Created by :

Pandji Kiansantang
Since 8 August 2011

Website :
PandjiKiansantang.Com

Email :
pkiansantang@gmail.com

Twitter :
@inspirasipanji

Other Websites :

 

>> PandjiKiansantang.com <<
WebsiteTulisan Inspirasi
Pandji Kiansantang

 

>> QIRSA.com <<

Dakwah Online "Qalbu Islami
Karyawan Summarecon"

 

 

Statistik Pengunjung

PERISTIWA-PERISTIWA PENTING DARI 17 AGUSTUS 1945- 17 AGUSTUS 1950 PDF Print E-mail
User Rating: / 9
PoorBest 
Revolusi Indonesia - Kronologi Revolusi
Written by Administrator   
Monday, 09 August 2010 02:54

Sumber : Album Perang Kemerdekaan 1945-1950, Radik Utoyo Sudirjo, Badan Penerbit Almanak RI, BP Alda


1945

Agustus.
17. Ir.Sukarno dan Drs. Moh. Hatta, atas nama bangsa Indonesia, memproklamirkan  
kemerdekaan seluruh Indonesia.
18. Sidang Panitia Kemerdekaan Indonesia memutuskan:
1.    Mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
2.    Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta dipilih masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
3.    Pekerjaan Presiden buat sementara buat sementara waktu dibantu oleh sebuah ”Komite Nasional”.
22. Komitmen Nasioanal Indonesia dibentuk. Badan Keamanan Pakyat (BKR) dibentuk, untuk menjamin keamanan dan ketentraman rakyat, BKR adalah pelopornya Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sekarang.
29. Komite Nasional Indonesia Pusat dilantik di Jakarta.


September.
1.  Pekik perjuangan ”Merdeka” diumumkan dengan  resmi.
Mulai memakai Lencana Merah-Putih.
3.  Kantor Berita ”Antara” didirikan kembali.
4.  Kabinet pertama (presidentil) dibentuk.
Palang Merah Indonesia (PMI) dibentuk..
11. Radio Republik Indonesia (RRI) berdiri dengan resmi.
13. “Berita Indonesia” terbit, sebagai surat kabar Indonesia pertama sesudah proklamasi.
19.Insiden bendera di Tunjangan Surabaya. Rapat raksasa yang pertama di tanah lapang
Gambir (Ikada) Jakarta, yang mendapat perhatian meluap-luap meskipun dirintangi oleh Jepang.
29.Tentara Serikat (Inggeris) mendarat di Jakarta, dipimpin oleh Jenderal Christison.
30.Dj. Christison mengakui pemerintah Republik yang berkuasa de facto. Lord Louis    tentara Mount Batten pemimpin tentara  Inggeris di Asia-Tenggara menyatakan bahwa kuajiban Tentara Inggeris yaitu melucuti tentara Jepang dan menjaga Ketentraman.



Oktober
1.   Sesudah bertempur akhirnya Markas Besar Tentara Jepang di Surabaya menyerah
kepada rakyat.
Pemerintah Nederland mengumumkan bahwa sesuatu saran untuk mengadakan ”perundingan dengan apa yang dinamakan Pemerintah-Sukarno” tidak bisa diterima. 
4.   Dr. H.J. van Mook, Kepala NICA, tiba di Jakarta.
5.   Tentara Keamanan Rakyat di bentuk..
7. Dalam bertukar fikiran di Singapura, Dr, H.J. van Mook mendesak perlunya Mountbatten dan Christison mengambil tindakan yang lebih keras di Indonesia.
13. Tentara Inggeris mendarat di Padang dan Medan, dan menduduki Bandung.
15. Kidoo Butai (Jepang) mengamuk di Semarang. Pertemuran dengan pemuda dari rakyat selama 5 hari.
16.Sidang lengkap Komite Nasional Indonesia Pusat yang pertama, dimana KNI mendapat kekuasaan executief dan legislatief Untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari didirikan Badan Pekerja, yang dipimpin oleh St. Sjahrir sebagai ketua dan Mr. Amir Sjarifuddin sebagai wakil dari ketua.
Pemerintah Belanda memberikan keterangan kepada parlemen, bahwa mungkin bisa diadakan perhubungan dengan pemimpin Indonesia. Tetapi perundingan dengan Sukarno tidak akan ada manfaatnya.
20. Presiden mengirim kawat kepada Presiden Truman, di mana dinyatakan tentang terror NICA, yang memakai uniform, alat-alat senjata dan truck-truck Amerika.
25. Pertemuan antara Presiden Sukarno dengan Christison.
Pemerintah Republik mengumumkan, bersedia untuk berunding dengan pihak manapun juga, dengan dasar pengakuan untuk menentukan nasib sendiri.
Inggeris mendarat di Surabaya dan Semarang.
28. Rakyat Surabaya bertempur dengan tentara Inggeris.
29. Presiden Sukarno, Wk.. Presiden Moh. Hatta dan Menteri Penerangan Amir 
Sjarifuddin terbang ke Surabaya untuk menghentikan pertempuran. Diputuskan: perletakan senjata.
31. Pertemuan tidak resmi antara Presiden Sukarno, Wk. Presiden Moh. Hatta dengan Dr. Van Mook, Van der Plas dan Idenburg di rumah kediaman Dj. Christison. Dj. Brig. Mallaby oleh pimpinan tentara Inggeris dinyatakan ”hilang” dalam pertempuran di Surabaya.
Dj. Christison mengakui Tentara Keamanan Rakyat di Jawa..

 

 

Nopember
1.    Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan ”Manifes Politik”.
Presiden berkunjung ke Magelang untuk menghentikan pertempuran antara tentara Inggeris dan Rakyat.
3.   Pemerintah menyatakan bahwa rakyat mempunyai kemerdekaan yang seluas-luasnya untuk membangun partai-partai politik, karena revolusi Indonesia, adalah juga revolusi demokrasi.
7.     Konperensi buruh seluruh Indonesia yang pertama dilangsungkan di Solo.
9.   Dj. Mj. E.C. Mansergh memberikan ultimatum kepada bangsa Indonesia di Surabaya, supaya orang Indonesia yang bersalah ”membunuh” Dj. Br. Mallaby menyerahkan diri. Waktunya dibatasi sampai tanggal 10 jam 6 pagi. Angkatan darat, laut, dan udara Inggeris akan digunakan untuk memperkuat ultimatum tersebut. Presiden Sukarno berseru kepada Truman dan Attle, supaya mencegah pertumpahan darah di Jawa.
10. Inggris menggempur Surabaya. Pertempuran di dalam kota berlaku dengan seru selama 15 hari. Kongres Pemuda Indonesia di Jogjakarta.
14.Sistem kabinet-Presiden diganti dengan sistem kabinet-bertanggung-jawab (parlementer). Karena itu kabinet-presiden meletakkan jabatan, dan diganti dengan kabinet-Sjahrir (yang pertama).
17. Pertemuan pertama antara wakil-wakil pemerintah Republik, pihak Inggris dan       
Belanda di Markas Besar Tentara Inggeris.
19. Pucuk Pimpinan Tentara Serikat di Asia Tenggara untuk mencegah timbulnya kesukaran-kesukaran melarang pasukan-pasukan Belanda untuk mendarat (lagi?) di Jawa.
20. Di Semarang pertempuran berkobar antara rakyat dan tentara Inggeris. Semarang dibom Inggeris
21. Magelang direbut kembali oleh tentara rakyat. Pertempuran berlangsung di Ambarawa. Mr. Moh. Roem di Jakarta ditembak oleh serdadu Nica, hingga luka berat.
22. Perdana Menteri St. Sjahrir menerangkan ”karena keadaan kacau yang diterbitkan oleh extremis-extremis Belanda, yang sudah tidak dapat dikuasai lagi oleh Inggeris-Belanda, dan korban dari rakyat, baik berupa jiwa maupun harta benda, sangat besar, maka Pemerintah kita tak mau berunding dengan Belanda”.
25. RAF mengebom zender radio di Surakarta dan Jogjakarta.
27. Sidang lengkap KNI Pusat yang ke-II di Jakarta.
27. Jogjakarta dibom lagi oleh RAF ,mengenai gedung siaran radio, Balai pertemuan dan Gedung Museum Sono Budoyo

Desember.
3. Menteri jajahan Belanda Logemana menerangkan bersedia berunding dengan            St. Sjahrir, tapi tidak mungkin kalau dengan Ir. Sukarno.
4.    St. Sjahrir menerangkan bahwa tiap-tiap perundingan antara dengan Belanda hanya mungkin dilakukan kalau lebih dulu Belanda mengakui adanya Republik Indonesia.
5.    Di Singapura dilangsungkan perundingan antara Laksamana Lord Louis Mountbatten, Lt. Dj. Christison dan Dr. H.J. van Mook guna mengambil tindakan keras untuk mengembalikan ”ketentraman” di Jawa dan mengembalikan pemerintahan ke tangan Belanda. Benteng Banyubiru (Ambarawa) jatuh kembali di tangan rakyat.
11.    Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan selamat mengawal konvoi makanan Inggeris dari Jakarta ke Bandung.
13.    Pertempuran besar-besaran antara rakyat dengan Inggris di Bekasi, yang dibakar habis oleh Inggeris.
15.    Seluruh Ambarawa jatuh kembali di tangan rakyat. Inggeris mengundurkan diri ke jurusan Semarang.
18.    J. Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR Dr. H.J. van Mook tiba di Nederland untuk melakukan perundingan dengan pemerintahnya tentang politik terhadap republik.
24.    Antara pimpinan TKR dan pimpinan tentara Serikat didapat persetujuan tentang pelucutan tentara Jepang dan pengangkutan Apwi. Dalam persetujuan tersebut kedua pekerjaan itu diserahkan kepada TKR ditempat-tempat yang tidak ada Tentara Serikat.
26. Serdadu Nica mencoba membunuh Sjahrir.
29. Polisi Negara Republik Indonesia di Jakarta dilucuti oleh Tentara Inggeris.
30. 800 orang marine Belanda mendarat di Tg. Priok.


1946

Januari
4.  Presiden dan Wk. Presiden pindah dari Jakarta ke Jogyakarta, karena rerror di Jakarta.
6. Dengan Tan Malaka sebagai promotor di Purwokerto dilangsungkan sebuah komperensi yang akhirnya menghasilkan ”Persatuan Perjuangan” dengan 143 organisasi sebagai anggota. Opposisi terhadap kabinet-Sjahrir.
7.  Nama Tentara Keamanan Rakyat diganti menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, dengan singkatan tetap TKR.
19. Pemerintah Inggeris telah memutuskan untuk mengirim Sir Archiblat Clark Kerr, duta Inggeris di Moskow, ke Indonesia sebagai duta-istimewa guna memmbantu menyelesaikan soal Indonesia.
21. Manuilsky, wakil Ukraina, dalam Dewan Keamanan, berpendapat bahwa keadaan di Indonesia adalah merupakan bahaya bagi perdamaian dan keamanan dunia. Karena itu dia mendesak kepada Dewan Keamanan (yang waktu itu bersidang di London) supaya mengambil tindakan sesuai dengan bunyinya pasal 35 dari ”Charter of the United Nations”.
24. Tentara Kesalamatan Rakyat berganti nama Tentara Republik Indonesia (TRI).
28. Sir Pihilips Christison, Panglima Tentara Serikat di Indonesia, diganti oleh Let. Jen. Sir Montague Stopford.
31. Let. Jen Van Oyen menyerahkan pimpinan Tentara Belanda kepada Let. Jen. Spoor.

Pebuari
1.  Sir Archibild Clark Kerr bersama Sir Montague Stopford tiba di Jakarta.
7.  Soal Indonesia dibicarakan disidang Dewan Keamanan di London. Wakil Ukraina,
Manuilisky, menyatakan bahwa sesudah Inggeris mendarat bahaya perang
mengancam di Indonesia. Tentara Jepang digunakan guna menindas bangsa Indonesia.
Dia memajukan resolusi supaya dibentuk suatu komisi istimewa untuk menyelidiki
keadaan di Indonesia. Usul ini ditolak.
10. Dr. H.J. Van Mook mengumumkan keterangan resmi dari pemerinyah Belanda
tentang kedudukan Indonesia dikemukakan hari . Isinya:
a. Commonwealth Indonesia yang terdiri atas daerah-daerah dengan pemerintah sendiri, menjadi bagian dari Kerajaan Belanda.
b.  Akan diadakan kewarganegaraan Indonesia buat semua orang yang dilahirkan di 
Indonesia.
c.  Soal dalam Negeri akan diurus oleh Pemerintah Indonesia sendiri dengan bebas.
d. Akan diadakan beban perwakilan rakyat dan seorang Wakil Mahkota sebagai kepala Pemerintah.
e.   Masa peralihan akan diadakan selama sepuluh tahun.
f.   Indonesia akan menjadi anggota UNO.
Pada hari itu dilangsungkan pertemuan tidak resmi antara Clark Kerr, Sjahrir dan Van Mook yang menyampaikan keterangan  Pemerintah Belanda tersebut.
14. Pemberontakan serdadu-serdadu Indonesia dari KNIL di Minahasa, di Bawah
Pimpinan Taulu dan Wuisan, yang berhasil merebut kekuasaan NICA hari untuk
Republik Indonesia. Selama 26 hari pemerintah Republik Indonesia, yang mereka
dirikan, dengan benderanya Merah Putih; berjalan di daerah Minahasa. Tanggal 11
Maret Taulu cs. Ditangkap Belanda dengan cara dibujuk untuk berunding di atas
kapal perang Belanda ”Peit Hein” di pelabuhan Manado.
17. Dengan secara besar-besaran di mana-mana dirayakan setengah tahun merdeka.
19. Diumumkan bahwa pertemuan antara PM Sjahrir dengan Van Mook yang telah
berlaku dua kali itu semata-mata berupa pertemuan yang tidak resmi. Pangkal
perundingan belum diperoleh. Pihak Belanda baru mengemukakan usul untuk dasar
perundingan, sedang pihak Indonesia belum memberi jawaban.
21. Berkenan dengan usul-usul Belanda, Badan Pekerjaan KNIP menyatakan
pendapatnya: hanya Republik Indonesia-lah yang berdaulat diseluruh Indonesia.
28. Sidang lengkap ke-III KNI Pusat di Solo. Kabinet Sjahrir mengundurkan diri karena
opposisi ”Persatuan Perjuangan”. Tentara Inggeris mulai diundurkan dari
Indonesia.

Maret.
2.  Dalam sidang KNI Pusat Presiden menunjukkan lagi St. Sjahrir untuk memmbentuk
kabinet baru dengan pokok program sebagai berikut :
1.    Berunding atas dasar pengakuan Republik Indonesia Merdeka (100%).
2.    Mempersiapkan rakyat negara di segala lapangan politik, ketentaraan , ekonomi dan sosial untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia.
3.    Menyusun pemerintah pusat dan daerah yang demokratis.
4.    Berusaha segiat-giatnya untuk menyempurnakan pembagian makanan dan pakain.
5.    Tentang perusahaan dan perkebunan hendaknya oleh pemerintah diambil tindak-tindakan seperlunya hingga memenuhi maksud sebagai termaktub dalam Undang-Undang Dasar pasal 33.
Program tersebut oleh golongan opposisi (Persatuan Perjuangan) dianggap tidak bisa diterima karena tidak sesuai dengan programnya sendiri seperti yang sudah disusunnya di Solo pada tanggal 15 Januari 1946 sebagai berikut:
1.    Berunding atas pengakuan kemerdekaan 100%.
2.    Pemerintah Rakyat.
3.    Tentara Rakyat.
4.    Melucuti senjata Jepang.
5.    Mengurus tawanan bangsa Eropa.
6.    Mensita dan menyelanggarakan pertanian (perkebunan) dari musuh.
7.    Mensite dan menyelenggarakan perindustrian dari musuh.
3. Kabinet Sjahrir ke-II dibentuk. Tentara Belanda menyerang dan mendarat di Bali. Pada
hari itu pendaratan dilakukan dengan 2.000 orang. Rakyat melawan hebat.
9. Tentara Belanda mendarat di Jakarta, sebanyak 9 batalyon. P.M. Sjahrir memprotes
kertas Panglima Tentara Serikat Jen. Stopford. Dinyatakan dalam protes itu, bahwa
pandaratan Tentara Belanda itu adalah pelanggaran atas kedaulatan Republik
Indonesia. Let. Kol. Vanderpost, utusan Tentara Serikat, tiba di Jogya untuk
menghadap Presiden.
11. Pertempuran terjadi di Sukabumi, rakyat melawan Belanda.
13. Pertempuran resmi pertama antara Sjahrir dan Van Mook, diketahui oleh Clark Kerr.
Sjahrir mengemukakan usul-usul balasan. 821 putera Indonesia tiba di Australia.
Pembukaan resmi Universiteit Nasional “Gajah Mada” di Jogyakarta.
18. Jen. Mj. D. C. Hawthorn menerangkan, bahwa Tentara Inggeris tidak akan ditarik
dari Indonesia, sebelum kedudukan mereka diganti oleh Tentara Belanda.
21. Komisi Parlemen Belanda, dipimpin Oleh Van Poll, tiba di Jakarta untuk menyelidiki
keadaan di Indonesia.
22. Tentara Inggeris ditarik dari Lombok. Kedudukannya diserahkan kepada Belanda.
23. Tentara Inggeris dan Belanda menyampaikan ultimatum supaya Bandung
ditinggalkan oleh ”Orang-orang” yang bersenjata. Pertempuran sengit terjadi. Tan
Malaka, Mr. Subardjo, Sukarni dan lain-lainnya dari ”Persatuan Perjuanga”
ditangkap dituduh akan melakukan Coup d’etat.
27. Tentara Belanda mendarat di Lombok.
29. Perundingan antara PM Sjahrir, Van Mook dan Clark Kerr dilanjutkan di Nederland.
PM Sjahrir menunjukkan Mr. Soewandi, Dr. Soedarsono dan Mr. A.K Pranggodigdo
untuk mewakilinya dalam perundingan di Nederland itu.

