya jalan yang terbukti bagi mereka kelihatannya adalah untuk mempercepat rencana-rencana kemerdekaan dengan persetujuan Jepang secara diam-diam. Suatu tiondakan yang provokatif terhadap Jepang kelihatannya akan membawa malapetaka bagi struktur yang telah dibangun sampai pada waktu itu – suatu malapetaka di mana Sukarno dan Hatta sendiri akan menjadi korbannya yang pertama.
Pemikiran kaum pemuda tentang jalan ke depansama sekali tidak jelas. Bagi para wakil pemimpin pemuda di Jakarta cara bagaiman kemerdekaan itu dicapai merupakan hal yang sangat penting. Di atas segalanya, ia tidak boleh merupakan suatu hadiah dari pihak Jepang, melainkan suatu tindakan dari revolusioner, penuh pengorbanan dari rakyat Indonesia. Di sini kaum pemuda yang berkependidikan sependapat dengan sebagian besar dari orang-orang yang sebaya dengan mereka di seluruh Jawa, di mana zaman seribu tahun Jawa, tradisi revolusi dan aksi massa kaum nasionalis, proganda Jepang, dan kemelaratan ekonomi telah melebur sehingga tercipta suatu suasana seribu- tahun, putus asa, yang sulit dihadapi hanya dengan deplomasi.

Namun strategi tergantung pada pemimpin-pemimpin tua. Mereka berpaling kepada Sjahrir, satu-satunya pimpinan berbobot yang setuju dengan tuntutan mereka agar diadakan konfortasi denga pihak Jepang. Tetapi Sjahrir tahu bahwa suatu gerakan revolusioner tidak kan ada efeknya bila dilakukan atas namanya sendiri – seorang dari Sumatra yang hanya dikenal oleh suatu kelompok elit yang kecil di Jawa. ”Apakah ia suka atau tidak, pada tahap awal situasi memaksanya untuk bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin yang dicap oleh Sekutusebagai ’kaloborator’. Walaupun ia memberi semangat kepada pemuda-pemuda penghubungannya untuk mempersiapkan suatu kup guna merebut stasiun radio Jakarta dan tempat-tempat lainnya, ia rupanya mengakui bahwa tindakan seperti itu adalah sama dengan bunuh diri kalau para nasionalis yang ”berkalaborasi” menentangnya. Dalam pembicaraan-pembicaraan dangan Hatta dan Sukarno pada tgl. 14 dan 15 Agustus, Sjahrir menegaskan bahwa proklamasi harus dilakukan hanya oleh kedua pimpinan tersebut saja, dan bukan Oleh PPKI seperti telah mereka rencanakan. Sekutu tidak pernah akan mengakui suatu Republik yang berasal dari suatu aparat yang didirikan Jepang. Namun seperti yang diterangkan oleh Htaa, Sekutu dapat diperkirakansama sekali tidak akan menggubris suatu Republik yang diproklamasikan oleh ”kaloborator bebuyutan” Sukarno. Dilema itulah yang merampas inisiatif dari tangan Sjahrir pada waktu kemulat tersebut.

Konfliknya memuncak pada tgl.15 Agustus ketika dari siaran radio Kaisar pada tengah hari menjadi jelas bagi perwira-perwira Jepang dan beberapa orang Indonesia yang dipercayakan mereka, bahwa perang benar-benar telah berakhir. Sjahrir merencanakan merebut stasiun radio Jakarta pada malam itu dengan harapan bahwa Sukarno akan menyetujui suatu proklamasi kemerdekaan yang ”revolusioner”. Sukarno, dan kemudian Hatta juga walaupun mula-mula agak ragu-ragu, mendesak bahwa dari pimpinan jepang harus diperoleh ketegasan pertama-tama bahwa Jepang secara resmi telah menyerahkan dan juga bahwa Jepang tidak akan menentang dipercepatnya progresi menuju kemerdekaan yang telah disepakati. Kalau konfirmasi itu dapat diperoleh, mereka bermaksud untuk menyampaikan persoalan kemerdekaan kepada PPKI dalam suatu sidang khusus yang buru-buru dipanggil pada jam 10 pagi tanggal 16. pada sore hari pada tanggal 15 kedua pemimpin tersebut bersama Subardjo mendengar secra tidak resmi dari Laksama Maeda bahwa kapitulasi merupakan kenyataan, tetapi tidak lebih dari itu.
Kemudian sore itu juga beberapa pemuda mengikuti Sjahrir gagal membuka Hatta untuk mendukung program revolusioner mereka, dan mereka pergi dengan persaan kecewa untuk melapor kembali kepada Sjahrir. Apapun rencan yang dibuat untuk revolusi kemudian ditangguhkan. Tokoh-tokoh pemuda dari semua kelompok utama berkumpul pada malam hari itu dalam suasana tagang untuk memutuskan bagaimana menghadapi apa yng mereka anggap sabagai sikap pengecut pemimpin-pemimpin mereka. Mereka memutuskan untuk meminat kepada Sukarno dan Hatta ”untuk terakhir kalinya supaya memproklamasikan kemerdekaan dengan segera dan memutuskan semua ikatan dan hubungan dengan janji Kemerdekaan Hadiah ala Jepang”.

Wikana dan Darwis, para penuda yang diutus untuk menyampaikan ”ultimatum” itu, terlibat dalam suatu konfrontasi yang dratis dengan Sukarno dihadapan Hatta, Subardjo dan sejumlah pemimpin lainnya yang telah berkumpul untuk merencanakan langkah-langkah mereka. Ketika para pemuda mengancam akan melakukan tindakan kekerasan keesokan harinya bila tuntutan mereka tidak dipenuhi, Sukarno dengan Hatta dengan marah menanyakan mereka untuk menjalankan ancaman mereka dan melihat apa yang dapat mereka lakuakn sendiri. Semua orang yang hadir merasa tegang dan bimbang. Dengan melakukan reaksi yang marah terhadap ancaman para pemuda, Sukarno dan Hatta kehilangan kesempatan untuk mencapai suatu pengertian memuaskan rasa harga diri pemuda dengan mengikutsertakan mereka dalam pembicaraan-pembicaraan pada hari-hari berikutnya. Sebaliknya Wikana dan Darwis merasa dihina dan ditantang. Mereka meninggalkan rumah Sukarno ”dikuasai rasa marah dan putus asa”, untuk melapor kembali kepada kelompok pemuda yang lebih luas.

Para pemuda mengadakan pertemuan lagi pada tengah malam, dan mereka tertumbuk pada  persoalan bahwa Sukarno dan Hatta mutlak diperlukan. Terutama atas inisiatif Sukarno dan Chaerul Saleh, diputuskan untuk memindahkan Sukarno dan Hatta keluar Jakarta, ke garnisun PETA di Rengasdengklok, sewaktu persiapan bagi perlawanan terhadap penguasa Jepang dilanjutkan di kota. Bagian rencana itu dilaksanakan secara efesien pagi sekali tgl. 16 Agustus. Baik Sukarno maupun Hatta percaya cerita yang disampaikan mereka tentang bahaya bila tinggal dikota. Para pemuda rupanya berharap bagi kedua pemimpin itu sekarang dapat dibujuk untuk menyatakan proklamasi kemerdekaan di Rengasdengklok walaupun tidak disediakan radio atau fasilitas lain. Sekurang-kurangnya di sana pihak Jepang tidak dapat memaksa mereka mengutuk suatu pemberontakan pemuda. Tetapi pemberontakan itu sendiri sama sekali tidak direncanakan. Hampir tidak ada garnisun PETA bersenjata yang diberitahu, dan tidak terjadi aksi anti-Jepang pada tanggal 16. kelompok Sjahrir yang mempunyai persiapan baik untuk beraksi tidaklah seluruhnya setuju dengan kelompok Sukarni yang telah mengatur penculikan, dan mungkin sekali kelompok ini bertindak tanpa membuat rencana serius untuk melakukan pemberontakkan.

Dalam pada itu di Jakarta utusan-utusan PPKI berkumpul dan akhirnya bubar lagi ketika Sukarno dan Hatta tidak muncul, Subardjo, yang bertanggung Jawab menyusun PPKI, seluruh pagi itu mengecek dan perlindungan-perlindungannya di Angkatan Laut disatu pihak, dan dengan Wikana, asisten pemudanya dipihak lainnya, untuk mencari Sukarno dan Hatta mengambil kembali inisiatif dari para pemuda yang lebih berbahaya, dan menjalankan rencana kemerdekaan yang telah dijanjikan pihak Jepang kepada mereka. Sebagai suatu konsensi kepada para pemuda, ia berjanji memberikan pengaruh dan perlindunagnya bagi suatu proklamasi kemerdekaan segera setelah Sukarno dan Hatta kembali ke Jakarta.

Itu cukup bagi Sukarni dan pemuda-pemuda lainnya di Rengasdengklok untuk mundur dengan teratur dari suatu situasi yang sangat sulit. Sukarni, Subardjo, dan salah seorang ajudan Maeda membawa Sukarno dan Hatta kembali ke Jakarta pada tanggal 16 larut malam, dan segera diadakan persiapan bagi suatu proklamasi kemerdekaan di tempat kediaman Maeda yang aman (Konsulat Inggris sebelum berperang). Anggota-anggota PPKI mulai berkumpul di situ sekitar tengah malam, dan pemimpin-pemimpin pemuda yang terpilih bergabung dengan mereka.

Tetapi Maeda, Sukarno dan Hatta lebih dahulu harus memperoleh persetujuan Angkatan Darat bagi proklamasi itu. Jendral Yamamoto, kepala pemerintah militer, telah menerima instruksi pada siang hari pada tanggal 16 bahwa ia bertanggung Jawab kepada pihak sekutu yang menang bagi terpeliharanya statu quo di Jawa. Walaupun sebelum itu ia bersedia membiarkan suatu gerakan kemerdekaan dijalankan, sekarang ia menolak bahkan bertemu dengan orang-orang Indonesia pun. Mereka mengadakan pembicaraan dengan wakilnya Nishimura pagi sekali tanggal 17. walaupun ia sama-sama tidak bersedia mengakui kemerdekaan Indonesia secara terbuka, Nishimura pada akhirnya setuju bahwa pihak Jepang tidak akan bertindak terhadap suatu gerakan spontan dari pihak Indonesia. Penegasan Maeda akan bahaya terjadinya pertumpahan darah sebagai akibat tindakan-tindakan pemuda yang tidak terkendalikan rupanya mempengaruhi Nishimura, yang dengan sendirinya lebih suka melihat inisiatif tetap dipegang oleh para pemimpin ”konstitusional”. Sama seperti Maeda dan banyak orang Jepang lainnya, Nishimura mungkin juga benar-benar suatu kewajiban moral terhadap rakyat Indonesia yang kepadanya telah dijanjikan kemerdekaan.

Konfrontasi trakhir drama proklamasi ini terjadi di rumah kemudian Maeda antara jam 3 pagi dan fajar pada tanggal 17 Agustus. Para pemuda yang hadir kelihatannya telah kalah dalam perjuanganya agar kemerdekaan diproklamasikan seraya menentang pihak Jepang. Namun sebagai tindakan trakhir mereka berusaha mengunakan teks proklamasi kemerdekaan yang dengan sesakma yang telah dikalimatkan oleh Sukarno, Hatta dan Subardjo dalam konsultasi dengan Maeda, Nishijima dan Miyoshi. Bunyinya sebagai sbb:

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dll. Diselenggarakan dengan cara sesakma dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Sukarni atas nama kaum pemuda keberatan terhadap kalimat kedua yang terlalu hati-hati, dan menuntut agar diganti dengan kata-kata:
Semua aparat pemerintahan yang ada harus direbut oleh rakyat dari orang-orang asing yang masih mendudukinya.