April.
2. Antara pemerintah Republik dengan pembesar tentara Serikat telah tercapai
persetujuan bulat tentang penyingkiran tawanan perang Serikat serta kaum interniran
dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.
5. Dr. Ratulangi (Gubernur Republik Sulawesi). Dan 6 orang lainnya anggota-anggota
PNI di makassar ditangkap Belanda.
8. Delegasi Indonesia (lihat 29 Maret). Clark Kerr dan Van Mook tiba di Nederland.
10.Rakyat di pulau Ceram berontak melawan Belanda.
12.Untuk menolong rakyat Indi yang sedang terancam bahaya kelaparan Republik  
menawarkan beras sejumlah 500.000 ton. Sebagai penukaran diharap bahan pakaian
dan alat-alat pertanian. Dari tanggal 12 sampai 15 di London dilakukan perundingan
antara Inggeris dan Belanda tentang pengembalian kekuasaan Belanda di Indonesia.
15.Pertahanan Indonesia di Pesing (sebelah) barat Jakarta) diserang Belanda. Palang
Merah Indonesia (PMI.) menerima bahan obat-obatan seharga sejuta rupiah dari
Intercross.
16.Tentara Inggris menyerahkan Bandung Selatan kepada tentara Belanda di bawah
pimpinan Kolonel Meyer.
23. Perundingan Indonesia-Inggris-Belanda tentang soal susunan ketatanegaraan baru di
Indonesia di Nederland (Hooge Veluwe) dimulai sampai dua hari lamanya. Hasilnya
: gagal.
24. Pengangkutan APWI dari daerah Republik ke Jakarta dimulai, dikawal oleh Tentara
Republik.
26. Komisi Van Poll meninggalkan Indonesia.
28. Pemindahan Tentara Jepang yang sudah dilucuti oleh TRI dimulai oleh Republik.
Mereka dibawa dari Malang ke Probolinggo, terus diantar ke pulau Galang.
29. Mr. Soewandi cs tiba kembali di Indonesia dari Nederland. Ikut serta Maruto
Darusman dan Setiadjid.


Mei.
1.    Antara Republik dan tentara Serikat diadakan perjanjian:
1.Republik akan mengirim bahan makanan ketempat-tempat yang diakui oleh tentara Serikat.
2.Tentara Serikat akan mengirim mesin-mesin dan alat-alat pertanian kepada Pemerintah Republik.
Pemerintah Belanda memajukan usul-usul baru sebagai berikut:
1.Mengakui Republik Indonesia sebagai bagian dari Commonwealt Indonesia yang berbentuk federasi (Serikat).
2.Commonwealt Indonesia Serikat di satu pihak, dengan Nederland, Guyana dan  Antilen dilain pihak, akan merupakan bagian-bagian dari Kerajaan Belanda.
3.Pemerintah Belanda akan mengakui Republik Indonesia de facto menguasai seluruh Jawa, Madura dan Sumatra, kecuali daerah-daerah yang sudah diduduki oleh Inggeris dan Belanda.
8.   Kesibukan diplomatik di Jakarta.
Konsol Jenderal Inggeris (Mc. Kereth), manserg bertemu dengan PM Sjahrir untuk bertukar pikiran.
16. Semarang diserahkan kepada Belanda oleh Inggeris.
17. Angkatan Udara Republik Indonesia didirikan dengan resmi.
18. Pembicaraan dimulai antara PM Sjahrir dengan KL Punjabi,  wakil Pemerintah India, tentang pengiriman beras ke India.
28. Pasukan bermotor Belanda menyerbu dan menduduki Tanggerang. Selain rakyat
Indonesia, dalam kekacauan itu banyak penduduk Tionghoa menjadi korban,
ditimbulkan suasana yang buruk antara penduduk Indonesia dan Tionghoa.

Juni.
3.  Dewan Pertimbangan Agung bersidang untuk pertama kalinya. PM Sjahrir
menerangkan :
1.    Perjanjian dengan Belanda haruslah perjanjian antara dua pihak yang sama derajatnya, tidak sebagai protokol yang diberikan dari Den Haag.
2.    Pemerintah Republik mencoba menyelesaikan soal Indonesia dengan jalan damai, tapi siap sedia menghadapi segala kemungkinan.
5.  Pemerintah Republik Indonesia menolak usul-usul Pemerintah Nederland.
7. Karena Belanda melakukan serangan di mana-mana, dan udara politik menjadi genting, maka Presiden mengumumkan seluruh Jawa dan Madura dalam keadaan bahaya.
17. P.M.  St. Sjahrir menyampaikan usul balasan Indonesia kepada Dr. Van Mook, isinya sebagai berikut:
1.     Belanda supaya mengakui Republik Indonesia de facto menguasai seluruh Jawa,      
Sumatera dan Madura.
2.     Pembentukkan yang merdeka, yang meliputi seluruh Indonesia, yang    
mengadakan perhubungan persahabatan dengan Nederland.
18.Tantara Republik telah selesai mengangkut tentara Jepang. Sama sekali telah diangkut 35.545 orang.
Dr. G.S.S.J Ratulangie cs. Diasingkan oleh Belanda ke Serui (Irian).
23.    Pertemuan tidak resmi antara St. Sjahrir mengusulkan perletakan senjata.
27. St. Sjahrir cs. diculik oleh sesuatu gerombolan ketika berada di Solo.
28. Presiden menyatakan seluruh Indonesia dalam keadaan bahaya.
29. Kekuasaan penuh ditaruh ketentangan Presiden.
30. Dalam pidato radio, Presiden berseru supaya P.M. St. Sjahrir cs. Segera
dikembangkan dalam keadaan selamat.

Juli.
1.  P.M. Sjahrir cs. dengan selamat kembali di Jogyakarta, pada jam 4 pagi. Suatu 
gerombolan bersenjata mencoba menculik Menteri Pertahanan Mr. Amir Sjarifuddin.
3.  Golongan Tan Malaka (Persatuan Perjuangan) mencoba melakukan Icoup d’etat. Di   mana Jen. Mayor Sudarsono dan Mr. Moh. Yamin cs. Presiden mengesahkan daftar kabinet baru yang sudah mereka susun. Percobaan ini gagal, mereka ditangkap di Presidenan.
Dalam sejarah, peristiwa ini terkenal dengan nama ”Peristiwa 3 Juli”.
5.  Dr. Beel menerangkan bahwa program pilitik pemerintah Belanda tetap berdasarkan pidato Ratu Wilhelmina tanggal 6 Desember 1942.     
8.  Badan Pekerja KNIP menyetujui seluruh kekusaan ditaruh ditangan Presiden selama keadaan biasa belum kembali. 
9.   Usul P.M. Sjahrir tentang perletakan senjata ditolak oleh van Mook.
10. Pada jam 12 malam daerah Indonesia diluar pulau Jawa, Sumatra dan Madura oleh tentara Inggeris diserahkan kepada Belanda. 
16. Konperensi Malino dibuka dan berlangsung hingga tanggal 22. Permulaan gerakan separatisme Belanda konsepsi Negara Serikat dipropagandakan.
23. Ratu Wilhelmina dalam pembukaan parlemen Belanda menyatakan akan mengangkat komisi Jendral untuk Indonesia.
25.Republik menunda pengangkutan APWI karena Belanda dalam pertempuran-pertempuran di Bandung menggunakan orang-orang Jepang.
27. Tercapai persetujuan antara Republik Indonesia dan India tentang penukaran 500.000 ton beras dengan pakaian dana alat-alat pertanian.   

Agustus
14. Karena dipandang keadaan sudah kembali sebagai biasa lagi, maka Presiden menunjuk St. Sjahrir untuk membentuk pemerintah berdasarkan Kabinet Nasional.           
17. Ulang tahun pertama Kemerdekaan Indonesia. Tugu peringatan di Pegangsaan Timur 56 Jakarta didirikan.  
25. Lord Killearn duta istimewa Inggeris untuk Asia Tenggara, tiba di Jakarta untuk menjadi perantara dalam perundingan Indonesia-Belanda.
29. Lord Killearn ke Jogyakarta untuk menjumpai Menteri Luar Negeri St. Sjahrir, guna membicarakan soal-soal disekitar gencatan senjata dan melanjutkan pengangkatan APWI dari daerah pedalaman Republik ke Jakarta.

September
3. Sesudah berunding antara pemerintah Republik dengan Tentara Serikat di Cirebon, 
pengangkutan APWI diteruskan lagi, dengan di kawal oleh TRI sampai Jakarta.
10. Partai Nasional Indonesia (PNI) diseluruh Sulawesi Selatan dilarang oleh Belanda karena dianggap bertentangan dengan ketentraman umum.
Diangkat sebagai anggota Komisi Jendral: F. De Boer, Prof. Schermerhorn dan M. Van Poll.
14. Anggota-anggota Komisi Jendral berangkat ke Indonesia.
15. Perundingan Indonesia-Belanda dibuka lagi. Komisi Dr. Koets mengunjungi daerah-
daerah yang langsung diperintah oleh Republik Indonesia.
17. Di Jogyakarta dilangsungkan permusyawaratan Indonesia-Tionghoa.
18. Komisi Jendral tiba di Jakarta.
24. Pasukan pertama dari ”Divisi 7 Desember dikirim ke Indonesia. Di Nederland
dilakukan pemogokan-pemogokan sebagai protes.
26. Perundingan pertama antara Republik dan tentara Serikat tentang genjatan senjata
menemui jalan buntu.
27. Di Klaten dibuka Sekolah Tinggi Obat-obatan dan Pertanian.

Oktober
1. Pembukaan Konperensi Pangkalpinang (usaha Belanda) yang dilangsungkan pada 
tanggal 12, merundingkan soal-soal golongan kecil (Minorities).
2. Kabinet Sjahrir ke-III selesai dibentuk dan disyahkan oleh presiden.   
5. Memperingati Hari Ulang Tahun Angkatan Perang yang pertama.
7. Perundingan permulaan antara Delegasi Indonesia dan Komisi Jendral, diketuai oleh   
Lord Killearn, bertempat di gedung Konsulet Inggeris di Jakarta.
9. Perundingan Komisi gencatan senjata antara Indonesia dan Inggeris dibuka lagi.
14.Sidang lengkap Perundingan Gencatan Senjata antara Indonesia dan Inggeris (Serikat)
mencapai hasil.
22. Komisi Koets memberikan laporan yang kedua, menggambarkan tentang kenyataan
pengaruh Sukarno di daerah Republik. Laporan pertama tentang keadaan-keadaan di Republik diberikannya pada tanggal 2 oktober.
24. Pasukan Inggeris mengosongkan Bogor, Palembang, Medan, dan Padang, dan
digantikan oleh tentara Belanda.
26. Uang Republik Indonesia mulai beredar, dan mulai berlaku pada jam 12 tengah
malam. Perbandingan (kurs) dengan uang Jepang di Jawa 1:50, sedang di Sumatera  
1:100.

Nopember
1. Panglima Besar Jend. Sudirman dan kepala Staff Jen. Urip Sumohardjo buat pertama  
kali datang ke Jakarta untuk menghadiri sidang Gencatan Senjata. Rakyat menyambut
dengan meriah sekali.
4. Pemerintah Belanda mengeluarkan Statement kepada staten Generaal di mana
ditegaskan, bahwa Pemerintah Republik dengan Sukarno sebagai Presiden sudah  
merupakan suatu kenyataan. Mempertahankan perbedaan antara Sukarno dan Sjahrir
tidaklah akan membawa buah dalam perundingan-perundingan yang akan dilakukan.
10.Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta berkunjung ke Linggajati, untuk
menghadiri perundingan Indonesia-Belanda.
11.Pertemuan makan siang di Linggajati yang diadakan oleh Delegasi Indonesia, di mana
hadir Presiden Sukarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, Komisi Jenderal (Sebagai Delegasi Belanda) dengan Lord Killern.
15. Naskah perjanjian Linggajati antara Indonesia-Belanda diparap oleh kedua belah  
pihak. Perjanjian itu antara lain:
1. Belanda mengakui Republik Indonesia de facto diseluruh Jawa, Madura, dan
Sumatera.
2. Akan didirikan suatu negara Indonesia Serikat, yang meliputi seluruh Indonesia, yang
terdiri atas Republik indonesia. Indonesia Timur dan Borneo. Kedaulatan dan
Kemerdekaan Negara Indonesia serikat itu selambat-lambatnya harus sudah dicapai
pada tanggal 1 Januari 1949.
3. Negara Indonesia Serikat dan Nederland akan menjadi anggota Uni Indonesia-
Nederland, dengan Mahkota Belanda sebagai kepala.
18. Arab League dalam sidangnya menganjurkan kepada Mesir, Syria, Irak, Libanon,
Saudi Arabia, Transyordania dan Yemen supaya mengakui Republik Indonesia
sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
24. Komisi Jendral kembali ke Nederland.
29. Gabungan Serikat Buruh Vertikal (GSBV) dan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GASBI) dilebur menjadi satu gabungan serikat buruh bernama Sentral Organisasi Buruh seluruh Indonesia (SOBSI).
Di Irian (Serui) didirikan rakyat ”Partai Kemerdekaan Indonesia Irian” (PKII), diketuai S. Papare yang memperjuangkan kemerdekaan irian selaku daerah Republik.
30. Tentara Inggeris yang terakhir meninggalkan Indonesia.

Desember
7. Di Sulawesi Selatan ”7 Desember Devisie” mengadakan aksi seram terhadap rakyat
Indonesia. Diduga antara 7 Desember 1946 sampai 25 januari 1947, rakyat di sana
yang tewas sejumlah 40.000 0rang.
Konperensi Den Passer dimulai dan berakhir pada tanggal 24 dengan keputusan
mendirikan ”Negara” Indonesia Timur. Diangkat sebagai ”Presiden”, Sukawati dan
sebagai Perdana Menteri, Nadjamuddin Daeng Malewa.
12.”Benteng Republik Indonesia” berdiri sebagai badan Opposisi bersama-sama menentang Linggajati. Anggotanya ialah; PNI, Masjumi, Barisan Pemberontakan RI,  Lasykar rakyat Jawa Barat, Angkatan Komunis Pemuda, Partai Wanita Rakyat, Partai Rakyat, Barisan Banteng, dan KRIS. Diantara yang menyetujui naskah tersebut adalah Partai ”Sosialis”, Partai Buruh Indonesia, PKI Pesindo, Partai Kristen, Partai Katolik, BTI. (Barisan Tani Indonesia) dan SOBSI. Partai Rakyat Pasudan (PRP) yang dipimpin oleh Suria Kartalegawa menginginkan berdirinya Negara Pasudan yang merdeka (?).
16. Tweede Kamer mulai bersidang untuk membicarakan soal persetujuan Linggarjati.
17. Dewan Bangka dilantik Belanda yang bermaksud membuat persiapan untuk ”berdiri
sendiri”.
18. Kekacauan di Bogor karena aksi tentara Belanda, Residen Bogor (Republik) dan
pegawai-pegawai lainnya ditangkap.
23. Anggota-anggota Ikatan Nasional Indonesia di Balikpapan ditangkapi oleh Belanda.
30. Peraturan Presiden No. 6 diumumkan, yang menambah jumlah anggota Komite
Nasional Pusat menjadi 413 orang. Peraturan Presiden ini menyebabkan opposisi yang hebat dikalangan partai-partai yang menentang persetujuan Linggarjati.


1947
1. Palembang dibom oleh Belanda dari darat, laut dan udara, yang membawa banyak
korban dikalangan penduduk.
2. Dalam pidato tahun baru Presiden Sukarno berkata: ”Tiada perdamaian yang bisa
klekal dan abadi zonder demokrasi”.
3. Rombongan putera-putera Indonesia kembali di tanah air dari Nederland. Diantaranya
terdapat Dr. EFE Douwes Dekker dan Rustam Effendie.
4. Belanda melakukan pemboman pada kampung-kampung dan kota-kota disekitar
Medan.
5. Komisi Jenderal kembali ke Indonesia.
13. Kabinet “Negara” Indonesia Timur (Nadjamuddin)” dilantik oleh “Presiden”
Sukawati dibekas gedung “Raad Van Indie” di Jakarta.
17. Sesudah debat panjang lebar Badan Pekerjaan KNIP membatalkan peraturan Presiden No. 6 (lihat 30 Desember 1946).
18. Kongres Olahraga diadakan di Surakarta. Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI) berdiri.
22. Perundingan antara Delegasi Indonesia dengan Komisi Jenderal dimulai lagi.
24. Krian dan Sidoarjo diserbu dan diduduki oleh Belanda yang menggunakan senjata-
senjata berat.