Tidaklah mengherankan bahwa perubahan itu ditolak oleh mayoritas PPKI. Pada akhirnya para pemuda secara menggelikan menuntut bahwa merekalah, dan bukan para utusan PPKI harus menadatangani proklamasi itu secara resmi kepada beberapa ratus orang yang berkumpul di luar rumahnya sendiri. Republik secara simbolis dilancarkan dengan dinaikannya bendera merah putih.
Siapakah yang berjasa di dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia – kaum pemuda yang heroik atau para pemimpin yang bersikap hati-hati? Perjuangan atau diplomasi? Persoalan itu dekat di hati debat politik Indonesia, sebab ia mewakili dalam mikrokosmos seluruh konflik yang berlangsung sepanjang proses revolusi. Para jurubicara pemuda mengkalaim bahwa hanyalah tekanan dari pihak mereka, terutama melalui pristiwa Rengasdengklok, yang memaksakan para pemimpin untuk memproklamasikan kemerdekaan. Penculikan Sukarno dan Hatta menjadi model bagi para pemuda di seluruh negara, yang sering merasakan perlunya memaksakan suatu pendapatan yang lebih bersemangat para pemimpin-pemimpin mereka yang yang suka berkompromi. Angkatan lebih tua telah menjawab bahwa Rengasdengklok tidak mencapai apa-apa kecuali penundaan sehari dalam pelaksanaannya, dan bahwa rencana pemuda untuk mencetuskan revolusi di Jakarta hanya merupakan lelucon dan bahwa hanya kemampuan para pemimpin untuk berunding dengan pihak Jepang telah menginginkan berdirinya Republik.

Bagian terlemah dari perencanaan kaum pemuda adalah bahwa rencana-rencana revolusioner mereka tidak memadai. Ancaman pada kekerasan pada bulan Agustus masih sangat terbatas. Ketika dikonfirmasi, Sukarni dan Wikana secara patetis berbicara tentang membunuh orang-orang Ambon atau membakar rumah orang-orang Cina. Tanpa dukungan kesatuan-kesatuan PETA dan Haiho (kebanyakan dari mereka menolak untuk bergerak tanpa otorisasi dari Sukarno dan Hatta), dan tanpa organisasi kemasyarakatan, hanya itulah yang dapat mereka lakukan. Sebab itu mereka sangat bersedia mundur dari posisi mereka yang tinggi, asal diberikan sedikit kosesi agar memenuhi rasa harga diri mereka. Perencanaan Sjahrir lebih serius, namun ia mengakui dengan segera bahwa dibutuhkan dukungan Sukarno. Pasti ancaman kekerasan merupakan suatu faktor yang menyebabkan bahwa pihak Jepang bersikap lunak terhadap proklamasi, namun ancamannya bukanlah suatu revolusi kaum pemuda melainkan suatu kemerosotan umum ke dalam anarki.

Di pihak lain, kalau Sukarno dan Hatta bertindak dengan cepat dan mengumumkan kemerdekaan pada tgl. 15 Agustus, dapat disimpulkan dengan pengetahuan yang memilki serangan bahwa mungkin sekali pihak Jepang akan membiarkannya. Keinginan kaum politikus tua untuk memperoleh jaminan-jaminan yang tidak dapat diberikan penguasa Jepang, memberi kesan bahwa tekanan dari pihak pemuda diperlikan untuk menentukan urgensi yang nyata kepada pihak mereka. Gerakan-gerakan yang hati-hati dari Sukarno dan Hatta sebelum penculikan mereka memberi alasan untuk menyangsikan apakah mereka sendiri dapat mendorong PPKI untuk mengadakan proklamasi kemerdekaan pada tgl. 16 atau beberapa waktu sesudah itu.
Langkah-langkah pertama

Jendral Yamamoto dan stafnya rupanya terkejut dan tidak senang bahwa Maeda terlibat dalam proklamasi kemerdekaan, dan terus menyatakan oposisis mereka secara formal – namun mereka tidak melakukan apa-apa untuk menghalangi terbentuknya suatu undang-undang dasar pemerintah republik. Sama seperti dalam kemelut proklamasi, sikap lunak ini sebagian disebabkan oleh karena ada rasa komitmen terhadap janji-janji yang sudah diberikan, dan sebagian karena keinginan agar Sukarno dan Hatta tetap berada dalam posisi untuk mengendalikan kaum pemuda yang anti-Jepang. Kedua pemimpin diizinkan untuk melakukan langkah-langkah yang sudah ditetapkan sebelum Jepang menyerah; sebagai gantinya mereka secara diam-diam berusaha mengalangi terjadinya perlawanan dengan kekerasan terhadap kuasa Jepang.

Langkah-langkah pertama menuju ke Negaraan diambil pada tgl. 18 Agustus oleh PPKI. Sukarno berusaha memberikannya kuasa yang luas dengan menambah sembilan Anggota, enan diantaranya kaum nasionalis tua yang memang jabatan-jabatan penting dalam pemerintah di Jakarta, sedangkan tiga lainnyamerupakan pimpinan-pimpinan pemuda, Chaerul Saleh, Sukarni dan Wikana. Namun yang disebut terakhir itu memilih untuk memboikot badan ”buatan Jepang” itu, dan dengan demikian suatu tantangan terhadap kebijaksanaan Sukarno-Hatta di dalam panitia itu untuk sementara waktu dihindarkan. Jawaban yang katanya diberikan Hatta kepada kaum pemuda mengungkapkan keadaan pada minggu-minggu pertama setelah proklamasi.

Bung Hatta menjelaskan bahwa bagi mereka (Sukarno-Hatta) sulit untuk memisahkan tanggung Jawab mereka kepada pihak Jepang dari tugas mereka terhadap rakyat. Itu sebabnya, kata Hatta... kami mengikuti dua jalan, dengan memberitahukan kepada pihak Jepang bahwa ini adalah pertemuan PPKI, sewaktu kami menjamin kapada dari komite Nasional Indonesia.
Meskipun PPKI meliputi sejumlah utusan-utusan luar Jawa yang cukup perbandingannya dan menghadapi situasi yang berbeda sama sekali daripada yang dihadapi BPKI, hanya sedikit sekali perubahan diadakan terhadap undang-undang dasar yang disusun pada bulan Juli. Perubahan terpenting diakibatkan desakan seorang jurubicara angkatan laut Jepang, yang menyampaikan kepada Hatta perasaan tidak puas minoritas-minoritas Kristiani yang penting di wilayah kekuasaan Angkatan Laut terhadap konsesi kepada pihak Islam. Hatta mampu membujuk para jurubicara Hatta mampu membujuk para juru bicara utama Islam di PPKI agar menerima dihapuskannya semua acuan kepada tempat yang khusus bagi Islam, dengan alasan supaya minoritas-minoritas jangan menjahukan diri pada saat-saat yang begitu kritis untuk Republik. Perubahan utama lainnya berhubungan dengan periode transisi sebelum dapat dipilihnya dewan-dewan perwakilan, yang ditentukan dalam undang-undang dasar. Sampai waktu itu, ”kompetensi mereka akan dijalankan presiden, dibantu oleh suatu Komite Nasional”. Bila kuasa presiden belum cukup, ditambah bahwa selama enam bulan setelah berakhirnya perang, Presiden ”akan mengatur dan mempersiapkan segala sesuatu yang ditentukan Undang-Undang Dasar,” Sukarno dan Hatta dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden oleh PPKI. Penekanan yang begitu besar kepada kuasa-kuasa tradisional jabatan kepresidenan hanya dapat dimengerti bila menyadari hubungan yang begitu peka dengan pihak Jepang. Anggota-anggota PPKI merasa bahwa ”pada waktu itu hanya Sukarno dan Hatta yang dapat menggerakan Gunseikan (kepada pemerintah militer) untuk secara berangsur-angsur mengalihkan kekuasaan dari tangan tentara Jepang. Alasan-alasan serupa menerangkan mengapa Hatta begitu mudah berhasil menggoalkan cita-cita negara sekuler, di mana kaum nasionalis sebelumnya terpaksa berkompromi tentang hal itu setelah perbedaan yang tajam.
PPKI bersidang secara resmi lagi pada tgl. 19 dan 22 Agustus. Selama sidang-sidang itu keinginan utusan-utusan luar Jawa dipenuhi agar ada otonomi yang besar bagi daerah-daerah. Indonesia dibagi dalam tujuh provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Kalimantan, Sulewesi, Maluku (termasuk Irian Jaya) dan Sunda Kecil. Gubernur-gubenur ditunjuk bagi setiap provinsi, dalam kebanyakan hal dari anggota PPKI sendiri. Di bawah tingkat provinsi terdapat kresidenan (Shu), kesatuan utama dalam pemerintah Jepang, di bawah seorang residen. Pada tinggkat presidenan dan provinsi ada komite nasional untuk memberi nasihat dan membantu pihak eksekutif. Dalam prakteknya, permulaan revolusi jelas akan memberi ruang yang luas bagi otonomi daerah, sebab pusat hanya dapat memberikan sedikit bantuan dalam soal merebut kekuasaan dari tangan komandan-komandan Jepang setempat.

PPKI mempercayakan Sukarno dan Hatta dalam soal pengangkatan anggota-anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sebagai badan penasehat perwakilan sementara. Dua belas kementrian ditetapkan. Presiden akan membentuk suatu angkatan bersenjata nasional guna menggantikan PETA/Giyugun dan Heiho yang dibubarkan, namun mula-mula angkatan bersenjata ini akan menyamar sebagai seksi perkumpulan bantuan korban perang agar tidak memprovokasikan suatu tindakan pembalasan Jepang. Seksi itu akan disebut Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Akhirnya diputuskan untuk mendirikan suatu partai negara yang dipimpin presiden dan wakil presiden untuk memobilisasikan semua tenaga demi cinta dan pembelaan tanah air. Ia akan disebut Partij Nasional Indonesia (PNI) yang secara sengaja mengingatkan kembali pada partai Sukarno sebelum perang. Partai perang itu dimaksudkan untuk melanjutkan pekerjaan Jawa Hokokai dan badan-badan yang sebanding di Luar Jawa. Pimpinan pusat yang diumumkan pada hakikatnya Hokokai, ditambah beberapa dari ”kelompok Kaigun”-nya Subardjo serta beberapa pemuda.

Pada tgl. 22 Agustus PPKI menyelesaikan tugasnya. Para utusan dari Sumatra dan Sulawesi terbang pulang dalam pesawat terbang Jepang pada hari berikutnya. Suatu dasar teoritis telah diletakkan bagi suatu negara otoriter berorientasi elit, yang mencerminkan ketidak-senangan terhadap demokrasi liberal, suatu ciri-ciri umum pemikiran nasionalis Jawa dan Jepang. Harapannya ialah bahwa kemajuan yang diperoleh di Jakarta dapat di ulangi di seluruh Indonesia, dengan cara dipergunakannya ancaman kekerasan pihak pemuda oleh pemimpin-pemimpin yang dipercayai Jepang, sehingga diperoleh konsesi-konsesi yang semakin besar dari komandan-komandan setempat yang bersimpati maupun yang tidak peduli.

Perluasan Kuasa Republik di Jawa: Agustus-September 1945
Berita tentang proklamasi kemerdekaan disebarkan keseluruh Jawa dalam beberapa jam oleh orang-orang muda Indonesia melalui kentor-kantor berita dan telegraf Jepang. Para pemuda Bandung berhasil menyiarkannya melalui radio setempat. Dalam setiap pusat utama di Jawa ada pusat golongan elit dan kelompok pemuda yang lebih besar, yang memilki koneksi-koneksinya dan ibu kota, mengetahui dan mengerti proklamasi kemerdekaan dalam beberapa hari. Di luar kelompok-kelompok kecil tersebut, proklamasi tidak dipercaya atau dianggap hanya sebagai suatu pertemuan panglima-panglima Jepang di Singapura, memberikan dampak yang lebih besar pada kebanyakan orang Indonesia. Tidak dapat disangsikan lagi, suatu zaman telah berakhir. Tidak ada yang tahu apa yang ada akan berikutnya.
Golongan pemuda elit ”revolusioner” dan para nasionalis pragmatis yang lebih tua masing-masing berusaha memberi arahan menurut cara mereka masing-masing. Bagi kaum nasionalis tekanan utama adalah untuk merebut kekuasaan atas aparat pemerintah di Jawa. Kebanyakan dari anggota-anggota kementrian Republik yang pertama. Yang diumumukan pada tgl. 4 September merupakan kaum nasionalis yang ”berkaloborasi”, yang telah diangkat sebagai kepala atau penasehat departeman-departemant yang bersangkutan oleh penguasa Jepang. Pengecualian dalam kabinet yang beranggotakan 17 orang itu adalah Mentri Luar Negeri Subardjo, yang telah diperbantukan pada kantor Angkatan Lauat Maeda, dan Mentri Informasi Amir Sjarifuddin, yang masih mendekam di dalam penjara sebagai pemimpin gerakan bahwa tanah anti-Jepang pada tahun 1942-43. walaupun pihak Jepang tidak dapat secara resmi mengakui kabinet Republik yang mana pun, mereka dapat terus mengakui perorangan-perorangan yang ada didalamnya sebagai kepala-kepala orang Indonesia dalam departement-departement pemerintah semakin tidak menghindakan instruksi atasan-atasan Jepang mereka, para atasan tersebut menterahkan penguasaan yang efektif dengan rela kepada para menteri Republik.