Pebruari.
1. Komperensi di Jogyakarta antara Pemerintah dengan golongan peranakan Belanda.
15. Presiden Sukarno, sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, memerintahkan pemberhentian tembak-menembak, sesuai dengan keputusan Panitia Genjatan Senjata. Perintah itu mulai berlaku jam 12 tengah malam.
20. Kapal ”martin Behrmann” kepunyaan Isbrandsen Line berlabuh di Cirebon untuk
melakukan perhubungan dagang dengan Republik, sekalipun dihalang-halangi oleh
Belanda, yang sedang melakukan blokkade terhadap Republik. Akhirnya kapal itu
digiring ke Tg. Priok. Peristiwa ini terkenal dengan nama ”Martin Behrmann affaire”.
22. Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia masuk menjadi anggota World
Federation of Democratic Youth (WFDY) yang berpusat di Paris.
25. Sidang KNIP Pleno di Malang, berakhir sampai tanggal 6 Maret. Diantara keputusan-keputusan yang terpenting ialah:
1.    Menerima baik Peraturan Presiden No. 6 (yang dahulunya ditolak oleh Badan Pekerja).
2.    Memberikan kepercayaan kepada kebijaksanaan Pemerintah.
3.    Menyetujui penanda tanganan Perjanjian Linggarjati.

Maret
5. Amerika Serikat dengan melalui kedutaannya di Den Haag batasan-batasan dagang
dengan ”Hindia-Belanda”. (yang dimaksudkan antara lain soal ”Martin Behrmann”).
8. Tujuh orang wartawan Belanda yang mengunjungi sidang KNIP di Malang
menyatakan
pendapatnya dalam pengumuman bersama, bahwa mereka selama berada di daerah
Republik melihat semangat kemerdekaan itu tidak disertai dengan rasa benci kepada
Bangsa Belanda.
13. Moh. Abd. Mounem, Konsul Jen. Mesir di Bombay , berkunjung ke Jogyakarta
sebagai utusan Pemerintah Mesir dan Arab League. Utusan Pemerintah asing pertama
yang berkunjung ke Jogyakarta secara resmi.
17. Belanda bergerak ke Mojokerto dan menduduki kota, dengan alasan akan
membetulkan bendungan-bendungan air yang rusak.
20. Angakatan Udara mengadakan demonstrasi penerbangan berhubungan hari Ulang
Tahunnya.
23. Inter Asian Ration Conference di New Delhi dibuka dengan resmi. Republik
mengirimkan perwakilan yang lengkap.
25. Pada jam 17.30 diistana Rijswijk Jakarta Persetujuan Linggarjati ditanda-tangani.
Pihak Indonesia yang menadatangani: St. Sjahrir, Mr. Moh. Roem, Mr. Soesanto dan
Dr. A.K Gani, sedang pihak Belanda: Prof. Schermerhorn, Dr. Van Mook dan M. Van
Poll.
26. Van Kleffens, wakil Belanda di Dewan Keamanan, memberi tahu kepada badan
tersebut tentang penandatanganan Persetujuan Linggarjati.
31. Kerajaan Inggeris mengakui de facto Republik Indonesia, berdasarkan pasal 1 dari
Persetujuan Linggarjati. Buat sementara waktu hubungan dilakukan oleh Konsul Jen.
Inggeris di Jakarta.

April.
1. PM St. Sjahrir berangkat ke New Delhi dengan pesawat terbang yang dikirim oleh
Nehru untuk menjemput beliau.
4. Republik mengirimkan sebuah misi yang dipimpin oleh H.A Salim untuk mengunjungi
negara-negara arab. Berangkat dari New Delhi.
11. Menteri jajahan Belanda Jonkman mengeluarkan statemen: Selama masa peralihan
menurut Persetujuan Linggarjati, orang-orang Indonesia akan dipekerjakan dalam
perwakilan-perwakilan luar negeri Belanda. Tapi Republik tidak boleh mangadakan
perwakilannya sendiri di luar negeri.
15. P.F Dahler sesudah 13 bulan dipenjara Belanda, diusir dari daerah yang diduduki
Belanda.
17. Amerika Serikat mengakui Republik Indonesia de facto, menurut pasal 1 Perjanjian
Linggarjati.
22. Pembukaan ”parlemen” Negara Indonesia Timur, Ketua: Mr. Tadjuddin Noor.


Mei.
3. P.M Belanda Beel dan Menteri Jonkman berkunjung ke Indonesia.
4. Partai ”Rakyat” Pasundan (PRP) dengan bantuan tentara Belanda memproklamasikan ”Negara” Pasundan, dengan ketuannya, Sria Kartalegawa, sebagai ”Presiden”.
5. Penetapan Presiden Sukarno untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan lasykar-lasykar menjadi satu tentara resmi, yang dinamakan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
6. Perdanaan Menteri Belanda, Beel, dan Menteri Jonkman tiba di Jakarta.
9. Dewan ”Federal” Daerah Broneo Tenggara dilantik Belanda.
12.Van Mook berhasilkan mendirikan Daerah Istimewa Borneo Barat, dengan Sultan
Hamid II sebagai Kepala Daerah.
16. Kongres SOBSI pertama, di Malang mendapat perhatian besar dari wakil-wakil gerakan buruh di luar negeri dan wartawan-wartawan asing. Di ambil keputusan menggabungkan diri dengan federasi buruh seluruh dunia (World Federation of Trade Unions).
23. Patrai “Rakyat” Pasundan di bawah pimpinan Mr. Koestomo, dengan bantuan tentara Belanda melakukan gerakan perebutan kekuasaan Republik di Bogor. Gedung-gedung pemerintah yang telah disebut PRP dijaga oleh tentara Belanda. Residen Sumpangkat ditawan.
27. Komisi Jenderal menyampaikan nota ultimatief, yang dijawab oleh Republik dalam 14 hari. Nota itu antara lain berisi tuntutan 5 pasal sebagai berikut:
1.    membentuk pertama suatu Pemerintah Peralihan (interim).
2.    mengeluarkan uang bersama, dan mendirikan lembaga devizen bersama.
3.    Republik supaya mengirimkan beras untuk rakyat di daerah-daerah penduduk Belanda.
4.    menyelenggarakan bersama ketertiban dan keamanan diseluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama).
5.    menyelenggarakan penilikan bersama atas import dan exprot.
28. Missi pemerintah Belanda yang dikepalai oleh Inderbug tiba di Jogya. Menghadap
Presiden dan mengadakan tinjauan umum tentang keadaan di Republik.
29. Pengakuan Apwi dari daerah Republik sudah selesai. Pekerjaan Panitia untuk
Pengangkutan Jepang dan Apwi (Popda) dengan demikian sudah selesai, dengan
berhasil mengangkut 36.280 orang Apwi dan 35.545.

Juni.
1. Sayap kiri, Masjumi, PNI, GPII dan BPRI dalam sidangnya masing-masing menolak
nota Komisi Jenderal tanggal 27 Mei.
3. Presiden, selaku Panglima Tertinggi, mengesahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI)
dengan resmi. Dewan Kutei dilantik Belanda untuk membuat persiapan daerah
outonomi. Bogor kembali kepada Republik.
6. Konsul Jen. Inggeris, Mitcheson, dan Vice Konsul. Lambret, berkunjung ke
Jogyakarta.
8. Atas nota Komisi Jenderal tanggal 27 Mei itu, Delegrasi Republik menyampaikan
jawabannya sebagai berikut:
1.    Setuju mambentuk Pemerintah peralihan yang mempunyai kuajiban membuat persiapan sidang konstituante dan mempersiapkan penyerahan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Faderal Nasional. Selama masa peralihan itu kedudukan de facto Republik tidak boleh dan tidak akan dikurangi.
2.    Setuju mendirikan lembaga deviezen untuk seluruh Indonesia, sesudah terbentuk Pemerintah Peralihan tersebut.
3.    Hendaknya disusun Badan Pusat Pembagian Makanan untuk seluruh Indonesia oleh Pemerintah Peralihan tersebut.
4.    Kuajiban mengurus ketertiban dan keamanan di daerah Republik adalah utusan Polisi Republik sendiri.
5.    Perdagangan export dan improt dijalankan menurut petunjukan dari Pemerintah Peralihan tersebut.
6.    Soal-soal besar yang mengenai penyelenggaraan persetujuan Linggarjati diurus oleh kedua delegasi. Keputusan-keputusan kedua delegasi tersebut, dijalankan oleh Pemerintah Peralihan dan negara-negara bagian.
9. SOBSI diterima menjadi anggota WFTU dalam sidangnya di Praha, yang dikunjungi oleh utusan SOBSI (Setiadjid dan Oei Gee Hwat).
11. Di Kairo telah ditanda-tangani perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dengan Mesir. H.A Salim, Menteri muda Luar Negeri Republik yang memimpin missi di sana, membubuhkan tanda-tangannya atas nama Republik.
12. Sebagai hasil dari komperensi 12 partai politik di Surakarta, didirikanlah ”Badan Kesatuan Tekad Partai”, untuk ”menghadapi suasana politik sakarang” Panitia Mempersatukan Keluarga (PMK) mulai melakukan pengakutan pertama dari stasiun Tugu (Jogyakarta) ke Jakarta.
14. Di Jakarta dilakukan perundingan antara Komisi Jenderal dan Dr. Van Mook dengan Sultan Hamid Algadri, Sukawati, Hamelink dan Anak Agung Gde Agung, untuk memberikan nasehat kepada pemerintah Belanda.
15. Industrialisasi India, Patnaik sahabat Nehru, menghadap Presiden di Jogyakarta.
18. Pemerintah Belanda telah menerima surat Komisi Jenderal yang memberikan nasihat tentang jawaban Republik (tanggal 8 Juni atas nota Komisi Jenderal tanggal 27 Mei). Isinya tidak diumumkan. Karena keadaan politik genting, tampak kegiatan diplomatik. Konsul Jen. Mitcheson, mengunjungi PM Sjahrir.
19. Berturut-turut berkunjung PM sjahrir: Konsul Jen. Australia, Konsul Jen. Amerika, Konsul Jen. Tiongkok. P.M. Sjahrir karena gentingnya politik memutuskan istirahatnya di Linggarjati dan mengucapkan pidato radio di Jakarta. Dalam pidato ini antara lain disebut pengakuan kedaulatan Nederland di Indonesia selama masa peralihan. Pidato ini menyebabkan jatuhnya kabinet Sjahrir (26 Juni 1947).
20. Ketua Delegrasi Indonesia mengirimkan surat kepada Komisi Jenderal berisi pokok-pokok keterangan dari pidato radio P.M. Sjahrir tanggal 19 Juni. Nota Komisi Jenderal kepada Delegasi Indonesia, di mana diterangan bahwa jawaban Delegasi Indonesia (tanggal 8 Juni) tidak memuaskan. Karena itu diserahkan kepada Pemerintah Nederland apa yang harus dikerjakan. Kedua surat tersebut bersilang di tengah jalan.
21. Menteri-menteri Mr. Moh. Roem, Mr. Amir Sjahrifuddin, amengku Buwono dan Mr. Abd. Madjid terbang ke Jakarta atas panggilan PM karena gentingnya keadaan politik. Komisi Jen. Mengirimkan surat Ketua Delegasi tanggal 29 Juni.
23. Dr. Van Mook dan Dr. Koets, selaku wakil Pemerintah Belanda, Mengunjungi P.M. St. Sjahrir untuk menyampaikan aide memoire Pemerintah Belanda sebagai yang diputuskan dalam sidang kabinetnya. Aide memoire tersebut mengharap supaya nota Komisi Jenderal tanggal 27 Mei diterima sepenuhnya. Jawaban dinantikan selambat-lambatnya tanggal 27 Juni. Putusan kabinet Belanda tersebut diambil sebelum P.M. Sjahrir mengadakan pidato radio tanggal 19 Juni.
25. Sidang kabinet di Jogyakarta untuk meninjau keadaan politik. Keterangan P.M. Sjahrir menimbulkan debat yang hangat. Dalam pada itu partai-partai masing-masing menentukan sikapnya dengan jalan resolusi-resolusi. Suasana politik panas.
26. Pada jam 11 malam Kabinet-Sjahrir menyerahkan kembali protefeuillenya kepada presiden. Setelah berunding dengan partai-partai pada jam 3.30 pagi, Presiden menerima penyerahan  protefeuillenya kabinet. – Kabinet bubar. Karena gentingnya keadaan mulai jam 3.30 pagi itu semua kekusaan diserahkan ketentangan Presiden, sampai kabinet baru bisa dibentuk..
27. Presiden menjawab aide memoire Belanda. Dalam jawab itu ditegaskan sikap Republik. Yang menginginkan kekuasaan de facto Republik dilakukan sepenuhnya selama masa peralihan. Gendarmerie bersama ditolak. Amerika mengeluarkan memorandum: Kalau soal ”interim-regeering” (seperti yang diusulkan Belanda) sudah diterima oleh kedua belah pihak, maka jika diminta, Amerika bersedia memberikan bantuan keuangan. Pemerintah harian Jn. Spoor bocor, dan disiarkan di dalam pers. Dalam pemerintah harian itu dinyatakan bahwa 29 Juni aksi militer akan dilakukan di sana sini, sedangkan 30 Juni dilakukan serangan umum terhadap Republik. Rencana ini akan dilakukan kalau pada tanggal 28 Juni tidak dibatalkan.
28. Inggeris menyampaikan nota kedua Republik yang meminta supaya perselisihan Indonesia Belanda diselesaikan dengan jalan damai. Presiden, selaku Panglima Tertinggi melantik Pucuk Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
29. Libanon mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Van Mook tidak puas dan minta penjelasan lebih jauh atas nota jawaban Presiden tersebut.
30. Presiden menunjukan 4 orang formateur kabinet untuk menyusun kabinet koalisasi berdasar nasional, yaitu: Mr. Amir Sjarifuddin (Partai Sosialis), Dr. A.K Gani (PNI) Dr. Sukiman (Masjumi) dan Setiadjid (PBI). Kabinet harus sudah selesai disusun pada jam 6 sore tanggal 1 Juli. St. Sjahrir diangkat menjadi Penasehat Presiden. Van Mook menyatakan nota Presiden kurang jelas dalam hal-hal yang penting. Aide memoire Amerika dikatakan tepat pada waktunya.


Juli

1. Pembentukkan kabinet gagal. Para formateur menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Belanda melakukan pengeledahan-pengeledahan di tempat-tempat yang didudukinya. Pasukan-pasukannya mulai kelihatan giat bersiap-siap.
2. Di Presidenan tampak sibuk, terus-menerus diadakan perundingan dengan partai-partai. Jam 11 malam Presiden menunjukkan Mr. Amir Sjahrifuddin, Dr. A.K Gani dan Setiadjid untuk membentuk kabinet nasional yang harus sudah selesai tanggal 3 Juli tengah hari.
Syria mengakui Republik Indonesia. Ditandatanganinya perjanjian persahabatan antara Syria dan Republik Indonesia.
Mahasiswa Indonesia mendapat undangan dari Internasional Union of Students yang berkedudukan di Praha, untuk mengunjungi konperensinya yang diadakan di Praha pada tanggal 30 Juli-10 Agustus.
Import dan export bank Amerika menyediakan yang pinjaman sejumlah 100 juta dollar, yang akan diberikan kepada Indonesia bila keadaan politik di Indonesia sudah baik kembali.
3.   Presiden pada jam 2.15 siang mengesahkan kabinet nasional yang dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifuddin sebagai Perdana Menteri.
5.   Sjahrir meletakkan jabatannya selaku ketua Delegasi Republik Indonesia.
P.M Amir Sjahrifuddin menyampaikan seruan kepada rakyat dan Pemerintah Amerika Serikat supaya Amerika menggunakan segala pengaruhnya guna menjamin perdamaian.
6.  Wakil P.M Setiadjid menyampaikan jawaban kepada Pemerintah Belanda atas surat van Mook  yang meminta penjelasan tentang nota Presiden tanggal 27 Juni.
Belanda atas surat Van Mook yang meminta penjelasan tentang nota Presiden tanggal 27 Juni. Belanda menyatakan lagi tidak puasnya atas jawaban itu dan meminta lagi penjelasan yang lebih jelas.
Jawaban pemerintah Republik atas aide memoire Amerika disampaikan kepada Walter Foote.
7.   Sidang kilat kebinet Republik.
8.  Atas permintaan Pemerintah Belanda, sekali lagi Pemerintah Republik menyampaikan penjelasan atas sikapnya.
14. Karena pidato Dr. Beel di Tweede Kamer (10 Juli), pidato radio van Mook (11 Juli) dan pidato Menteri Jonkman di Tweede Kamer (12 Juli) tidak memberikan ketegasan bagaimana sikap Pemerintah Belanda terhadap nota jawaban Republik (8 Juli), maka P.M Amir Sjarifuddin pergi ke  Jakarta untuk meminta jawaban yang tegas dari van Mook.
Van Mook menjanjikan jawaban pemerintahnya pada tanggal 15 jam 10 pagi.
15.Mestinya jawaban Belanda hari ini jam 10 pagi diberikan kepada Pemerntah Republik, tapi Belnda minta diundur sampai jam 12 siang. Baru jam 4 sore jawaban itu diserahkan kepada P.M Amir, berisi tuntutan:
1. diadakan ”gendarmerie bersama”
2. ”pemberhentian permusuhan umum”, oleh pihak Republik pada tanggal 16 Juli jam 2 tengah malam.
16. Setibanya PM Amir di Jogya, terus diadakan sidang kabinet, yang belum bisa selesai sampai siang hari. Hal ini disampaikan kepada Belanda dengan perantara wakil P.M Setiadjid yang pada hari itu juga kembali ke Jakarta.
Republik meminta jawaban atas usul-usul Belanda itu diundurkan dengan 24 jam. Permintaan ini ditolak oleh Belanda , hingga suasana menjadi memuncak genting. Malamnya pada jam 1.25 tengah malam, P.M. Amir menerangkan dalam pidato bahwa dalam ultimatum Belanda tentang pemberitahuan permusuhan yang dari satu pihak saja itu, ditolak.
17. Sidang kabinet dilanjutkan untuk menyusun jawaban. Hari itu jam 7.30 sore jawaban tersebut jawaban tersebut disampaikan kepada Dr, van Mook.
Kabinet Belanda bersidang untuk menentukan sikap; apakah Nederland akan menggunakan kekerasan atau tidak terhadap Republik, karena ultimatumnya telah ditolak.
18.  Van Mook menerangkan: jawaban Republik tidak bisa diterima. Diserahkan kepada pemerintah Belanda untuk menetapkan sikap.
19.  Para Konsul Jendral Inggeris, Tiongkok, Perancis dan Australia memberi nasihat kepada Wakil P.M. A.K Gani yang pada waktu itu di Jakarta, untuk menerima baik usul-usul Belanda.
20. Dr. Van Mook mendapat kuasa penuh dari Pemerintah Belanda untuk mengadakan ”aksi polisionil” dan untuk mengambil sesuatu tindakan yang dipandangnya perlu.
Tengah malam gedung-gedung Republik di Jakarta diduduki serdadu-serdadu Belanda.
21. Tentara Belanda menyerang  Republik dari segala jurusan, dari darat, laut, dan udara.
Dari London diberitakan bahwa Kementerian Luar Negeri Inggeris menyatakan kekecewaannya karena serangan yang dilakukan oleh Belanda terhadap Republik Indonesia. Pemerintah Inggeris menawarkan dirinya untuk menjadi perantara.
St. Sjahrir, selaku Duta keliling Republik, berangkat tengah malam dengan pesawat terbang keluar negeri.
Wakil PM A.K Gani, yang ditawan Belanda di Jakarta bersama pembesar-pembesar Republik lainnya, memajukan protes karena perlakuan Belanda yang tidak senonoh.
22. Pemerintah Amerika menyatakan penyesalannya karena di Indonesia terjadi peperangan.
Menteri Luar Negeri Inggeris, E. Bevin, bertemu dengan Duta Besar Amerika di London untuk membicarakan kemungkinan campur tangan kedua negeri itu tentang peristiwa Indonesia.
Pemerintah Belanda menyampaikan nota kepada sekeretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa Trygve Lie, memberikan penjelasan tentang ”aksi polisionalnya” di Indonesia.
PM Amir Sjahrifuddin dalam pidato radio yang ditujukan kepada Australia berseru kepada Dr. Evaat, Menteri Luar Negeri: ”Saya meminta dengan sangat kepada dunia dan kepada sahabat-sahabat kita di Australia, hendaknya memperkuat bantuannya untuk menghentikan pertumpahan darah selanjutnya dan memandang perjuangan kita dengan kaca mata keadilan, kemerdekaan dan kemanusiaan.
23. St. Sjahrir dalam perjalanannya ke New York tiba di Singapura, kemudian melanjutkan perjalanannya ke India, untuk bertukar pikiran dengan Nehru dan Ali Jinnah.
Majelis Rendah Inggeris mengadakan debat tentang peristiwa Indonesia.
24. Presiden Sukarno berseru kepada Presiden Truman, supaya Amerika menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan peperangan yang sedang berkobar di Indonesia.
25. Para mahasiswa dan kaum buruh dok. Australia mengadakan demonstrasi menuju kekedutaan Belanda sebagai protes atas aksi Militer Belanda.
Charles Livengood, Konsul Jenderal baru dari Amerika untuk Indonesia menuju ke Indonesia, melalui Den Hagg.
27. Pemerintah Syria memajukan protes keras kepada Dewan Keamanan, karena adanya peperangan di Indonesia.
Ketua Lembaga India di Birmingham, Dr. DR. Pren, menyerukan kepada pemimpin-pemimpin India, untuk membentuk pasukan sukarela India (India Brigade) guna membantu melawan peperangan yang dipaksakan kepada bangsa Indonesia.
29. Pesawat terbang dakota kepunyaan Patnaik, yang membawa obat-obatan dari Singapura, oleh pesawat pemburu Belanda ditembak jatuh di atas Jogyakarta, ketika akan mendarat di Maguwo.
Penumpang-penumpangnya binasa: Hadi Sutjipto, Dr. Abdulrachman Saleh, Hadissumarmo Wirjokusumo, Ex Wing Commander Constantine, Ny. Constatine, ex squadron leader Haxel hurst, dan lain-lain.
30. Pemerintah Australia memberikan instruksi kepada wakilnya di dewan keamanan, Colonel Hogson, untuk mengajukan permintaan resmi supaya soal Indonesia dengan segera dimasukkan kedalam agenda dewan keamanan.
India memajukan permintaan kepada Dewan Keamanan agar badan ini mengambil tindakan tentang soal Indonesia, berdasarkan pasal 35 dan 39 dari piagam Perdamaian, karena soal Indonesia adalah suatu soal yang mengancam perdamaian dunia.
Siam berniat melarang pesawat-pesawat terbang Belanda mendarat di Siam.
31. Soal Indonesia dimasukkan agenda Dewan Keamanan. Australia memajukan usul supaya berseru kepada kedua belah pihak untuk menghentikan permusuhan. Amerika memajukan supaya Dewan Keamanan menawarkan jasa-jasa baik. Republik inginkan arbitrage dibawah pengawasan UNO.

Agustus
1.    Dewan Kemanan dalam sidangnya memutuskan: berseru kepada Indonesia dan Belanda untuk dengan segera menghentikan tembak-menembak.
2.    Bangka dan Belitung oleh Belanda dijadikan ”daerah otonoom”.
3.    Pemerintah India/Pakistan melarang KLM terbang dan mendarat di daerah India/Pakistan.
4.    Bersamaan saat dengan pihak Belanda, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik pada jam 12 tengah malam memerintahkan pemberhentian tembak-menembak dan tetap tinggal ditempatnya masing-masing.
6.   Konsul Jenderal Amerika atas nama pemerintahnya menawarkan jasa-baiknya kepada    
Indonesia dalam usaha penyelesaian pertikaian Indonesia-Belanda.
7.   Australia juga menawarkan jasa-baiknya. St. Sjahrir yang dalam perjalanannya Lake Succes (Lihat 21 Juli 1947) tiba di Mesir, mengadakan kunjungan kepada pembesar-pembesar Mesir.
12.  DK memperoleh Wakil Republik berbicara pada sidangnya tanggal 14 berikutnya.
14. St. Sjahrir berbicara dalam sidang Dewan Keamanan. Beliau sesudah mengupas politik penjajahan Belanda, lalu mendesak supaya Dewan membentuk sebuah Badan Arbitrage yang tidak berpihak.
17. Indonesia merayakan dua tahun Hari Kemerdekaannya.
22. Duta Besar Amerika di Den Hagg, Baruch. Meminta kepada pemerintah Belanda, supaya jangan tergesa-gesa mengambil putusan melanjutkan ”aksi polisional” di Indonesia.
26. Pesawat terbang India tiba di Jogya membawa obat-obatan untuk PMI ikut serta 3 orang dokter India. Kiriman obat-obatan yang kedua sebanyak 2 ton sampai pada tanggal 29 berikutnya. Van Mook melantik ”Dewan Borneo Timur” di Samarinda.
27. Teks resmi keputusan DK diterima oleh pemerintah Republik yang berisi:
1.    supaya konsul-konsul yang berada di Jakarta membuat laporan tentang keadaan di       Indonesia yang sesungguhnya;
2.    pembentukan Komisi Tiga Negara (KTN) yang memberikan jasa-jasa baik untuk membantu menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda.
30. Di Jogya dibangunkan International Brigade.

September
3.  Pemerintah Belanda memilih Belgia sebagai anggota KTN.
7.  Pemerintah Republik memilih Australia sebagai negera ketiga untuk menjadi anggota
KTN.
19.Belgia dan Australia memilih Amerika sebagai negara ketiga untuk menjadi anggota KTN.
22.World Federation of Democratic Yough (WFDY) dalam kawatnya menyatakan bahwa telah menganjurkan mengadakan mobilisasi pemuda seluruh dunia untuk memboikot semua kapal-kapal Belanda menentang perang kolonial.
23. Pemerintah Afganistan mengakui Republik.
26. St. Sjahrir mengujungi Bevin di London.
28. Laporan sementara dari Komisi 6 konsul diterima oleh DK.

Oktober
8.   Belanda menetapkan Sumatera Timur menjadi ”Negara”.
13. Komperensi Jawa Barat I diadakan oleh Recombo di Bandung, bertujuan membentuk  ”Negara Pasundan”.
24. Moh. Junus diangkat menjadi Wakil Konsul Jenderal India, yang berkedudukan di Jogyakarta.
29. KTN bersama stafnya untuk pertama kalinya tiba di Jogyakarta. H.A Salim sampai di Jakarta kembali, sesudah berbulan-bulan lamanya mengujungi beberapa negeri sebagai Duta Keliling Republik. Pertemuan pertama antara Delegasi Republik (dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifuddin) dengan KTN di Jogyakarta.

Nopember
4.  Belanda melantik ”Dewan Gorontalo”.
11. Republik mengadakan perubahan susunan kabinet. Masjumi ikut serta.
21. Belanda menyerbu Timur Laut Madura. Karena antara Republik dan Belanda tidak terdapat kata sepakat di mana harus diadakan perundingan permulaan, maka KTN menyediakan kapal Amerika ”Renville” untuk tempat perundingan itu.
23. Birma mengakui de facto Republik Indonesia 46 orang tawanan tewas ketika dibawa Belanda dari Bondowoso ke Surabaya, karena diangkut dengan gerbong kereta api yang ditutup rapat hingga tidak bisa bernapas.
24. Saudi Arabia mengakui Republik Indonesia.

Desember
8.  Pembukaan resmi perundingan Indonesia-Belanda diatas kapal “Renville” Abdulkadir
Widjojoatmojo mengetahui Delegasi Belanda.
9.  Tentara Belanda mengadakan gerakan “pembersihan” di Rawa Gede (Krawang) yang membunuh kurang lebih 300 orang sedang 200 orang terdapat luka-luka.
10. Utusan-utusan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) berangkat ke Madras untuk mengunjungi Kongres Wanita di India.
25. Pemerintah ”Hindia Belanda” menetapkan berdirinya ”Negara Sumatera Timur”.
30. Pihak opposisi di ”Negara Indonesia Timur” membangun organisasi yang diberi nama Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (Gapki), dipimpin ole Arnold Mononutu.






1948

Januari
2.  Di Surabaya dibangunka pihak Belanda sebuah panitia, untuk menentukan ”status”
Jawa Timur.
3.  Utusan dari ”daerah-daerah” dan ”negara-negara” (daerah pendudukan ) berkumpul di
Jakarta, untuk membicarakan tentang kemungkinan terbentuknya pemerintah interim.
6.  Para menteri Belanda Beel, Dress dan Jonkman bertolak dari Jakarta ke Nederland.
8.  Perdana Menteri Indonesia Timur diundang Republik untuk mengujungi Jogyakarta.
11. KTN tiba di Jogya untuk bertukar pikiran dengan Republik, antara lain tentang soal perhentian permusuhan.
13.Perundingan di Kaliurang antara KTN dan Pemerintah Republik Indonesia menciptakan ”Notulen Kaliurang” yang manyatakan bahwa Republik Indonesia tetap memegang kedudukannya sekarang. Berkatalah Graham: ”You are what you are”.
17.Persetujuan Renville ditandatangani.
22.Republik Indonesia mengakui Negara Indonesia Timur sebagai Negara bagian dari Negara Indonesia Serikat Yang akan datang.
23.Presiden mengumumkan bubarnya kabinet Amir Sjarifuddin. Drs. Moh. Hatta
ditunjuk sebagai formateur Kabinet.
24.Ikatan Pekajar Indonesia dan Serekat Mahasiswa Indonesia membentuk fusie bernama: Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia di singkat: IPPI
29. Presidentieel Kabinet Hatta dibentuk (kabinet VII) Program Kabinet:
1.    Menyelenggarakan persetujuan Reville.
2.    Mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat.
3.    Rasionalisasi.
4.    Pembangunan.
Untuk 3 dan 4 serta hal-hal yang mengenai pemuda dan masyarakatnya dibangun
kementerian baru: Kementrian Pembangunan dan Pemuda.

Pebuari
1. Di Jakarta berdiri gerakan Plebisit Republik Indonesia, yang diketahui oleh Mr. Ali
Budiardjo. Delegasi Republik yang dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifudin bubar, dan
dipimpin oleh Mr. Moh. Roem.
6. Panitia Hijrah dibentuk untuk memindahkan prajurit-prajurit TNI dari ”kantong-kantong”, sesuai dengan perjanjian Renville.
Ketua panitia: Arudji Kartawinata.
9.  Sidang yang penghabisan di kapal “Renville”.
10.    KTN buat pertama kalinya mengirimkan laporan sementara kepada dewan keamanan.
12. Perbedaan paham yang prinsipiel di kalangan Partai Sosialis menyebabkan berdirinya Partai Sosialis Indonesia, yang dipimpin oleh St. Sjahrir.
14. Moh. Roem meminta kepada KTN supaya suka bertindak mengurungkan Konperensi Jawa Barat III
17. Laporan sementara KTN yang pertama, mulai diperdebatkan di Dewan Keamanan.
18. Missi Persaudaraan NIT dipimpin oleh Arnold Mononutu, tiba di Jogyakarta.
20. ”Negara Madura” dibentuk dengan decreet Ltn. C.C. Van Mook. ”Wali Negaranya” R.A.A. Tjakraningrat.
22. Penghijrahan TNI dari ”kantong-kantong ” sejumlah ± 35.000 prajurit selesai dengan semangat.
23. Pembukaan Komperensi Jawa Barat ke-3 diterima surat dari ”Recomba Jawa Barat” yang menetapkan berdirinya ”Negara Pasundan”.
26. Republik minta perhatian Dewan Keamanan tentang keadaan di Jawa Barat.
Van Mook mengirim surat, di mana dinyatakan bahwa Konperensi Jawa Barat diakui sebagai ”Parlement Sementara Negara Pasundan”.
27. Resolusi yang dimajukan oleh Tiongkok telah diterima oleh Dewan Keamanan . Dalam resolusi itu diminta kepada KTN supaya memberikan laporan tentang keadaan politik di Jawa Barat dan Madura.

Maret

4.  R.A.A Wiranatahkusumah dipilih menjadi ”Wali Negara” Pasundan oleh ”Parlement” sementara.
9.   Pemerintah ”Pre-federal sementara” dilantik yang dikepalai oleh Dr. Van Mook.
10. Pemerintah Republik mengeluarkan statement, yang menyatakan rasa sesalnya atas pembentukan pemerintah Pre-federal itu.
11. Pemerintah Nederland membangunkan ”Komisi Sembilan Orang”, anggotanya terdiri dari berbagai kalangan politik. Komisi ini sudah mempelajari keadaan di Indonesia. dikemudian hari dijadikan anggota delegasi Nederland dalam Konferensi Meja Bundar dan Indonesia (1949).
16. Perundingan politik antara delegasi Republik dan Belanda dilanjutkan dibawah pimpinan KTN.
17. Gerakan Pemberantasan Buta Huruf  secara besar-besaran dibuka oleh Presiden dengan pelajaran pertama dari beliau sendiri. KTN melanjutkan protes Republik kepada Dewan Keamanan tentang pembentukan pemerintah Pre-federal van Mook.
20. Presiden menerima hadiah kain Qaabah dari putra-putra Indonesia di Saudi Arabia.
24. Wakil Republik, LN Palar, memajukan protes kepada Dewan Keamanan tentang pembentukan “Negara” Sumatera Timur.
25. Dr. Djalaluddin, utusan Istimewa Raja Farouk (Mesir) tiba di Jogyakarta.
27. Pelantikan Dewan Daerah Borneo Timur, yang akan dijadikan bagian dari ”Negara” Kalimantan yang sedang dirancangkan.

April
3.   BPKNP menyetujui rencana Undang-undang pembagian Sumatera atas tiga propinsi.
10. Pertemuan Hatta-van Mook di Jakarta, sebagai kelanjutan dari pertemuan semacam itu pada tanggal 12 dan 13 Maret.
12. Delegasi Indonesia, delegasi Belanda dan KTN dengan kereta api tiba di Jogyakarta, untuk berunding di Kaliurang. Pada saat itu terjadi demonstrasi terhadap delegasi Belanda. Kejadian ini terkenal dengan nama ”Insiden Statiun Tugu”. Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo, Ketua delegasi Belanda, dipanggil pulang ke Jakarta. Baru pada tanggal 18 April Raden Abdulkadir kembali lagi ke Jogya.
26. BPKNP menyetujui penghapusan hak konverensi.
28. Sultan Hamid dari Pontianak diangkat menjadi penasehat Delegasi Belanda.
29. Tweede Kamer menerima baik rencana perubahan Undang-undang dasar Nederland. Adil Puradiredja diangkat menjadi formateur kabinet ”Negara” Pasundan. Partai Demokrasi Asosiasi federal Indonesia (Pardafi) ddidirikan di Jakarta yang mempunyai ases ”Demokrasi” dan bekerja bersama-sama dengan Nederland.
30. Wakil Republik di Lake Success, Palar dan Dr. Tjoa Sik Ien, dengan informal meminta kepada Dewan Keamanan supaya soal Indonesia / Belanda dicantumkan dalam agenda.