Suatu proses yang serupa terjadi pada tinggkat lokal, dengan dispromosikannya wakil-wakil residen yang diangkat Jepang menjadi residen-residen Republik. Usaha khusus dilakukan agar memperoleh dukungan empat pangeran Jawa bagi Republik. Meskipun ada tradisi anti-monarki yang kuat dalam gerakan nasionalis, PPKI  telah merekomendasikan agar jangan ada perubahan dalam setataus mereka. Pada tgl. 19 Agustus suatu misi tingkat mentri diutus ke wilayah para pangeran. Mereka dengan cepat mencapai persetujuan bahwa keempat negara bagian itu merupakan daerah istimewa dari Republik Indonesia. Akhirnya pimpinan Republik memberikan prioritas pada usaha memenangkan eselon atas para pamong praja dalam suatu konfensi seluruh Jawa yang diadakan pada tgl. 30 Agustus. Di san Sukarno menerangkan ”gentleman’s agreement” dengan pihak Jepang yang untuk pengalihan jabatan-jabatan administratif kepada orang-orang Indonesia. Ia berjanji akan mempertahankan status dan kedudukan hierarki administratif.

Hatta secara jalas menerangkan siasat yang dipakai dalam minggu-minggu pertama sebagai ”perebutan kekuasaan dari dalam”. Alternatifnya, yaitu menciptakan suatu pemerintahan yang sama sekali baru dengan menantang pihak Jepang, katanya,
Akan mengakibatkan suatu perjuangan yang keras, dan kemenangan belum tentu menjadi milik kita. Ia akan menciptakan dua administrasi pemerintah berlainan yang berdampingan.
... struktur administratif yang mampu bekerja secara efektif akan dibiarkan jatuh ke dalam tangan Jepang untuk diserahkan kepada Sekutu.

Betapa kuat pun jalan pemikiran itu, ia tidak mendamaikan pemuda-pemuda yang bersemangat terhadap isi lainnya ”gentleman’s agreement ” yang dibuat Sukarno – usahanya untuk menghindarkan konfrotasi keras dengan pihak Jepang. Kalau kaum pemuda dapat dikatakan mempunyai suatu kebijakan, maka kebijakannya itu adalah aksi, mobilisasi umum, dan intimidasi. Beberapa golongan elit dari pemuda yang mempunyai hubungan dengan Sukarno, sangat dipengaruhi oleh strategi ”aksi massa” Tan Malaka. Orang revolusioner kawanka itu, masih tetap incognito, menginap di rumah Sukarni pada malam 14 Agustus. Namun kaum pemuda kurang dari segi organisasi -- bahkan kebanyakan dari mereka mencurigakan organisasi ukuran besar macam apa pun. Para pemimpin di ibu kota menjadi terkemuka oleh karena peranan mereka pada waktu sebelum perang dan hubungan mereka dengan Sukarno, Hatta, Subardjo dan Sjahrir. Namun pemimpin-pemimpin pemuda yang lebih umum adalah mereka yang memimpin kelompok-kelompok semi militer selama pendudukan Jepang, atau yang oleh karena satu dan lain sebab mampu membujuk dan mengilhami sekelompok pengikut agar bergabung dengan mereka dijalan-jalan. Hubungan dengan antara kelompok-kelompok pemuda lebih ditandai teladan dan bukan komando.

Sampai pada minggu kedua pada bulan September aksi pemuda terutama ditunjukan pada usaha menaikkan bendera merah putih di gedung-gedung umum, menyebarkan informasi dan seruan, dan mengambil alih beberapa fasilitas. Namun para pertengahan bulan September, kaum pemuda yang militan di kota-kota telah memperoleh kemampuan serta tekat untuk mengadakan menyelenggarakan rapat-rapat raksasa. Hal itu telah dilarang dengan keras oleh pihak Jepang, karena bahaya terjadi kekerasan. Oleh sebab itu pejabat-pejabat Republik juga berusaha menghalanginya, walaupun mereka tidak dapat menolak menyampaikan pidato di depannya bila diselenggarakan. Surabaya merupakan kota pertama di mana diadakan rapat-rapat raksasa pada tanggal 11 dan 17 Septembar. Itu merupakan kasus yang paling ekstrim di Jawa di mana kaum pemuda memegang inisiatif terhadap suatu golongan lebih tua yang tidak ada rapat raksasa seperti itu sampai tgl. 19 September, dan itu pun hanya Sukarno dan Hatta dihadapkan pada suatu faitaccompli. Namun rapat itu memang besar. Kira-kira 200.000 orang memenuhi lapangan pusat yang sekarang dinamakan Medan Merdeka. Tank-tank dan meriam-meriam Jepang mengamcam dari setiap sudut lapangan itu. Dalam suatu pidato yang sangat singkat Sukarno meminta agar setiap orang mempercayai pemimpin-pemimpinnya dan pulang ke rumah dengan tenang.

Orang banyak itu mentaatinya. Kekerasan dihindari, dan Sukarno menunjukkan dengan jelas bahwa itu mutlak diperlukan bagi pihak Jepang atau siapa pun yang ingin mengambil kedudukan mereka di Jawa.
Bagi khalayak ramai rapat-rapat raksasa pada petengahan Seperti itu merupakan kesempatan pertama untuk ikut serta dalam gerakan kemerdekaan yang baru. Seperti dikatakan Anderson, mereka mewakili ”suatu penampilan psikologis dari indung sutera yang diciptakan aura kemahakuasaan Jepang”. Pejabat-pejabat senior pemerintah semakin ditekan semakin tidak disenangi. Pada tgl. 25 Septemberpengalihan kekuasaan yang efektif telah berjalan cukup lama sehingga pemerintah menyeruhkan dihentikannya sistem tanggung Jawab rangkap. Semua pejabat akhirnya ditanyakan sebagai pejabat Republik. Pihak Jepang hanya melakukan perlawanan secara pro forma saja.

Keputusan PPKI pada tgl. 22 Agustus telah membentuk tiga organ pemerintah di samping aparat pemerintah sendiri: Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Negara PNI, dan badan para militer BKR. Masing-masing badan itu harus dipublikasikan pada tinggak provinsi, kerisidenan dan tingkat-tingkat di bawahnya, namun partai negara dihentikan pada akhir bulan Agustus, sehingga tinggal KNI di setiap daerah sebagai badan perwakilan yang menghubungkan pemerintahan dengan tenaga-tenaga rakyat pada setiap tingkat, dan BKR sebagai gigi pemerintah. KNI-KNI didirikan dengan dengan cepat di daerah-daerah, pada umumnya sebagai perluasan cabang-cabang Jawa Hokokai semasa perang dengan beberapa tambahan yang mencolok. Oleh sebabitu badan-badan tersebut merupakan organ bagi golongan elit nasionalis yang lebih tua. Di beberapa daerah seperti Bandung kelihatannya mereka tetap memang inisiatif terhadap kelompok-kelompok pemuda yang melitan sampai meletuskan perempuan-perempuan besar. Di pusat-pusat lain, terutama di Surabaya, KNI tidak pernah menjadi mediator yang efektif. Sedangkan kaum pemuda tidaklah homogen suasannya. Walaupun pada awal bula September kaum cendikiawan kiri di antara mereka membentuk kelompok-kelompok pemuda seperti API di Jakarta, PRI di surabaya dan AMRI di Semarang, mereka tidak dapat lama mengendalikan jumlah pemuda yang makin bertambah, yang berduyun-duyun menuju ke mana saja ada aksi.

BKR dapat menjadi senjata yang sangat efektif bagi pemerintah kalau mereka berhasil meresap dengan lancar kesatuan-kesatuan PETA/Giyugun dan Heiho yang dilatih Jepang. Nasution memprekirakan ada 150.000 orang Indonesia di Jawa dan Sumatra yang telah mendapat latihan militer. Tetapi dalam hal ini pihak Jepang bersikap tegas demi keselamatan mereka sendiri serta tanggung Jawab mereka terhadap Sekutu. Dalam kurun waktu 18-22 Agustus semua kesatuan PETA dan Giyugun di Jawa, Bali dan Sumatra dilucuti senjatanya dan disuruh pulang ke kampung halamannya. Dalam kebanyakan hal manuver itu mendahului berita tentang menyerahkan Jepang, dan di mana perlu hal itu diselubungi dengan kata-kata seakan-akan prajurit-prajurit Indonesia akan diberi senjatalebih berat. prajurit-prajurit itu terlalu terkejut dan bingung sehingga tidak berusaha melawan, dan pemimpin politik mereka tidak memberikan dorongan kepada mereka untuk melakukan hal seperti itu. Hanya didekat Jakarta beberapa prajurit PETA melarikan diri denga membawa senjatanya. Para prajurit Heiho di seluruh Nusantara malahan lebih mudah lagi didemobilisasi oleh karena posisi mereka yang seluruhnya tunduk pada atasan.

Kontinuitas di Negara tentara dengan demikian hilang. Bagaimana pun juga otonomi kesatuan-kesatuan PETA/Giyugun setempat hanya membuka sedikit kemungkinan saja bagi kepemimpinan militer di atas tinggkat kompi. BKR harus mulai baru sama sekali atas dasar yang tidak jauh berbeda dengan  badan-badan perjuangan yang mulai dibentuk pada waktu yang kira-kira bersamaan diantara pemuda-pemuda anti Jepang yang berpendalikan, organisasi-organisasi pemuda yang disponsori Jepang, dan berbagai kelompok agama, etnis atau pemuda. Kekuatam BKR di setiap daerah bergantung pada inisiatif yang diperlihatkan para mantan perwira Giyugun setempat di dalam menyusun kembali dan memimpin anak buah mereka. Pada umumnya mereka bersikap lebih disiplin ketimbang pemuda-pemuda lainnya, dan lebih siap menerima otoritas pejabat-pejabat setempat. Namun kecuali kalau mereka mengambil prakasa yang positif di dalam menghadapi pihak Jepang, mereka menemukan bahwa dengan cepat mereka akan dilampaui oleh kesatuan-kesatuan ”sipil” di daerah itu. Unsur prakasa seluruh merupakan persoalan setempat. Kabinet Republik menunjukan sikap hati-hati yang ekstrim di dalam bergerak mengkrodinasi kegiatan-kegiatan BKR atau mempersenjatainya. Protfolio, pertahanan tidak ada pengangkatan sampai tgl. 5 Oktober, ketika ia dipercayakan secara simbolis, pemimpin pemberontakan Blitar dan pada umumnya dianggap sudah meninggal.

Biar pun begitu, senjata-senjata mengalir dengan lancar dari tangan Jepang ke tangan Indonesia, terutama di Daerah-daerah di mana terdapat kerja sama antara para pemimpin ”diplomatik” yang dipercayai perwira-perwira Jepang setempat, dengan para pemuda. Komandan-komandan Jepang di Jawa dan Sumatra dengan cepat menerima suatu rumusan standar, seperti yang digambarkan dalam respon Shuchokan (Residen) Madiun pada awal bulan September 1945:

Shuchokan yang putus asa menerangkan bahwa tidak mungkin ia menyerahkan senjata-senjatanya begitu saja, sebab hal itu bertentangan dengan instruksi yang diterimanya; tetapi kalau rakyat menyerang, ia akan terpaksa menyerahkan senjata-senjatanya dengan alasan menghindari pertumpahan darah. Sebab itu ia menyerahkan suatu serangan pura-pura oleh rakyat. Sesuai dengan dilihatnya itu, pada hari tertentu ribuan rakyat dan pemuda yang membawa bambu runcing, pisau dan perang mengelilingi tangsi pasukan Jepang, yang akhirnya menyerahkan semua senjatanya tanpa perlawanan.
Kadang-kadang dalih menjadi kenyataan, selalu satu pihak tidak mengikuti aturan mainnya, dan terjadilah pertumpuhan darah. Tetapi senjata dalam jumlah besar jatuh kedalam tangan pemimpin-pemimpin pemuda yang berani, dan hanya sedikit sekali pengorbanan, yang memperkuat pandangan romantis bahwa heroisme dan perjuangan sudah merupakan kunci kemenangan.