Mei
2. Delegasi Republik pada konferensi perdagangan di Havana, yang dipimpin oleh Dr.
A.K Gani tiba di Jakarta.
3. Yaman mengakui Republik Indonesia.
6. Jhr. Van Viadenharg memprotes tindakan palar dan Tjoa Sik Ien di Dewan Keamanan
(Lihat 30 April).
7. Konsul Jenderal India, Raghaven, menyerahkan mesin-mesin kepada Republik sebagai
hadiah dari India.
8.  Di Madiun dibuka pabrik kina baru.
12. Di Jakarta berdiri Partai Rakyat Indonesia Serikat (PRIS), dengan azas Nasionalisme, federalisme dan ”demokrasi”, serta bekerja bersama-sama dengan Belanda.
20. Pergerakan Rakyat Indonesia, yang diatur secara organisasi modern merayakan hari ulang tahunnya yang ke-40. Hari ini dirayakan seluruh Indonesia dan luar negeri.
Kesempatan itu dipakai oleh partai-partai dan organisasi yang pusatnya ada di Jogyakarta, untuk menandatangani sebuah manifest yang menyatakan perlunya disusun sebuah program Nasional untuk sebuah partai dan organisasi. ”Pemerintah Hindia Belanda” mengeluarkan larangan untuk mengadakan Kongres Nasioanl pada tanggal 24-26 Mei 1948.
21. Para Menteri Belanda, Lieftinck dan Gotzen tiba di Jakarta. Menteri DU Stikker, juga akan mengunjungi Indonesia untuk mengikuti dari dekat perkembangan politik untuk Indonesia.
26. Radio Moskow mengumumkan bahwa Sovyet Rusia mengakui Republik Indonesia, 
atas usahanya Suripno.
27. Di Bandung dilangsungkan konferensi federal yang dikunjungi oleh negara-negara dan daerh pendudukan Belanda. Sebagai ketua dipilih Adil Puradiredja, ”Pardana Menteri Pasundan”.
28.Menteri van Boetzelaer meminta keterangan kepada Ambassadeur Rusia tentang pengakuan Sovyet kepada Republik, demikian juga delegasi Republik.
29. Pemerintah menyatakan memanggil kembali, Suripno, untuk meminta keterangan lebih jauh, tentang hasrat pengakuan Sovyet Rusia.
KTN, mengumumkan laporannya keadaan Madura.

Juni.

7. Van Mook menyampaikan undangan kepada P.M. Moh. Hatta untuk melakukan perundingan lagi yang diterima baik oleh Hatta pada tanggal 8 Juni.
9. Van Kleffens meminta kepada Dewan Keamanan jangan membicarakan dulu soal pertikaian Indonesia-Belanda, karena perundingan masih sedang berjalan.
10. Usul Kompromi dua orang anggota KTN yang ditandatangani oleh Court Dubois (Amerika) dan Critchley (Austarlia) disampaikan kepada delegasi Indonesia dan Belanda. Dewan Keamanan membicarakan laporan sementara KTN  dan juga mengenai Jawa Barat dan Madura.
14.Kantor Perwakilan Republik di Amerika Serikat mengumumkan berdirinya Indonesia-American Corporation, berdasar atas Fox Contract. An Kleffens mengunjungi Menteri Muda Luar Negeri Amerika, Lovett, mungkin membicarakan soal pertakaian Indonesia.
16. Dilangsungkan pertemuan dari manifestnya tanggal 20 Mei, di Jogya kemudian dilanjutkan pemerincian Program Nasional yang disetujui oleh 20 partai dan organisasi: Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia, PKI, PNI, Merah Akoma, Masjumi, PNI, Partai Sosialis, Partai Sosialis Indonesia, GPII, BPRI, Partai Katolik RI, Partai Rakyat, Partai Rakyat Jelata, Permai, Parkindo, Partai Wanita Rakyat, PBI, Gerindra, PSII, dan Partai Buruh. Merdeka. Belanda menolak usul kompromis KTN. Dalam sebuah statement pemerintah Belanda menyatakan bahwa KTN dengan memajukan usul kompromis itu sudah bertindak diluar kekuasaan untuk mencapai persesuaian, antara kedua belah pihak yang berunding. Menyerink, Jockers, Kerstens, Sassen dan Logemann tiba di Jakarta sebagai anggota ”Komisi Sembilan Orang”.
17. KTN dalam sebuah pengumuman menerangkan, bahwa usul itu diberikan, jika perundingan mengalami deadlock, dan hanya merupakan sebuah working-paper saja. Laporan sementara yang ketiga dari KTN sudah selesai, di mana antara lain diterangkan bahwa soal-soal pertengkaran yang menjauhkan satu dengan lain, masih sama saja dengan zamanya Persetujuan Linggarjati.
18. Pemerintah Republik menerima usul Kompromis KTN sebagai dasar perundingan.
21. Inggeris mengakui kedaulatan Nederland atas Indonesia.
23. Dubois meletakan jabatannya sebagai anggota KTN (yang mewakili Amerika). Dewan Keamanan dalam sidangnya memberikan anjuran dan pedoman kepada KTN antara lain sebagai berikut:
1.    Perhububungan ekonomi antara Republik dan luar negeri harus bisa dilaksanakan selekas mungkin.
2.    Negara Indonesia Serikat harus terbentuk secara demokratis.
3.    Uni antara Indonesia dan Nederland dibentuk atas dasar dua negara yang sama derajatnya.
Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Sarbupri) memerintahkan memogokan kepada angota-anggotanya yang bekerja pada pabrik kurangdidelenggu. Pemogokan ini adalah pemogokan pertama, yang dilakukan teratur dan secara besar-besaran di daerah Republik.
26. Logemann, Joekes dan Meyerink tiba di Jogya sehingga anggota dari ”Komisi Sembilan Orang” (Lihat 16 Juni).
30. sekembalinya dari Indonesia, Menteri Belanda Stikker, menerangkan bahwa Fox-contract itu sebenarnya adalah lebih daripada perhubungan perdagangan belaka. Di dalamnya dikatakan ada expansi perdagangan dengan hak-hak monopoli.

Juli.
1. Gedung Pegangsaan Timur 56 di Jakarta, dengan resmi di jadikan Gedung Pemerintah Republik Indonesia.
2.  Joekes, Myerink, Kerstens dan Logemann kembali ke Nederland.
3.  Presiden Sukarno berkunjung ke Sumatera.
5.  Belanda melantik Dewan Madura.
8. Presiden tiba kembali dari perjalanannya ke Sumatera. Dalam kunjungan Kepala Negara ini, rakyat Sumatera membangun panitia-panitia pengumpulan uang guna mempersembahkan beberapa buah pesawat terbang Dahkota.
Pemimpin-pemimpin ”Negara” dari daerah pendudukan, berkonperensi di Bandung atas usaha anak Agung Gde Agung dan Adil Puradiredja.
13. Amerika menunjukan Marle Corhran sebagai anggota KTN untuk menggantikan Covert Dubois.
16. Kantor perwakilan Republik di New York mengumumkan, bahwa Pemerintah Republik telah mengesahkan American Indonesia Corporation (Fox-contract).
17. Konperensi Bandung (Lihat tanggal 8 Juli) menghasilkan sebuah keputusan yang isinya: berdirinya Negara Indonesia Serikat pada tanggal 1 Januari 1949; pembentukan pemerintah interim faderal; pendirian sebuah senat terdiri dari utusan-utusan dari Negara-negara bagian.
Keputusan Konperensi ini disampaikan kepada pemerintah Republik, pemerintah Belanda dan KTN.
23. Statement Pemerintah Republik : berhubung dengan penolakan usul kompromis Critchley Dubois oleh Belanda, maka praktis perundingan politik terhenti. Karena itu Panitia Politik  daripada Delegasi tidak akan pergi ke Jakarta untuk melanjutkan perundingan.
30. delegasi dari komperensi Bandung pergi ke Jogya untuk menyampaikan resolusinya (lihat tanggal 17 Juli). Dikirim juga delegasi ke Nederland yang berangkat pada tanggal 2 Agustus. Anak Agung Gde Agung dalam pidato radio menerangkan : Negara Indonesia Serikat dikemudian hari meliputi seluruh ”Hindia Belanda” yang dahulu; pengakuan kepada semua ”negara-negara bagian” yang ada sekarang ini, dan selama masa peralihan mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia.

Agustus
1.  Birma menawarkan 5.000 ton beras kepada Republik.
2. Perkara ”kereta api maut” yang menyebabkan 46 orang tawanan perang mati, dimintakan hukuman antara dua sampai enan bulan. Terdakwa Kapten Antinan, yang memimpin pengangkutan tersebut, oleh pengadilan militer. (Belanda) dibebaskan.
Wanita Indonesia diundang oleh WIDF yang berkedudukan di Paris untuk mengujungi komperensi Asia di calcutta yang akan diadakan pada tanggal 15 Oktober 1948. gerakan Republik Indonesia menjelma menjadi Serikat Rakyat. Sebagai bagian bawah dari PKI.
3. Dr. GSSJ Ratulangie  yang diasingkan Belanda diserui. Hari ini tiba di Jogyakartadengan keluarganya.
4. Wakil Republik di Amerika, Soemitro, menerangkan bahwa pemerintah Belanda pada setiap hari mengeluarkan uang sejuta dollar untuk mempelajari tentaranya sejumlah 120.000 orang yang diterapkan di Indonesia. Uang itu diambilnya dari bagian fonds Eca (Marshall-pland).
Matthew Fox diundang ke Nederland oleh pemerintah belanda. Fox menerangkan dia bersedia menerima undangan itu kalau ada persetujuan dari pihak Republik.
11. Suripno menghadap Presiden untuk memberi laporan tentang jalan pekerjaannya di Praha dan kedatangan Muso ini partai-partai yang tergabung dalam Frount Demokrasi Rakyat tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) mengalami masa baru dalam tingkat kepertanian.
12. Suripno menghadap Presiden untuk memberi laporan tentang jalan pekerjaannya di Praha dan tentang kabar-kabar, bahwa Rusia telah mengakui Republik Indonesia.
13. Muso menghadap Presiden dan Wakil Presiden.
14. Penangkapan oleh Belanda atas beberapa pembesar Republik. Penanggapan ini dihubungkan dengan penyeludupan candu dari daerah Republik.
16. Malam peringatan Republik berusia 3 tahun oleh para pemuda dan pandu-pandu di Gedung Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Terjadi benttokan dengan polisi Belanda, hingga polisi itu melepaskan beberapa tembakan. Diantara korban-korban yang meninggal dunia ialah pemuda Soeprapto Dwidjosewojo. Gedung pegangsaan Timur 56 lalu diduduki Belanda dan dokumen-dokumen yang ada dibeslah. Kejadian ini menimbulkan akibat politik, karena Pihak Republik merasa terlenggar immuniteit diplomatik.
17. Republik genap berusia tiga tahun. Presiden Sukarno dalam pidato peringatak itu menyatakan bahwa tanggal 1 Januari 1949 adalah tanggal penghabisan untuk membentuk Nagara Indonesia Serikat.
Pada hari Kemerdekaan itu Pemerintah membebaskan 145 orang tawanan. Diantaranya mereka yang tersangkut dalam ”peristiwa 3 Juli” (1946).
18. LN Palar menyampaikan laporan kepada Dewan Keamanan tentang apa yang sudah dikerjakan oleh Republik dalam tempo tiga tahun ini.
20. Berhubungan dengan insiden Pengangsaan Timur pemerintah Republik menyatakan tidak akan melanjutkan perundingan dengan Belanda memberikan jaminan akan menghormati immuniteit diplomatik dari Republik. Sikap ini oleh BPKNP hari itu disokong dengan tambahan: jangan berunding lagi, sebelum immuniteit itu dihormati dan sebelum gencatan senjata dilaksanakan, demikian juga dalam jaminan hak-hak demokrasi.
21. Perantara Uno untuk soal Palestina, Bernadotte, mengirim kawat kepada Pemerintah Republik, meminta 350 ton beras dan 250 ton gula guna meringankan beban pengungsi segala bangsa di Palestina yang menderita karena peperangan Arab- Yahudi.
Soedarso di New York menerangkan: tiap-tiap usaha akan membentuk pemerintah interim zonder Republik adalah bertentangan dengan azas persetujuan Renville.
Dr. Verdoorn dan Mr. Dwidjosewojo berhubung dengan insidn Pegangsaan Timur (lihat 16 Agustus) meminta berhenti sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda.
22. Muso dalam rapat umum di Jogya menuntut supaya perundingan dengan Belanda berhentikan, dan lekas mengadakan pertukaran duta dengan Rusia.
Atas anjuran Muso partai-partai yang terhubung dalam FDR (PKI, Partai Sosialis, PBI, dan Pesindo) dan juga Barisan Tani Indonesia (SOBSI) berturut-turut melakukan satu zelfkoreksi. Dalam pengumuman tentang zelfkoreksi itu dinyatakan bahwa langkah dengan Belanda dan menyetujui persetujuan Linggarjati Renville adalah keliru. Karena itu mereka sekarang menolak persetujuan-persetujuan tersebut dan menolak tiap-tiap tindakan politik komproaris dengan penjajah.
24. P. Herremans menggantikan Paul va Zeeland sebagai wakil Belgia dalam KTN.
Rumah Sakit Perguruan Tinggi Jakarta dengan kekuatan senjata diduduki Belanda. Semua pegawainya, dokter dan juru rawatannya meninggalkan rumah sakit tersebut sebagai tanda taat kepada Republik.
26. Oleh Belanda, pegawai-pegawai Republik akan dikeluarkan dari daerah pendudukan.
28. Kongres Kebudayaan di Magelang membentuk ”Badan Kebudayaan Nasional” yang dipimpin oleh Mr. Wongsonegoro dan Dr. Abu Hanifah.
Di Jogya dilangsungkan Kongres Dokter-Dokter ahli penyakit mata.
30. Republik tidak mengakui adanya Pemerintah Federal sementara ala van Mook. Karena itu Pemerintah Republik menerangkan ”pemerintah” tersebut tidak berhak sama sekali mengusir pegawai-pegawai Republik dari Jakarta. Di minta perhatiannya KTN.
31. Presiden Sukarno menandatangani Undang-Undang Pemilihan Umum buat Dewan Perwakilan Rakyat Republik. Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 1948.
Dewan Partai Sosialis memutuskan akan berfusi dengan PKI. Lebih lanjut akan dirundingan dalam kongresnya yang segera akan diadakan. Pernyataan semacam ini juga dikeluarkan oleh PBI, Pesindo dan PKI Berhubungan dengan keputusan itu, maka susunan CCPKI diubah dan ditambah dengan tenaga-tenaga dari partai-partai yang menggabungkan diri itu.

September.
2. Wakil Presiden/P.M Hatta dimuka sedang BPKNP menerangkan, bahwa kabinet Hatta yang sedianya hanya akan dilakukan untuk sementara waktu hingga memungkinkan partai-partai mendapat kecocokan untuk membentuk kabinet, sekarang ternyata masih perlu dilanjutkan hingga selesainya pemilihan yang akan datang. Tentang keadaan politik luar negeri dikatakannya, bahwa Republik ingin menjadi subject, tidak untuk menjadi object dari pertarungan politik luar negeri dari negara-negara besar.
4.  Muso menerangkan  : jika pecah perang antara Amerika Serikat dengan Sovyet Rusia, maka Indonesia tidak akan mungkin tinggal netral.
7.  Menteri Keuangan Republik, Mr. A.A. Marimis, yang berada di Bangkok,
melanjutkan perjalannanyake Amerika Serikat.
9.  Pekan Olah Raga Nasional diadakan di Solo dengan mengadakan segala cabang
keolahragaan. PON baru berakhir pada tanggal 12 September.
11. Radio Republik Indonesia (RRI) memperingati hari ulang tahunnya yang ketiga.
14. Di Surakarta terjadi kekacuan-kekacuan dan pertempuran-pertempuran  antara TNI dan sementara gerombolan. Mulai terjadi juga tejadi pencu likan-penculikan.
15. Perhubungan keadaan  yang makin panas di surakarta, Panglima Besar Soederman memberikan amanat : Angkatan perang, tetap berkewajiban melindungi kadaulatan negara.
16. Dalam jawabannya atas pemandangan umur, di BPKNP PM Hatta berkata:
Melanjutkan perundingan dengan Belanda untuk memperjuangkan apa yang telah
ditentukan     dalam persetujuan Renville itu.
Tan Malaka, Soekarni dan Abikusno (lihat peristiwa 3 Juli) dikemerdekaan kembali.
17. Di daerah Solo diumumkan dalam bahaya. Kolonel Gatot Subroto diangkat menjadi Gubernur Militer.
Menteri Luar Negeri Belanda, Stikker, tiba di Amerika Serikat, untuk merundingkan soal Indonesia dengan kementrian Luar Negeri Amerika Serikat.
18. ”PKI Muso” merebut kekuasaan di Madiun dan mendirikan pemerintah sendiri. Jogya bertindak TNI digerakkan untuk merebut kembali Madium dan lain-lain tempat yang diduduki golongan FDR.
TNI mulai menggerakan tentara untuk merebut kembali Madium dan lain-lain tempat yang diduduki golongan FDR.
Belanda mengusir 32 kaum Republik dari Jakarta, dengan memberikan tempo14 hari.
20. BPKNP menyetujui rencana undang-undang yang memberi kekuasaan penuh kepada presiden untuk mengambil tindakan-tindakan guna menyelamatkan Negara. Kekuasaaan penuh itu berlaku untuk tiga bulan lamanya, terhitung mulai tanggal 15 September.
Pemerintah Belanda mengumumkan bahwa sekarang dengan resmi nama ”Hindia Belanda” diganti menjadi ”Indonesia”.
21. Berkata Mr. Stikker (Belanda), jika diminta bersedia memberikan bantuannya untuk membereskan peristiwa Madiun. Hatta dalam interview menerangkan : peristiwa Madiun adalahsoal dalam negeri, yang akan diselesaikan sendiri oleh Pemerintah Republik.
25. Dalam gerakannya untuk memaamkannya pemberontakan TNI merebut kembali Serangan dan walikukun. Ngawi masih dikuasai oleh Muso. Pertempuran terjadi di Ponorogo dan Magetan.
Progressieve Concentratie (Belanda) minta supaya pengusiran orang-orang republik dikurangkan. Belanda memperpanjang waktu dengan 10 hari.
26. Pandakan dan Purwodadi berada dalam tangan lasykar Muso. Magetan dan Ngrambe direbut kembali oleh TNI.
27. Konsul Jenderal India yang baru, Dr. S. Alagappan, tiba di Jakarta.
29. Daerah Pati, Semarang, Surakarta, dan Madiun dijadikan daerah militer.
Dr. Singh, ketua Lembaga India di New York menyatakan: Komunisme berkembang di daerah Republik Indonesia itu, karena Belanda mencoba hendak meruntuhkan Republik.
30. Madiun, Magetan dan Wonogiri direbut kembali oleh TNI Muso cs. lari kejurusan Dungus.
Jogya, kedua dan Banyumas dijadikan daerah militer.
Missi Republik buat Saudi Arabia berangkat dari Jogya, dibawah pimpinan K.H. Adnan.