Pada aklhir bulan September di seluruh Jawa suda ada aparat pemerintah di tangn Indonesia, suatu gerakan pemuda ”revolusioner” bersenjata yang semakin menunjukkan kekerasan dan suatu pucuk pimpinan politik yang diterima sebagai suatu yang sah oleh mayoritas besar penduduk. Apa yang kurang ada kordinasi diantara ketiga-tiga unsur tersebut. Sikap hati-hati yang efektif antara gerakan revolusioner dan pemerintah. Sebab itu terjadi peralihan kekuasaan dan prakasa secara umum ke tinggak kresidenan dan kabupaten. Pada setiap tinggkat para pemimpin pemuda dan pejabat-pejabat pemerintah menjalin hubungan mereka sendiri yang kurang harmonis. Suatu proses revolusioner mulai secara spontan di berbagai pusat di seluruh Jawa.

Republik di luar Jawa
Sebelum perang semua organisasi Indonesia yang peting di bidang politik dan sosialisasi mepunyai markas besarnya di Jawa dan cabang-cabang di seluruh Nusantara. Semua kota Indonesia yang besar mempunyai penduduk kosmopolitan dan bersifat Nasional dalam orientasi politik. Dalam keadan normal dapat diduga bahwa perkembangan-perkembangan di Jawa akan di ulangi pada sekala yang lebih kecil diseluruh Nusantara. Namun jurang-jurang yang diciptakan pendudukan Jepang antara Jawa, Sumatra dan wilayah-wilayah yang dikuasai Angkatan Laut, tidaklah mudah dijembatani. Tujuan mengisolasikan pulau-pulau di luar Jawa dari suasana politik yang relatif maju di Jawa. Yang telah dijalankan secara tidak efektif dan secara ambigius oleh Belanda, telah dicapai hampir-hampir tanpa sadar oleh Jepang.
Melihat jalan-jalan sendiri yang diikuti masing-masing oleh Jawa, Sumatra dan pulau-pulau di kawasan pemerintahan Angkatan Laut sesama pendudukan, faktor-faktor yang memperhambat suatu gerakan kemerdekaan yang kuat di dua daerah yang disebut belakang dapat diringkaskan sebagai berikut:

1. Penduduk mereka yang kurang padat dan kurang urbanisasi.
2. Kekuatan monarik-monarik tradisional di banyak daerah, yang memberi pihak Belanda banyak ruang gerak untuk memahami polasi dan mengintimindasi penguasa-penguasa otonom. Ancaman pencopotan berdasarkan kaloborasi dengan pihak Jepang merupakan suatu senjata efektif di tangan Belanda terhadap banyak raja.
3. Pemerintah Jepang yang secara politis lebih represif dan inisiatif di daerah itu, yang memperlibatkan bahwa pemerintah Belanda sebelum perang lebih baik.
4. Persiapan-persiapan pihak Jepang bagi kemerdekaan yang sangat terlambat dan tidak memadai.
5. Kekuatan pasukan Jepang yang jauh lebih besar (terutama bila dibandingkan dengan jumlah penduduk) di pulau-pulau luar Jawa. Pada waktukapitulasi terdapat lebih dari 125.000 prajurit Jepang di wilayah Angkatan Laut, dibandingkan dengan kira-kira71.000 di Sumtra dan di Sekitar 50.000 di Jawa. Tidaklah mengherankan bahwa kerja sama Jepang dengan kemerdekaan setelah kapitulasi kelihatannya kelihatan terbalik dengan jumlah pasukan Jepang.
6. Kehadiran sekutu sebelumnya komando Pasifik Barat Daya Jendral MacAthatur sudah menduduki Tarakan dan BalikPapan, Moratai dan bagian dari Irian Jaya sebelum kapitulasi, dan kesatuan-kesatuan Urusan Sipil Belanda Laksamana Mountbatten menerjunkan beberapa kesatuan pasukan payung di Sumatra bagian utara pada bulan Juli 1945, sebagai bagian dari persiapan untuk melakukan invasi ke Malaya, yang direncanakan untuk tgl. 7 September. Sebaliknya tidak ada persiapan apa pun pada pihak Sekutu untuk melakukan operasi di Jawa.

Dalam semua hal ini Sumatra menempati kedudukan tengah antara Jawa dan pulau-pulau Jawa diperintah Angkatan Laut. Walaupun mereka ingin agar Sumatra jauh lebih dari berpengaruh oleh perkembangan-perkembangan di Jawa ketimbang Angkatan Laut. Walaupun mereka ingin agar Sumatra otonom, tentara ke-25 Jepang di Sumtra jauh lebih terpengaruh oleh perkembangan-perkembangan di Jawa ketimbang Angkatan Laut. Kebanyakan konsesi di Jawa terhadap pengikut-sertaan pihak Indonesia pada tingkat kresidenan, diikuti Sumatera dalam beberapa bulan: dewan-dewan penasehat, Giyugun (ekuivalen dengan PETA), dan beberapa organsasi propaganda sebagai kaum nasionalis pada tahun 1943, izin untuk menggunakan bendera dan lagu kebangsaan Indonesia pada tahun 1944, pengangkatan orang-orang Indonesia sebagai residen pada tahun 1945. dalam setiap residensi pemimpin nasionalis di izinkan untuk sangat memperluas pengikut-pengikut mereka dari kalangan rakyat. Tetapi baik Soekarno dan Hatta dari Jakarta maupun siapa saja di Sumatra tidak diberi izin manyusun suatu organisasi atau wadah pengikut se-Sumatera.

Hanya pada tiga bulan terakhir pendudukan Tentara ke-25, Jepang mengambil langkah-langkah efektif mudah mengimbangi kekurangan ini. mungkin sekali mereka sadari bahwa hanya dengan bertindak seperti itu dapat mereka harapkan mempertahankan pengaruh atas Sumatra di dalam Indonesia ”merdeka” yang akan datang. Suatu Dewan Penasihat Pusat Seluruh Sumatera mengadakan pertemuan sekali, dari tanggal 27 Juni sampai dengan 2 Juli 1945. pada saat terakhir tentara ke-25 berusaha membangun sekitar dewan tersebut di Bukittinggi berapa organ koodinasi yang permanen di bawah pimpinan Muhammad Sjafei, seorang pendidikan Minangkabau yang dihormati. Namun tidak seorang pun utusan Sumatera ke PPKI digolongkan diantara mereka yang sedang dipersiapkan menjadi pimpinan di Bukittinggi; juga tidak dimasukkan satu-satunya politikus tingkat nasional di Sumatera, Dr. A.K. Gani, yang segera akan menjadi residen Republik yang berasil di Palembang. Dua dari tiga utusan PPKI merupakan cendekiawan dari Medan. Tidaklah  mengherankan bahwa PPKI memilih salah satu dari mereka, ahli hukum Mr. Teuku Hasan asal Aceh, sebagai gubernur Republik untuk Sumatera, dan Medan bukan Bukittinggi sebagai ibu kotanya.

Walaupun potensi bagi militansi anti-kolonial sekurang-kurangnya sama besar di Sumatera seperti di Jawa, ketiga-ketiga utusan PPKI yang kembali ke Sumatera pada tgl. 23 Agustus tidak dapat dalam posisi yang baik untuk mengkoordinasikan semangat itu. Sampai kira-kira pertengahan bulan September proklamasi kemerdekaan diketahui dan dimengerti hanya oleh setengah lusin pemimpin di setiap kota utama. Ibu kota provinsi Republik merupakan kota yang kesohor karena perpecahan dan perumusan antara kaum bangsawan Melayu ”pribumi” dengan orang-orang Indonesia ”Imigran” yang meliputi bagian besar bagi kaum cendikiawan nasionalis. Lagi pula Medan merupakan kota pertama di Jawa Sumatera di mana perwira-perwira Inggris dan Belanda berusaha menegakkan kekuasaan mereka sendiri segera setelah kesatuan pertama pasukan payung Mountbatten mencapai kota tersebut pada tgl. 1 September. Hanya setelah kaum muda Medan dimobilisasi pada akhir September sabagai akibat berita di Jawa dan Sumatera bagian Selatan, Hasan mengumumkan keputusan-keputusan PPKI. Pada tgl. 3 Oktober ia mulai bertindak secara resmi sebagai gubernur dari Republik, dan mengangkat residen-residen bagi setiap keresidenan di Sumatera.

Sampai saat itu, dengan mengecualikan Dr. Gani dari Palembang, pemimpin-pemimpin nasionalis di kebanyakan residensi di Sumatera dihambat oleh karana tidak adanya suatu mandat yang jelas. Inisiatif jatuh ketangan organisasi-organisasi pemuda yang melitan, yang dibentuk selama bulan September disemua kota, biasanya dipimpin oleh mantan perwira Giyugun. Akibatnya, lebih dari pada di Jawa, para pemuda memandang dirinya sebagai pengawal revolusi, tidak dengan sendirinya bertanggung Jawab kepad pemimpin-pemimpin tua yang mana pun juga.

Pemerintah di semua kresidenan utama berada ditangan orang pejabat pemerintah yang sebelumnya tidak dikenal di Sumatera bagian Selatan dan Tengah, tidak pernah mampu menegakkan kekuasaanya atas semua daerah dan kebudayaan yang berbeda-beda di pulau itu. Adalah suatu pemberian Tuhan bagi persatuan Indonesia di kemudian hari untuk membangun suatu pimpinan di Sumatera tersendiri.
Di kebanyakan daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang hanya ada sedikit kesempatan untuk berkembangnya suatu gerakan Republik yang dapat tahan hidup. Angkatan Laut terlambat mengumumkan komitmennya terhadap kemerdekaan Indonesia hanya pada tanggal yang baik itu, Soekarno, Subardjo, Laksamada Maeda dan lain-lainnya datang dari Jakarta untuk menyampaikan pidato diharapan rapat raksasa di Makassar, di mana untuk pertama kalinya bendera merah putih di kibarkan. Maeda kelihatannya berperan di dalam memastikan bahwa pemimpin-pemimpin dari Jakarta ikut serta dalam persiapan kemerdekaan di wilayah Angkatan Laut, berbeda dengan Sumatera. Pada bulan Juni, Soekarno dan Subardjo juga mengunjungi Bali, sedangkan Hatta berkunjung ke Banjarmasin. Tetapi walaupun mereka diterima dengan baik oleh kaum pemuda, para pengunjung yang bersikap kritis ini mengalami perlawanan dari para potisi yang lebih berakibat kepada golongan bangsawan di wilayah Angkatan Laut tersebut.

Pada akhir bulam Juni 1945 Angkatan Laut untuk pertama kalinya mengizinkan suatu gerakkan massa nasionalis, dipersingkat SUDARA, mula-mula di Sulewesi Selatan dan kemudian di Banjarmasin dan di Bali. Hanya di Sulewesi Selatan ia diizinkan menjadi efektif. Ketuanya di sana adalah Raja Bone, orang yang paling berpengaruh dan anti-Belanda dari para penguasa di Sulewesi Selatan. Organisatornya yang efektif adalah nasionalis kawakan asal Manado dr. G. S. S. J Ratulangie, yang telah di bawah dari Jakarta ke Makassar setahun sebelumnya terutama sebagai seorang ”penasihat” dekoratif untuk pemerintahan. Ratulangie menyusun mulai SUDARA inti dari staf Republiknya massa depan.

Dari empat gubernur yang diangkat PPKI di wilayah Angkatan Laut, Ir. Muhammad Pangeran Noor tidak pernah tiba di Maluku. Mr. Pudja, gebernur Sunda Kecil tiba di Bali dan mendirikan pemerintah di sana, tetapi pengaruhnya tidak pernah melalui pulau itu. Sebaliknya Dr. Ratulangie di terbangkan kembali ke Makassar dan diberitahu oleh pihak Jepang bahwa ia bertanggung Jawab bagi pemerintah sipil di Sulewesi.

Sulewesi Selatan merupakan kasus khusus bukan hanya karena persiapan Angkatan Laut hampir seluruhnya dipusatkan di sana tetapi juga karena sikap yang relatif independen dari para penguasa utamanya yang berjumlah setengah lusin. Mereka baru empat puluhtahun sebelumnya dikuasai secar efekti oleh Belanda dan beberapa diantaranya, seperti Raja Bone, telah berjuang sebagai pemuda melawan penjajahan itu. Kemcenderungan itu diubah secara jelas oleh penguasa Jepang, sehingga menimbulkan keengganan lebih lanjut pada pihak orang Bugis dan Makassar untuk melihat dipedulikannya pemerintahan Belanda.