Oktober.
1. Presiden di depan corong radio : pemberontakan Muso cs, adalah suatu tragedi
nasional.
Suprino, sebagai duta Republik, dipecat mulai tanggal 18 September, demikian juga
lain-lain pegawai tinggi Republik yang bersangkutan dalam pemberontakan Madiun.
2. Peraturan Pemerintah No. 38. tahun 1948: melarang memberikan persenjataan setuju
kepada pemberontakkan.
Dungus dan Ponogoro kembali ditangan TNI diumumkan 159 orang TNI tewas dan
luka-luka dalam gerakkan membersihkan Madiun dan lain-lain.
5. Hari Angkatan Perang yang ke-III.
Dalam pidatonya, Presiden menyatakan : Dengan rasionalisasi dan rekonstruksi harus
dicapai satu tentara dibawah satu komando. Pertahanan harus berdasarkan
pertahanan rakyat.
6. Di Den Hagg tercapai persetujuan antara Pemerintah Belanda dengan wakil-wakil ”daerah federal” tentang pemerintah interim. Pemerintah di Indonesia akan diserahkan kepada sebuah direktorium terdiri atas tiga orang dan seorang komisaris Belanda.
Berkenan dengan ini Menteri Penerangan Natsir menyatakan: Keputusan Den Haag itu tidak mengenai Republik.
8.   TNI kembali menguasai Cepu.
12. Goodwill Mission Pakistan tiba di Jakarta.
15. Cochran, Sjahrir dan Darmasetiawan tiba di Jogya. Cochran menyampaikan usul-
usulnya kepada Hatta, yang sudah dibubuhi amandement-amandemen dari Belanda.
16. BPKNP berusia tiga tahun, ”Republik adalah konkretisasi  demokrasi”, demikian
ujar Presiden dalam sambutannya.
19. Sidang kabinet istimewa yang merundingkan usul Cochran.
BPKNP menerima dengan suara bulat mosi Mangunsarkoro, supaya pemerintah melepaskan sikap ”ikat diri” dalam memperluas hubungannya dengan luar negeri. Sikap ini diambil oleh pemerintah sebagai pernyataan goodwillnya terhadap Belanda.
20. Tentara Belanda mengumumkan bahwa kesatuan-kesatuan Republik melalui garis
demarkasi menuju ke Jawa Barat.
21. Delegasi Belanda memajukan protesnya kepada KTN karena ”infiltrasi” yang
dilakukan Republik di Daerah  penduduknya.
Kudus kembali direbut oleh TNI dari tangan PKI Muso.
22. Kabinet Republik menerima baik usul Cochran sebagai dasar untuk melanjutkan
perundingan dengan Belanda.
28. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya berusia genap 20 tahun, dirayakan dengan besar-
besaran diseluruh Indonesia.
Missi Republik ke TNI terdiri atas ketua: Mr. Sartono, dan sebagai angota-anggotanya ialah: Latjuba, Adam Malik, Subadjo, Ir. Tambunan, Mardjuki dan I.R. Lobo.
31. Menteri Luar Negeri Belanda, Stikker, tiba di Jakarta, untuk menunju ke Jogya guna, melangsungkan perundingan dengan Hatta.
Dr. Beel, Wakil Tinggi Mahkota Belanda yang pertama, berangkat ke Indonesia. Kedudukan Gubernur Jenderal dihapuskan.
Muso dalam pertempuran meninggal dunia, ketika dikepung oleh TNI dikampung Sumedang, Kabupaten Ponogoro.

Nopember.
1. Dr. Van Mook diberhentikan dengan hormat atas permintaannya sendiri sedemikian
juga Abd. Kadir Idem.
2. Komunike Kementerian Penerangan Republik Indonesia menolak tuduhan-tuduhan
Belanda, yang menyatakan bahwa Republik melanggar gencetan senjata. Tuduhan-
tuduhan ini adalah serupa dengan tuduhan dulu sebelum Belanda melakukan agressi
pertama (21 Juli 1947).
3. Timbang-terima kekuasaan antara Dr. Van Mook dan Dr. Beel.
Komunike KTN :Kesatuan-kesatuan bersenjata dari keduanya pihak melalui daerah
demarkasi.
4. Hatta menyatakan : Suasana buruk sekali dan mengingat kepada keadaan sebelum 29
Juli 1947.
Van Mook pergi ke Nederland.
Stikker menuju ke Jogya, untuk melakukan perundingan di Kaliurang dengan Hatta dan H.A Salim.
Kongres Fusie dari Partai Rakyat Jelata, Partai Buruh Merdeka dan Permai dilangsungkan di Yogya, untuk melahirkan Partai Murba.
5. Serangan diduduki, lasykar PKI Muso.
6. Setikker kembali ke Jakarta.
16. Komperensi Bondowoso sebagai usaha Belanda untuk membentuk ”Negara” Jawa Timur dimulai dan diketahui oleh Achmad Kusumonegoro. Bupati Banyuwangi.
Jenderal Mayor Purbonagoro pulang ke Rakhmat Allah dalam usia 51 tanhun di Solo.
17. Jenderal Urip Sumohardjo berpulang dalam usia 55 tahun di Jogya.
18. Jurubicara KTN mengumumkan bahwa usul Cochran menjadi working-paper.
Hatta berangkat ke Sumatera.
21. Setikker dan Sassen dari Nederland kembali ke Jakarta, dan beberapa orang peninjau Parlement.
28. Hatta dan Sassen melakukan perundingan di Kaliurang.

Desember.
1. Para Menteri Belanda kembali ke Jakarta (dari Kaliurang).
2. Cochran ke Yogyakarta menjemput Hatta, guna mengadakan perundingan yang terakhir dengan perutusan menteri-menteri Belanda di Jakarta.
3. Perutusa menteri-menteri Belanda kembali ke Nederland.
6. Presiden Sukarno menerima baik undangan Nehru untuk berkunjung ke India.
7.Chritchley mengunjungi Wakil Presiden Hatta di Jogya sedang Konsul Jendral India mengunjungi Presiden Sukarno.
Republik diterima sebagai associate member dari ecafe.
11. Nota Delegasi Belanda kepada KTN Belanda memandang tidak mungkin bisa diadakan persetujuan dengan Republik. Mereka akan membentuk sendiri Pemerintah Interim.
15. Hatta mengirim surat kepada KTN dimana beliau persoonlijk menyatakan: setuju untuk mulai perudingan lagi dengan Belanda, dengan dasar mengakui souvereiniteit Belanda atas Indonesia selama masa peralihan.
16. Pemerintah Belanda menyatakan : hanya keterangan yang mengikat dalam waktu yang cepat dari Republik sajalah yang memungkinkan diadakannya kembali perundingan.
Palar mendesak kapada Dewan Keamanan  untuk menetapkan  lagi soal perselisihan Indonesi Belanda dalam agenda.
18. Jam 11.30 malam Dr. Beel menyatakan  tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville, Agressi Belanda di Indonesia.
19. Tentara Belanda menduduki Jogyakarta. Dengan perantaraan radio Presiden dan Wakil Presiden memindahkan kekuasaanya dengan instruksi kepada Mr. Sjarifuddin Prawiranegara (Menteri Kemakmuran yang berada di Sumatera) supaya menyusun Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Kalau tidak mungkin supaya Menteri Keuangan Mr. A.A Maramis (yang berada di luar Negeri) menggantikan Mr. Sjarifuddin tersebut.
Presiden, Wakil Presiden, St. Sjahrir dan lain-lain pembesar ditawan Belanda di presidenan.
Cabinet Negara Indonesia Timur meletakkan jabatannya sebagai protes atas tindakan agresi Belanda tersebut. Demikian juga kabinet Negara Pasundan.
20. Sidang Dewan Keamanan ditunda sampai tanggal  22 Desember, karena yang hadir tidak mencukupi quorum.
L.N Palar, wakil Republik dalam Dewan Keamanan, menunjukan Wakil Menteri L. Amerika serikat Lovett, mendesak supaya bantuan Eca kepada Nederland dihentikan. Cochran menyampaikan laporan kepada Dewan Keamanan. Di nyatakan kekecewaannya, bahwa Belanda dalam perundingan yang terakhir membatasi waktu hanya 18 jam kepada Republik untuk menyampaikan jawabannya.
21. Ceylon menutup pelabuhan dan lapangan terbangnya untuk kapal-kapal dan pesawat terbang Belanda, yang akan mengangkut senjata dan serdadu ke Indonesia.
22. Van Kleffens mengujungi Lovett.
Dewan Keamanan bersidang. Dr. Van Royen menyatakan : Tiada suatu yang membelokkan Nederland dari tujuannya.
Amerika Serikat memajukan resolusi (bersama Colombia dan Syria) dengan usul supaya D.K memerintahkan pengertian tembak-menembak dan menarik tentara kedua belah pihak kembali ketempat semula. Tanggal 24 resolusi ini diterima dengan beberapa perubahan (7 pro dan 4 blangko). Dengan ini diterima oleh D.K pemerintah penghentian tembak-menembak dan pembebasan tawanan. Bagian penarikan kembali tentara ditolak dengan suara 5 anti dan 6 blangko.
KTN mengirim kawat berisi pernyataan, bahwa Belanda adalah pelanggar perjanjian.
Amerika Serikat memutuskan menunda bantuan Eca bagian Indonesia.
23. Rusia memajukan resolusi di mana Belanda dicap sebagai penyerang. Resolusi ini ditolak pada tanggal 24 Desember.
India dan Pakistan melarang pesawat-pesawat KLM untuk terbang diatas daerahnya dan mendarat dilapangan-lapangan terbang di sana.
24. Di Jakarta pegawai-pegawai Republik sejumlah 13 orang (dari 17 orang) yang ditawan Belanda, dilepaskan kembali.
27. Presiden Sukarno, St. Sjahrir dan H.A Salim diasingkan ke Brastagi, sedang Wakil Presiden Hatta, Mr. Moh. Roem, Mr. Ali Sastroamidjojo, Mr. Assaat dan lain-lain ke Bangka.
29. TNI melakukan serangan gerliya ke kota Jogyakarta. Serangan yang pertama.    
KTN memberikan laporan bahwa peninjau-peninjau militer KTN belum dibolehkan Belanda mengunjungi medan pertempuran.
31. Presiden Sukarno H.A Salim, St. Sjahrir dipindahkan ke Prapat.
Jenderal Spoor memberikan pemerintah : aksi militer dan permusuhan di Jawa dihentikan. Kuajiban tentara sesudah tanggal 31 ini hanya terbatas pada ”pembersihan-pembersihan”.



1949
1. Dalam pidato-radionya Dr. Sudarsono, wakil R.I di India, menyatakan terima kasihnya
atas bantuan India. Kemudian dinyatakan bahwa wakil-wakil Republik di Luar Negari
telah berkumpul di New Delhi untuk merundingkan siasat bersama.
3. Atasan usul P.M Birma, P.Mindia, Pandit Nehru, mengundang semua negara Asia
untuk mengadakan permusyawaratan Asia New Delhi, guna merundingkan masalah
Indonesia.
7. Merle Cochran terbang ke Amerika.
Dewan Keamanan kembali bersidang tentang soal Indonesia.                                             
PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) memberikan instruksi kepada L.N 
Palar, yang menyatakan bahwa Republik bersedia menjalankan cease fire dan
berunding dengan Belanda, dengan syarat-syarat tertentu.
9. Serangan Gerilya TNI kepada pos-pos Belanda diseluruh Jogya.
15. Crichley dan Herremans (dari KTN) buat pertama kalinya berkunjung ke Bangka,
untuk berunding dengan pembesar-pembesar Republik.
Sidang BFO memutuskan untuk melakukan perhubungan dengan orang-orang
terkemuka dari Republik.
18. P.M Belanda, Drees, yang berada di Jakarta, melakukan pembicaraan dengan St. Sajhrir, yang juga dihadiri oleh Duta Belanda di London.
20. Komperensi Asia di New Delhi untuk membicarakan soal Indonesia di mulai.
23. PDRI menunjukan Mr. A.A Marimis yang sedang berada di New Delhi, menjadi Menteri Luar Negeri PDRI.
24. Resolusi Komperensi New Delhi dikirim Ke Dewan Keamanan. Resolusi itu antara lain memuata :
1.    Pemulihan Pemerintah Republik ke Jogyakarta.
2.    Pembentukan Pemerintah Interim yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negerinya.
3.    Penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia.
4.    Penyerahan kedaulatan kepada Pemerintah Indonesia Serikat pada tanggal 1 Januari 1950.
28. Dewan Keamanan menerima baik mosi tentang Indonesia yang diusulkan oleh Amerika Serikat, Tiongkok, Cuba dan Norwegia, yang antara lain menganjurkan dihentikannya permusuhan, pemulihan pemerintah Pusat Republik Indonesia di Jogyakarta, diadakannya perundingan lagi dengan pihak Belanda. Dalam resolusi itu dicantumkan juga bahwa penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia yang merdeka dan berkedaulat harus dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 1950.
31. Serangan-serangan Gerilya dari TNI diseluruh Pulau Jawa  dan Sumatera makin lama makin menghebat.



Pebuari.
6. Anak Agung Gde Agung dan Dr. Anteng Kartarahardja, selaku penghubung BFO, pergi ke Bangka untuk melakukan perundingan dengan Drs. Moh. Hatta.
8. KTN dalam komunikenya mendesak supaya tawanan-tawanan politik dibebaskan, sesuai dengan keputusan D.K.
11. Kabinet Belanda sedang mempertimbangkan usul Dr. Beel untuk mempercepat penyerahan kedaulatan dengan tidak melalui dulu pemerintah interim, tapi disertai dengan beberapa syarat.
14. Dr. Beel menyatakan akan bertolak ke Den Hagg untuk memberikan penjelasan tentang usul-usulnya.
21. Parlemen Pasundan menerima mosi yang mencela agressi Belanda yang kedua ini, dan menyatakan bahwa resolusi D.K tanggal 28 Januari hendaknya dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan Indonesia-Belanda.
24. Menteri Supeno, yang ikut bergerilya, mati ditembak Belanda ketika ditangkap di Sawahan, Ngajuk.
25. Dr. Gieben menyampaikan undangan pemerintah Belanda kepada Pembesar-pembesar Republik di Bangka, untuk ikut serta dalam Komperensi Meja Bundar, yang akan diadakan pada tanggal 12 Maret di Den Hagg. Dr. Beel kembali dari Den Hagg di Jakarta.
28. Dr. Koets mengujungi Bangka, untuk memberikan penjelasan tentang undangan tanggal 25 Pebuari tersebut.

Maret.
1.  Pada jam 6 pagi TNI menyerbu Jogyakarta dari segala penjuru, dengan kekuatan kira-kira 2.000 orang. Jogyakarta didudukinya selama 6 jam, disertai pertempuran sampai jam 5 sore, kemudian mengundurkan diri ketika TNI sudah meninggalkan lagi kota Jogyakarta, tentara Belanda melakukan ”pembersihan” terhadap penduduk dan pembakaran rumah-rumah penduduk.
KTN menganggap undangan Belanda kepadanya untuk menghadiri Komperensi Meja  Budar (KMB) di Den Hagg itu sebagai usul balasan kepada D.K atau pengganti resolusinya tanggal 28 Januari 1949.
3. Sidang BFO mengambil resolusi yang menyetujui tuntutan Republik, supaya pada tingkat permulaan pemerintah Republik dipulihkan di Jogyakarta. Resolusi ini disampaikan kepada WTM Beel.
KMB ditunda karena Republik tidak mau ikut serta.
10. Dewan Keamanan mengadakan sidang merundingkan lagi soal Indonesia
pembicaraan di D.K berputar pada soal-soal:
1.    Rencana Belanda untuk mengadakan KMB guna merundingkan percepatan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia.
2.    Resolusi D.K tanggal 28 Januari, terutama tentang pemulihan pemerintah Republik ke Jogyakarta.
23. D.K menerima baik susul Candana dengan suara 8 pro dan 3 blanko. Dengan keputusan ini maka kepada KTN diserai kewajiban baru untuk membantu kedua belah pihak sampai tercapainya persetujuan, mengenai :
1.    pelaksanaan resolusi D.K tanggal 28 Januari;
2.    saat dan syarat-syarat KMB yang akan diadakan di Den Hagg.
24. Persbureau ”Nederland Hervormde Kerk” mengumumkan perbuatan-perbuatan tentara Belanda yang melanggar perikemanusian terhadap umat Kristen di Peniwen (Malang, Jawa Timur) waktu aksi ”pembersihannya” tanggal 19/20 Pebuari, (atas laporan Ds. HAC Hildering dari Surabaya yang berpusat di Rumah Sakit dan Gereja di tempat tersebut).
26. Sultan Hamid atas nama BFO meminta perantaraan Belanda supaya dalam perundingan antara Republik dan Belanda yang akan berlangsung itu, BFO bisa ikut serta sebagai pihak yang ketiga.
Dr. Mansur, Wali ”Negara” Sumatera Timur, mengundang daerah-daerah seluruh Sumatera untuk mengadakan Komperensi Sumatera.

April.
2. Mr. Moh. Roem mengirimkan surat kepada KTN dan menyatakan bersedianya untuk melangsungkan perundingan pendahuluan di Jakarta.
8. Belanda menyampaikan protes kepada D.K atas usul India dan Australia, untuk memasukkan soal Indonesia dalam agenda sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
11. Sultan Jogya, buat pertama kali sesudah agressi Belanda yang kedua, mengujungi Jakarta, untuk kepentingan perundingan.
12. Dr. Van Royen, akil Belanda dalam Dewan Keamanan, tiba di Jakarta beserta nasehat-nasehatnya, selaku ketua baru dari Delegasi Belanda.
14. Perundingan pendahuluan antara Indonesia dan Belanda dimulai dan diketahui oleh Marle Cochran.
15. Sudarpo, press-attache Republik di Lakes Succes, tiba di Jakrta untuk kemudian terus ke Bangka guna menyampaikan pelbagai keterangan.
20. Di Jogyakarta tidak berhenti-hentinya terdengar dengan suara tembak-menembak.
21. Dr. Van Royen menerangkan bahwa pemerintahnya bersedia untuk memulihkan pemerintah Republik kembali ke Jogyakarta. Sedang Delegasi Republik menyatakan bahwa Republikhanya bersedia melakukan peundingan cara-cara yang praktis untuk memulihkan pemerintah Republik ke Jogyakarta.
24. Moh. Hatta tiba di Jakarta atas permintaan Delegasi Republik. Sehari kemudian Sultan Jogya tiba juga di Jakarta.
29. Moh. Hatta dan Sultan Jogya bertolak ke Bangka, untuk membicarakan selanjutnya hal pemulihan pemerintah Republik dengan Presiden.

Mei.
2.  Mr. Moh. Roem bertolak ke Bangka untuk berundingan dengan pembesar-pembesar Republik mengenai Procedure perundingan selanjutnya.
3. Pertemuan yang kedua antara Sultan Jogya dengan Dr. Van Royen mengenai penyelanggaraan praktis daripada pemulihan pemerintah Republik ke Jogya.
4.  Moh. Natsir meletakkan jabatannya sebagai penasehat Delegasi Republik, karena ia tak setuju dengan kebijaksanaan perundingan. Dalam pada waktu itu ia diperlukan untuk mengkonsolider partainya.
5.  Perundingan informal antara Delegasi Republik dengan Delegasi Belanda, dengan dihadiri oleh Merle Cochran.
7.  Di Jakarta telah tercapai persetujuan antara Indonesia (Republik) dengan Belanda yang kemudian terkenal dengan nama persetujuan ”Roem-Royen”.
BFO mengeluarkan komunike yang isinya menyatakan setuju dengan hasil yang didapat antara pihak Republik dan Belanda.
16. Dalam sebuah Komunike Komisi Untuk Indonesia (UNCI) dinyatakan, bahwa perundingan pengembalian pemerintah Republik ke Jogya sudah mendapat banyak kemajuan. Pres Belanda meramalkan, bahwa bila terjadi pengundurun tentara Belanda dari Jogya, akan timbul kekacauan dan pembunuh-pembunuhan.
19. Pemerintah Belanda meluluskan permohonan berhenti Dr. L.J.M Beel, yang tidak dapat menyetujui R.R statement. Sebagai gantinya diangkat A.H.J Lovink, pegawai tinggi Kementerian luar negeri Belanda urusan Asia.
25. Jenderal Spoor Panglima tertinggi angkatan perang Belanda di Indonesia meninggal dunia secara sekonyong-konyong.
27. Sri Sulta Jogya, Menteri Negara Republik Indonesia merangkap Koordinator Keamanan dalam Negeri mengeluarkan pengumuman bahwa: Sesudah tentara Belanda mengundurkan diri, setiap orang, juga mereka yang telah bekerja pada Pemerintah ”Federal” sementara, dengan tidak membeda-bedakan bangsa atau agama dijamin keamanan diri dari keselamatan badan serta bendanya.
28. Jam 12.30 sepasuka Militer Belanda dengan tiba-tiba dan tidak dengan memberi tahu kepada Sri Sultan mendatangi Gedung Kepatuhannya Jogya, Kantor persiapan pemulihan Pemerintah Pusat Republik. Banyak pegawai Republik Indonesia ditangkap dan dokumen-dokumen dibeslah.
30. WTM Belanda baru, Lovink berangkat dari Nederland ke Indonesia.

Juni.
2. Lovink tiba di Jakarta.
5. Wakil Presiden Hatta dengan pengiring tiba di Kotaraja untuk mengadakan kontak dan berunding dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia.
10. Sri Sultan membentuk komisi timbang terima Jogya dari tangan Belanda.
17. Satu Delegasi yang terdiri dari wakil-wakil ”Negara” Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Madura dan Jawa timur, Kepala Daerah Kalimantan Barat, para Perdana Menteri dari Indonesia Timur dan Pasundan berkunjung ke Bangka untuk mengadakan perhubungan dengan Presiden Sukarno, Wakil Presiden Moh. Hatta dan lain-lain.
19. 15 Wartawan Amerika atas undangan pemerintah Belanda tiba di Indonesia.
20. Sidang BFO dengan suara 11 lawan 3 menolak resolusi komperensi ”Sumatera” (Dr. Mansur) yang akan mendirikan ”federal” Sumatera.
21. Wartawan-wartawan Amerika mengunjungi Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta di Bangka.
22. UNCI mengeluarkan komunike, bahwa antara Republik-Belanda telah didapat ”meeting of minds” mengenai tujuan dan cara Komperensi Meja Bundar, tujuan: menyelesaikan perselisihan Indonesia-Belanda dengan mencapai persetujuan penyerahan kedaulatan yang nyata, penuh dan tidak bersyarat kepada Negara Indonesia Serikat.
25. Tentera Belanda mulai ditarik dari Wonosari, Selatan Jogya. Peristiwa itu disaksikan oleh Sri Sultan Jogya, kolonel Van Langen, komandan tentara Belanda di Jogya, peninjau militer dari UNCI dan wartawan-wartawan dalam dan Luar Negeri. Tidak terjadi kekacauan apapun sesudah itu.
29. Kota Jogya ditinggalkan oleh tentara Belanda. Dengan demikian seluruh daerah Jogya sudah ditangani oleh Republik lagi. Keamanan pulih kembali pula.
30. Dr. G.S.S.J Ratulangie meninggal dunia di tempat kediamannya di jalan Asem Baru Jakarta dalam usia 58 tahun, karena sakit dibagian jantungnya. Beliau dilahirkan di Tondano pada 5 Nopember 1890. beberapa hari kemudian jenazahnya di bawa ke Minahasa. Sesudah kembali dari pembuangan di Serui (Irian) beliau tinggal di Jakarta. Pada aksi militer Belanda kedua beliau ditanah lagi di Prapatan, Jakarta. Almarhum adalah seorang nasionalis yang terkemuka.

Juli.
4. Utusan Republik Moh.Natsir, Dr. Leimina dan Dr. Halim ke Bukittinggi untuk mengadakan kontrak dengan Pemerintah  Darurat Republik Indonesia di Sumatera.
6. Presiden Sukarno, Wakil Presiden Moh. Hatta dan lainnya tiba di Jogya dari Bangka. Di lapangan terbang Maguwo disambut oleh para pembesar rakyat dan anggota-anggota  UNCI.
7. ”Indische Nederland Partiy” dan Partai Indo ”De Blijver” dilebur menjadi satu dengan nama ”Indo Nationale Partiy”.
11. Negara Indonesia Timur memberi sumbangan pembangun Republik barang-barang tekstil dan obat-obatan sebanyak 15 ton.
12.  Pesawat terbang KLM ”Franeker” yang membawa pulang 13 dari 15 wartawan Amerika telah jatuh didekat lapangan terbang Santa Cruz, didekat Bombay. Ke 13 wartawan tersebut semua tewas.
13. Sidang pertama Kabinet Republik sesudah kembalinya pemerintah di Jogya. Dalam sidang tersebut Pemerintah darurat Mr. Sjahruddin menyerahkan mandatnya kepada Wakil Presiden Moh. Hatta.
14. Kabinet Republik Indonesia menerima persetujuan ”Roem-Royen”.
15. Pertemuan ”Kebangsaan” dimulai di Jakarta atas usaha Gapki (Gabungan Perjuangan  Kemerdekaan Indonesia).
Utusan NIT tuan Jahja, Ny. Warou diterima oleh Wakil Presiden Moh. Hatta. Kedatangan mereka untuk menyerahkan sumbangan NIT kepada Republik berupa tekstil, susu, sepatu, dan lain-lain seharga  f 83.000,-
17. Kabinet Pasundan terbentuk dengan Perdana Menteri Mr. R. Djumhana Wiriatmadja.
18. Kabinet Republik memilih wakil-wakil dalam konperensi Inter Indonesia. Terpilih Wakil Presiden Moh. Hatta sebagai ketua. Wakil-wakil BFO adalah Sultan Hamid, Anak Agung Gde Agung dan lain-lain, yang berjumlah banyak.
19. Sidang BPKNP yang pertama sesudah Pemerintah Republik kembali, dikunjungi oleh Presiden dan Wakil Presiden.
Konsul - Jenderal Inggeris sir Francis Shepherd yang akan pulang kenegerinya dengan penggantinya A.C. Steward mengunjungi Presiden Sukarno di Jogya.
Resepsi konperensi ”Inter-Indonesia” di Istana Presiden Jogya.
21. Wakil Republik dalam Dewan Keamanan Palar disertai Dr. Sumitro menuju ke Indonesia.
22. Konperensi Inter-Indonesia babak pertama di Jogya yang diketahui oleh Drs. Moh. Hatta telah selesai. Selama konperensi diantara lain telah disetujui, bahwa di Negara Indonesia Serikat akan diberi nama : Republik Indonesia Serikat dengan bendera ”Merah Putih”, lagu kebangsaan ”Indonesia Raya”, bahasa nasional ”Bahasa Indonesia” serta 17 Agustus sebagai hari Nasional.
25. Sidang BPKNP terbuka membicarakan persetujuan Roem Royen. Umumnya para anggota tidak menolak persetujuan tersebut.
31. Konperensi Inter-Indonesia babak ke dua dimulai bertempat digedung Pejambon Jakarta.
Ketua : Sultan Hamid II.

Agustus
1.  Sidang delegasi Republik-Belanda-BFO. Di bawah penilikan wakil UNCI mendapat kata sepakat mengenai penghentian permusuhan.
3.  Jam 8 malam Presiden Sukarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia memerintahkan penghentian tembak menembak diseluruh Indonesia. Pada waktu yang sama WTM Belanda Lovink didepan radio Jakarta mengadakan pidato yang serupa ditujukan terutama pada tentara Belanda.
4. Susunan baru kabinet Hatta selesai dibentuk, berubung beberapa Menteri akan menjadi
anggota delegasi keperundingan KMB di Den Hagg
7.  Wakil Presiden Hatta selaku ketua delegasi ke Konperensi Meja Bundar Berangkat ke Den Hagg, singgah di New Delhi bertemu dengan Pandit Nehru. Mr. Sjahrifuddin Prawiranegara menjabat wakil perdana menteri (berkedudukan di Kotaraja), selama PM Hattaberada di luar negeri.
12.  Delegasi pelaksana dari Republik Indonesia dipimpin oleh Susanto Tirtoprodjo.
14.  Pembukaan Konperensi Pemuda di seluruh Indonesia di Jogya.
17. Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dirayakan di seluruh dunia, juga di  Nederland. Di Jakarta perayaan meluap dan berpusat pada gedung delegasi Republik Gambir Selatan 4, puluhan ribu rakyat masuk halaman gedung delegasi tersebut untuk mengikuti upacara perayaan, sehingga pintu dan jendela gedung itu rusak karena terdesak. Tercapainya Manifest Politik dari Pemuda Indonesia dengan intisari :
1. Hanya mengenal 17 Agustus sebagai hari Proklamasi.
2. Haya bernegara Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat kedalam dan keluar, meliputi seluruh kepulauan Indonesia (termasuk Irian).
23. Konperensi Meja Bundar bertempat diruangan Redderzaal di Den Hagg, oleh Perdana Menteri Nederland Dr. Willem Dress, dan berturut-turut berpidato : Ketua delegasi Republik Drs. Moh. Hatta, Ketua delegasi BFO. Sultan Hamid II, Ketua delegasi Belanda, Mr. Van Maarseeveen dan Ketua UNCI, Critchley.
25. Delegasi Republik untuk konperensi Ecafe di Bangkok pada 26 Agustus berangkat dari Jogya dan terdiri dari Ir. Dipokusumo, Ir. Supardi Prawiranegoro, Dr. Helmi dan lain-lain.
26. Gedung Republik Indonesia di Pegangsaan Timur 56 (tempat proklamasi 
Kemerdekaan 17 agustus 1945) diserahkan kembali kepada Republik.
27. Konperensi wanita seluruh Indonesia yang diadakan di Jogya dimulai.


September
2. Bertentangan dengan semangat persetujuan, pemerintah Belanda melaksanakan hukuman mati terhadap Wolter Monginsidi, Pahlawan Kemerdekaan di Sulawesi. Tindakan Belanda ini menimbulkan kritik dan protes keras dari seluruh masyarakat Indonesia.
7. Sang Merah Putih dengan keputusan Wali ”Negara” diperbolehkan berkibar diseluruh daerah Pasundan.
Dewan Perwakilan Rakyat Madura disyahkan Belanda sebagai perwakilan yang tetap. Sang Merah Putih boleh dikibarkan.
11.    Hari Radio, diperingati oleh keluarga radio di Jogya antara lain dengan mengunjungi makam Dr. Abdulrachman saleh, salah seorang Perintis radio Indonesia.
12. Pembicaraan tentang tawanan perang bagaikan tidak hendak berputusan dibicarakan antara delegasi Republik dan Belanda. Jumlah tawanan yang belum dilepaskan fihak Belanda lebih kurang 22.000 orang.
17. Pemerintah Republik melarang kongres gerilya yang akan dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus di Prambanan dekat Jogya dibawah pimpinan seorang pemuka PKI.-merah, Djoni.

Oktober
1. Racomba Belanda Jawa-Tengah mengumumkan, bahwa Sang Merah Putih boleh dikibarkan didaerah Racomba Jawa-Tengah.
5. Hari Angkata Perang diperingati seluruh dunia.
6. Menteri Penerangan Republik Indonesia, Mr. Samsudin selaku utusan pemerintah pusat, berangkat ke Nederland untuk meninjau jalannya perundingan Konperensi Meja Bundar.
8. Konperensi Palang Merah Indonesia di Jogya membicarakan penyempurnaan organisasi PMI.
10. Party Kemerdekaan Indonesia Irian yang beranggota 4000 orang menuntut supaya Irian masuk RIS.
15. Kongres Pendidikan Inter-Indonesia diadakan di Jogya. Mendapat perhatian dan dukungan yang luar biasa.
17. BPKNP memperingati genap 4 tahun berdirinya.

Nopember
2. Konperensi Meja Bundar selesai dengan hasil persetujuan kedua belah pihak. Dunia Internasional gembira dengan tercapainya persetujuan tersebut. Kecuali Irian, seluruh Indonesia akan diserahkan kepada RIS.
10. Hari Pahlawan. Pada hari itu Pemerintah Republik memberikan 300 bintang gerilya kepada kaum gerilya yang berjasa istimewa. Bintang tersebut terbuat dari pecahan mortier, bom, dan lain-lain.
14. Wakil Presiden Moh. Hatta tiba di Jogya dari Nederland. Dilapangan terbang di Maguwo disambut oleh Presiden. Pembesar-pembesar dan rakyat.
22. Konperensi Tani seluruh Indonesia di Jogya diselenggarakan oleh BTI, STII, dan ”Petani”. Soal modernisering pertanian, democratisering dari alat-alat negara serta soal modal asing menjadi pokok acara.
25. Badan Pekerja KNP mendengarkan keterangan Wakil presiden Moh. Hatta tentang hasil KMB.
25. Panitia Persiapan Nasional yang diketahui oleh Mr. Moh. Roem dan berkewajiban menyelenggarakan persiapan pengoperan-penyerahan kedaulatan bagi RIS, bersidang untuk pertama kalinya. Anggota panitia ini terdiri dari 31 orang, 15 dari Republik dan 16 dari BFO.
27. Wakil Presiden Moh. Hatta ke Sumatera untuk menjelaskan hasil KMB.
30. Menteri-menteri Belanda Van Schaik dan Setikker dari Nederland mengunjungi Presiden Sukarno. Parlement NIT dengan suara 50 lawan 1 dan 5 blanko menerima baik persetujuan KMB.