Situasi yang dihadapi sekutu pada bulan Oktober dapat diringkas sebagai berikut: di Jawa suatu aparat yang berfungsi baik, yang menerima kekuasaan kabinet Republik Soekarno, walaupun di tantang di banyak daerah oleh kaum aktivitas pemuda; di Sumatera serangkaian pemerintah daerah Republik yang berfungsi baik di keresidenan-keresidanan utama, walaupun tidak ada koordinasi yang baik di antara mereka; di Sulewesi Selatan di Bali gubernur-gubernur Republik yang sedikit banyaknya didukungan oleh kaum bangsawan setempat; di tempat-tempat lain tidak ada gerakan Republik dan Landasan luas, walaupun terdapat gerakan pemuda anti-Belanda yang melitan di semua kota utama.



BAB 3
KONTRA REVOLUSI SEKUTU
Djawa menudju kepada anarki. Inggris nampaknja tidak sanggup mengirim lebih banjak pasukan ke sana.
Belanda kelihatannja tidk bersedia melakukan suatu tindakan secara politis. Para pemimpin kaum nasionalis Indonesia rupanja tidak berdaya memimpin gerakan jang menurut anggapan umum dipimpin oleh mereka.

Koresponden khusus The Times, 15 Oktober 1945
Perencanaan Sekutu bagi Indonesia setelah perang
Pihak sekutu sama sekali tidak siap pada waktu kapitulasi Jepang untuk menegakkan kekuasaan di Indonesia. Bukan saja ada kekurangan tenaga, transpor, informasi intelijen dan perencanaan logistik untuk dapat menguasai Negara yang luas ini dengan cepat; tetapi prinsip-prinsip yang melandasi pembentukan pemerintah pasca-perang di Indonesia bahkan belum ditentukan dengan jelas oleh negara-negara yang bersangkutan. Sebagai salah satu pihak yang ikut berperang, Belanda yakin akan pengakuan Sekutu atas kedaulatannya secara legal atas seluruh wilayah yang dikuasainya sebelum perang. Pemerintah-pemerintah Sekutu tetap berurusan dengan Pemerintah Hindia Belanda yang untuk sementara waktu berkedudukan di Brisbane di bawah seorang Letnan Gubernur Jenderal yang relative progresif, Hubertus van Mook. Tim-tim Pemerintahan Sipil Belanda dan bahkan kesatuan-kesatuan tempur simbolis diikutsertakan di mana mungkin dengan pasukan-pasukan invasi Sekutu di wilayah Indonesia. Namun pandangan dipegang serius oleh anggota-anggota kuat Sekutu bahwa perang harus mengakibatkan “pembebasan bagi semua bangsa”, yang tidak mungkin berarti dipulihkannya rezim-rezim kolonial dari zaman sebelum perang. Selama masa perang tidak pernah dipertanyakan secara serius pernyataan-pernyataan Belanda yang dikalimatkan secara samar-samar tentang suatu orde pasca-perang yang baru. Perbedaan-perbedaan segera menjadi jelas setelah kapitulasi.

Pengaturan secara rinci bagi pemerintahan Indonesia pasca-perang dirumitkan dengan dialihkannya tanggung jawab bagi wilayah Indonesia pada 15 Agustus dari Komando Pasifik Barat Daya pimpinan MacArthur, yang mula-mula berpangkalan di Australia dan kemudian di Manila, kepada Komando Asia Tenggara pimpinan Mountbatten (SEAC=Southeast Asia Command) yang berpangkalan di Sri Langka. Sebelum itu hanya Sumatra dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Mountbatten, dan laksamana tersebut telah menolak setiap penamabahan tanggung jawab sampai ia memiliki suatu basis Asia Tanggara di Singapura. Usaha liaison Belanda yang uaama adalah dengan Komando Pasifik Barat Daya Van Mook hanya diberitahu tentang hal itu kurang dari dua bulan sebelum pengalihan, dan itu pun hanya secara samar-samar.

Hanya pada tgl. 24 Agustus 1945 diadakan suatu Persetujuan Urusan Sipil Inggris-Belanda guna menghadapi situasi yang baru. Ini merupakan suatu tahap transisi dalam pemerintahan militer Sekutu di mana kekuasaan de facto penuh (namun bukan kedaulatan de jure) terletak pada Panglima Sekutu (Inggris). Pengurusan orang-orang sipil sebanyak mungkin dipercayakan kepada pegawai-pegawai Belanda dari Netherlands Indies Civil Administration (NICA) yang hendak memberlakukan undang-undang pra-perang. Sebab itu NICA merupakan bagian dari Pemerintahan Militer di bawah pengawasan Inggris secara keseluruhan, sampai pengalihan seluruh kekuasaan kepada pemerintah Hindia Belanda.

Rencana-rencana tersebut berasumsi bahwa rakyat Indonesia bersedia menerima kembali rezim masa pra-perang dengan perubahan-perubahan secara berangsur-angsur. Hanya sedikit sekali diketahui oleh Sekutu tentang perkembangan gerakan nasionalis di bawah pendudukan Jepang. Proklamasi kemerdekaan hanya dianggap sebagai suatu gerakan politik Jepang, dan Sukarno dilihat sebagai seorang kolaborator tanpa prinsip yang akan dikutuk oleh bangsanya sendiri. Sampai rombongan pertama Inggris yang pertama tiba di Jakarta pad tgl. 15 September SEAC harus bergantung pada laporan intelejen yang jarang dan sepihak dari NICA. Propagandanya, yang disiarkan melalui radio atau disebarkan melalui pamflet dari udara dengan bantuan Sekutu, terus-menerus menekankan bahwa rezim “legal” akan dipulihkan dan bahwa para kolaborator akan dihukum. Propaganda seperti itu hanya mempertebal tekad para pemuda yang dilatih pihak Jepang untuk melawan pendudukan Sekutu.
Posisi Belanda

Di dalam membandingkan kebijakan kolonial Belanda pada tahun 1945 yang begitu kaku dengan kebijakan Inggris atau bahkan Perancis pun, perlu ditakankan betapa besarnya kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia. Perdana Menteri Belanda pada zaman perang menyatakan:
kalau tali yang mengikat Belanda dengan Indonesia diputuskan akan ada pengurangan secara permanen dalam penghasilan nasional negeri Belanda, yang akan mengakibatkan bahwa negeri Belanda akan jatuh miskin.

Walaupun prestasi Belanda sesudah perang telah menunjukkan kekhilafan ramalan yang bernada putus asa itu, namun pendapat seperti itu tesebar luas sebelum tahun 1950. Lagipula kecenderungan konservatif kebijakan Belanda sesaat sebelum pecah perang, telah berhasil mendesak pemimpin-pemimpin nasionalis Indonesia keluar dari sorotan publik sehingga hanya sedikit orang Belanda saja yang mengerti betapa dalam dan kuatnya arus gerakan nasionalis itu. Sukarno dan rekan-rekannya di Republik dianggap oleh kebanyakan orang Belanda sebagai ekstremis-ekstremis yang tidak mewakili rakyat dan yang begitu cepat menanjak di bawah rezim Jepang oleh karena sikap berkhianat mereka. Orang-orang yang paling menderita karena perlakuan pihak Jepang (para tawanan perang Belanda dan orang-orang yang diinternir) membenci Sukarno karena ia dianggap sebagai juru bicara dan lambang anti-Belanda yang utama. Bagi mereka mustahil kalau ia tidak dihukum, apalagi kalau ia dihormati sebagai Presiden.
Bahkan pada saat-saatnya yang paling lemah sewaktu perang, Pemerintah Belanda dalam pengasingan tidak melakukan suatu konsesi yang akhirnya harus menjurus kepada kemerdekaan Indonesia.

Pernyataan pertama adalah pidato Ratu kepada Hindia Belanda berkenaan dengan peringatan ulang tahun peristiwa Pearl harbor, 6 Desember 1942. Perdana Menteri pada waktu itu menekankan bahwa walaupun pernyataan itu disusun sebagian untuk memenuhi sentimen anti-kolonial Amerika, hal itu “didasarkan atas keutuhan Kerajaan di dalam kerangkan Konstitusi yang berlaku”. Satu-satunya janji yang kuat adalah untuk memanggil suatu konferensi pasca-perang yang meliputi berbagai wilayah Kerajaan guna mempertimbangkan hubungan mereka satu sama lain. Tetapi pidato itu menandakan hasil yang dapat diterima dari konferensi sepertiitu adalah “kemandirian dan kebebasan berperilaku yang sempurna bagi setiap bagian [Kerajaan] menyangkut urusan internnya, namun dengan kesediaan untuk saling memberikan bantuan”. Tidak disebut-sebut tentang demokratisasi atau pengalihan tanggung jawab kepada orang-orang Indonesia. Janji-janji yang berikan malahan lebih terbatas daripada yang diberikan pada tahun 1918.

Setelah kabinet-kabinet Belanda yang konservatif selama tiga puluh tahun silih berganti, untuk pertama kalinya rangkaian itu diputuskan pada bulan Juni 1945 ketika pelayanan ekstra-parlementer pada masa pasca-pembebasan memberikan Partai Buruh Belanda suara dalam pemerintahan. Menteri Kolonial dari pemerintah yang baru, Professor Logemann, sama seperti Van Mook merupakan anggota kelompok kecil Stuw sebelum perang, yang terdiri dari kaum cendikiawan progresif di Indonesia yang mengakui realitas nasionalisme Indonesia dan kebutuhan untuk menampungnya melalui langkah-langkah yang secara beragsur-angsur menuju kemerdekaan. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, yang dibebaskan oleh Jepang dari tahanan di Mancuria pada tgl. 19 Agustus, mengundurkan diri dari jabatannya pada tgl. 16 Oktober sebab ia tidak setuju bekerja sama dengan kaum nasionalis Indonesia. Sebab itu Van Mook tetap menjadi wakil senior Belanda di Indonesia.

Perubahan yang penting ini dalam kebijakan resmi Belanda mula-mula hampir-hampir tidak diperhatikan di Indonesia. Mayoritas terbesar orang Belanda di Timur terus saja berbicara dan bertindak sesuai dengan kebijakan yang tradisional. Hal itu terutama benar tentang para jurubicara utama pihak tentara, Laksamana Helfrich dan Jenderal van Oyen, serta kebanyakan pejabat yang dikukuhkan kembali dalam kedudukan-kedudukan pra-perang mereka setelah mereka dibebaskan dari kamp-kamp Jepang. Seperti dikatakan oleh seorang perwira Belanda, diangkatnya kembali pejabat-pejabat dari masa sebelum perang menyebabkan bahwa penduduk menjadi curiga, sebab mereka merasa bahwa mereka dapat melihat dari hal itu kembalinya kondisi-kondisi kolonial pra-perang, tidak sesuai harapan mereka tentang reformasi-reformasi politik dan sosial….

Dan memang perilaku kurang bijaksana dari beberapa pejabat kolonial tersebut memberi dasar yang menguatkan mereka dalam pendapat mereka.
Selama bulan Oktober “patroli-patroli yang berkeliaran, yang terdiri dari prajurit-prajurit Belanda dan Ambon yang dengan mudah mencetuskan senjata apinya,” yang dipersenjatai oleh Sekutu, berusaha menteror atau memprovokasi pemuda-pemuda Republik dengan cara-cara yang sangat bertentangan dengan kebijakan Van Mook. Apakah hal itu diakibatkan oleh pribadi-pribadi yang dendam atau oleh usaha-usaha pihak tentara untuk menggagalkan setiap perjanjian Belanda dengan Republik, efeknya terhadap opini masyarakat sama saja. Singkatnya, jurang antara opini Republik dan Belanda pada tahun 1945 begitu besar sehingga perbedaan-perbedaan dalam setiap kubu tidaklah penting. Namun mereka berselisih pendapat tentang tujuan-tujuan jangka panjang. Para pejabat Belanda bersatu di dalam usaha memulihkan dahulu kekuasaan Belanda. Pihak Republik, yang secara nyata semakin mengatasnamakan mayoritas  orang Indonesia, sama-sama bersatu di dalam komitmennya tehadap kelangsungan hidupnya

Orang-orang Australia di Bekas Wilayah Angkatan Laut
Segera menjadi jelas bagi komandan-komandan tentara Inggris di Indonesia bahwa perjanjian Inggris-Belanda pada tgl. 24 Agustus tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sulit. Mengingat kenyataan bahwa Republik merupakan satu-satunya pemerintah yang efektif atas sebagian besar penduduk Indonesia, apakah Sekutu harus menghancurkan pemerintah itu dan menegakkan pemerintahan Belanda dengan kekerasan terhadap suatu bangsa yang tidak menghendakinya? Tidak ada jawaban resmi yang jelas terhadap pertanyaan itu. Para Sekutu akhirnya bersikap pragmatis terhadap situasi yang dihadapinya serta kekuatan terbatas yang dimilikinya, sehingga kebijakan mereka berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lainnya.

Di wilayah yang sebelumnya dikuasai Ankatan Laut Jepang rencana-rencana yang dibuat Sekutu dapat dilaksanakan sepenuhnya dan dengan lancar. Walaupun wilayah tersebut, sama seperti Jawa, secara teknis dialihkan kepada SEAC pada tgl 15 Agustus, Mounbatten sangat kekurangan orang untuk dapat menghadapi Sumatra dan Jawa saja. Sebab itu sampai cukup banyak pasukan Inggris dan Belanda dapat dimobilisasi. Tentara Australia yang dibebaskan dari Komando Pasifik Barat Daya yang dibubarkan, diminta untuk bertanggung jawab atas Kalimantan, Sulawesi, dan semua pulau di bagian timur kecuali Bali dan Lombok. Pihak Australia sudah mempunyai kekuatan pasukan yang besar di Borneo  Inggris dan Belanda (Kalimantan), di New Guinea/Irian, dan di markas besar garis depan mereka di Morotai. Setelah Jepang menyerah mereka dapat bergerak dengan lebih cepat daripada pasukan Inggris untuk menduduki kota-kota utama di wilayah mereka. Kupang pada tgl. 11 September, Banjarmasin pada tgl. 17 September, Makassar pada tgl. 21 September, Ambon pada tgl. 22 September, Manado pada tgl. 2 Oktober, Pontianak pada tgl. 16 Oktober. Oleh karena pasukan-pasukan Australia bersama kesatuan-kesatuan NICA tiba di sebagian besar kota-kota itu sebelum adanya suatu gerakan Republik yang terorganisasi, mereka secara relatif tidak menghadapi banyak kesulitan untuk melaksanakan rencana semula guna mempersiapkan pengambilalihan pemerintahan oleh pihak Belanda. Ketika terjadi demonstrasi-demonstrasi anti-Belanda di kota-kota Kalimantan dan Sulawesi, pihak Australia tidak ragu-ragu memadamkannya. Suatu pemerintah Republik yang berfungsi di Gorontalo dibubarkan oleh suatu pasukan Belanda/Australia pada tgl. 29 November, dan pemimpinnya Nani Wartabone ditangkap. Walaupun panglima seluruh pasukan Sekutu, Mountbatten, dan pemerintah Australia dari Partai Buruh mendukung suatu penyelesaian konflik Belanda-Indonesia melalui perundingan, tentara Australia mampu bertindak berdasarkan praduga-praduga yang berlainan.

Ujian terberat bagi kebijakan Australia terjadi di Sulawesi Selatan di mana para raja, dengan dukungan rakyat yang nyata, mendukung Ratulangie dan menolak berurusan dengan pihak Belanda. Untuk memaksakan ditegakkannya kekuasaan Belanda dengan kekerasan di daerah ini, seperti segera dikemukakan oleh orang-orang Indonesia, akan sangat mengganggu ketertiban dan ketenteraman yang hendak dipelihara pihak Sekutu. “Pasukan Makassar” Australia dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan: di satu pihak supaya menjaga sikap netral dalam politik intern, pada pihak lain supaya memandang NICA sebagai bagian yang integral dari pemerintahan militernya. Panglimanya yang pertama, Jenderal Dougherty, memberikan tekanan utama pada prinsip pertama, sampai-sampai membatasi gerak pasukan Belanda pada tangsi-tangsi mereka setelah mereka melakukan provokasi sehingga terjadi peristiwa yang buruk pada tgl. 16 Oktober. Penggantinya sejak 19 Oktober, Jenderal Chilton, lebih memperhatikan prinsip kedua. Seperti dijelaskannya dalam suatu memo kepada komandan-komandan setempat.

NICA merupakan suatu bagian integral dari pemerintahan militer dan perintah-perintah serta instruksi-instruksinya mempunyai kewibawaan Panglima Pasukan… Adalah tanggung jawab kita untuk membantu di dalam menegakkan kekuasaan NICA, dan di dalam pemulihan suatu pemerintahan sipil yang lebih tertib. Beberapa kepala setempat dan propagandis seakan-akan memisahkan NICA dari AMF [Australian Military Force]. Mereka katakan bahwa mereka akan mematuhi perintah komandan dan tentara, tetapi tidak akan mengakui, mematuhi atau bekerja sama dengan NICA. Jelas dari uraian di atas bahwa sikap seperti ini tidak tepat.

Sejak tgl. 20 Oktober pihak Australia mulai suatu kebijakan patroli-patroli aktif di seluruh Sulawesi Selatan guna memberikan perindungan bagi kesatuan-kesatuan NICA yang kembali, sebab “belum dapat dinjurkan kepada perwira-perwira NICA… untuk mengadakan perjalanan ke pedalaman kalau tidak dikawal secukupmya”. Sebagian besar para raja, dipimpin oleh Raja Bone yang bersikap keras, terus menghindari semua hubungan dengan setiap pejabat-pejabat Belanda yang dikirim ke daerah mereka, walaupun selama pasukan Australia ada di sana mereka tidak melakukan tindakan bermusuhan. Namun pada akhir bulan November para raja mulai merasa bahwa sikap Australia yang sangat keras tidak memberikan mereka pilihan lain kecuali menerima NICA sekurang-kurangnya untuk sementara waktu.
Kerja sama dengan NICA dipaksakan kepada para pengusaha setempat dengan berbagai cara, terutama dengan menyuruh mereka pergi ke wakil-wakil NICA untuk beras, bensin, dll.
Ini sangat membantu di dalam menegakkan kembali kekuasaan NICA.

Perlawanan terhadap Belanda tiba-tiba menjadi gerakan di bawah tanah pada bulan Desember.
Meskipun pasukan-pasukan Inggris tetap tidak bersedia bagi pulau-pulau di luar Jawa dan Sumatra, ternyata pasukan-pasukan tentara Belanda (KNIL) dapat menggantikan tentara Australia di kebanyakan daerah selama bulan Desember dan bahkan di Sulawesi Selatan sebulan kemudian. Pada tgl. 2 Februari Australia menyerahkan satu-satunya kekuasaan nominal yang sisa kepada suatu Brigade India Inggris di Makassar, tetapi kehadiran sekutu yang efektif di luar satu kota itu adalah dari pihak Belanda. Inggris tidak campur tangan ketika Belanda menangkap Ratulangie dan asistennya pada tgl. 5 April. Para tokoh Republik itu dibuang ke suatu pulau dekat Irian Jaya tiga bulan kemudian. Dua tokoh politik paling terkemuka yang dibiarkan bebas di Sulawesi, Mr. Tadjoeddin Noor dan Wlikota Makassar Nadjamoedin, setuju untuk memperjuangkan tujuan-tujuan nasionalis mereka di dalam batas-batas sempit yang ditentukan pihak Belanda.

Kekuasaan tak berarti SEAC yang sisa di luar Jawa dan Sumatra diserahkan pada tgl. 13 Juli 1946, sehingga Belanda diberi kebebasan untuk mendirikan serangkaian pemerintahan federal di sana guna mengimbangi Republik.

Pihak Inggris di Jawa dan Sumatra
Hubungan antara pemerintahan militer Sekutu dengan NICA di wilayah yang diduduki pihak Australia dalam pandangan Belanda merupakan perwujudan perjanjian-perjanjian Inggris-Belanda. Mereka terus-menerus menuntut perlakuan yang sama di Jawa dan Sumatra. Namun pasukan-pasukan tentara Sekutu tiba di pulau-pulau itu lebih lama daripada daerah penting lainnya di Asia Tenggara yang diduduki Jepang, dan setibanya di sana mereka dihadapkan pada masalah yang lebih sulit daripada yang dihadapi pihak Australia.

Pendaratan-pendaratan pertama pasukan India Inggris baru terjadi pada tgl. 30 September di Jakarta, dn masing-masing tgl. 20 dan 25 Oktober di dua kota pelabuhan utama di Jawa – Semarang dan Surabaya, tgl. 10 Oktober di Medan dan Padang, dan tgl. 25 Oktober di Palembang. Tim-tim penghubung beroperasi sebelumnya di berbagai tempat, terutama demi kepentingan orang-orang yang diinternir, menemukan bahwa satu-satunya pemerintahan efektif di kebanyakan wilayah adalah dari Republik. Dari laporan-lapora mereka, Mountbatten mengetahui sebelum diadakannya pendaratan-pendaratan bahwa NICA tidak akan diterima tanpa pertempuran sengit. Sejauh itu ia tidak bersedia lakukan hanya dengan tiga divisi pasukan India, yakni kekuatan terbesar yang tersedia baginya bahkan sampai bulan Desember pun.

Sebab itu pada malam sebelum pendaratan pertama di Jakarta, Mountbatten secara drastic membatasi tujuan-tujuan Sekutu. Hanya dua (kemudian ditambah menjadi empat) kota di Jawa, dan hanya dua (kemudian tiga) kota di Sumatra akan diduduki. Di luar daerah-daerah itu penegakkan kembali kekuasaan Belanda seluruhnya merupakan tanggung jawab Belanda, di mana pasukan-pasukan Inggris hanya akan membantu di dalam melucuti senjata pasukan Jepang dan menyelamatkan orang-orang yang diinternir.

Letnan Jenderal Sir Philip Christison, panglima Sekutu yang tergesa-gesa diangkat untuk wilayah Hindia Belanda, mengumumkan kebijakan-kebijakan umum tersebut dalam suatu konferensi pers yang bersejarah di Singapura pada tgl. 20 September. Ia dikutip di radio SEAC sebagai mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin Republik tidak akan dicopot sebagai kolaborator-kolaborator. Sebaliknya ia akan “minta kepada pemimpin-pemimpin Partai yang ada sekarang untuk memperlakukannya dan pasukan-pasukannya sebagai tamu, dan bekerja sama di dalam membantu orang-orang yang diinternir.

Pihak Belanda dengan marah, dan pihak Indonesia dengan perasaan lega, mengklaim bahwa ucapan tersebut merupakan pengakuan Republik secara de facto. Inggris membantah hal itu. Mereka terpaksa menyatakan bahwa mereka tidak mengakui kekuasaan lain di Indonesia kecuali kekuasaan Belanda. Namun sudah jelas dan makin menjadi jelas bahwa Inggris merasa bahwa NICA menjadi rintangan di dalam usaha berurusan dengan rakyat Indonesia. Christison membutuhkan Republik sebagai satu-satunya kekuasaan yang dapat diminta pertanggung-jawabannya atas tindakan-tindakan pihak Indonesia. Pernyataannya, terutama dalam bentuk yang berlebih-lebihan seperti yang dimuat dalam suart-surat kabar Indonesia, tidak disangsikan lagi mempunyai efek melegitimasi Republik di daerah-daerah yang sebelumnya masih bersikap ragu-ragu.

Sesuai dengan kebijakan Inggris menghindari di mana mungkin keterlibatan dalam konflik bersenjata secara besar-besaran di Indonesia, Christison menghentikan kegiatan-kegiatan provokatif pasukan-pasukan Belanda di Ambon di kota-kota yang diduduki. Menghadapi protes keras Republik atas pendaratan 800 marinir Belanda di Jakarta pada tgl. 30 Desember, ia melarang pendaratan-pendaratan selanjutnya. Kebanyakan pasukan Belanda dialihkan ke pulau-pulau yang diduduki pasukan-pasukan Australia. Pada akhir bulan Oktober, NICA yang dibenci itu diganti di Jawa dan Sumatra dengan AMACAB (Allied Military Administration-Civil Affairs Branch) di bawah pegawasan Inggris yang lebih ketat. AMACAB “bersifat pribadi, bukan teritorial, yang hanya mengurus orang-orang Belanda, Indo, dan kelompok-kelompok minoritas lainnya. Orang-orang Indonesia diurus, kalau pun diurus, oleh pemerintah Republik.