Desember.
2. Komperensi Ekonomi Inter-Indonesia dimulai. Pokok pendapat : Kemerdekaan politik, harus disertai kemerdekaan ekonomi.
6. Parleman Belanda membicarakan persetujuan dan penyelenggaraan KMB.
Sidang KNP Pleno dimulai dan bertempat di Pagelaran Jogya.
7. Umat Katolik seluruh Indonesia mengadakan kongresnya di Jogya untuk membicarakannya soal-soal yang berkenaan dengan akan berdirinya RIS.
14. Sudang Pleno KNIP dengan suara 226 Pro, 62 anti dan 31 kosong menerima persetujuan KMB.
Bertempat di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, dilaksanakan penandatanganan Undang-Undang Dasar sementara RIS oleh wakil-wakil negara bagian.
16. Bertempat di Kepatihan Jogya dilangsungkan pemilihan Presiden RIS yang pertama oleh negara bagian. Dengan suara bulat Presiden Sukarno dipilih menjadi Presiden Pertama RIS.
17. Pengobatan Presiden RIS dibangsal sitinggil Jogya.
20. Presiden RIS menunjuk formateur Kabinet terdiri dari Drs. Hatta, Sultan Jogya, Anak Agung Gde Agung dan Sultan Hamid ke II.
23. Delegasi Indonesia berangkat ke Nederland untuk timbang-terima penyerahan kedaulatan.
Ketua : Drs. Moh. Hatta. Anggota-anggota : Sultan Hamid II, Sujono Hadinoto, Dr. Suparmo, Mr. Dr. Kusumaadmadja dan Prof. Mr. Dr. Supomo.
Delegasi di Indonesia : Ketua Sultan Hamengku Buwono IX, Anggota : Anak Agung Gde Agung, Mr. Kosasih dan Mr. Moh. Roem (Untuk timbang terima peneyerahan pemerintahan dari Wakil Agung Mahkota) Belanda di Jakarta.
Delegasi untuk menerima penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia, ketua : Mononutu.
27. Upacara penyerahan kedaulatan Kerajaan Belanda pada RIS, di Amsterdam. Upacara penyerahan kedaulatan RI pada RIS, di Jogyakarta.
Pada waktu itu di Istana Gambir diadakan penurunan bendera triwarna pengibaran dwiwarna . sesudah selesai upacara Wakil Agung Mahkota Belanda Lovink terus terbang ke Nederland.
Mr. Asaat, ketua KNIP, dilantik di Presidenan Jogyakarta selaku pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia.
28.  Jam 10 pagi Presiden beserta keluarga dengan pesawat terbang Garuda Indonesia Airways dari Jogya menuju ke Jakarta. Pukul 11.40 tiba dilapangan terbang Kemayoran. Disambut oleh lautan manusia disepanjang jalan Kemayoran-Istana.
29. Presiden Sukarno dan nyonya megadakan resepsi di Istana yang dikunjungi oleh lebih kuran 2000 tamu dari segala bangsa dan lapisan masyarakat.
30. Komisaris Tinggi Nederland yang pertama Dr. Hirschfeld menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden RIS.

1950

Januari
1.  Pemangku jabatan Presiden RI Mr. Asaat, mengucapkan pidato ”Tahun Baru” di Jogyakarta.
7.   Vatican mengakui RIS .
16. Wali Negara Jawa Timur menyerahkan mandatnya kepada Pemerintah RIS.
23. Pasukan APRA-Westerling memberontak di Cimahi dan Bandung.
24. Presiden Sukarno tiba di New Delhi (India) disambut oleh Perdana Menteri Nehru.

Pebruari
1.   Jugoslavia mengakui RIS.
11. Bhineka Tunggal Ika, ditetapkan oleh kabinet RIS menjadi lambang Negara.

Maret
9. Negara-negara ”1- Jawa Timur, 2-Jawa Tengah, 3-Madura, 4-Daerah Padang, dan 5-
Daerah Sabang pulih keterangan RI.

April
5.   Sultan Hamid II ditangkap. Pemberontakan Andi Azis di Makassar.
13. Pidato Presiden Sukarno yang isinya antara lain menyatakan yang Andi Azis adalah pemberontak.
25. Proklamasi ”RMS” (Republik Maluku Selatan) oleh Soumokil.
27. Wartawan ”Time” dan ”Life” terbunuh diantara Sumedang dan Cirebon.

Mei
9.   Mr. Zein ke Bangkok untuk mengahadiri sidang konperensi ECAFE yang ke-6.
11. Missi perdagangan ke Jepang yang diketuai oleh Mr. Sudjono berangkat.
12. Delegasi NIT (Negara Indonesia Timur) menyerahkan mandatnya kepada Wakil Presiden tentang pembentukan negara kesatuan.
16. Panitia Gabungan Irian bertolak ke Irian Barat.
19. Piagam Persetujuan RIS-RI ditandatangani.


Juni
7.   Perdana Menteri Nehru dari India tiba di Jakarta.
17. Indonesia diterima menjadi anggota ILO.
27. Perdana Menteri Nehru menyerahkan uang 365.000 rupiah,supaya dipergunakan Presiden untuk keperluan umum.

Juli
4.  Presiden Sukarno berkenaan menerima di Istana Merdeka, delegasi Indonesia yang telah menghadiri konperensi di Bagulo.
7. Pertemuan antara Presiden Sukarno dengan Sekretaris Jenderal ECAFE, Tn. Lokanathan di Istana Merdeka, Jakarta. Pembangunan ekonomi Indonesia merupakan acara terpenting antara kedua pembesar itu.
15. Perdana Menteri RIS dan Komisaris Agung kekerajaan Belanda di Indonesia atas nama pemerintah masing-masing mencapai persetejuan bahwa KNIL di Indonesia akan dibubarkan pada tanggal 26 Juli 1950.
Dengan bertempat di Sekretariat Perdana Menteri di Pejabon, dilangsungkan perundingan antara pemerintah RIS, komisaris Agung Belanda dan pimpinan tentara Belanda. Pokok-pokok pembicaraan ialah susunan komando-komando penyelesaian, pengangkatan opsir-opsir penyambung dari ALRIS dalam komando-komando penyelesaian serta masalah Ambon.
17. Pemerintah Republik membentuk panitia interdepartemental, yang terdiri dari kementrian-kementrian penerangan, sosial, agama, dan kesehatan untuk mengadakan kampenye guna menyelenggarakan pembangunan jiwa dan moral disamping mengembalikan keamanan dan ketertiban.
20. Dalam lanjutan komperensi ke-3 RIS-RI yang berlangsung di Jakarta, tercapai persetujuan seluruhnya di segala lapangan. Pemerintah RIS-RI memutuskan akan memajukan selekas-lekasnya rencana undang-undang Negara Kesatuan kepada DPR, Senat dan BP-KNIP.
22. Di Jogyakarta oleh sebuah panitia dilakukan pembakaran resmi uang RI yang tidak berlaku lagi.
24.PNI (Partai Nasional Indonesia) terpecah menjadi dua.
25. Dengan bertempat di Gedung Komisaris Tinggi Belanda dilangsungkan upacara pembubaran KNIL.
Komandan tentara Belanda di Indonesia, Letnan Jendral D.C. Burman van Vredeen dan kepala staf jenderal-mayor D.R.S van Langen, menghadap Presiden untuk minta diri.
Undang-Undang Dasar Sementara yang baru dari Negara Kesatuan yang akan dibentuk itu di umumkan hari ini.
31. Presiden Sukarno menerima kawat dari Kepala Pemerintahan wilayah Buru, Tueonsina yang isinya antara lain berterimakasih atas kedatangan APRIS di Maluku karena rakyat merasa dibebaskan dari tindakan-tindakan pengacau.

Agustus
5. Oleh Komisi PBB untuk Indonesia dalam suatu laporan istimewa kepada Dewan Keamanan diberitahukan, bahwa sejak penyerahan kedaulatan telah berangkat 67.000 orang KL dari Indonesia. 26.000 anggota KNIL telah masuk kedalam APRIS, 18.750 orang telah didemobiliseer. Kini masih ada 13.000 orang anggota KL yang tinggal di Indonesia yang sedang menunggu pemulangannya. 17.000 orang anggota KNIL masih haru didemobiliseer (jadi mereka untuk semantara mendapat status KL), 12.000 diantaranya berada di Indonesia.
Para anggota panitia Irian, diantaranya Mr. Moh. Yamin dan Mr. Latuharhary tiba kembali di Jakarta dari negeri Belanda.
6. Nona Irawati Sukandar, adalah mahasiswa Indonesia yang pertama yang akan menuntut pelajarannya dalam ilmu hukum pada Oxford University.
14. Didalam sidang lengkap malam ini Dewan Perwakilan Rakyat RIS menerima baik rencana Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan dengan 90 lawan 18 suara.
15. Presiden Sukarno tiba di Jogya untuk menerima kembali mendapat dari Pemangku Jabatan Presiden RI Mr. Asaat.
Malam ini Perdana Menteri Hatta menyerahkan mandat Kabinetnya kepada Presiden Sukarno. Kemudian Perdana Menteri Hatta dan Menteri-menteri lainnya diminta oleh Presiden supaya memimpin bekas kementerian-kementerian masing-masing sebelum kabinet baru terbentuk.
16. Pagi ini jam 10.00 anggota-anggota DPR Negara Kesatuan disumpah di Istana Merdeka oleh Presiden, kecuali 8 orang wakil dari Jawa Barat yang masih belum cukup memenuhi syarat-syaratnya.
Malamnya pelantikan oleh Presiden dilakukan di Gedung DPR sendiri. Suatu delegasi Birma tiba di Jakarta untuk menghadiri upacara perayaan hari Ulang Tahun ke-5 proklamasi kemerdekaan Indonesia dan terlaksananya pembentukan Negara Kesatuan.
17. Rakyat bersama anggota-anggota Parlemen Republik Indonesia, anggota-anggota Demisioner, pembesar-pembesar Sipil dan Militer, anggota-anggota Koprs Diplomatik menyaksikan upacara perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-5 dimuka Istana Merdeka. Upacara dibuka dengan pidato peringatan ketua sementara Parlemen Dr.  Radjiman, setelah mana Presiden Sukarno mengucapkan amanatnya kepada rakyat Indonesia.
19. Pada pemungutan suara untuk memilih ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mr. Sartono terpilih dengan 86 suara.
21. Dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Negara Kesatuan RI yang dilangsungkan pagi ini, Mr. A. Tambunan dari Parkindo terpilih sebagai wakil Ketua-I, Arudji kartawinata wakil Ketua-II, dan Mr. Tadjuddin Noor wakil Ketua-III.
Malam ini Presien Sukarno dengan resmi menunjukkan Mohammad Natsir (Masjumi) sebagai pembentuk kabinet.
22. Mohammad Natsir (Masjumi) dengan resmi menerima baik penunjukkan dirinya sebagai pembentuk kabinet.
23. Sekjen Kementerian Penerangan Ruslan Abdul Gani berangkat ke Yogyakarta untuk mengadakan reorganisasi Kampen di Jogya menjadi Jawatan Penerangan Daerah berkenan dengan berdirinya Negara Kesatuan RI.
27. Gedung di Pengangsaan Timur 56 dengan resmi dijadikan Gedung Nasional Indonesia.
28. Jam 15.30 dalam usia 71 tahun Dr. Danudirdjo Setya Budhi (Ernes Fancies Eugene Douwes Dekker) meninggal dunia di Bandung.


September
6. Susunan Kabinet pertama Negara Kesatuan RI diumukan dengan resmi oleh pembentuknya, Mohammad Natsir, setelah disetujui oleh Presiden.
7.  Kabinet Pertama Negara Kesatuan RI diambil sumpahnya di Istana Negara, dengan dihadiri oleh semua Menteri-menteri demosioner dari RIS-RI serta pembesar-pembesar Sipil dan Militer. Kemudian untuk pertama kalinya Kabinet Natsir ini bersidang di Gedung Dewan Menteri di Pejambon, ditempat mana para Menteri RIS menyerahkan Partepelienya masing-masing kepada Menteri-menteri baru.
9.  Upacara timbang terima antara kabiner demosioner RI diwakili oleh Perdana Menteri Demosioner Dr. A. Halim kepada Kabinet Negara Kesatuan RI, diwakili oleh Perdana Menteri Natsir.



UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA

BAHWA sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebaba itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luruh, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradil dan beradap, persatuan Indonesia, dan kerkyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.




BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN.

Pasal 1.

(1)    Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik.
(2)    Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

 



BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2.

(1)    Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
(2)    Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
(3)    Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3.

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar dari pada haulan negara.



BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA

Pasal 4.

(1)    Presiden Republik Indonesia memang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang dasar.
(2)    Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden.

Pasal 5.

(1)    Presiden memang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2)    Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagai mana mestinya.


Pasal 6.

(1)    Presiden ialah orang Indonesia asli.
(2)    Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.

Pasal 7.

Presiden dan wakil Presiden memang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 8.

Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil Presiden sampai habis waktunya.

Pasal 9.

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai berikut :


Sumpah Presiden (wakil Presiden):

”Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia ( Wakil Presiden Republik Indonesia )denga sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Pasal 10.

Presiden memang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.

Pasal 11.

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 12.

Presiden manyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.


Pasal 13.

(1)    Presiden mengangkat Duta dan Konsol.
(2)    Presiden menerima Duta Negara lain.

Pasal 14.

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilisasi.

Pasal 15.

Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.

 


BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG


Pasal 16.

(1)    Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.
(2)    Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada Pemerintah.



BAB V

KEMENTERIAN NEGARA


Pasal 17.

(1)    Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2)    Menteri-menteri itu diangkat dan diperhatikan oleh  Presiden.
(3)    Menteri-menteri itu memimpin departement pemerintah.

 


BAB VI

PEMERINTAH DAERAH


Pasal 18.

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahnya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.



BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT


Pasal 19.

(1)    Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.
(2)    Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20.

(1)    Tiap-tiap undang-undang menghendaki perseujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2)    Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21.

(1)    anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.
(2)    Jika ramcangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22.

(1)    Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
(2)    Peraturan Pemerintah itu harus dapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
(3)    Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

 


BAB VIII

HAK KEUANGAN.


Pasal 23.

(1)    Anggaran, pendapat dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan tidak menyetujui anggaran yang usulkan Pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
(2)    Segala pajak untuk keperluan negaraberdasarkan undang-undang.
(3)    Macam danharga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
(4)    Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
(5)    Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Perwakilan Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil Pemeriksa itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

 


BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN.


Pasal 24.

(1)    Kekuasaan kehakiman dilakuakn oleh sebuah Makhamah Agung, dan lain-lain Badan Kahakiman menurut undang-undang.
(2)    Susunan dari kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 25.

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhatikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

 


BAB X

WARGA NEGARA.


Pasal 26.

(1)    Yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara.
(2)    Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27.

(1)    Segala warga-warga bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjungjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.
(2)    Tiap-tiap warga-negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28.

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.



BAB XI

AGAMA.


Pasal 29.

(1)    Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa
(2)    Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

 


BAB XII

PERTAHANAN NEGARA


Pasal 30.

(1)    Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
(2)    Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.



BAB XIII

PENDIDIKAN


Pasal 31.

(1)    Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengajaran.
(2)    Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 32.

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

 


BAB XIV

KESEJAHTERAAN SOSIAL


Pasal 33.

(1)    Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
(2)    Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara.
(3)    Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34.

Fakir-miskin dan anak-anak yan terlantar dipelihara oleh negara.

 


BAB XV

BENDERA DAN BAHASA


Pasal 35.

Bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36.

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

 


BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR


Pasal 37.

(1)    Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan harus hadir.
(2)    Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.



DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

Panitia kemerdekaan dalam rapatnya tanggal 19-8-1945 telah menetapkan hal daerah Republik Indonesia sebagai berikut :

1.    Untuk sementara waktu Daerah Negara Indonesia dibagi dalam 8 Propinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang Gubernur.

Propinsi-propinsi tersebut ialah :
1.    Jawa Barat.
2.    Jawa Tengah.
3.    Jawa Timur.
4.    Sumatera.
5.    Borneo.
6.    Sulawesi.
7.    Maluku.
8.    Sunda Kecil.

1.    Daerah Propinsi dibagi dalam Kresidenan yang dikepalai oleh seorang Resinden. Gubernur dan Resinden dibantu oleh Komite Nasional Daerah.
2.    Untuk sementara waktu kedudukan Daerah Istimewa dan sebagainya diteruskan seperti sekarang.
3.    Untuk sementara waktu kedudukan Kota (Gemeente) diteruskan seperti sekarang.
s

Last Updated on Thursday, 28 July 2011 08:13
 


Powered by Joomla!. Designed by: gallery2 hosting reseller vps Valid XHTML and CSS.