Mountbatten merasa bahwa satu-satunya penyelesaian terhadap kesulitan-kesulitan yang timbul secara tidak diduga-duga di Jawa dan Sumatra adalah bila Belanda menjadi konsesi-konsesi kepada Sukarno, sebanding dengan cara ia berurusa dengan Aung San di Burma. Dengan dukungan umum dari London, ia menekan Van Mook mulai pembiaraan-pembicaraan dengan pemimpin-pemimpin Republik pada akhir bulan Oktober, keributan yang terjadi di Belanda memaksa pemerintahnya untuk mengingkarinya sama sekali. Pembicaraan-pembicaraan dengan “kolaborator nomor satu” Sukarno secara spesifik dilaang oleh Den Haag. Namun pihak Belanda tidak dapat melakukan lebih daripada keributan. Van Mook telah memperkirakan bahwa suatu kekuatan militer sebesar 75.000 orang diperlukan guna memulihkan kekuasaan Belanda di Jawa dan Sumatra. Tidak mungkin Belanda dapat mengumpulkan lebih dari setengah jumlah tersebut pada waktu deadline bulan Maret 1946. Lagipula simpati pihak kiri di Australia bagi pelaut-pelaut dan orang-orang Indonesia yang diinternir  karena politik, yang tinggal di Australia selama perang, mengakibatkan bahwa pada tgl. 28 September buruh pelabuhan melarang pengapalan barang-barang bagi ihak Beland di Indonesia. Kecuali mengganggu usaha-usaha Belanda untuk memindahkan pejabat-pejabat, persediaan-persediaan dan pasukan-pasukan dari Australia ke Indonesia, ini merupakan peringatan tentang tindkan internasional yang dapat terjadi pada skala lebih besar bila dilancarkan operasi-operasi militer secara sistematis terhadap Republik.

Faktor-faktor itu menyebabkan bahwa Belanda tidak begitu saja tidak begitu saja dapat menolak tekanan Inggris agar berunding dengan Republik. Pembentukan suatu kementerian Sjahrir yang “anti-kolaborasionis” pada tgl. 14 November menyebabkan bahwa pil pahitnya lebih mudah ditelan. Van Mook segera diberi wewenang untuk berunding dengan Sjahrir, tetapi tidak dengan Sukarno. Walaupun begitu, posisi-posisi Indonesia dan Belanda sangat berlawanan. Pada bulan Desember Van Mook terbang ke negeri Belanda untuk membujuk pemerintahnya agar menerima posisi yang lebih realistis.

Pertempuran di Surabaya: Oktober-November 1945
Keberhasilan memperoleh pangakuan Inggris dan Belanda secara de facto atas Republik yang muda bukanlah dicapai hanya oleh para politisi di Jakarta saja. Tindakan pemuda yang militan di Surabaya dan tempat-tempat lainnya telah menimbulkan bayangan di mata orang-orang Eropa akan adegan-adegan kekerasan massa yang tak terkendalikan bila dilancarkan aksi oleh Sekutu terhadap Republik.
Mendaratnya pasukan-pasukan Sekutu di Jakarta pada akhir bulan September menaikkan tingkat ketegangan di seluruh Jawa sebab hal itu merupakan ancaman laten terhadap kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh Republik. Selama bulan Oktober hubunga antara pasukan-pasukan pemuda dengan unsur-unsur pro-Belanda sangat memburuk. Kelompok-kelompok etnis pinggiran — Indo, Cina, Ambon, dan orang-orang Belanda yang diinternir — mulai menghadapi intimidasi, penculikan, perampokan, dan kadang-kadang pembunuhan, terutama dalam peristiwa-peristiwa di mana mereka kelihatannya sedang mempersiapkan sambutan yang meriah bagi Sekutu dan NICA. Sewaktu insiden-insiden kecil itu mulai makin bertambah jumlahnya, terjadi kemerosotan dalam ketertiban umum. Polisi Indonesia dan BKR tidak dpersiapkan secara memadai untuk mengisi peran yang dikosongkan oleh Jepang.

Kebijakan pimpinan Republik adalah untuk menghindari konfrontasi bersenjata dengan pihat Inggris atau Jepang. Penolakan massal kebijakan tersebut oleh para pemuda terjadi setelah Republik menderita apa yang dalam pandangan mereka merupakan kekalahan demi kekalahan secara memalukan.
Kehadiran dan kuasa Sekutu yang makin bertumbuh di Jakarta sudah cukup mengganggu bagi sentiment pemuda, namun pemerinah Republik Indonesia berada dalam posisi untuk menghindari bentrokan-bentrokan utama di sana. Hilangnya Bandung pada tgl. 10 Oktober merupakan persoalan lain sama sekali. Kota itu telah berada di bawah kuasa Republik  yang efektif sejak akhir bulan September, dan sebagai hasil perundingan persediaan utama senjata-senjata Jepang secara tak berarti jatuh ke dalam tangan Indonesia. Namun sebagai akibat instruksi khusus wakil Sekutu, Mayor Grey, atau oleh karena mereka merasa dendam terhadap para pemuda oleh karena serangan-serangan atas instalasi mereka, pasukan Jepang yang kuat dari komando Bandung melancarkan pukulan balasan dengan semangat yang tidak diperlihatkan sebelumnya. Pada tgl. 10 Oktober mereka memaksa para jurubicara utama pemuda dengan todongan senjata api agar menyerukan sihentikannya serangan-serangan tehadap pihak Jepang, sewaktu pasukan-pasukan mereka merebut semua gedung penting serta menangkap atau mengusir pemuda-pemuda yang bersenjata. Penguasaan militer atas kota tersebut tetap dalam tangan Jepang sampai pihak Inggris tiba untuk mengambil alih kekuasaan seminggu kemudian. Bagi para pemuda Bandung peristiwa itu merupakan penghinaan besar, yang dilambangkan oleh suatu hadiah lipstik dari rekan-rekn mereka di Jawa Timur yang lebih berhasil.

Peristiwa Bandung menigkatkan tekanan-tekanan pada perjanjian lisan antara pemimpin-pemimpin Jepan dan Indonesia di daerah-daerah lain di Jawa, di mana pihak Jepang biasanya telah menyetujui untuk tetap tinggal di pangkalan-pangkalan mereka dan memberikan sebagian dari persenjataan mereka sebagai ganti bagi keselamatan dan makanan. Di Semarang keadaan berkembang menjadi perang terbuka pada tgl. 14 Oktober. Sebagai balasan terhadap serangan-serangan pemuda termasuk ditangkapnya 300 orang sipil Jepang, pihak Jepang mulai membersihkan kota tersebut dari kaum militant bersenjata. Pihak yang disebut terakhir ini membalas dengan membantai tawanan-tawanan Jepang mereka dan ini pada gilirannya menyebabkan bahwa pasukan-pasukan Jepang membunuh secara besar-besaran. Pada waktu tentara Inggris mendarat pada tgl. 20 Oktober pihak Jepang jelas telah memperoleh inisiatif dengan korban 2.000 orang Indonesia dan ratusan orang Jepang dibunuh.

Peristiwa itu pada gilirannya menambah menghangatkan keadaan di Surabaya, di mana kaum pemuda yang militan berada dalam posisi yang jauh lebuh kuat. Mereka merupakan salah satu golongan yang melakukan mobilisasi terhadap pihak Jepang. Pada akhir bulan September sering terjadi perkelahian-perkelahian di jalan dengan pemuda-pemuda Belanda serta Indo. Lagipula Surabaya merupakan pangkalan utama Angkatan Laut Jepang di Indonesia, dan Laksamana Madya Shibata pada hakikatnya, kalau bukan secara teoritis, merupakan tokoh utama Jepang di kota itu. Sikapnya, sama seperti Maeda di Jakarta, sangat baik terhadap Republik sehingga sebagai akibatnya sebagian besar senjata dan amunisi Angkatan Laut dan juga Angkatan Darat berada dalam tangan Indonesia pada minggu pertama bulan Oktober. Dalam pertempuran yang kemudian terjadi, pihak Indonesia mengerahkan dua belas tank, artileri barat termasuk meriam penagkis serangan udara, dan cukup banyak senjata untuk mempersenjatai sebuah rezimen.

Suatu faktor yang menambahkan ketegangan di Surabaya adalah susunan perwakilan Sekutu yang pertama di kota itu, yang seluruhnya terdiri dari orang Belanda – suatu konsesi terhadap perasaan bangga tentara Belanda. Setelah suatu inspeksi sementara pada tgl. 22 September, Kapiten Huijer dari Angkatan Laut Belanda dikirim pada tgl. 28 September guna mempersiapkan pendaratan-pendaratan Sekutu. Huijer bukan saja tidak mampu mengekang keadaan yang menuju anarki di Surabaya, melainkan ia malahan memperparahnya dengan menigkatkan kecurigaan pihak pemuda tentang maksud-maksud Sekutu. Karena tidak lagi mampu berkomunikasi dengan Jakarta, ia berusaha meninggalkan Surabaya pada tgl. 8 Oktober namn dihentikan oleh orang banyak. Bersama-sama dengan wakil-wakil Sekutu lainnya ia kemudian ditempatkan di bawah tahanan protektif oleh Residen.

Beberapa waktu kemudian, pada tgl. 25 Oktober suatu brigade pasukan India di bawah Brigadir Jenderal A.W.S Mallaby mendarat di Surabaya tanpa mengetahui apa yang akan dihadapinya. Mula-mula pihak Inggris disambut dengan sikap bersahabat oleh TKR (sebelumya BKR), yang merupakan kesatuan yang paling terorganisasi baik di antara beberapa kesatuan di kota itu. Suasana itu hanya bertahan sehari. Salah satu tindakan Inggris yang pertama adalah membebaskan Huijer dan orang-orangnya, yang dipandang bahwa NICA tidak akan dibantu. Lebih buruk lagi, pada tgl. 27 Oktober RAF menjatuhkan pamflet di atas Surabaya, enuntut agar semua senjata Indonesia segera diserahkan. Pamflet-pamflet itu mengejutkan Mallaby sendiri, sebab ia telah menyepakati syarat-syaratnya sendiri sendiri yang jauh lebih lunak dengan para pemimpin TKR.

Bagi kaum pemuda hal itu merupakan bukti nyata bahwa tidak ada gunanya berunding dengan Sekutu. Jelas mereka sedang mempersiapkan kembalinya pihak Belanda dengan segera. Pada sore hari tgl. 28 Oktober dilancarkan serangan tiba-tiba atas pasukan India yang berjumlah k.l. 6.000 orang, oleh kira-kira 20.000 prajurit TKR dan 120.000 pemuda lainnya. Kehausan bagi aksi, yang begitu lama ditahan dengan susah payah selama enam bulan, meletus dengan kedahsyatannya yang menghancurkan.
Kotanya sendiri kacau balau. Di setiap sudut jalan terjadi perkelahian berdarah dengan tangan. Mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Tubuh-tubuh manusia tanpa kepala dan anggota badan bertumpukan satu di atas yang lainnya… Orang-orang Indonesia sedang menembak dan menikam dan membunuh secara membabi buta.

Jelas bahwa Brigade Inggris akan dibinasakan bila hal itu berlangsung terus beberapa hari, bersama-sama dengan ribuan orang sipil Belanda. Pihak Inggris yang putus asa menerbangkan Sukarno, Hatta dan Amir Syarifuddin ke Surabaya, sebagai tokoh-tokoh Indonesia satu-satunya yang mungkin sanggup menyerukan penghentian atas pembantaian itu. Dalam suatu pertemuan pada tgl. 30 Oktober rombongan Presiden dengan kata-kata keras memaksa para pemuda yang sangat enggan agar menerima suatu perjanjian gencatan senjata. Pertempuran sudah berakhir pada sore hari ketika Sukarno kembali ke Jakarta.

Kalau gencatan senjatanya bertahan, pertempuran itu akanmerupakan kemenangan yang besar bagi Republik dan pimpinannya. Tetapi tidak lama setelah Presiden meninggalkan Surabaya tembakan-tembakan dilancarkan kembali oleh pemuda-pemuda yang tidak disiplin. Brigadir Jenderal Mallaby ditembak mati sewaktu berusaha memberlakukan gencatan senjata. Pertempuran agaknya sudah berakhir pada sore hari ketika Sukarno kembali ke Jakarta.
Dalam suatu negara yang terorganisasi rakyat tidak dapat mengamil hukum dalam tangannya sendiri. Peristiwa di Surabaya melemahkan kita dalam hubungan dengan masyarakat Internasional.
Sekali lagi, saudara-saudara, saya dengan ini memerintahkan agar pertempuran melawan Sekutu dihentikan.

Kaum militan di Surbaya cukup kaget oleh peristiwa-peristiwa dramatis dan urgensi seruan Sukarno sehingga mereka mengizinkan Inggris engungsikan 6.000 orang Belanda yang ditahan dan mendaratkan Divisi India ke-5 pada tgl 9 Oktober tanpa perlawanan. Panglimanya, Jenderal Mansergh, dengan demikian berada dalam posisi yang kuat untuk menyatakan perang kepada Surabaya dengan suatu ultimatum yang tidak dimaksudkan untuk dipenuhi. “Kejahatan terhadap peradaban,” ultimatum itu nyatakan, “tidak dapat dibiarkan tidak dihukum”.

Sikap keras Inggris ini mempunyai efek luar biasa karena mempersatukan pemerintahan Republik di Surabaya yang biasanya bersikap “diplomatis” dengan kaum pemuda yang militan. Desakan yang biasanya dikemukakan para politisi, supaya menghindari bentrokan dengan Sekutu, kelihatannya lumpuh menghadapi tuntutan pihak Inggris agar semua senjata di kota tersebut segera dan tanpa syarat diserahkan. Walaupun ia sebelumnya menyampaikan seruan, Sukarno pun sekarag bersedia tidak berkata apa-apa sewaktu dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang  mendesak dari pejabat-pejabat Jawa Timur, kecuali “kami membiarkan kepada Surabaya”. Pada jam 11 malam tgl. 9 November gubernur Jawa Timur, bukan para pemimpin pemuda seperti tgl. 28 Oktober, mengumumkan melalui Radio Surabaya bahwa kota itu akan melakukan perlawanan sampai akhir.

Pihak Inggris terkejut menghadapi perlawanan yang dihadapi sewaktu mereka menyerbu ke dalam kota pada pagi keesokan harinya. Serangan-serangan udara dan penembakan meriam-meriam angkatan laut diperintahkan, yang menghancurkan berbagai bagian kota itu. Pasukan-pasukan Inggris merayap maju blok demi blok, dengan menimbulkan banyak korban di antara pasukan bertahan yang bersemangat. Setelah tiga hari mereka merebut dua per tiga bagian dari kota yang mengepul, tetapi baru tiga minggu kemudian pertempuran akhirnya mereda. Hanya tembak-menembak di sepanjang satu parimeter tetap kota itu yang masih berlangsung secara sporadis.

Pertempuran di Surabaya jauh lebih hebat dketimbanga perlawanan Republik di mana pun di kemudian hari, bahkan melawan pihak Belanda pun. Pihak Indonesia tidak pernah lagi memiliki suatu konsentrasi persenjataan di suatu tempat, dan mereka tidak lagi mencakup kembali semangat heroism yag fanatik. Persatuan yang berani menantang pihak luar dengan segera diencerkan dalam permainan diplomasi yang lebih rumit. Begitu juga tidak ada ilustrasi yang lebih baik tentang kuasa-kuasa kelabu yang tak terkendalikan yang menakutkan peninjau Eropa, “keganasan histeris, fanatisme, pengorbanan diri, dan usaha yang diboroskan” yang kelihatannya merupakan antitesis dari diplomasi yang sopan dan meyakinkan yang diperlihatkan para pemimpin Republik di Jakarta. Sumber-sumber Indonesia dan Inggris sama-sama member kesaksian terhadap pembantaian orang Eropa dan “mata-mata NICA” tanpa pandang bulu, dipenggalnya tubuh-tubuh, diminumya darah korban secara ritual, yang menandai tahap awal pertempuran di Surabaya.

Dari sudut pandang militer, beberapa tokoh Republik yang setia setuju dengan Wehl mengenai “usaha yang diboroskan” di Surabaya. Senjata-senjata mereka yang paling berat dan beberapa dari pejuang-pejuang mereka yang terbaik ditinggalkan dalam suatu pertemuran yang tidak dapat mereka menangkan. Kalau material itu ditarik mundur dari Surabaya dan kota-kota lainnya, demikianlah pendapat seorang panglima Indonesia di kemudian hari, suatu tentara yang dipersenjatai dengan baik, yang mengungguli apapun yang dimiliki pihak Belanda, dapat  disusun di pedalaman. Namun hal itu semata-mata spekulasi. Adalah semangat Surabaya, bukan persenjataannya, yang mengilhami Indonesia dan mengejutkan Inggris.

Bagi cita-cita perjuangan, Surabaya merupakan monumen dan teladan. Generasi berikutnya selalu memperingati 10 November sebagai Hari Pahlawan, sebab peristiwa itu merupakan salah satu tindakan massa yang sedikit jumlahnya, kaum politikus, pemuda, Muslim, dan petani. Juga tidak perlu diungsikan bahwa perlawanan di Surabaya sangat memperbesar tekanan kepada pihak Inggris, dan melalui mereka kepada pihak Belanda, untuk meninggalkan pemikiran akan suatu penyelesaian militer dan mengutamakan perundingan dengan Republik. Pada bulan Oktober pihak Belanda mengemukakan pendapat dengan kuat.

Melihat betapa mudahnya Jepang menegakkan kembali kekuasaannya di Bandung mendukung teori mereka – bahwa beberapa kepulan asap akibat tembakan sebuah meriam kuno akan memulihkan kekuasaan mereka.
Teori itu hancur sama sekali dengan pertempuran di Surabaya. Kemerdekaan dimeteraikan dalam darah. Tidak mungkin mundur kembali.

Kekerasan dan Waktu Bersiap
Rakyat cukup berani menghadapi meriam-meriam musuh… namun betapa takut mereka terhadap mata-mata musuh.

Pemandanngan yang mengerikan itu menghembus bagaikan badai di atas kota-kota dan di dalam hati kaum lelaki, meratakan segala sesuatu di jalannya – baik keberanian maupun kerasionalan.
Setiap orang curiga terhadap semua orang lainnya, dan untuk membebaskan diri dari siksaan pemandangan ini mereka saling membunuh.
Idrus, Surabaya

Pertempuran di Surabaya memberikan perjuangan pemuda di seluruh Indonesia. Di kota-kota di Kalimantan dan Sulawesi pun terjadi demonstrasi-demonstrasi anti-Belanda pada tgl. 29 Oktober. Di seluruh Jawa dan Sumatra serangan-serangan terhadap prajurit-prajurit Sekutu dan orang-orang sipil yang dituduh pro-Belanda mencapai puncaknya pada dua bulan terakhir pada tahun 1945. Kaum pemuda di Bandung kembali melancarkan ofensif. Periode ini kemudian dikenal sebagai waktu bersiap, ketika pemuda-pemuda di kota-kota selalu dipanggil menghadapi kemelut baru dengan teriakan panjang: siap. Di daerah pedesaan di mana tidak ada musuh bukan-Indonesia yang nyata, periode yang sama dikenal sebagai waktu daulat, ketika orang-orang Indonesia yang menempati kedudukan-kedudukan berkuasa mengalami “kedaulatan rakyat” dalam bentuk penculikan, intimidasi atau pembunuhan. Tidak ada pertempuran pada skala yang sama seperti di Surabaya, namun slogan merdeka atau mati terus merupakan dorongan bagi aksi yang bergejolak. Kekhawatiran akan kedatangan NICA yang memiliki kecerdikan yang bersifat gaib menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang mendekati paranoia di kalangan beberapa kelompok pemuda. Diduga bahwa NICA menandai mata-matanya dengan tanda yang khusus. Banyak orang dibunuh hanya karena kebetulan pakaiannya mempunyai warna-warna merah, putih dan biru (warna-warna bendera Belanda).

Meluasnya kecurigaan dan tuduhan seperti itu memudahkan baik pemerataan revolusioner maupun perampokan. Orang-orang Cina dan orang-orang lain yang mempunyai harta khususnya, mungkin sekali dicap sebagai kaki kanan NICA setelah penyitaan persediaan-persediaan Jepang yang mula-mula dilakukan tidak lagi merupakan sumber penghasilan. Bagi banyak laki-laki muda satu-satunya cara untuk makan teratur adalah dengan bergabung dengan salah satu badan perjuangan, sesuatuyang menyulitkan pencegahan pencampuran heroism patriotic dengan motif-motif yang lebih rendah.
Dengan perkataan lain, suatu revolusi sedang berlangsung. Pemerintah yang telahdidirikan sudah bubar; Republik tidak mampu untuk seluruhnya menggantikannya. Kekerasan dibutuhkan jika Republik ingin hidup terus, tetapi kekerasan menghasilkan jenis pemimpin dan gayanya sendiri. Ketika pembunuhan mulai di Surabaya dan tempat-tempat lain, kepemimpinan kelompok-kelompok pemuda silih berganti dengan cepat, sewaktu ternyata bahwa banyak pemimpin politik berpendidikan yang mula-mula muncul tidak cocok melakukan pekerjaan yang bengis. Maka timbullah suatu gaya distingtif pemimpin pemuda, dengan rambut panjang terurai, pakaian militer, sebuah pistol – lambang kekuasaan revolusioner – pada pinggang, dan suatu cara memberi komando yang tajam dan tegas. Kontras dengan pemegang kekuasaan Jawa yang tradisional sangat besar, yang menekankan bagaimana revolusi mewakili suatu pemutusan emosional yang tajam bagi mereka yang tertangkap di dalamnya.

Banyak ciri-ciri kekerasan dan pergolakan revolusioner di Indonesia berlaku secara universal, yang menyerupai umpamanya gambaran tentang Alegria yang diberikan Franz Fanon. Namun momen-momen penuh amukan seperti pertempuran di Surabaya, yang meliputi ribuan orang dari setiap lapisan, termasuk yang paling tradisional, harus juga dilihat dalam rangka tradisi-tradisi atau seperangkat tradisi Indonesia yang distingif.

Penyebut umum dari tradisi-tradisi itu dapat disebut kualitas spiritual kuasa. Raja-raja Jawa yang berhasil, seperti pahlawan-pahlawan mitos Jawa, memiliki kuasa gaib yang diperolehnya karena mereka dekat dengan sorga dank arena sifat-sifat batinnya sendiri. Begitu juga pejuang-pejuang, pemberontak-pemberontak dan bahkan bandit-bandit yang berhasil pun harus memiliki kuasa magis, yang menjadikan mereka kebal terhadap semua peluru dan pukulan kecuali pada satu tempat yang sensitive. Mereka dapat terbang, berada di dua tempat sekaligus, atau berjalan melalui api. Bagi orang-orang biasa suatu kekebalan yang terbatas dapat juga diperoleh dengan berbagai macam cara. Salah satu manifestasi yang dikenal umum tentang ini adalah keadaan kesurupan yang terjadi untuk sementara waktu melalui tarian di banyak daerah, terutama tarian barong di Bali, di mana kelihatannya tubuh penari sanggup menghadapi pisau-pisau tajam. Keadaan kekebalan seperti itu dapat dicapai melalui resitasi rumusan-rumusan mistik tertentu. Senjata-senjata tertentu juga mempunyai kuasanya sendiri dan sangat dinilai dari satu generasi ke generasi lainnya oleh karena alasan itu. Mungkin cara yang paling umum untuk memperoleh kekebalan, dan yang paling sederhana, ialah dengan mendapat jimat, biasanya sehelai kain putih dengan ungkapan dari kitab suci tertera padanya, dari seorang kramat atau guru mistik yang mempunyai reputasi bagi ilmu kekebalan itu. Setiap spesialis dalam ilmu ini mempunyai upacaranya yang unik sendiri, dan yang paling termasyhur memperoleh klien-klien dari ratusan kilometer jauhnya.

Walaupun kepercayaan-kepercayaan seperti itu hamper-hampir tidak mempengaruhi kehidupan normal orang-orang Indonesia, kepercayaan-kepercayaan itu selalu muncul kembali setiap saat terjadi pergolakan besar bila harapan dan kekhawatiran semua orang meningkat. Hal itu membantu menerangkan peristiwa-peristiwa, di Surabaya dan kemudian di Bandung, di mana baisan-barisan pemuda maju menghadapi tank-tank Inggris hanya dipersenjatai bamboo runcing dan pisau. Bila kaum pemuda di pedesaan tanpa disiplin militer dibangkitkan semangatnya, ratusan dapat dibunuh dalam pengorbanan-pengorbanan heroik seperti itu. Tetapi kalau semangat mulai mengendur dan kekebalan gagal, perlawanan dari pemuda-pemuda bersemangat tetapi tidak terlatih itu dapat lenyap begitu saja.

Di dalam pola umum ini terdapat salah satu sumber kepemimpinan yang distingtif yang muncul pada zaman bersiap. Pada tingkat-tingkat yang berbeda-beda, mereka merupakan suatu tantangan untuk sementara waktu terhadap kekuasaan golongan elit yang berpendidikan; bukan hanya para pamong praja dan politisi tetapi juga pemuda-pemuda yang lebih berdisiplin dalam BKR/TKR dan badan-badan perjuangan di kota.